Yerusalem (ANTARA) - Warga Israel menggelar aksi protes di seluruh negeri pada Sabtu (21/12), menuntut pengunduran diri kepala otoritas Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya.

Para demonstran menuduh pemerintahan Netanyahu menghalangi tercapainya gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Gaza.

Ratusan ribu orang mengkritik Netanyahu, mengulangi tuntutan mereka agar pemerintahannya, yang disebut sebagai "pemerintahan paling sayap kanan dalam sejarah Israel," mengundurkan diri serta mengadakan pemilu dini.

Aksi protes berlangsung di Tel Aviv, Haifa, Beersheba, Yerusalem Barat, dan berbagai daerah lainnya.

Protes utama berpusat di sekitar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv, di mana para demonstran membawa spanduk, poster, dan plakat yang mengecam Netanyahu serta anggota pemerintahannya.

Saat berbicara kepada demonstran di Jalan Kaplan dekat kementerian tersebut, pemimpin oposisi sekaligus mantan kepala otoritas pemerintahan Yair Lapid berjanji untuk "menjatuhkan" pemerintah dalam pemilu.

Lapid menegaskan bahwa mereka tidak akan bernegosiasi dengan pemerintahan Netanyahu dan tidak akan mundur.

"Kami akan menang. Bibi (Netanyahu) sebenarnya tidak semakin kuat. Rakyat tidak mendukung mereka. Tidak ada pemilu karena mereka takut akan hasil pemilu karena mereka tahu kebenarannya," ujarnya.

Dugaan sabotase negosiasi

Sebelum aksi protes di Tel Aviv, Einav Zangauker, ibu dari tahanan Israel Matan Zangauker, menuduh Netanyahu menyabotase negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza.

Zangauker mengkritik Netanyahu yang terus melanjutkan operasi militer di Gaza demi keuntungan politik dan menolak kesepakatan pertukaran tahanan.

"Mengakhiri perang bukanlah halangan atau biaya. Mengakhiri perang untuk membawa pulang semua tahanan adalah tujuannya," katanya.

Netanyahu dituduh oleh warga Israel dan opini publik internasional menolak negosiasi pertukaran tahanan dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, karena alasan politik.

Diperkirakan saat ini ada 101 tahanan Israel di Gaza.

Serangan udara di Gaza

Sementara negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan terus dilakukan dengan mediasi Mesir dan Qatar, militer Israel tetap melanjutkan serangan udara intensif ke Gaza.

Dalam 24 jam terakhir, serangan Israel telah menewaskan 24 warga Palestina.

Sejak 7 Oktober 2023, serangan tersebut telah menyebabkan 45.227 warga Palestina meninggal dunia, termasuk 17.492 anak-anak dan 11.979 perempuan. Selain itu, 107.573 orang dilaporkan terluka.

Laporan menunjukkan ribuan jenazah masih terjebak di bawah puing-puing bangunan yang hancur, sementara infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit dan lembaga pendidikan, terus menjadi sasaran serangan dan dihancurkan.

Sumber: Anadolu

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Warga Israel gelar protes nasional tuntut pengunduran diri Netanyahu

Meulaboh (ANTARA) - Kepolisian Resor (Pores) Aceh Barat menerima bantuan satu unit kendaraan dinas berupa kendaraan Identifikasi dan Analisis (Inafis) olah tempat kejadian perkara beserta perlengkapannya dari Polda Aceh.

“Kendaraan dinas ini untuk menunjang tugas kepolisian dalam melakukan identifikasi tempat kejadian perkara (TKP) di Wilayah Aceh Barat,” kata Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana didampingi Kasat Reskrim Iptu Fachmi Suciandy di Aceh Barat, Minggu.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolri dan Kapolda Aceh yang telah memperhatikan Polres Aceh Barat dengan memberikan bantuan unit mobil operasional inafis.

Kapolres Andi Kirana mengatakan saat ini Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat telah memiliki peralatan baru penunjang pelaksanaan tugas indentifikasi perkara kriminal.

“Kendaraan inafis yang memiliki peran canggih tersebut nantinya akan disiagakan 24 jam,” kata Kapolres.

