Itu 'kan semangatnya untuk penghematan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pembatasan perjalanan dinas luar negeri (PDLN) bagi pejabat pemerintah untuk mendukung efisiensi anggaran dan memastikan kebermanfaatan perjalanan secara substansial.

"Itu 'kan semangatnya untuk penghematan. Satu, penghematan anggaran. Kedua, ya tentunya 'kan kita inginnya perjalanan itu secara substantif bermanfaat gituloh, berdampak gitu," kata Prasetyo Hadi usai menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 di Jakarta, Sabtu malam.

Mensesneg menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dari pembatasan ini tidak otomatis pada satu sektor tertentu seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG), tetapi akan menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas negara.

"Kalau merasa lebih penting untuk menambah anggaran pada makan bergizi, ya akan dialihkan ke sana. Akan tetapi, tidak otomatis penghematan di sini, langsung pindah ke sana, tidak begitu juga," ujarnya.

Sebelumnya, kebijakan pembatasan PDLN diterbitkan Prasetyo Hadi melalui surat bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditandatangani di Jakarta, 23 Desember 2024.

Kebijakan ini mengacu pada arahan Presiden dalam Sidang Kabinet pada bulan Oktober dan November 2024 yang meminta seluruh kementerian, lembaga, dan instansi melakukan penghematan PDLN.

Kebijakan tersebut menekankan PDLN secara selektif, urgensi tinggi, pembatasan jumlah peserta, serta prosedur ketat, termasuk pelaporan setelah kegiatan dan sanksi administratif bagi pelanggaran.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Segala tuduhan harus berdasarkan pada fakta dan proses hukum yang jelas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengungkapkan keinginannya untuk membongkar dugaan korupsi di kalangan pejabat negara.

Prasetyo usai menghadiri agenda Perayaan Puncak Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam, menegaskan bahwa segala tuduhan harus berdasarkan pada fakta dan proses hukum yang jelas.

"Ah ya memangnya ada? Kalau ada, ya disampaikan saja. 'Kan semua landasannya hukum, fakta hukumlah," ujar Prasetyo menanggapi pernyataan Hasto.

Prasetyo menambahkan bahwa Pemerintah selalu membuka ruang untuk penegakan hukum yang transparan dan tidak akan menutupi jika memang ada pelanggaran.

Namun, dia meminta agar tuduhan semacam itu tidak dilontarkan tanpa dasar yang jelas.

Kabar terkait dengan rencana Hasto membongkar kasus dugaan korupsi para petinggi negara disampaikan oleh Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Guntur Romli melalui unggahan video di akun Instagram @gunromli, Kamis (26/12).

"Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video, itu adalah tadi yang disampaikan, itu yang pertama, 'kan ada lanjutan puluhan video, yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara, kasus korupsi," katanya.

Dalam akunya itu, dia menambahkan, "Video nanti kalau dirilis akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya sungguh mencengangkan."

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Majalengka (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Majalengka, Jawa Barat, menyebutkan Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri telah melakukan penangkapan terhadap empat warga di daerahnya yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme.

Kasubsi PIDM Sie Humas Polres Majalengka Ipda Riyana membenarkan bahwa ada empat warga asal daerahnya, yang diamankan oleh Densus 88 di beberapa lokasi berbeda pada Jumat (27/12).

“Kami mewakili Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto membenarkan Tim Densus 88 telah menangkap empat terduga teroris di wilayah Majalengka. Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi berbeda,” katanya saat dikonfirmasi di Majalengka, Sabtu.

Riyana menjelaskan penangkapan ini masih berkaitan dengan jaringan teroris di Tasikmalaya, yang juga terungkap pada hari yang sama.

Selain itu, dia menyebutkan kalau Densus 88 turut melakukan penggeledahan di empat rumah milik para terduga teroris itu dengan pendampingan Polres Majalengka.

