Nantinya, usulan tersebut akan diserahkan kepada DPR dan pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan merumuskan kembali hukum acara pemilu dan pilkada.

Rumusan tersebut akan diusulkan kepada DPR dan pemerintah saat Revisi UU Pemilu dan pilkada mendatang.

"Adanya ketidaksamaan antara hukum acara pemilu dan pilkada, misalnya, tentang in absentia. Hal tersebut perlu dirumuskan kembali agar tidak menjadi persoalan dalam melakukan penanganan pelanggaran kedepannya," kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.

"Artinya, kita termasuk dalam salah satu kategori mission impossible-nya undang-undang. Walaupun demikian itu, berhasil kita lakukan dan masyarakat tidak tidak tahu tentang hal ini bahkan sudah keputusan pengadilannya," ujarnya.

Meski demikian, dirinya menegaskan pemilu merupakan predictible prosses dan unpredictible result, yakni proses, tahapan, dan prosedurnya sudah pasti. Namun, hasilnya tidak bisa ditentukan.

Hal tersebut, menurut dia, alasan penanganan pelanggaran dan sengketa dilakukan secara cepat, karena mengikuti pola dari tahapan pemilu dan pilkada.

"Saya kira ke depan kita bisa melakukan usulan revisi uu pemilu dan pilkada. Juga, pembahasan tentang bagaimana hukum acara yang baik di penanganan pelanggaran pemilu dan pilkada," jelas Bagja.

"Nantinya, usulan tersebut akan diserahkan kepada DPR dan pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Bagja juga mengingatkan kepada Bawaslu daerah yang nanti akan memberikan keterangan di MK, agar menyusun keterangan dengan sebaik-baiknya.

Dia juga meminta masukan kepada kepolisian dan kejaksaan jika terdapat kasus yang masuk dalam tindak pidana pilkada.

"Tidak bisa lagi, misalnya, hanya dengan menjawab tidak memenuhi syarat materiil saja, melainkan sudah ada petunjuk teknis yang menjelaskan tidak memenuhi syarat materiilnya tersebut," pungkas dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Nantinya, usulan tersebut akan diserahkan kepada DPR dan pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan merumuskan kembali hukum acara pemilu dan pilkada.

Rumusan tersebut akan diusulkan kepada DPR dan pemerintah saat Revisi UU Pemilu dan pilkada mendatang.

"Adanya ketidaksamaan antara hukum acara pemilu dan pilkada, misalnya, tentang in absentia. Hal tersebut perlu dirumuskan kembali agar tidak menjadi persoalan dalam melakukan penanganan pelanggaran kedepannya," kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.

"Artinya, kita termasuk dalam salah satu kategori mission impossible-nya undang-undang. Walaupun demikian itu, berhasil kita lakukan dan masyarakat tidak tidak tahu tentang hal ini bahkan sudah keputusan pengadilannya," ujarnya.

Meski demikian, dirinya menegaskan pemilu merupakan predictible prosses dan unpredictible result, yakni proses, tahapan, dan prosedurnya sudah pasti. Namun, hasilnya tidak bisa ditentukan.

Hal tersebut, menurut dia, alasan penanganan pelanggaran dan sengketa dilakukan secara cepat, karena mengikuti pola dari tahapan pemilu dan pilkada.

"Saya kira ke depan kita bisa melakukan usulan revisi uu pemilu dan pilkada. Juga, pembahasan tentang bagaimana hukum acara yang baik di penanganan pelanggaran pemilu dan pilkada," jelas Bagja.

"Nantinya, usulan tersebut akan diserahkan kepada DPR dan pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Bagja juga mengingatkan kepada Bawaslu daerah yang nanti akan memberikan keterangan di MK, agar menyusun keterangan dengan sebaik-baiknya.

Dia juga meminta masukan kepada kepolisian dan kejaksaan jika terdapat kasus yang masuk dalam tindak pidana pilkada.

"Tidak bisa lagi, misalnya, hanya dengan menjawab tidak memenuhi syarat materiil saja, melainkan sudah ada petunjuk teknis yang menjelaskan tidak memenuhi syarat materiilnya tersebut," pungkas dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Tanjung Pandan, Belitung (ANTARA) - Sebanyak empat orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menerima remisi atau pengurangan masa tahanan dalam momentum Hari Raya Natal 2024.

"Dalam rangka momentum Hari Raya Natal 2024 ada sebanyak empat orang WBP Lapas Kelas II B Tanjungpandan yang menerima remisi atau pengurangan masa tahanan," kata Kepala Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Gowim Mahali di Tanjungpandan, Kamis.