Dirinya berharap, dengan tambahan peralatan baru tersebut dapat lebih mengefektikan tugas-tugas Satreskrim, khususnya bagian inafis di wilayah hukum Polres Aceh Barat.

Kapolres berharap bantuan mobil tersebut nantinya dapat mendukung tugas unit identifikasi Satreskrim Polres Aceh Barat, baik dalam olah TKP maupun identifikasi.

“Dengan adanya kendaraan berikut perlengkapan ini, ke depan Sat Reskrim Polres Aceh Barat dapat lebih optimal dan maksimal dalam melakukan analisis olah tempat kejadian perkara kasus atau perkara tindak pidana dan identifikasi di wilayah hukum Polres Aceh Barat,” demikian AKBP Andi Kirana.

Surabaya (ANTARA) - Penasihat hukum terdakwa perkara penggelapan, Herman Budiyono, Michael SH MH CLA, CTL, CCL, mengungkap aliran dana yang dituduhkan sebagai penggelapan mengalir ke pelapor yakni Juliati Sutjhajo saat pengajuan banding ke Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto.

Dalam memori banding, Michael mengungkap bahwa aliran dana yang dituduhkan sebagai penggelapan, ternyata mengalir ke pelapor, yakni Juliati Sutjhajo, kakak nomor dua terdakwa Herman Budiyono senilai Rp1.446.390.000.

“Uang tersebut dikirim oleh Herman Budiyono ke Juliati Sutjhajo pada tanggal 26 Mei 2023 melalui rekening Bank BCA,” katanya Michael dalam keterangannya, Minggu.

Selain ke Juliati Sutjhajo, lanjut Michael, Herman juga mengirim uang ke Hadi Poernomo, kakak pertama terdakwa senilai Rp5 miliar melalui rekening Bank BCA. Uang itu dikirim pada tanggal 2 Agustus 2022.

Kemudian pada tanggal 25 Januari 2023, Herman kembali mentransfer uang ke Hadi senilai 26.040,71 Dolar AS.

Tak hanya itu, kakak ketiga Herman, Lidyawati, selama periode Mei 2023 hingga September 2023, memiliki hutang di Kartika Motor (perusahaan milik Herman) senilai Rp878,48 juta.

“Lidyawati selama periode Maret 2023 hingga September 2023, juga memiliki hutang di CV Mekar Makmur Abadi (MMA) senilai Rp5,17 miliar,” ungkap Michael.

Michael menegaskan, dari bukti-bukti tersebut dia menilai putusan dari majelis hakim mengaburkan fakta. Padahal, sejumlah aliran dana tersebut sudah diungkap selama proses persidangan.

“Banyak keterangan saksi fakta yang dihilangkan dalam putusan. Bukti-bukti yang kami ajukan dalam pledoi tidak dipertimbangkan dengan cermat dan baik. Artinya, ada ketidaktelitian dari majelis hakim PN Mojokerto,” katanya.

Salah satunya, imbuh Michael, aliran uang ke pelapor dan juga ke saudara dari terdakwa tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hakim, kata dia, beranggapan bahwa aliran uang itu tidak ada kaitannya dengan perkara.

“Harusnya hakim cermat membuktikan perpindahan uang itu ke mana saja, untuk apa saja uang itu. Kan harus dibuktikan. Bukan hanya sekedar perpindahan saja,” katanya.

Sebelumnya, pada Senin (16/12/2024), majelis hakim PN Mojokerto menjatuhkan vonis tiga tahun penjara terhadap Herman Budiyono, terdakwa perkara penggelapan dalam jabatan CV MMA senilai Rp12 miliar.

Majelis hakim yang diketuai Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja menilai, Herman terbukti bersalah sebagaimana dakwaan pertama, yakni, melanggar Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) tentang Penggelapan dengan Pemberatan.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Babel Suherman mengatakan nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Pemerintah Daerah se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meningkat selama tahun ini.

Suherman, dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Minggu, menyebutkan nilai yang diperoleh masing-masing Pemda, yaitu Pemkab Belitung Timur memperoleh nilai sebesar 99,58 (AA) pada tahun ini atau meningkat 2,01 dari tahun sebelumnya yaitu 97,57 (AA).