"Polres Majalengka mendampingi proses penangkapan yang dilakukan Densus 88. Ini rangkaian dari penangkapan di Tasikmalaya. Namun, informasi lebih lengkap akan disampaikan langsung oleh Polda Jabar,” ujarnya.

Ia memastikan keempat terduga teroris itu merupakan warga Majalengka. Namun, pihaknya belum dapat memberikan informasi rinci terkait temuan dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Densus 88.

Riyana mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik menyikapi penangkapan ini. Sebab, Polres Majalengka sudah berkomitmen untuk memperketat pengamanan wilayah, terutama menjelang malam pergantian Tahun Baru 2025.

“Polres Majalengka menjamin keamanan wilayah. Kami mengimbau masyarakat agar tidak panik karena kami siap menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” katanya.

Sementara itu Ketua RW06 Kelurahan Majalengka Wetan Sabur Subekti menuturkan salah satu terduga teroris yang ditangkap adalah pria berinisial AR, serta diketahui bekerja sebagai guru di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya.

Menurutnya, AR ditangkap saat terduga teroris itu sedang berada di rumahnya di Komplek Ciasih, Kelurahan Majalengka Wetan, Majalengka, sekitar pukul 07.30 WIB, Jumat.

Ia menyampaikan AR selama ini dikenal sebagai warga yang tidak menunjukkan perilaku mencurigakan. Kendati begitu, AR jarang terlihat di lingkungan sekitar karena lebih sering beraktivitas di Tasikmalaya.

“Dia tinggal sendiri karena sudah cerai dengan istrinya. Selama ini tidak ada yang aneh. Semua warga kaget karena ada penangkapan ini,” ujar dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Medan (ANTARA) - Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi (Dirwatkeshab) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dr. Adhayani Lubis mengapresiasi program perawatan kesehatan dan rehabilitasi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Kemenkumham Sumatera Utara.

“Kami sangat mengapresiasi program-program yang dilakukan Rutan Kelas I Medan dan saat ini sudah berjalan sesuai ketentuan,” kata dr Adhayani Lubis dalam keterangan tertulis diterima di Medan, Sabtu (28/12).

Dia mengatakan, hal itu diketahui saat pihaknya bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Sumut Rudy Sianturi melakukan kunjungan kerja ke Rutan Kelas I Medan pada Jumat (27/12).

Kunjungan ini, lanjut dia, bertujuan untuk meningkatkan dan memastikan kualitas pelayanan kesehatan dan rehabilitasi di Rutan Kelas I Medan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Pelayanan kesehatan yang baik adalah hak dasar bagi setiap warga binaan dan kami memastikan fasilitas seperti klinik memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari segi kebersihan maupun kualitas pelayanan,” jelasnya.

Dia juga menekankan pentingnya sinergi antar petugas Rutan Kelas I Medan dalam menjalankan program rehabilitasi, terutama di tengah tantangan pemulihan dari kecanduan narkotika.

"Rehabilitasi adalah langkah kunci untuk memutus lingkaran penyalahgunaan narkoba, dan kami sangat mengapresiasi Rutan Kelas I Medan yang telah memiliki blok rehabilitasi," sebut dia.

Selain itu, pihaknya juga memantau dapur sehat hingga kamar warga binaan lansia (lanjut usia) di Rutan Kelas I Medan.

Menurut dia, peningkatan pelayanan kesehatan dan pengelolaan dapur sehat di Rutan I Medan telah sesuai standar dan dapur sehat harus menyajikan makanan bergizi agar kebutuhan nutrisi warga binaan terpenuhi dengan baik.

"Kami meninjau langsung dapur sehat, klinik pratama, serta program rehabilitasi di Rutan Kelas Medan untuk memastikan warga binaan mendapatkan pelayanan yang berkualitas, terutama warga binaan yang memiliki kebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas dan pasien penyakit kronis," ujar dia.

Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Tahanan Ronny Hutapea mengucapkan terima kasih atas kunjungan Dirwatkeshab Ditjenpas dan Kadivpas Kanwil Kemenkumham Sumut ke Rutan Kelas I Medan.

