Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan klarifikasi terkait denda damai untuk pengampunan koruptor di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan klarifikasi terkait denda damai untuk pengampunan koruptor di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan klarifikasi terkait denda damai untuk pengampunan koruptor di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta.

Surabaya (ANTARA) - Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menekankan pentingnya penegakan hukum untuk kemajuan ekonomi melalui seminar Refleksi Tahun 2024, Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi Jawa Timur'di kampus setempat, Jumat.

Rektor Unair Prof Mohammad Nasih memaparkan pentingnya penegakan hukum yang humanis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Nilai excellent with morality yang menjadi tagline Unair sangat relevan dalam upaya menegakkan hukum yang humanis bagi semua lapisan masyarakat," kata Nasih.

Wakil Direktur Bidang III Sekolah Pascasarjana Unair, Prof Dr Suparto Wijoyo SH MHum mengatakan seminar ini diharapkan mampu membangun pandangan yang positif bahwa penegakan hukum yang baik akan menciptakan iklim usaha yang baik, sehingga akan berdampak pada perekonomian yang baik pula.

"Dunia usaha butuh kepastian hukum dan aparatur hukum yang berintegritas, yang memberikan jaminan hukum berusaha untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Kondisi sosial politik dan hukum yang berkepastian akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena ada ketenangan dan jaminan berusaha yang tidak dipolitisasi maupun dikriminalisasi," katanya.

Prof Suparto Wijoyo menegaskan pengusaha butuh hukum dan aparatur hukum yang baik, dan Jatim telah memberikan iklim usaha yang baik dengan tata kelola pemerintahan berbasis good governance.

Menurutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Mia Amiati, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Charis Mardiyanto dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah menciptakan suasana berusaha yang nyaman.

"Acara ini acara rektor (Unair), dan digelar di gedung Rektorat Unair sebagai ajang refleksi bersama para pemangku kepentingan negara hukum. Jaksa dan hakim serta eksekutif dihadirkan ditambah dengan Dirut PT SIER sebagai korporasi negara yang sekaligus akademisi," ujarnya.

Dalam seminar tersebut, Kajati Jatim Mia Amiati memaparkan pentingnya penegakan hukum yang humanis, namun tetap profesional dengan menjunjung nilai keadilan dan profesionalitas.

Pendekatan humanis, bukan berarti penegakan hukum jadi lemah atau permisif, tapi penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Ikhsan menyampaikan berbagai proyek strategis yang akan dibangun pada 2025, untuk mendorong pertumbuhan investasi di Surabaya.

Pemkot Surabaya menargetkan pertumbuhan investasi lebih dari 40 triliun, dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan penegakan hukum dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif.

Sedangkan Dirut PT SIER, Didik Prasetiyono, menegaskan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Menurutnya, meskipun penegakan hukum di Jawa Timur menunjukkan kemajuan yang signifikan, masih diperlukan penguatan untuk memastikan kepastian hukum di setiap sektor.

“Kita patut mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Jawa Timur. Namun, kepastian hukum tidak hanya tentang regulasi, tetapi juga tentang konsistensi penerapannya di lapangan," ujarnya.

Menurut dia, investor, baik domestik maupun asing, selalu melihat stabilitas hukum sebagai faktor kunci dalam pengambilan keputusan mereka. Hal ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk terus menjaga dan meningkatkan kredibilitas sistem hukum kita.

Ia menambahkan bahwa PT SIER secara aktif menjalin kerja sama dengan instansi penegak hukum, seperti Kejaksaan Tinggi Jatim dan beberapa Kejari di wilayah operasional perusahaan.

"Langkah ini kami ambil untuk memastikan bahwa iklim usaha yang kami tawarkan kepada para investor memiliki landasan hukum yang kuat. Kepastian hukum bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi sebuah keharusan dalam menjamin kepercayaan dan keberlanjutan investasi," katanya.