Selanjutnya Pemkab Bangka memperoleh nilai 98,70 (AA) pada tahun ini atau meningkat drastis sebanyak 52,70 dari 2023 yang hanya 46,00 (C), kemudian Pemkab Bangka Barat memperoleh nilai 98,38 (AA) pada tahun ini meningkat dibanding 2023 hanya 54,57 (CC) atau naik sebesar 43,81. Selanjutnya Pemkab Bangka Tengah memperoleh nilai 97,86 (AA) pada tahun ini naik dibanding 2023 yaitu 56,09 (CC) atau meningkat sebesar 41,77.

"Pemkab Belitung juga mengalami peningkatan nilai signifikan di tahun ini yaitu menjadi 97,84 (AA), dari nilai tahun 2023 yaitu 45,61 (C), kenaikan nilainya mencapai 52,23," ujarnya.

Suherman melanjutkan Pemprov Kepulauan Babel juga memperoleh kenaikan nilai tahun ini menjadi 97,48 (AA) dibanding tahun sebelumnya yaitu 44,19 (C), kenaikan nilainya mencapai 53,29.

Kemudian Pemkot Pangkalpinang memperoleh nilai tahun ini sebesar 96,52 (AA) dibanding 2023 sebesar 45,89 (C), kenaikan nilainya hingga 50,63. Terakhir Pemkab Bangka Selatan nilai tahun ini sebesar 87,58 (A) dibanding tahun sebelumnya yaitu 45,64 (C), memperoleh kenaikan nilai sebesar 41,94.

Kabid HAM Suherman menjelaskan Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Kemenkumham juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Suherman menyebutkan ada 4 variabel yang menjadi penilaian IRH, yaitu:
1. Memperkuat koordinasi dengan Kemenkumham dalam rangka harmonisasi regulasi, (bobot 25 persen);
2. Peningkatan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) daerah yang berkualitas, (bobot 25 persen);
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, (bobot 30 persen); dan
4. Penataan database Peraturan Perundang-undangan, (bobot 20 persen).

Untuk variabel 1 dan 2 terkait dengan lingkup kerja Ditjen Peraturan Perundang Undangan sedangkan variabel 3 dan 4 terkait dengan lingkup kerja adan Pembinaan Hukum Nsional ( BPHN).

Suherman menuturkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM bertugas melakukan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan kepada seluruh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota agar dapat semaksimal mungkin berperan serta dalam pelaksanaan pemenuhan data dukung IRH.

Ia menjelaskan tujuan dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan penilaian IRH Pemerintah Daerah di wilayah adalah untuk mengetahui kenaikan/penurunan hasil penilaian IRH Tahun 2024, serta mengetahui kekurangan data dukung maupun kendala dari setiap variabel dan indikator hasil verifikasi Tim Kanwil dan Hasil Penilaian Tim Penilai Nasional (TPN).

“Selanjutnya disusun saran/rekomendasi dan langkah strategis," jelas Suherman.

Suherman mengatakan Kanwil Kemenkumham Babel sangat berperan aktif dalam membina dan mendampingi Pemda melalui berbagai upaya, diantaranya melakukan sosialisasi terpusat, mensosialisasi ke masing-masing Pemda, melakukan verifikasi data dukung 4 variabel dan 10 indikator penilaian, melakukan monitoring upload data dukung, validasi dan verifikasi faktual atas data dukung.

Lalu melakukan penilaian mandiri oleh tim asesor, pembuatan Berita Acara, melakukan sanggah/klarifikasi atas nilai awal TPN, serta penetapan hasil penilaian IRH Pemda.

Suherman mengatakan baru-baru ini Kanwil Kemenkumham Babel berhasil meraih penghargaan Terbaik Kedua Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Wilayah Tahun 2024 untuk Kategori Provinsi Kecil.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, dan diterima langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto, pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun Badan Strategi Kebijakan Hukum (03/12).

Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran Pemda yang telah bekerja sama untuk meningkatkan nilai IRH tersebut.

"Semoga sinergi yang baik ini dapat dilanjutkan di waktu mendatang," harap Harun Sulianto.

Pangkalpinang (ANTARA) - Plt. Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Babel Suherman mengatakan pihaknya telah memberikan 300 bantuan hukum selama 2024, yang terdiri dari 237 bantun hukum Litigasi dan 63 Bantuan Hukum Non Litigasi telah diberikan kepada Masyarakat di Babel.