"Kami sangat berterima kasih atas kunjungan tersebut, ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga binaan, baik di bidang kesehatan maupun rehabilitasi,” ujar Ronny Hutapea.

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hadjar menyoroti putusan 15 tahun penjara atas Crazy rich Surabaya, Budi Said. Menurutnya, putusan hakim atas Budi Said dalam kasus korupsi terkait jual beli emas PT Antam seberat 1,1 ton itu sudah tepat.

"Dari sudut hukum pidana, putusan hakim terhadap Budi Said itu lumrah dan wajar saja, karena dalam hukum pidana dikenal faktor-faktor yang dapat memberatkan, meringankan bahkan menghapuskan hukuman," kata Fikar saat kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

Bahkan jika dibandingkan dengan putusan terhadap Harvey Moeis, putusan terhadap Budi Said sudah sangat baik. Mengingat dalam perkara Harvey Moeis, hakim hanya memutus 6,5 tahun penjara. Padahal kerugian negara yang diakibatkannya mencapai Rp 300 Triliun.

'Makanya fakta-fakta itu harus ditampilkan di persidangan, baik melalui keterangan ahli ataupun saksi atau alat bukti lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman pada hakim bahwa kerugian akibat tindak pidana pertambangan tidak hanya kerugian materil yang nampak, juga kerugian lingkungan dan kerugian sosial lainnya, sehingga sampai pada perhitungan 300T. Dan tentu saja jika pemahaman ini dipahami hakim maka akan berpengaruh pada putusan yang dijatuhkan," jelasnya membandingkan putusan terhadap Budi Said dan Harvey Moeis.

Sementara dalam kasus Budi Said, Abdul Fikar menjelaskan bahwa hakim yang menyidangkan kasus Budi Said tersebut tentu sudah memiliki pertimbangan, sehingga putusan 15 tahun penjara atas Budi Said sudah pasti melalui pertimbangan yang matang.

Apalagi hal ini, jelas Fikar, menyangkut kasus korupsi di dunia pertambangan.

"Kalau lihat ini adalah perkara korupsi dan kasua korupsinya lebih kental dibanding masalah-masalah tambang, seperti masalah izin, masalah lingkungan dan sebagainya. Jadi hal ini akan jadi penilaian tersendiri bagi hakim," jelasnya.

Diketahui, dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024), hakim memvonis Budi Said dengan 15 tahun penjara. Budi Said dinyatakan bersalah melakukan rekayasa jual beli emas PT Antam, yang merupakan BUMN, hingga merugikan keuangan negara Rp 1,1 triliun.

Selain itu, hakim juga menyatakan Budi Said bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan ," kata hakim

Medan (ANTARA) - Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengungkapkan bahwa pihaknya menduga kuat ada kekerasan saat proses penangkapan yang dilakukan oleh anggotanya terhadap tahanan berinisial BS (42), yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

“Berdasarkan visum, terdapat pendarahan pada batang otak, pendarahan kepala, luka terbuka di pipi, rahang, lalu ada luka di bagian mata. Dari hasil visum tersebut menyimpulkan bahwa ada kekerasan benda tumpul,” ujar Gidion di Medan, Sabtu (28/12).

Pihaknya menegaskan, bahwa proses upaya penangkapan paksa terhadap BS yang dilakukan oleh petugas Sat Reskrim Polrestabes Medan diduga berlangsung keras.

Dalam penangkapan tersebut, BS dilaporkan sempat jatuh dari sepeda motor saat berboncengan dengan rekannya saat disergap oleh anggota polisi, dan diduga menyebabkan pendarahan akibat benturan.

“Kami juga menduga adanya kekerasan saat di perjalanan, tapi ini harus kita pastikan dengan kekerasan yang terjadi,” jelasnya.

Kemudian, lanjut dia, setelah masuk ruang tahanan sementara, almarhum BS muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit.

“Namun, pada Kamis (26/12) sekitar pukul 10.30 WIB, BS meninggal dunia di rumah sakit,” ucap dia.

