Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, sekitar pukul 10.45 WIB, dan langsung melakukan rapat terbatas bersama para menteri soal Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Kepala Negara didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya tiba di tanah air setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir, pada Kamis (19/12), berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin.

Di bawah tangga pesawat, tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dsn Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Terlihat pula Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.

Selanjutnya, Presiden Prabowo melakukan rapat terbatas dengan para pejabat penyambut di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) yang menjadi waktu puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat, sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik.

Kepala Negara menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajarannya yang terus berusaha keras memastikan Nataru berjalan lancar.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya mitigasi antisipasi bencana.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca terkini.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta para mantan anggota Jamaah Islamiyah memenuhi peraturan hukum yang berlaku usai deklarasi puncak pembubaran organisasi tersebut di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (21/12).

"Sesuai isi deklarasi mereka, kami harap eks anggota Jamaah Islamiyah di wilayah Surakarta dan sekitarnya mematuhi aturan hukum yang berlaku di NKRI," kata Supratman di Jakarta, Senin.

Supratman berpendapat bahwa pembubaran organisasi tersebut merupakan peristiwa bersejarah. Untuk itu, dirinya mengajak para eks anggota Jamaah Islamiyah tersebut untuk memperkokoh ideologi Pancasila, menciptakan kehidupan yang harmonis, serta menjauhkan diri dari tindakan anarkis.

Ia menuturkan deklarasi puncak pembubaran Jamaah Islamiyah di Surakarta yang dibacakan oleh eks anggota Jamaah Islamiyah itu menandai kembalinya mereka ke pangkuan NKRI.

"Tentunya pemerintah Indonesia menantikan kontribusi positif mereka dalam mengisi kemerdekaan Indonesia, bukan dengan berbagai tindakan anarkis atau kekerasan," ucap dia menambahkan.

Adapun Jamaah Islamiyah merupakan sebuah organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang berupaya mendirikan sebuah negara Islam raksasa di wilayah negara-negara Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Sebelumnya, ribuan orang mantan anggota Jamaah Islamiyah dari Keresidenan Surakarta, Kedu, dan Semarang mendeklarasikan pembubaran diri di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12).

"Sesuai isi deklarasi mereka, kami harap eks anggota Jamaah Islamiyah di wilayah Surakarta dan sekitarnya mematuhi aturan hukum yang berlaku di NKRI,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meminta para mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) memenuhi peraturan hukum yang berlaku usai deklarasi puncak pembubaran organisasi tersebut di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (21/12).

"Sesuai isi deklarasi mereka, kami harap eks anggota Jamaah Islamiyah di wilayah Surakarta dan sekitarnya mematuhi aturan hukum yang berlaku di NKRI," kata Supratman dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Supratman berpendapat bahwa pembubaran organisasi tersebut merupakan peristiwa bersejarah. Untuk itu, dirinya mengajak para eks anggota Jamaah Islamiyah tersebut untuk memperkokoh ideologi Pancasila, menciptakan kehidupan yang harmonis, serta menjauhkan diri dari tindakan anarkis.

Ia menuturkan deklarasi puncak pembubaran Jamaah Islamiyah di Surakarta yang dibacakan oleh eks anggota Jamaah Islamiyah itu menandai kembalinya mereka ke pangkuan NKRI.

"Tentunya pemerintah Indonesia menantikan kontribusi positif mereka dalam mengisi kemerdekaan Indonesia, bukan dengan berbagai tindakan anarkis atau kekerasan," ucap dia menambahkan.

Adapun Jamaah Islamiyah merupakan sebuah organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang berupaya mendirikan sebuah negara Islam raksasa di wilayah negara-negara Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Sebelumnya, ribuan orang mantan anggota Jamaah Islamiyah dari Keresidenan Surakarta, Kedu, dan Semarang mendeklarasikan pembubaran diri di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12).