Tasikmalaya (ANTARA) - Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menangkap satu orang yang diduga terkait kasus terorisme, di Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Jumat.

Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya AKBP Haris Dinzah membenarkan adanya tim dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang melakukan operasi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya, yang berlangsung pukul 08.00 sampai 08.30 WIB, lalu ada yang diamankan satu orang.

"Tim melakukan kegiatan kepolisian, dan mengamankan satu orang," kata Kapolres kepada wartawan di Tasikmalaya, Jumat.

Ia menyampaikan tim Densus 88 Anti Teror itu membawa orang tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Jabar atau Mabes Polri.

"Saat ini sudah dibawa, dan mungkin dalam rangka pemeriksaan," katanya.

Kapolres menegaskan pihaknya sebagai jajaran kepolisian di wilayah Tasikmalaya hanya membantu tugas tim Densus 88 Anti Teror, seperti pengamanan saat melakukan penggeledahan di rumah warga.

Terkait apa dan siapa, kemudian hasil penggeledahan itu apa, kata Kapolres, nanti akan diberitahukan lebih rinci oleh Humas Polda Jabar maupun Densus 88 Anti Teror.

"Kalau terkait apa, dan inisialnya siapa, mungkin nanti dari pihak Densus dan Humas Polda Jabar yang lebih rinci," katanya.

Kepala Desa Jayaratu, Rudi Kusmayadi mengatakan, orang yang diamankan oleh tim Densus 88 Anti Teror bukan warga Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, melainkan sedang bertamu ke warga sini.

"Bukan warga kami, dia bertamu," katanya.

Tasikmalaya (ANTARA) - Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menangkap satu orang yang diduga terkait kasus terorisme, di Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Jumat.

Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya AKBP Haris Dinzah membenarkan adanya tim dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang melakukan operasi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya, yang berlangsung pukul 08.00 sampai 08.30 WIB, lalu ada yang diamankan satu orang.

"Tim melakukan kegiatan kepolisian, dan mengamankan satu orang," kata Kapolres kepada wartawan di Tasikmalaya, Jumat.

Ia menyampaikan tim Densus 88 Anti Teror itu membawa orang tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Jabar atau Mabes Polri.

"Saat ini sudah dibawa, dan mungkin dalam rangka pemeriksaan," katanya.

Kapolres menegaskan pihaknya sebagai jajaran kepolisian di wilayah Tasikmalaya hanya membantu tugas tim Densus 88 Anti Teror, seperti pengamanan saat melakukan penggeledahan di rumah warga.

Terkait apa dan siapa, kemudian hasil penggeledahan itu apa, kata Kapolres, nanti akan diberitahukan lebih rinci oleh Humas Polda Jabar maupun Densus 88 Anti Teror.

"Kalau terkait apa, dan inisialnya siapa, mungkin nanti dari pihak Densus dan Humas Polda Jabar yang lebih rinci," katanya.

Kepala Desa Jayaratu, Rudi Kusmayadi mengatakan, orang yang diamankan oleh tim Densus 88 Anti Teror bukan warga Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, melainkan sedang bertamu ke warga sini.

"Bukan warga kami, dia bertamu," katanya.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Beijing (ANTARA) - China telah lebih lanjut mereformasi program asuransi kesehatannya untuk memungkinkan lebih banyak orang menggunakan saldo rekening kerabat mereka guna menutupi biaya medis.

Di bawah sebuah program yang telah diperluas ke seluruh wilayah setingkat provinsi di China per 9 Desember, pemegang asuransi kesehatan karyawan yang memenuhi syarat dapat menautkan rekening pribadi mereka ke asuransi kesehatan kerabat dekat melalui saluran daring, sehingga memungkinkan akses dana bersama, seperti diumumkan Administrasi Jaminan Perawatan Kesehatan Nasional (National Healthcare Security Administration/NHSA) China pada Kamis (26/12).