Suherman, dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Minggu, mengatakan bahwa selama 2024 Kanwil Kemenkumham Babel selaku Pelaksana Bantuan Hukum telah bekerja sama dengan 8 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagai pemberi bantuan hukum.

“Persentase realisasi anggaran telah tercapai sebesar 99.99 persen.” kata Suherman.

Menurut Suherman Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan mencakup proses pendampingan hukum dalam beracara baik secara pidana, perdata, maupun tata usaha negara (TUN), sedangkan Bantuan Hukum non Litigasi diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, mediasi, pendampingan di luar pengadilan,penyuluhan hukum, Pemberdayaan masyarakat, drafting dokumen hukum, penelitian hukum,negosiasi dan investigasi perkara. Bantuan hukum ini tentunya diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu.

Dalam mengajukan permohonan, masyarakat cukup melampirkan syarat administrasi berupa Kartu Identitas (KTP, SIM, KK,SK Domisili), Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa atau kelurahan, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan Perkara, kemudian diajukan kepada 8 OBH terakreditasi yang telah bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Babel. Selanjutnya OBH akan memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin / tidak mampu hingga selesai tanpa dipungut biaya jasa apa pun.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum, Kanwil Kemenkumham Babel bekerja sama dengan 8 OBH yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Babel, Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung, Lembaga Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pancasila, Hatami Koniah, Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia (KUBI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lentera Serumpun Sebalai, Milinial Bangka Tengah Keadilan, dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung.

Pada tahun 2024, Kanwil Kemenkumham Babel juga telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Calon Pemberi Bantuan Hukum baru dan Reakreditasi/Sertifikasi Ulang Bagi Pemberi Bantuan Lama untuk Periode 2025-2027.

Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto mengatakan pemberian Bantuan hukum ini agar masyarakat memiliki akses keadilan ke sistem peradilan, dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk diperlakukan sama di hadapan hukum.

Pangkalpinang (ANTARA) - Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan, Bogor, Prof. Dr. Andi Asrun SH, mengatakan rencana Presiden Prabowo Subianto mengampuni koruptor bila mengembalikan hasil korupsi adalah sejalan dengan konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana.

Andi Asrun, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Pangkalpinang, Minggu, mengatakan selama ini proses hukum korupsi satu tujuannya adalah "pengembalian hasil korupsi" Pengampunan Presiden tersebut sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945.

Menurut dia, pemberian amnesti oleh Presiden harus atas dasar persetujuan DPR RI dan pertimbangan Mahkamah Agung.

Sejarah hukum Indonesia mencatat pemberian amnesti pernah diberikan oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pemberontakan daerah pada 1959. Presiden Soeharto juga pernah memberikan amnesti kepada tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Timor Timur Freetelin pada 1977.

Presiden BJ Habibie pernah memberikan amnesti kepada tokoh-tokoh oposisi atas rezim Orde dan tokoh-tokoh Papua pada 1999. Dan Presiden Abdurrahman Wahid memberi amnesti kepada tokoh PRD Budiman Sujatmiko pada 2001.

Pemberian amnesti kepada koruptor sebaiknya dilakukan di tahap penyidikan setelah di tetapkan status tersangka dan sudah ada penetapan kerugian negara serta telah ada pelimpahan perkara Tahap II dan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian berkas perkara tinggal melimpahkan ke Pengadilan. Oleh karena itu, kata Asrun, setelah penyerahan hasil korupsi, maka pemberian pengampunan dapat dilakukan oleh Presiden kepada koruptor.

Pangkalpinang (ANTARA) - Imigrasi Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan Pelayanan Keimigrasian Keluar Masuk Desa (Pasir Kuarsa) dan Melayani antar Desa dan antar Pulau (Mendanau), guna memudahkan daerah daerah terpencil mendapatkan pelayanan keimigrasian.

"Inovasi ini sebagai komitmen Kemenkumham memberikan layanan publik yang prima kepada masyarakat daerah terpencil," kata Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung(Babel) Doni Alfisyahrin di Pangkalpinang, Minggu.