Deklarasi yang dibacakan bersama-sama tersebut, salah satunya mendukung (sami'na wa atho'na) terhadap pembubaran Al-Jamaaj Al-Islamiyah di Bogor, Jawa Barat, pada 30 Juni 2024.

Selain itu pada deklarasi tersebut, sekitar 1.400 orang perwakilan mantan anggota Jamaah Islamiyah siap kembali ke pangkuan NKRI dan terlibat aktif mengisi kemerdekaan serta menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem atau tatharruf.

Mereka juga menyatakan siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI, serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logis.

Selain Menkum, acara tersebut turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono, Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri Irjen Pol. Sentot Prasetyo, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2024 telah memberikan 300 bantuan hukum secara gratis kepada warga miskin, guna membantu masyarakat mendapatkan keadilan di hadapan hukum.

“Alhamdulillah, persentase realisasi anggaran bantuan hukum gratis tahun ini telah tercapai 99,99 persen,” kata Plt Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Kepulauan Babel Suherman di Pangkalpinang, Senin.

Ia mengatakan selama 2024 Kanwil Kemenkumham Babel selaku pelaksana bantuan hukum telah bekerja sama dengan delapan organisasi bantuan hukum (OBH) sebagai pemberi bantuan hukum gratis kepada 300 orang warga dengan rincian 237 bantun hukum litigasi dan 63 non-litigasi.

Bantuan hukum litigasi yang diberikan mencakup proses pendampingan hukum dalam beracara baik secara pidana, perdata, maupun tata usaha negara (TUN), sedangkan bantuan hukum non-litigasi diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, mediasi, pendampingan di luar pengadilan, penyuluhan hukum, Pemberdayaan masyarakat, drafting dokumen hukum, penelitian hukum,negosiasi dan investigasi perkara.

"Bantuan hukum ini tentunya diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu," ujarnya.

Ia menyatakan dalam mengajukan permohonan, masyarakat cukup melampirkan syarat administrasi berupa kartu identitas seperti KTP, SIM, KK, SK domisili, surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara.

Kemudian berkas tersebut diajukan kepada delapan OBH terakreditasi yang telah bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Babel dan selanjutnya OBH akan memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu hingga selesai tanpa dipungut biaya jasa apa pun.

"Pada tahun ini, Kanwil Kemenkumham Babel juga telah melaksanakan kegiatan verifikasi calon pemberi bantuan hukum baru dan reakreditasi ulang bagi pemberi bantuan lama untuk periode 2025 hingga 2027," katanya.

Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto mengatakan pemberian bantuan hukum ini agar masyarakat memiliki akses keadilan ke sistem peradilan, dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk diperlakukan sama di hadapan hukum," demikian Harun.

"Penindakan terhadap WNA yang melanggar aturan keimigrasian adalah bentuk komitmen kami untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Yogyakarta,"

Yogyakarta (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menindak Warga Negara Asing (WNA) asal Maroko karena telah tinggal di wilayah ini melebihi izin tinggal atau "overstay" hingga sekitar enam bulan.

"Penindakan terhadap WNA yang melanggar aturan keimigrasian adalah bentuk komitmen kami untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Yogyakarta," kata Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Kemenkum DIY Muhammad Akmal di Yogyakarta, Senin.

Penangkapan terhadap WNA tersebut, dipastikan Akmal dilakukan sesuai prosedur serta memastikan penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban masyarakat.

Menurut dia, operasi terkait izin tinggal WNA merupakan bagian dari pengawasan rutin.

Operasi tersebut digelar di wilayah Sleman setelah pihak keimigrasian menerima laporan dari masyarakat yang mencurigai keberadaan WNA tersebut.

Setelah diamankan, ujar Akmal, WNA tersebut langsung dibawa ke Kantor Imigrasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dia mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, WNA asal Maroko tersebut akan dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto mengatakan bahwa operasi serupa dipastikan bakal terus digiatkan, terutama menjelang musim
libur akhir tahun lantaran arus wisatawan asing ke Yogyakarta cenderung meningkat.