Dalam beberapa tahun terakhir, China terus mereformasi sistem asuransi kesehatannya, secara bertahap memungkinkan dana dalam rekening pribadi karyawan untuk digunakan oleh anggota keluarga.

Pada 2021, pemerintah memperluas cakupan dengan memasukkan pasangan, orang tua, dan anak-anak. Pada Juli tahun ini, cakupan tersebut diperluas dengan memasukkan kerabat dekat seperti saudara kandung, kakek-nenek, dan cucu di bawah program asuransi kesehatan dasar.

Menurut data dari NHSA, antara Januari dan November 2024, tercatat ada sekitar 325 juta kasus penggunaan bersama akun pribadi asuransi kesehatan karyawan.

Dalam hal pengeluaran, dana sebesar 34,31 miliar yuan digunakan untuk biaya pengobatan pribadi di institusi kesehatan yang ditunjuk, 2,07 miliar yuan untuk biaya di apotek retail yang ditunjuk, dan 7,48 miliar yuan untuk berbagai keperluan termasuk kontribusi individu untuk program asuransi kesehatan dasar perumahan.

Saat ini, semua wilayah setingkat provinsi di China telah menerapkan sistem berbagi akun pribadi asuransi kesehatan karyawan di wilayahnya masing-masing, dengan sistem berbagi lintas provinsi yang masih dalam tahap uji coba.

Kemampuan bagi kerabat dekat untuk berbagi rekening pribadi di seluruh wilayah setingkat provinsi diperkirakan akan secara signifikan mengurangi biaya perawatan kesehatan keluarga, meningkatkan ketahanan terhadap risiko medis, dan memungkinkan anggota keluarga di provinsi yang berbeda untuk mengelola dan mengalokasikan dana secara efisien untuk kebutuhan medis.

"(Sistem) berbagi lintas provinsi melibatkan lebih dari 300 juta pekerja dan hampir 1 miliar penduduk yang tercakup dalam asuransi kesehatan, menjadikannya sebuah reformasi skala besar," ujar Huang Huabo, Wakil Direktur NHSA.

Program ini diperkirakan akan beroperasi penuh pada 2025, memastikan layanan kesehatan yang lebih berkelanjutan dan dapat diakses oleh semua orang.

Pewarta: Xinhua
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung, Adi Riyanto, pada Jumat (27/12), menyampaikan bahwa hingga Desember 2024, telah tercatat beberapa capaian signifikan dalam pelayanan administrasi hukum umum. Total permohonan yang diterima meliputi 52.822 permohonan fidusia, 240 pendaftaran perseroan perorangan, dan 110 pendaftaran legalisasi apostille dari wilayah Bangka Belitung, dengan perolehan PNBP sebanyak Rp777.350.000.

Adi Riyanto dalam keterangan yang diterima di Pangkalpinang, Jumat (27/12) menjelaskan bahwa layanan administrasi hukum umum yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Babel mencakup berbagai layanan, seperti layanan kenotariatan, perseroan perorangan, legalisasi apostille, kewarganegaraan, penghapusan jaminan fidusia, badan hukum dan badan usaha, serta koperasi.

Perseroan perorangan merupakan jenis badan hukum baru yang diatur dalam Undang- Undang Cipta Kerja. Kehadiran layanan perseroan perorangan dapat memberikan perlindungan hukum melalui adanya pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal sehingga memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Cukup dengan melampirkan KTP, NPWP dan biaya PNBP Rp50.000, hal ini menjadi keunggulan tersendiri dalam proses pendirian Perseroan perorangan.

Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan untuk pelunasan utang kepada penerima fidusia, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adanya layanan Jaminan Fidusia ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, mendukung kelancaran kegiatan usaha, serta mendorong aktivitas perekonomian nasional.