Ia mengatakan, pemberian remisi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah guna memberikan pembinaan yang humanis kepada WBP.

Menurut dia, selain itu, pemberian remisi ini sekaligus mendorong warga binaan untuk terus berupaya memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

"Kami berharap dengan adanya remisi ini dapat memperbaiki pribadi WBP menjadi lebih baik lagi ke ke depan," ujarnya.

Gowim menambahkan, pihaknya meningkatkan pengamanan di Lapas Kelas II B Tanjungpandan terutama pada jam rawan khusus selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2024.

Dikatakan, pengamanan Lapas Kelas II B Tanjungpandan diperkuat juga oleh personel Batalyon B Satbrimob Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Selama perayaan Natal 2024 kondisi Lapas Kelas II B Tanjungpandan sangat kondusif. Pelaksanaan pembinaan dan pengamanan berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada potensi gangguan keamanan dan ketertiban," katanya.

Kasubsi Registrasi Bimkemas Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Endang Meidiansyah di Badau, Kamis mengatakan Sebanyak 4 warga WBP menerima Remisi Khusus (RK) I Natal 2024.

"Artinya mereka mendapatkan pengurangan sebagian masa hukuman dengan rincian tiga orang mendapatkan pengurangan 15 hari dan satu orang mendapatkan pengurangan satu bulan," ujarnya.

Endang menambahkan, pengurangan masa pidana ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi, dedikasi, dan disiplin dalam mengikuti program pembinaan, sesuai dengan syarat yang telah ditentukan secara administratif dan subtantif.

"Syarat utamanya harus berkelakuan baik selama menjadi warga binaan. Selanjutnya sudah berstatus inkrah atau sudah vonis dan sudah memiliki eksekusi dan minimal menjalankan enam bulan masa pidana baru boleh mendapatkan remisi," katanya.

Gaza City, Palestina (ANTARA) - Kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Rabu menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Jalur Gaza kembali tertunda karena Israel terus memberi syarat-syarat baru.

Dalam pernyataan singkatnya, Hamas menyoroti sikap bertanggung jawab dan fleksibel yang telah mereka tunjukkan selama negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Doha melalui mediasi oleh Qatar dan Mesir.

"Namun, penjajah (Israel) terus memberi syarat-syarat baru terkait penarikan mundur pasukan, gencatan senjata, pertukaran tahanan, dan pemulangan pengungsi, sehingga menunda tercapainya kesepakatan," demikian pernyataan Hamas.

Hingga saat ini, belum ada respons dari pihak Israel terkait pernyataan Hamas tersebut.

Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa (24/11) mengatakan bahwa tim perunding dari Israel akan kembali dari Qatar untuk membahas usulan pertukaran tahanan dengan Hamas.

Namun, sejumlah pengamat memandang pernyataan Netanyahu tersebut menunjukkan upayanya menunda-nunda negosiasi.

Seusai gencatan senjata singkat pada akhir November 2023, pemimpin rezim Zionis itu telah beberapa kali mengklaim ada kemajuan dalam perundingan gencatan senjata dan pertukaran tahanan, namun kemudian justru bersikeras melanjutkan agresi di Jalur Gaza.

Israel diyakini menahan lebih dari 10.300 warga Palestina, sementara jumlah sandera Israel di Gaza saat ini diperkirakan hanya tersisa seratusan orang.

Hamas menyebut bahwa puluhan sandera Israel di Gaza terbunuh oleh serangan Israel sendiri yang dilakukan secara membabi buta.

"Kesenjangan antara Israel dan Hamas tak signifikan sehingga membantu kesepakatan tercapai antara mereka," demikian menurut harian Israel, Yedioth Ahronoth, pada Selasa.

Rezim Zionis Israel tak kunjung menghentikan agresi ke Jalur Gaza yang telah menewaskan hampir 45.400 orang, yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.

Bulan lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan ketua otoritas pertahanan Israel Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan atas dugaan tindak genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di Gaza.

Sumber: Anadolu

Ternate (ANTARA) - Sebanyak 169 warga binaan yang beragama Kristen pada lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan negara (rutan), dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di di lingkup Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) menerima remisi khusus Natal tahun 2024.

Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi di Ternate, Rabu, mengatakan remisi khusus natal diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.

Syarat tersebut, kata Andi Taletting Langi, di antaranya berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan dan aktif mengikuti program pembinaan.

"Pemberian remisi khusus natal ini diharapkan dapat memotivasi seluruh narapidana untuk terus memperbaiki diri dan berkelakuan baik, selama menjalani masa pembinaan pemasyarakatan untuk kembali ke tengah masyarakat nantinya," kata Andi Taletting Langi.