"Kami mengimbau kepada seluruh WNA yang berada di wilayah ini untuk selalu mematuhi peraturan keimigrasian. Selain itu, kami juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika mengetahui keberadaan WNA yang mencurigakan atau melanggar hukum," ujar dia.

Agung pun mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam membantu pengawasan keimigrasian demi menjaga lingkungan tetap aman dan tertib di wilayah DIY yang dikenal sebagai destinasi wisata internasional.

Dengan tindakan tegas semacam itu, Agung berharap memberikan pesan kuat kepada WNA lainnya untuk tidak mengabaikan aturan yang berlaku.

Selain itu, Agung berharap masyarakat semakin memahami pentingnya melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang melibatkan WNA kepada pihak berwenang.

"Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci sukses pengawasan keimigrasian. Kami akan terus berkomitmen menjaga Yogyakarta tetap menjadi wilayah yang aman dan istimewa bagi seluruh warganya maupun para tamu asing," ucap Agung.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh menggelar upacara peringatan Hari Ibu ke-96 dengan petugas upacara seluruhnya perempuan.

Upacara berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Aceh di Banda Aceh, Minggu. Upacara dengan inspektur Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman.

"Hari ini, momentum peringatan hari ibu di Kanwil Aceh sangat menarik, semua petugasnya adalah perempuan," kata Meurah Budiman.

Pada kesempatan yang sama, saat membacakan sambutan Menteri PPPA, Meurah menyampaikan bahwa bangsa ini dibangun dari fondasi perjuangan para perempuan yang tak pernah lekang semangatnya untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik bagi generasi penerus.

"Kongres perempuan Indonesia pertama pada Desember 1928 di Yogyakarta. Momentum bersejarah ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Nasional pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno, yang dinamakan Hari Ibu," kata Meurah Budiman saat membaca sambutan Menteri.

Lebih lanjut, ia menyambung bawah di era kekinian peringatan hari ibu diharapkan dapat mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

'Momentum Peringatan Hari Ibu sebaiknya dijadikan momentum untuk bersatu mencapai Indonesia yang maju melalui prinsi equal partnership," ucapnya.

Prinsip ini kata Meurah Budiman mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia berjalan beriringan dengan laki-laki untuk bersama-sama berperan membangun bangsa.

"Mari terus berkarya menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri, dan terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri, sehingga bisa menjadi kekuatan yang besar menyejahterakan semua," tutup Meurah Budiman.

Upacara ini diikuti oleh pimti pratama, pejabat manajerial dan non manajerial. Selain itu hadir pula perwakilan dari jajaran Kantor Imigrasi Banda Aceh Banda Aceh dan Rupbasan Banda Aceh.

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Bengkulu menetapkan tiga desa di Kabupaten Rejang Lebong sebagai desa sadar hukum di wilayah itu.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Rejang Lebong Indra Hadiwinata saat dihubungi di Rejang Lebong, Minggu, mengatakan tiga desa di Kabupaten Rejang Lebong ini ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum bersama dengan 40 desa/kelurahan lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu.

"Tiga desa di Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum ini ialah Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang, kemudian Desa Watas Marga Kecamatan Curup Selatan, dan Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya," kata dia.

Dia menjelaskan, penetapan tiga desa di Kabupaten Rejang Lebong ini sebagai Desa Sadar Hukum oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu tersebut dilaksanakan pada 5 Desember 2024.

Adapun Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Bengkulu ini, kata dia, berasal dari empat kabupaten dan satu kota, antara lain 12 lurah di Kota Bengkulu. Selanjutnya enam desa/kelurahan di Kabupaten Lebong, 11 desa di Kabupaten Bengkulu Selatan, 11 desa di Kabupaten Seluma, dan tiga desa di Kabupaten Rejang Lebong.

Desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum itu sebelumnya berstatus desa/kelurahan binaan dan kemudian menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Menurut dia tiga desa di Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum ini telah melalui proses verifikasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI.