Layanan legalisasi apostille adalah proses legalisasi dokumen publik secara online yang digunakan dalam rangka pengesahan dokumen untuk ke luar negeri, seperti misalnya untuk keperluan Pendidikan, Pernikahan ataupun Pekerjaan. Sejak tanggal 4 Juni 2022 Layanan Legalisasi Apostille sudah dapat di akses oleh publik sejalan dengan ketentuan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik. Keberadaan layanan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik yang diterbitkan di Indonesia dengan cukup melalui satu tahapan saja yakni penerbitan Sertifikat Apostille, dan tentu saja dengan biaya yang murah hanya Rp150.000.

Dalam kurun 2024 ini, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan 12 kegiatan sosialisasi terkait perseroan perorangan, 12 kegiatan sosialisasi legalisasi apostille untuk masyarakat dan pelajar, serta kegiatan sosialisasi kewarganegaraan kepada masyarakat dan instansi terkait. Selain itu, sosialisasi mengenai fidusia dan kenotariatan juga menjadi bagian dari program Kanwil.

Tidak hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan, Kanwil Kemenkumham Babel juga berhasil meraih penghargaan dari Ditjen AHU sebagai Kantor Wilayah Terbaik dalam penilaian IKPA dan SMART untuk pelaksanaan anggaran Tahun 2024.

Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto, menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang baik antara Kemenkumham Babel, dengan Pemerintah Provinsi Babel, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Babel, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Harun Sulianto bertekad untuk terus memberikan pelayanan hukum terbaik untuk masyarakat Bangka Belitung.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (26/12) menjadi sorotan, mulai dari vonis Gazalba Saleh diperberat jadi 12 tahun ditambah uang pengganti hingga Menteri PPMI ungkap 95 persen PMI jadi korban kerja nonprosedural.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Vonis Gazalba Saleh diperberat jadi 12 tahun ditambah uang pengganti

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh menjadi 12 tahun penjara serta ditambah uang pengganti karena terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Gazalba Saleh dihukum untuk membayar uang pengganti Rp500 juta rupiah paling lama satu bulan setelah putusan inkrah, subsider dua tahun penjara. Selain itu, dia juga dihukum untuk membayar denda Rp500 juta subsider empat bulan penjara.

“Menyatakan terdakwa Gazalba Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan kumulatif kedua,” demikian petikan amar putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI yang diunduh dari laman Direktori Putusan MA RI di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

2. Pakar: Pencekalan Yasonna Laoly dapat memperlancar proses penyidikan

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Khusus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Agus Raharjo memandang bahwa pencekalan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dapat memperlancar proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Harun Masiku.

Prof. Agus menjelaskan bahwa keterangan dari Yasonna tentu dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga dicegah atau dilarang untuk pergi ke luar negeri.

“Nah, yang perlu diulik KPK adalah peran Yasonna dalam kasus tersebut pada saat beliau sebagai menteri. Apakah benar pada saat itu beliau tidak mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri untuk Harun Masiku? Begitu kan yang beredar,” kata Prof. Agus saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

3. Hasto sebut dipenjara adalah bagian dari pengorbanan seperti Bung Karno

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa masuk penjara sebagai tahanan adalah bagian dari pengorbanan cita-cita, sebagaimana yang dialami oleh Bung Karno.

Perihal penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK, dia mengatakan jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran dan mengajak para kader untuk menjaga muruah PDIP beserta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kami tidak akan pernah menyerah, baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun," kata Hasto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

4. Polisi tangkap pelaku TPPO jadikan perempuan Cianjur PSK

Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berinisial DR yang menjadikan DS (25) perempuan warga Cianjur sebagai penjaja seks komersial (PSK) untuk turis asing di kawasan Bogor hingga akhirnya meninggal akibat overdosis.

Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto di Cianjur Kamis, mengatakan bahwa pengungkapan kasus TPPO terhadap perempuan asal Cianjur itu setelah keluarga melapor terkait dengan kematian DR yang tidak wajar setelah mendapat pekerjaan dari pelaku DS.