Gidion mengungkapkan bahwa peristiwa bermula pada Senin (23/12), ketika itu almarhum BS dan rekannya sedang berkumpul di sebuah warung berlokasi dekat dengan rumah seorang anggota polisi berinisial Ipda ID.

“Pada malam itu, mereka mulai minum-minum, dan pada Selasa (24/12) malam masih berlanjut. Kemudian, pada Rabu (25/12) malam, terjadi persoalan yang lebih serius, yang mengakibatkan anggota kami, Ipda ID melaporkan kejadian tersebut ke tim WRC yang sedang bersiaga,” kata Gidion.

Dikarenakan Hari Natal, lanjut dia, mayoritas anggota kepolisian Polrestabes Medan sedang melaksanakan tugas patroli luar. Namun, ada tim khusus yang selalu berjaga dan ditugaskan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, seperti kejahatan jalanan atau tindak kriminalitas lainnya.

“Tim ini sedang berada di Binjai, dan setelah menerima laporan, mereka langsung dipanggil cepat ke lokasi kejadian. Peristiwa tersebut terjadi saat anggota kami, termasuk BS dan rekannya, diduga terlibat dalam insiden tersebut,” jelasnya.

Gidion menambahkan, proses penangkapan terhadap BS berawal dari serangkaian kejadian yang melibatkan anggota kepolisian dan almarhum BS.

Namun, pihaknya menegaskan bahwa saat ini pihak kepolisian masih mendalami apakah ada masalah pribadi antara anggota yang terlibat dengan almarhum BS.

“Untuk klarifikasi lebih lanjut, kami masih mendalami apakah ada masalah pribadi antara anggota dan almarhum BS. Semua ini harus kami pastikan,” tegasnya.

Dia menambahkan, untuk dua rekan almarhum BS, yakni G dan D yang sebelumnya dibawa ke Polrestabes Medan dan ditahan di ruang tahanan sementara telah dipulangkan ke pihak keluarga.

“Kedua teman almarhum BS, yang sebelumnya ditangkap sudah kita pulangkan ke keluarganya,” ujar dia.

Pihaknya mengatakan, keduanya dipulangkan setelah dilakukan pemeriksaan dan saat ini berstatus sebagai saksi.

“Keduanya sudah kita lakukan pemeriksaan, untuk meyakinkan kondisinya baik-baik saja, kita juga telah membawa keduanya ke RS Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan,” ujar Gidion Arif Setyawan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pusat Riset Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) Sapto Priyanto memandang pendampingan yang berkelanjutan atau terus-menerus diperlukan bagi mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI).

“Dengan melibatkan semua unsur pemerintah dan masyarakat,” kata Sapto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Menurut dia, perlu pelibatan ahli dalam penyusunan peta panduan untuk pendampingan para mantan anggota JI.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Densus 88 Antiteror Polri berencana membuat peta panduan untuk pendampingan dan pembinaan kepada mantan anggota JI.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan kewajiban negara dalam menjaga warganya agar tetap berada di pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan catatan BNPT, 1.315 mantan anggota JI telah berikrar setia kepada NKRI di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (22/12), sehingga menandakan organisasi terlarang itu pun resmi bubar.

Ribuan orang mantan anggota Jamaah Islamiyah dari Keresidenan Surakarta, Kedu, dan Semarang mendeklarasikan pembubaran diri di Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Desember 2024.

Deklarasi yang dibacakan bersama-sama tersebut, salah satunya mendukung (sami'na wa atho'na) terhadap pembubaran Al-Jamaaj Al-Islamiyah di Bogor, Jawa Barat, pada 30 Juni 2024.

Selain itu, pada deklarasi tersebut, sekitar 1.400 orang perwakilan mantan anggota Jamaah Islamiyah siap kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan terlibat aktif mengisi kemerdekaan serta menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem atau tatharruf.

Mereka juga menyatakan siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI, serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logis.

Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri Inspektur Jenderal Polisi Sentot Prasetyo mengapresiasi tokoh-tokoh yang telah berdedikasi mengajak mantan anggota Jamaah Islamiyah untuk berjihad yang sesungguhnya, yakni membela bangsa dan negara.

"Bersama dengan ini kami telah melakukan sosialisasi pembubaran Jamaah Islamiyah di berbagai titik di seluruh Indonesia. Kami telah menyaksikan bahwa mereka telah menunjukkan komitmen untuk sepenuhnya kembali ke NKRI," katanya.

Sentot mengatakan deklarasi tersebut tidak hanya memberikan makna mendalam pada komitmen mereka, tetapi juga menjadi simbol nyata sinergi pemerintah dan masyarakat untuk merawat persatuan dan keutuhan negara dan bangsa.

"Kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini bukan sekadar seremonial pembacaan ikrar kembali ke NKRI, tetapi juga kegiatan ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan dengan tangan terbuka menyambut kembalinya mereka yang menjadi bagian penting dari Indonesia yang kita cintai," katanya.

Medan (ANTARA) - Sebanyak tujuh anggota Polrestabes Medan, Sumatera Utara telah ditempatkan di penempatan khusus (patsus), setelah tewasnya tahanan berinisial BS (42), yang sebelumnya ditangkap atas dugaan pengancaman dengan kekerasan.

Kepala Polrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan menjelaskan bahwa sebelumnya enam anggota polisi telah diperiksa terkait insiden tersebut. Namun, kini totalnya ada tujuh personil yang telah menjalani pemeriksaan mendalam.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan secara internal terhadap personil yang terlibat dalam upaya paksa penangkapan terhadap BS,” ujar Gidion di Medan, Sabtu (28/12).

Pemeriksaan dilakukan setelah adanya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh personil Sat Reskrim Polrestabes Medan terhadap BS saat proses penangkapan, yang kemudian mengakibatkan kematian BS di rumah sakit pada Kamis (26/12).

Selain pemeriksaan terhadap tujuh personel yang ditempatkan di Patsus, Polrestabes Medan juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik saksi eksternal maupun saksi yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) di Desa Semayam.

Di antaranya adalah rekan almarhum BS yang turut dibawa ke Polrestabes Medan pada saat penangkapan.

“Kami juga telah memeriksa penyidik yang menerima pelimpahan tersangka, serta memeriksa rekaman CCTV dengan matang, untuk memastikan peristiwa ini,” kata Gidion.

Dari hasil pemeriksaan sementara, pihaknya menyimpulkan kuat dugaan adanya kekerasan yang dilakukan oleh personil Polrestabes Medan terhadap BS saat proses penangkapan.

Hal ini sejalan dengan laporan polisi yang dibuat oleh pengacara dan keluarga almarhum BS ke Polda Sumut, mengenai penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

Selain itu, keluarga almarhum BS dan pengacaranya juga melaporkan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh anggota polisi Polrestabes Medan ke Polda Sumut.

Gidion menambahkan, proses selanjutnya akan ditangani oleh Polda Sumut, khususnya Bidang Propam.

“Kami telah melakukan pemeriksaan awal dan selanjutnya hasil pemeriksaan akan dilimpahkan ke Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut, baik terkait laporan kode etik maupun laporan pidana,” jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (27/12) menjadi sorotan, di antaranya mulai dari klarifikasi Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas terhadap wacana pengampunan koruptor sampai dengan perkembangan kasus hukum yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

Menkum: Denda damai hanya sebagai pembanding bukan pilihan utama

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan wacana denda damai hanya digunakan sebagai pembanding untuk opsi penyelesaian perkara kerugian keuangan negara, bukan dijadikan pilihan utama.