"Ini merupakan program berkelanjutan dalam upaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Kolaborasi antar instansi pemerintah maupun dengan masyarakat adalah kunci mencapai keberhasilan," tegasnya.

Dengan ditetapkannya tiga desa di Kabupaten Rejang Lebong sebagai Desa Sadar Hukum diharapkan akan menjadi percontohan desa/kelurahan di daerah itu guna meningkatkan kesadaran hukum yang menjadi kunci terciptanya kehidupan aman, tertib, dan damai.

Yerusalem (ANTARA) - Warga Israel menggelar aksi protes di seluruh negeri pada Sabtu (21/12), menuntut pengunduran diri kepala otoritas Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya.

Para demonstran menuduh pemerintahan Netanyahu menghalangi tercapainya gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Gaza.

Ratusan ribu orang mengkritik Netanyahu, mengulangi tuntutan mereka agar pemerintahannya, yang disebut sebagai "pemerintahan paling sayap kanan dalam sejarah Israel," mengundurkan diri serta mengadakan pemilu dini.

Aksi protes berlangsung di Tel Aviv, Haifa, Beersheba, Yerusalem Barat, dan berbagai daerah lainnya.

Protes utama berpusat di sekitar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv, di mana para demonstran membawa spanduk, poster, dan plakat yang mengecam Netanyahu serta anggota pemerintahannya.

Saat berbicara kepada demonstran di Jalan Kaplan dekat kementerian tersebut, pemimpin oposisi sekaligus mantan kepala otoritas pemerintahan Yair Lapid berjanji untuk "menjatuhkan" pemerintah dalam pemilu.

Lapid menegaskan bahwa mereka tidak akan bernegosiasi dengan pemerintahan Netanyahu dan tidak akan mundur.

"Kami akan menang. Bibi (Netanyahu) sebenarnya tidak semakin kuat. Rakyat tidak mendukung mereka. Tidak ada pemilu karena mereka takut akan hasil pemilu karena mereka tahu kebenarannya," ujarnya.

Dugaan sabotase negosiasi

Sebelum aksi protes di Tel Aviv, Einav Zangauker, ibu dari tahanan Israel Matan Zangauker, menuduh Netanyahu menyabotase negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza.

Zangauker mengkritik Netanyahu yang terus melanjutkan operasi militer di Gaza demi keuntungan politik dan menolak kesepakatan pertukaran tahanan.

"Mengakhiri perang bukanlah halangan atau biaya. Mengakhiri perang untuk membawa pulang semua tahanan adalah tujuannya," katanya.

Netanyahu dituduh oleh warga Israel dan opini publik internasional menolak negosiasi pertukaran tahanan dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, karena alasan politik.

Diperkirakan saat ini ada 101 tahanan Israel di Gaza.

Serangan udara di Gaza

Sementara negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan terus dilakukan dengan mediasi Mesir dan Qatar, militer Israel tetap melanjutkan serangan udara intensif ke Gaza.

Dalam 24 jam terakhir, serangan Israel telah menewaskan 24 warga Palestina.

Sejak 7 Oktober 2023, serangan tersebut telah menyebabkan 45.227 warga Palestina meninggal dunia, termasuk 17.492 anak-anak dan 11.979 perempuan. Selain itu, 107.573 orang dilaporkan terluka.

Laporan menunjukkan ribuan jenazah masih terjebak di bawah puing-puing bangunan yang hancur, sementara infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit dan lembaga pendidikan, terus menjadi sasaran serangan dan dihancurkan.

Sumber: Anadolu

Sarilamak (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan kelas III Suliki, Limapuluh Kota, Sumatra Barat (Sumbar) turut melakukan tradisi membasuh kaki ibu pada peringatan Hari Ibu Nasional ke-96 Tahun 2024, Minggu (22/12).