Ia mengatakan layanan Pasir Kuarsa tahun ini telah dilakukan Kantor Imigrasi Pangkalpinang di Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Kantor Imigrasi Tanjung Pandan serta Belitung Timur.

"Inovasi Melayani antar Desa dan antar Pulau (Mendanau) tahun ini dilakukan Kanim Tanjungpandan, guna memudahkan masyarakat di pulau-pulau terpencil mendapatkan pelayanan keimigrasian," katanya.

Ia menyatakan dalam menjaga kedaulatan negara, Imigrasi Bangka Belitung telah melaksanakan Operasi Pengawasan Laut Bersama Polairud Polda Babel di empat titik yaitu, Perairan Muntok Bangka Barat, Perairan Air Kantung Sungailiat, Lintas Timur Kabupaten Bangka dan Perairan Mantung Belinyu.

"Selama operasi ini, kita sudah memeriksa 14 kapal isap timah produksi yang mempekerjakan 63 orang TKA asal Thailand," ujarnya.

Sementara itu, dalam meningkatkan literasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, Imigrasi Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Golden Visa dengan jumlah peserta 150 orang dari 69 perusahaan di Bangka Belitung.

Kepala Kanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto berharap jajaran Imigrasi Babel untuk terus konsiten dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Saya mengapresiasi kinerja serta kolaborasi aktif antara imigrasi dengan instansi terkait dalam pelaksaan tugasnya," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Robi Sugara, menilai jatuhnya Bashar Al-Assad merupakan bentuk reformasi Suriah layaknya reformasi 1998 yang terjadi di Indonesia, di mana masyarakat sudah jengah terhadap pemerintahan dan menginginkan adanya perubahan.

Menurut dia, tergulingnya mantan Presiden Suriah itu sebenarnya merupakan protes dari masyarakat. Adapun Al-Assad turun takhta setelah kelompok anti rezim menguasai Damaskus, Ibu Kota Suriah, pada Minggu (8/12).

“Bashar al-Assad itu kan sebenarnya sudah dikomplain oleh masyarakatnya. Ini betul transisi politik, transisi dari masyarakat yang sebetulnya memang diinginkan,” kata Robi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Namun, dia mengungkapkan kekhawatiran terhadap narasi yang berkembang di Indonesia, khususnya media sosial yang cenderung menganggap ini adalah kemenangan umat Muslim, kemenangan para mujahid.

Pasalnya, dia menilai momentum ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis, radikal untuk mengembalikan semangat untuk memainkan narasi propaganda untuk menyesatkan masyarakat.

"Tapi yang terpenting sebenarnya adalah memahami orang-orang Indonesia, orang-orang yang di luar Suriah, yang kemudian bisa jadi mereka akan terjebak kelompok teror yang mengatasnamakan agama untuk mengembalikan semangatnya, untuk regroup dan reorganisasi,” katanya.

Menurut dia, Suriah telah melalui masa-masa yang sangat sulit setelah perjuangan panjang rakyatnya, yang tidak hanya melibatkan perlawanan fisik, tetapi juga pengaruh dari negara-negara besar, misalnya Turki, Qatar, Amerika dan Israel.

Hal itu, kata dia, diindikasikan karena tidak ada perlawanan yang masif ketika Hayat Tahrir Al-Syam (HTS) atau organisasi pembebasan islamis masuk ke Damaskus hingga munculnya pemerintahan transisi dan dirangkulnya kelompok kelompok minoritas untuk bisa hidup berdampingan di Suriah.

Dia memandang bahwa hal itu adalah bentuk diplomasi-diplomasi di tingkat elit yang ditunjukkan dengan hadirnya dunia internasional untuk menormalisasi hubungan dengan pemerintah Suriah yang baru.

“Ini bukan kemenangan 100 persen yang dilakukan oleh perlawanan, tapi kemenangannya itu lewat jalur diplomasi. Jalur diplomasi adalah memanfaatkan negara-negara yang punya kepentingan dengan kelompok perlawanan itu dalam rangka mengganti rezim Suriah,” kata dia.

Untuk itu, dia menyerukan pemerintah RI meluruskan narasi-narasi yang beredar di media sosial agar tidak menyesatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat disesatkan seperti pada masa munculnya ISIS, dan harus cermat dalam membaca situasi dan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.