Di samping itu, dirinya menyebut dari total 169 warga binaan penerima remisi khusus Natal 2024 di lingkungan Kemenkumham Malut, 155 orang merupakan pidana umum, dan 14 orang pidana khusus.

Selain itu, pemberian remisi khusus Natal 2024 di lingkungan Kemenkumham Malut ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk senantiasa menunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik dalam mengikuti setiap tahapan dan proses kegiatan program pembinaan pemasyarakatan, sehingga nantinya dapat berkontribusi positif setelah kembali ke lingkungan masyarakat.

Sebelumnya, Divisi Pemasyarakatan (Divpas) Kemenkumham Malut telah memberikan ratusan warga binaan atau narapidana (napi) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di wilayah Malut untuk mendapatkan Remisi Umum 17 Agustus 2024 lalu.

Di mana, jumlah warga binaan di Maluku Utara saat ini sebanyak 1.234 orang terdiri dari 991 napi dan 243 tahanan. Dari jumlah tersebut 775 orang yang diusulkan dan mendapatkan remisi pengurangan hukuman.*

Gorontalo (ANTARA) - Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan Kemenkumham Gorontalo Sulardi menyerahkan remisi Natal kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Rabu.

"Remisi ini adalah hak yang diberikan kepada mereka yang telah memenuhi syarat," ucap Sulardi.

Ia mengatakan, bahwa pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik dan mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh.

Tercatat 10 warga binaan di wilayah Provinsi Gorontalo menerima remisi, baik yang berada Lapas Gorontalo, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo, Lapas Pohuwato, dan Lapas Boalemo dengan pemotongan masa tahanan bervariasi, mulai dari 15 hingga 30 hari.

Pemberian remisi di hari Natal kata dia, menjadi bukti nyata bahwa semangat persatuan dan kasih sayang dapat menyentuh semua kalangan, termasuk mereka yang sedang menjalani masa hukuman.

Diharapkan, langkah tersebut dapat memberikan harapan baru bagi para warga binaan untuk memperbaiki diri dan kembali ke kehidupan yang lebih baik.

Kepala Lapas Gorontalo Sulistyo Wibowo berharap mereka yang bebas dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

"Manfaatkan lah keterampilan yang telah anda dapatkan di sini untuk membangun masa depan yang lebih cerah," pesan Sulistyo.

Sementara itu, Kepala LKPA Gorontalo Erik Murdiyanto menambahkan, dari 23 orang anak, ada satu anak yang beragama Kristen mendapatkan remisi Natal.

Ia menjelaskan, anak binaan yang beragama Kristen juga mendapatkan bimbingan dari Kementerian Agama serta pembinaan dari LPKA.

Gaza City, Palestina (ANTARA) - Kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Rabu menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Jalur Gaza kembali tertunda karena Israel terus memberi syarat-syarat baru.

Dalam pernyataan singkatnya, Hamas menyoroti sikap bertanggung jawab dan fleksibel yang telah mereka tunjukkan selama negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Doha melalui mediasi oleh Qatar dan Mesir.

"Namun, penjajah (Israel) terus memberi syarat-syarat baru terkait penarikan mundur pasukan, gencatan senjata, pertukaran tahanan, dan pemulangan pengungsi, sehingga menunda tercapainya kesepakatan," demikian pernyataan Hamas.

Hingga saat ini, belum ada respons dari pihak Israel terkait pernyataan Hamas tersebut.

Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa (24/11) mengatakan bahwa tim perunding dari Israel akan kembali dari Qatar untuk membahas usulan pertukaran tahanan dengan Hamas.

Namun, sejumlah pengamat memandang pernyataan Netanyahu tersebut menunjukkan upayanya menunda-nunda negosiasi.

Seusai gencatan senjata singkat pada akhir November 2023, pemimpin rezim Zionis itu telah beberapa kali mengklaim ada kemajuan dalam perundingan gencatan senjata dan pertukaran tahanan, namun kemudian justru bersikeras melanjutkan agresi di Jalur Gaza.

Israel diyakini menahan lebih dari 10.300 warga Palestina, sementara jumlah sandera Israel di Gaza saat ini diperkirakan hanya tersisa seratusan orang.

Hamas menyebut bahwa puluhan sandera Israel di Gaza terbunuh oleh serangan Israel sendiri yang dilakukan secara membabi buta.

"Kesenjangan antara Israel dan Hamas tak signifikan sehingga membantu kesepakatan tercapai antara mereka," demikian menurut harian Israel, Yedioth Ahronoth, pada Selasa.