"Keluarga menerima kabar dari DR alias Dolken terkait dengan meninggalnya korban di rumah sakit di Bogor. Curiga atas kematian korban, keluarga membuat laporan ke Polres Cianjur," katanya.

Baca selengkapnya di sini

5. Menteri PPMI ungkap 95 persen PMI jadi korban kerja nonprosedural

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan sekitar 95 persen pekerja migran Indonesia (PMI) terkena kasus dan menjadi korban penyelundupan hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk bekerja di luar negeri.

"Berdasarkan data yang kami lihat rata-rata 90—95 persen PMI kena masalah, yaitu nonprosedural, human traficking, hingga intimidasi," kata Karding di Tangerang, Kamis.

Dengan tingginya angka pekerja migran melalui proses nonprosedural itu, pihaknya akan menargetkan peningkatan skill dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sebagai pekerja di luar negeri tersebut.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Khusus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Agus Raharjo memandang bahwa pencekalan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dapat memperlancar proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Harun Masiku.

Prof. Agus menjelaskan bahwa keterangan dari Yasonna tentu dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga dicegah atau dilarang untuk pergi ke luar negeri.

“Nah, yang perlu diulik KPK adalah peran Yasonna dalam kasus tersebut pada saat beliau sebagai menteri. Apakah benar pada saat itu beliau tidak mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri untuk Harun Masiku? Begitu kan yang beredar,” kata Prof. Agus saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Selain itu, dia mengatakan bahwa KPK perlu mengulik lebih lanjut latar belakang Yasonna dan Harun Masiku yang sama-sama kader PDI Perjuangan terhadap kasus tersebut.

“KPK harus menelusuri keterkaitan itu, meskipun sebenarnya sudah jelas dan terang benderang ada keterkaitan, ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa KPK perlu memastikan pernah atau tidak mengeluarkan perintah pencegahan ke luar negeri terhadap Harun Masiku, dan harus dilaksanakan oleh Yasonna sebagai Menkumham pada saat itu.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian, Yasonna dapat mengeluarkan pencegahan terhadap seseorang berdasarkan perintah Ketua KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jika jawabannya adalah ‘ya’ (pernah, red.), maka pencegahan Yasonna ke luar negeri merupakan hal yang logis untuk membuat terang kasus Harun Masiku maupun Hasto Kristiyanto,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK mencekal Yasonna untuk bepergian ke luar negeri terkait penyidikan dan pencarian terhadap buronan kasus tindak pidana korupsi, Harun Masiku.

Selain Yasonna, KPK juga memberlakukan pelarangan terhadap tersangka kasus tindak pidana korupsi dan perintangan penyidikan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

"Pada 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap dua orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (25/12).

Tessa menjelaskan bahwa pelarangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan penyidik karena keberadaan keduanya di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan korupsi. Adapun larangan tersebut berlaku untuk enam bulan.

Ternate (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tobelo di Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara membuka layanan kunjungan bagi keluarga warga binaan untuk memberi semangat kasih dan pengampunan selalu menemukan jalannya, dalam sukacita menyambut Hari Raya Natal 2024.

Kepala Lapas Tobelo, Nasihul di Ternate, Kamis mengatakan tercatat 191 pengunjung yang terdiri dari 47 orang Laki-laki, 86 orang Perempuan dan 58 orang Anak memadati Lapas Tobelo pada hari pertama Natal.

"Kunjungan keluarga warga binaan meningkat lima kali lipat dibandingkan hari-hari biasa," ujarnya.

Dia menyebut, pihak Lapas telah memprediksi dan mengantisipasi tingginya pengunjung pada kunjungan tatap muka khusus Hari Raya Natal bagi warga binaan.

Olehnya itu, pihaknya mengajak seluruh jajaran pejabat struktural dan pegawai turun langsung dalam pelaksanaan kunjungan sesuai jadwal.