Pada kegiatan tersebut warga binaan yang mendekam di Lapas membasuh kaki ibu mereka yang sengaja dihadirkan oleh pihak Lapas Suliki.

"Melalui momen hari ibu ini kami ingin menggugah serta menyentuh hati warga binaan dengan menghadirkan ibu mereka langsung," kata Kepala Lapad Sukiki Kamesworo di Sarilamak.

Ia mengatakan Lapas Suliki sengaja mengundang para ibu untuk datang langsung, lalu dipertemukan dengan anaknya yang sedang menjalani masa hukuman.

Prosesi dimulai dengan makan bersama antara warga binaan dengan dang ibu, mereka diminta saling menyuapi makanan satu sama lain.

"Dari kegiatan ini kami ingin membawa warga binaan ke masa kecil ketika jiwa yang masih polos dan lugu diasuh oleh ibu," katanya.

Suasana haru dan penuh cinta terlihat ketika narapidana menyuapi ibu mereka, setelah itu dilanjutkan dengan prosesi basuh kaki Ibu.

Petugas lapas Suliki menyiapkan baskom yang berisi air, sedangkan para ibu duduk di atas kursi. Kemudian warga binaan mulai membasuh kaki sang ibu.

Suasana membasuh kaki ibu itu diiringi langsung oleh puisi serta musik haru yang membuat suasana menjadi lebih emosional.

Kepala Lapas Suliki Kames berharap tradisi basuh kaki yang sudah dilakukan dalam tiga tahun terakhir, dapat membuat warga binaan berubah menjadi lebih baik ke depannya.

“Kasih sayang ibu sepanjang masa, kami harap itu menjadi penguat warga binaan selama menjalani hukuman di Lapas, dan benar-benar berubah ke arah yang lebih baik lagi," harapnya.

Kegiatan basuh kaki Ibu menjadi program pembinaan karakter yang membuat warga binaan dapat menghormati, menghargai dan terjalin rasa kasih sayang antara ibu dan anak

Mereka diminta berjanji untuk benar-benar berubah ke arah yang lebih baik, serta menjadi manusia yang bermanfaat untuk bangsa dan negara.

Salah satu orang tua dari warga binaan yakni Fitma, memyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh Lapas Suliki karena bermanfaat dan penuh makna.

“Saya bersyukur kegiatan ini membuat saya haru, bisa menerima sekaligus memaafkan kesalahan anak saya, saya berdoa semoga anak saya menjadi manusia yang lebih baik ketika bebas,” katanya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan nilai indeks reformasi hukum (IRH) pemerintah daerah se-Kepulauan Babel pada 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pada tahun ini nilai IRH Pemkab Belitung Timur mencapai 99,58 atau tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya," kata Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Babel Suherman di Pangkalpinang, Minggu.

Ia mengatakan IRH Pemkab Belitung Timur pada 2024 sebesar 99,58 dan meningkat 2,01 dari tahun sebelumnya yaitu 97,57, Pemkab Bangka nilai IRH 2024 yaitu 98,70 meningkat drastis sebanyak 52,70, dari 2023 hanya 46,00.

Kemudian nilai iRH Pemkab Bangka Barat pada 2024 sebesar 98,38 atau naik dibandingkan 2023 hanya 54,57, IRH Pemkab Bangka Tengah 97,86 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 56,09, Pemkab Belitung juga mengalami peningkatan nilai signifikan di 2024 yaitu menjadi 97,84 dari nilai tahun sebelumnya 45,61.

Nilai IRH Pemprov Kepulauan Babel juga memperoleh kenaikan nilai di 2024 menjadi 97,48 dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 44,19, Pemkot Pangkalpinang dengan nilai IRH 2024 sebesar 96,52 atau mengalami kenaikan dibandingkan 2023 sebesar 45,89 dan IRH Pemkab Bangka Selatan di 2024 sebesar 87,58 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 45,64.

"IRH ini merupakan salah satu instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi dan penguatan sistem regulasi nasional," katanya.