Rezim Zionis Israel tak kunjung menghentikan agresi ke Jalur Gaza yang telah menewaskan hampir 45.400 orang, yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.

Bulan lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan ketua otoritas pertahanan Israel Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan atas dugaan tindak genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di Gaza.

Sumber: Anadolu

Ponorogo, Jatim (ANTARA) - Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Ponorogo, Jawa Timur memberikan remisi khusus Natal kepada tiga warga binaan beragama Nasrani.

Ketiganya mendapat potongan masa tahanan selama satu bulan atas dasar kelakuan baik selama menjalani hukuman.

Kepala Rutan IIB Ponorogo, Agus Imam Taufik, menjelaskan bahwa pemberian remisi ini merupakan hak yang diberikan kepada warga binaan yang memenuhi syarat administratif dan substantif.

"Kami mengusulkan tiga warga binaan Nasrani, dan semuanya disetujui untuk menerima remisi," kata Agus Imam Taufik, Rabu (25/12).

Ia merinci penerima remisi tersebut, yakni Wahyu Eman Tuahta Tarigan, Tom Aditama Uneputty, keduanya terlibat kasus narkotika dan obat terlarang, serta Catur Setya Yuana yang terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

"Dua napi kasus narkotika merupakan warga binaan titipan dari Medaeng, Sidoarjo, sedangkan napi tipikor adalah warga Ponorogo. Masing-masing mendapatkan potongan masa tahanan satu bulan," ungkapnya.

Agus menambahkan, pemberian remisi ini telah melalui proses seleksi ketat.

Salah satu syaratnya adalah menjalani masa tahanan minimal enam bulan dan tidak memiliki catatan pelanggaran tata tertib yang tercatat dalam register F.

"Penerima remisi juga aktif dalam berbagai kegiatan pembinaan di dalam rutan," imbuhnya.

Ia berharap remisi ini dapat memotivasi warga binaan untuk terus berkelakuan baik, sehingga saat bebas nanti mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

"Kami berharap ini menjadi dorongan bagi mereka untuk menjalani pembinaan dengan lebih serius," pungkasnya.(*)

Ponorogo, Jatim (ANTARA) - Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Ponorogo, Jawa Timur memberikan remisi khusus Natal kepada tiga warga binaan beragama Nasrani.

Ketiganya mendapat potongan masa tahanan selama satu bulan atas dasar kelakuan baik selama menjalani hukuman.

Kepala Rutan IIB Ponorogo, Agus Imam Taufik, menjelaskan bahwa pemberian remisi ini merupakan hak yang diberikan kepada warga binaan yang memenuhi syarat administratif dan substantif.

"Kami mengusulkan tiga warga binaan Nasrani, dan semuanya disetujui untuk menerima remisi," kata Agus Imam Taufik, Rabu (25/12).

Ia merinci penerima remisi tersebut, yakni Wahyu Eman Tuahta Tarigan, Tom Aditama Uneputty, keduanya terlibat kasus narkotika dan obat terlarang, serta Catur Setya Yuana yang terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

"Dua napi kasus narkotika merupakan warga binaan titipan dari Medaeng, Sidoarjo, sedangkan napi tipikor adalah warga Ponorogo. Masing-masing mendapatkan potongan masa tahanan satu bulan," ungkapnya.

Agus menambahkan, pemberian remisi ini telah melalui proses seleksi ketat.

Salah satu syaratnya adalah menjalani masa tahanan minimal enam bulan dan tidak memiliki catatan pelanggaran tata tertib yang tercatat dalam register F.

"Penerima remisi juga aktif dalam berbagai kegiatan pembinaan di dalam rutan," imbuhnya.

Ia berharap remisi ini dapat memotivasi warga binaan untuk terus berkelakuan baik, sehingga saat bebas nanti mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

"Kami berharap ini menjadi dorongan bagi mereka untuk menjalani pembinaan dengan lebih serius," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan bahwa selain pengampunan dari Presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa juga diberikan melalui denda damai.

Dia menjelaskan kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) lantaran Undang-Undang (UU) tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.

“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena UU Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,” kata Supratman dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Denda damai merupakan penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh jaksa agung. Denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara.

Supratman mengatakan implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari UU tentang Kejaksaan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung.

“Peraturan turunannya yang belum. Kami sepakat antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan Jaksa Agung,” lanjutnya.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa sekalipun peraturan perundang-undangan memungkinkan pengampunan kepada koruptor, namun Presiden Prabowo Subianto bersikap sangat selektif dan berupaya memberikan hukuman yang maksimal kepada para penyebab kerugian negara tersebut.