Selain itu, dia mengimbau pemerintah melakukan konsolidasi antara ulama-ulama moderat Indonesia dan ulama moderat di Suriah untuk membangun misi perdamaian, dan meredam suara kelompok garis keras. Menurutnya, banyak ulama Indonesia yang memiliki kedekatan dengan ulama Suriah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2024 telah membentuk 41 desa sadar hukum, guna meningkatkan kesadaran masyarakat setempat akan hak dan kewajiban.

"Pada tahun ini sudah 41 desa sadar hukum dan 35 desa menuju desa sadar hukum," kata Plt Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Babel Suherman di Pangkalpinang, Minggu.

Ia menyatakan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Babel pada tahun ini juga berhasil mengikutsertakan 12 kepala desa dan lurah untuk mengikuti ajang Paralegal Justice Award 2024 dan 12 kepala desa lurah berhasil meraih Penghargaan Non Litigation Peacemaker.

Kepala desa dan lurah yang berhasil meraih penghargaan Non Litigation Peacemaker 2024 yakni Kepala Desa Namang Zaiwan, Kepala Desa Keciput Pratiwi Perucha, Kepala Desa Mekar Jaya Syamsudin, Kepala Desa Air Bara Muklis Insan.

Kepala Desa Karya Makmur Barwi Arkoni, Kepala Desa Air Limau Mexsi Diansah, Kepala Desa Sekar Biru Munarfarzah, Lurah Sinar Bulan Teguh Arifianto, Lurah Sungailiat Farid Anshary, Lurah Gedung Nasional Suwanti, Kepala Desa Bakam Mashur dan Kepala Desa Nangka Bayumi AR.

Kepala Desa dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga meraih anugerah Paralegal Justice Award 2024 yakni Kepala Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah Zaiwan dan Kepala Desa Keciput Kabupaten Belitung Pratiwi Perucha.

Selanjutnya Kepala Desa meraih Penghargaan Top Favorit Publik yakni Kepala Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah Zaiwan.

"Penghargaan ini tentunya diperoleh berkat kerja sama yang baik antara Kanwil Kemenkumham Babel dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota se-Kepulauan Bangka Belitung," katanya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel Harun Sulianto menyampaikan capaian kinerja selama ini karena adanya sinergi yang baik dengan Pemprov Kepulauan Babel dan pemkab/pemkot se-Babel.

“Semoga ini dapat dipertahankan di tahun depan,“ katanya.

Solo (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Antiteror merangkul eks-Jamaah Islamiyah.

"Tentunya kami hari ini mewakili rekan-rekan semua, institusi Polri dan juga tentunya negara mengucapkan terima kasih, dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kerja keras bersama dari teman-teman BNPT, Densus, dan kolaborasi yang sangat luar biasa dengan seluruh sahabat-sahabat eks-Jamaah Islamiyah," katanya pada deklarasi pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) dan ikrar setia kepada Pancasila dari para mantan anggota Jamaah Islamiyah di Solo, Jawa Tengah, Sabtu.

Ia mengatakan BNPT dan Densus 88 Antiteror telah 45 kali menggelar pertemuan bersama eks-anggota Jamaah Islamiyah.

Menurut dia, atas upaya pendekatan tersebut, para mantan anggota JI bersedia kembali ke ideologi Pancasila.

"Pada pertemuan tersebut muncul kesepakatan dan ikrar bersama untuk bersama-sama kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya ini kabar yang sangat membahagiakan bagi kita semua," katanya.

Ia mengatakan seluruh pihak juga menyambut kembalinya para mantan anggota Jamaah Islamiyah ke NKRI.

Ia menilai upaya merangkul mantan anggota Jl adalah bentuk kerja keras dalam membangun bangsa agar lebih baik.

"Terima kasih atas kerja keras, atas semangat bersama. Mari bersama-sama bekerja keras membangun bangsa untuk menjadi negara yang maju menuju visi Indonesia Emas 2045," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Jenewa (ANTARA) - Keluarga dari tahanan penjara Suriah yang hilang berhak mendapatkan jawaban dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang yang mereka cintai, kata juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB Thameen Al-Kheetan

Al-Kheetan mengemukakan dalam konferensi pers bahwa Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menekankan betapa pentingnya hal itu di Suriah, bagi mereka yang masih hilang dan keluarga yang mereka cintai.