Ia menyatakan Kemenkumham juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

"Kita bertugas lakukan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan kepada seluruh pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota agar dapat semaksimal mungkin berperan serta dalam pelaksanaan pemenuhan data dukung IRH ini," katanya.

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung, Jawa Timur berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu ke dalam lapas pada Sabtu (21/12).

Kepala Lapas, R. Budiman Priyatna Kusumah, Minggu, menyebutkan bahwa keberhasilan ini menunjukkan komitmen lembaganya dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Peristiwa bermula ketika seorang pengunjung berinisial MM, warga Dawung, Kecamatan Ngantru, Tulungagung, tiba di lapas sekitar pukul 10.20 WIB bersama seorang anak.

Sesuai prosedur, barang bawaan MM diperiksa di Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), namun tidak ditemukan hal mencurigakan.

Kecurigaan muncul ketika MM memasuki ruang kunjungan. Gerak-gerik pengunjung ini diamati oleh petugas, Novis Setiawan, yang kemudian melakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Hasilnya, ditemukan tiga paket sabu yang disembunyikan dalam hijab MM.

Barang bukti tersebut segera diserahkan kepada pihak Polres Tulungagung bersama MM untuk proses hukum.

Selain itu, Lapas Tulungagung juga memeriksa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bernama Muhyanto, yang menjadi tujuan kunjungan MM, guna memastikan keterlibatan pihak internal dalam jaringan narkoba.

Tindakan Lanjut dan Komitmen Keamanan

Budiman menyampaikan beberapa langkah tindak lanjut pasca kejadian, yakni menyerahkan pelaku dan barang bukti kepada Polres Tulungagung, melakukan pengembangan kasus terhadap WBP terkait, memperketat pemeriksaan barang bawaan dan badan pengunjung di pintu utama dan meningkatkan kewaspadaan petugas dalam menjalankan tugas pengamanan.

"Kami berkomitmen untuk menjadikan Lapas Tulungagung sebagai tempat yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran narkoba. Sinergi antara petugas pemasyarakatan dan aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas," tegasnya.

Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan ketat dan kerja sama solid antara lembaga pemasyarakatan dan pihak kepolisian guna mencegah tindak kriminal yang merugikan masyarakat dan negara.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan nilai indeks reformasi hukum (IRH) pemerintah daerah se-Kepulauan Babel pada 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pada tahun ini nilai IRH Pemkab Belitung Timur mencapai 99,58 atau tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya," kata Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Babel Suherman di Pangkalpinang, Minggu.

Ia mengatakan IRH Pemkab Belitung Timur pada 2024 sebesar 99,58 dan meningkat 2,01 dari tahun sebelumnya yaitu 97,57, Pemkab Bangka nilai IRH 2024 yaitu 98,70 meningkat drastis sebanyak 52,70, dari 2023 hanya 46,00.

Kemudian nilai iRH Pemkab Bangka Barat pada 2024 sebesar 98,38 atau naik dibandingkan 2023 hanya 54,57, IRH Pemkab Bangka Tengah 97,86 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 56,09, Pemkab Belitung juga mengalami peningkatan nilai signifikan di 2024 yaitu menjadi 97,84 dari nilai tahun sebelumnya 45,61.

Nilai IRH Pemprov Kepulauan Babel juga memperoleh kenaikan nilai di 2024 menjadi 97,48 dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 44,19, Pemkot Pangkalpinang dengan nilai IRH 2024 sebesar 96,52 atau mengalami kenaikan dibandingkan 2023 sebesar 45,89 dan IRH Pemkab Bangka Selatan di 2024 sebesar 87,58 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 45,64.

"IRH ini merupakan salah satu instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi dan penguatan sistem regulasi nasional," katanya.

Ia menyatakan Kemenkumham juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

"Kita bertugas lakukan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan kepada seluruh pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota agar dapat semaksimal mungkin berperan serta dalam pelaksanaan pemenuhan data dukung IRH ini," katanya.