Dalam menangani kasus korupsi, Pemerintah menaruh perhatian kepada aspek pemulihan aset. Menurutnya, penanganan koruptor tidak hanya sekadar pemberian hukuman, tetapi juga mengupayakan agar pemulihan aset bisa berjalan.

“Yang paling penting bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, adalah bagaimana asset recovery (pemulihan aset) itu bisa berjalan," tutur mantan Ketua Badan Legislasi DPR tersebut.

Apabila pemulihan asetnya bisa baik, kata dia, pengembalian kerugian negara pun bisa maksimal, dibandingkan dari sekadar menghukum.

Dirinya kembali menegaskan bahwa pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana merupakan hak konstitusional presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, sambung Supratman, hal itu tidak berarti Presiden akan membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas. Pemerintah tengah menunggu arahan Presiden Prabowo untuk implementasinya.

“Kita akan tunggu arahan Bapak Presiden nanti selanjutnya. Kami belum mendapat arahan nih, nanti implementasinya seperti apa,” ucap dia menambahkan.

Samarinda (ANTARA) - Sebanyak 37 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Samarinda menerima remisi atau pengurangan masa tahanan dalam rangka perayaan Natal 2024.

"Remisi Natal ini merupakan wujud nyata dari perhatian negara kepada warga binaan yang telah berusaha keras untuk memperbaiki diri selama menjalani masa pidana," ujar Kepala Lapas Narkotika Samarinda Theo Adrianus Purba di Samarinda, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa remisi ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan dari negara kepada warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan berkomitmen untuk berubah menjadi lebih baik.

Ia menambahkan bahwa seluruh 37 WBP yang diusulkan Lapas Narkotika Samarinda telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif untuk mendapatkan remisi.

Persyaratan tersebut antara lain berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta telah menjalani minimal enam bulan masa pidana.

"Besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari hingga satu bulan 15 hari, tergantung pada masa pidana dan tingkat keseriusan kasus yang menjerat mereka," jelas Theo.

Pemberian remisi ini dilakukan secara simbolis di Aula Lapas Narkotika Samarinda. Acara tersebut juga dihadiri oleh pejabat struktural Lapas dan perwakilan dari Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Timur.

Theo berharap remisi Natal ini dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat.

"Semoga remisi ini menjadi semangat baru bagi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan di masa mendatang," harapnya.

Pemberian remisi Natal ini merupakan bagian dari program pembinaan dan pembimbingan yang diselenggarakan oleh Lapas Narkotika Samarinda.

Lapas berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan yang optimal kepada seluruh warga binaan agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan taat hukum.

Acara penyerahan remisi Natal ini berlangsung khidmat dan lancar.

Singkawang (ANTARA) - Sebanyak 49 orang narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, menerima Remisi Khusus (RK) Hari Natal pada 25 Desember 2024.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor PAS-2544.PK.05.04 Tahun 2024 Tentang Pemberian Remisi Khusus (RK) Natal Tahun 2024 kepada Narapidana dan Pengurangan Masa Pidana Khusus (PMPK) Natal Tahun 2024 Kepada Anak Binaan.

"Pemberian remisi kepada narapidana dan pengurangan masa pidana kepada anak binaan merupakan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan," kata Kalapas Kelas IIB Singkawang, Priyo Tri Laksono, Rabu.

Remisi khusus dan pengurangan masa pidana khusus diberikan pada hari besar keagamaan Narapidana dan anak binaan sesuai dengan agama yang mereka anut.

"Dari 49 orang Narapidana yang mendapatkan remisi, sebagian besar diantaranya mendapatkan pengurangan masa hukuman selama lima belas hari hingga dua bulan.
Remisi diberikan kepada Narapidana dan pengurangan masa pidana diberikan kepada anak binaan yang berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko dan memenuhi syarat lainnya," ujarnya.

Dia mengungkapkan, bahwa pemberian remisi ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku yang baik selama menjalani masa pidana.

"Remisi ini diberikan kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substansif sesuai ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Pemberian remisi khusus ini juga sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang pemerintah, khususnya dalam momen Natal, yang mengedepankan nilai-nilai pengampunan dan rekonsiliasi.

"Para Narapidana yang menerima remisi diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih introspeksi dan menatap masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Semoga dengan pemberian remisi ini dapat menjadi motivasi bagi para Narapidana lainnya untuk lebih taat, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan di dalam Lapas.

"Dengan adanya remisi ini, Lapas Kelas IIB Singkawang berharap dapat terus memberikan pembinaan yang optimal dan membantu Narapidana untuk mempersiapkan diri dalam reintegrasi sosial di masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana," katanya.