"Pelayanan hari pertama dari tiga hari yang ditetapkan berjalan dengan tertib dan kondusif. Lapas Tobelo berkomitmen memberikan pelayanan terbaik penuh cinta," ungkap Nasihul.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi, dan Kadiv Pemasyarakatan, Hensah mengapresiasi layanan kunjungan keluarga pada Hari Raya Natal di lingkungan lapas/rutan/LPKA Kemenkumham Malut.

Andi Taletting Langi menyampaikan, layanan ini bertujuan memberikan kesempatan bagi para warga binaan untuk merayakan Natal bersama keluarga tercinta. Andi Taletting Langi berharap dan mendorong layanan kunjungan di momen Natal ini, sebagai bagian dari upaya mendukung pembinaan mental dan spiritual warga binaan.

Dalam upaya meningkatkan layanan yang dibarengi dengan pengawasan keamanan dan ketertiban, jajaran Lapas Tobelo telah mempersiapkan pengaturan alur kunjungan, pemeriksaan badan dan barang, serta tempat kunjungan juga telah dipersiapkan dengan baik.

Salah seorang warga binaan berinisial Abnah yang menerima kunjungan, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan tersebut. Momen ini, katanya, memberikan semangat baru bagi warga binaan termasuk dirinya untuk menjalani hari-hari ke depan.

"Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan keluarga di Hari Natal," katanya.

Medan (ANTARA) - Enam anggota Polrestabes Medan, Sumatera Utara diperiksa terkait tewasnya seorang tahanan berinisial BS (42), yang sebelumnya ditangkap karena diduga melakukan pengancaman dengan kekerasan.

“Pemeriksaan dilakukan oleh Paminal Polrestabes Medan terhadap enam anggota yang melakukan penangkapan BS pada saat itu,” ujar Kepala Polrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan di Medan, Kamis (26/12) malam.

Dia mengatakan, pemeriksaan dilakukan karena adanya dugaan kekerasan pada saat proses penangkapan terhadap BS.

Dari enam polisi yang saat ini dalam proses pemeriksaan pihak Paminal Polrestabes Medan, satu di antaranya perwira berinisial Ipda ID.

“Pemeriksaan dilakukan, supaya jelas apabila ada dugaan pelanggaran kode etik maupun SOP dalam proses penangkapan, kita akan menyesuaikan dengan ketetapan yang telah dibuat secara internal,” jelas dia.

Dia menjelaskan, proses penangkapan terjadi pada Rabu (25/12) pukul 00.20 WIB, di Desa Sunggal, Deli Serdang, dimana sebelumnya terjadi cekcok dan pengancaman dengan kekerasan.

BS saat itu diduga mabuk bersama dua orang temannya, yakni G dan D saat kejadian. Lalu, ketiganya diamankan oleh pihak kepolisian setelah tertangkap tangan diduga melakukan pengancaman dengan kekerasan dan kemudian dibawa ke Polrestabes Medan.

Pada saat penangkapan, polisi menemukan senjata tajam jenis golok, yang meski tidak ditemukan pada BS, namun menurut keterangan teman BS, senjata tajam tersebut diberikan oleh BS.

Diketahui BS sebelumnya dibawa ke rumah sakit pada Rabu (25/12) pukul 15.05 WIB, setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap dirinya.

Namun, pada Kamis (26/12), sekitar pukul 10.34 WIB, BS meninggal dunia di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Medan.

“Hasil visum sementara menunjukkan adanya luka pada kepala dan rahang yang bersangkutan. Kami masih menunggu visum lengkap untuk detail lebih lanjut,” jelas Gidion.

Peristiwa meninggalnya BS, memicu kecurigaan dari pihak keluarga, terutama istri korban Dumaria Simangunsong, yang menduga adanya kekerasan dialami suaminya sebelum meninggal dunia.

“Kondisi suamiku saat ditangkap baik-baik saja. Tapi kenapa setelah meninggal, lebam-lebam semua wajahnya? Saya berharap agar kepolisian segera mengusut tuntas penyebab kematian suami saya,” jelasnya.