“Sejak jatuhnya pemerintahan mantan Presiden Bashar Al-Assad hampir dua pekan lalu, kami telah melihat rekaman ratusan tahanan keluar dari penjara yang sekarang sudah dibuka,” kata Al-Kheetan.

“Beberapa menunjukkan kebahagiaan karena bisa merasakan sinar matahari, tetapi yang lain terkejut setelah bertahun-tahun disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi sehingga mereka tidak mampu mengungkapkan perasaan mereka,” tambahnya.

Al-Kheetan mengatakan para keluarga tetap merasa tertekan karena mereka masih belum menemukan orang yang mereka cintai.

“Mereka berhak mendapatkan semua jawaban tentang nasib dan keberadaan kerabat mereka, serta mengetahui keadaan ketika mereka hilang. Mereka juga membutuhkan dukungan kesehatan mental dan psikososial,” ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa keadilan transisi dan pembangunan kepercayaan masyarakat yang berlandaskan hak asasi manusia akan sangat penting untuk masa depan Suriah.

Turk akan menempatkan tim petugas hak asasi manusia ke Suriah pekan depan dalam rangka mendukung keberadaan PBB yang ada terkait isu hak asasi manusia, serta upaya memastikan bahwa transisi yang terjadi inklusif dan sesuai dengan kerangka hukum internasional, kata Al-Kheetan.

Sumber : Anadolu

Tanjungpandan (ANTARA) - Sebanyak 25 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II Tanjungpandan, Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjalankan prosesi membasuh kaki ibunya dengan penuh rasa haru sebagai tanda bakti anak kepada orang tua.

Kepala Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Gowim Mahali di Badau, Sabtu mengatakan prosesi basuh kaki ibu yang dilakukan 25 orang narapidana tersebut merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Ibu ke-96 tahun 2024.

"Dengan tujuan mengembalikan peranan orang tua dan menguatkan mental anak selama menjalani masa pidana," katanya.

Ia mengatakan kehadiran para keluarga terutama istri dan orang tua menjadi dukungan semangat bagi para WBP agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik hingga selesai menjalani tahapan pembinaan di Lapas Kelas II B Tanjungpandan.

"Manfaatkan kehadiran orang tua lebih khususnya ibu selagi ada dan dekat dengan kita itulah keramat yang harus kita rawat untuk mendapatkan berkah dalam kehidupan," ujar Kalapas Tanjungpandan di hadapan para WBP.

Kegiatan peringatan Hari Ibu ke-96 tahun 2024 di Lapas Kelas II Tanjungpandan diawali pembacaan puisi berjudul "Air Mata Rindu Pada Ibu" yang dibuat dan dibacakan oleh WBP dari blok wanita.

Kemudian acara dilanjutkan dengan prosesi pembasuhan kaki ibu oleh masing-masing WBP Lapas Kelas II B Tanjungpandan.

Suasana haru menyelimuti prosesi pembasuhan kaki tersebut, isak tangis orang tua juga pecah pada saat melihat anak mereka membasuh kaki dengan penuh kasih sayang.

Tidak hanya membasuh kaki, sejumlah narapidana anak menyampaikan permintaan maaf dengan cara memeluk orang tua mereka atas kesalahan yang telah diperbuat.

Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Cristyn Ferani di Badau, Sabtu sangat mengapresiasi kegiatan peringatan Hari Ibu 2024 yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIB Tanjungpandan.

Vina mengaku dalam sepanjang hidupnya baru pertama kali mengunjungi Lapas Kelas II B Tanjungpandan.

Dalam kesempatan itu pula, ia bercerita bahwa dirinya telah kehilangan sosok seorang ibu untuk selamanya pada usia 16 Tahun.

Namun hal itu justru menjadi pemacu semangatnya untuk berkompetisi dan berprestasi membuat bangga keluarga.

“Luar Biasa momentum hari ini mengingatkan saya hangatnya pelukan seorang Ibu dan akan selalu teringat dalam diri saya untuk terus berbuat baik kepada siapapun," katanya.