"Nah karena itu, itu hanya compare, bahwa ada aturan yang mengambil, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak," kata Menkum Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Polres Malang gelar prarekonstruksi kecelakaan Tol Pandaan-Malang

Kepolisian Resor (Polres) Malang, Jawa Timur, menggelar prarekonstruksi di Rest Area KM 88 A Tol Pandaan-Malang, Jumat, guna mengurutkan kronologi kecelakaan antara truk bermuatan pakan ternak dan bus beberapa waktu lalu.

Di sela-sela prarekonstruksi, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Malang AKP Widyagana Putra Dhirotsaha mengatakan bahwa pihaknya menghadirkan sopir truk berinisial SW yang sudah berstatus tersangka atas insiden kecelakaan tersebut di dalam pelaksanaan prarekonstruksi.

Selengkapnya baca di sini.

Densus 88 tangkap satu orang terduga kasus terorisme di Tasikmalaya

Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menangkap satu orang yang diduga terkait kasus terorisme, di Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Jumat.

Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya AKBP Haris Dinzah membenarkan adanya tim dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang melakukan operasi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya, yang berlangsung pukul 08.00 sampai 08.30 WIB, lalu ada yang diamankan satu orang.

Selengkapnya baca di sini.

KPK panggil saksi penyidikan perkara Hasto Kristiyanto

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil satu orang saksi penyidikan kasus dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada Kavling 4 atas nama ATF," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

KPK panggil dua anggota DPR RI terkait penyidikan CSR BI

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua anggota DPR RI terkait dengan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI).

"Pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama HG dan ST," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan wacana denda damai hanya digunakan sebagai pembanding untuk opsi penyelesaian perkara kerugian keuangan negara, bukan dijadikan pilihan utama.

"Nah karena itu, itu hanya compare, bahwa ada aturan yang mengambil, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak," kata Menkum Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat.

Supratman menegaskan pernyataannya soal pengampunan koruptor dengan denda damai hanya untuk perbandingan penyelesaian perkara kerugian keuangan negara melalui berbagai undang-undang yang berbeda.

"Yang saya maksudkan itu adalah meng-compare, karena undang-undang tindak pidana korupsi ataupun juga undang-undang kejaksaan khusus kepada tindak pidana ekonomi, dua-duanya itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pengampunan soal perkara kerugian keuangan negara bukan hal baru dan sudah pernah dilakukan yang dalam bentuk tax amnesty.

"Karena itu ada ruangnya yang diberikan dan ini bukan barang baru terkait dengan proses pengampunan, karena kita sudah pernah melakukan dua kali tax amnesty, kan negara memberi pengampunan," tuturnya.

Menkum menegaskan semua langkah yang diambil pemimpin bangsa adalah demi Indonesia yang bebas dari tindak pidana korupsi dan solusi-solusi yang disuarakan adalah untuk memberikan semangat baru dalam pemberantasan korupsi.

"Nah karena itu, ada semangat baru yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Silakan kita akan bicarakan menyangkut soal mekanismenya nanti kalau toh kebijakan pengampunan itu akan diambil oleh Bapak Presiden," kata Supratman.

Dia mengatakan Kementerian Hukum masih terus menggodok rancangan undang-undang tentang grasi, amnesti, dan abolisi.

Menkum juga menyampaikan permintaan maaf jika pernyataannya menimbulkan perbedaan tafsir di tengah masyarakat.

"Sekali lagi, ini kalaupun nanti ada yang salah mengerti dengan apa yang saya ucapkan, ya saya menyatakan saya mohon maaf, tetapi sekali lagi, itu hanya contoh atau komparasi terhadap penyelesaian tindak pidana yang terkait dengan merugikan perekonomian negara di bidang tindak pidana ekonomi dengan tindak pidana korupsi," tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Serang (ANTARA) - Rutan Kelas IIB Serang Provinsi Banten menggelar istighosah bersama dan refleksi akhir tahun bersama 520 warga binaan pemasyarakatan (WBP), Jumat.

Kepala Rutan Kelas IIB Serang Marthen Butar Butar mengatakan acara tersebut digelar dengan harapan tahun 2025 seluruh penghuni diberikan keberkahan dan menjalani masa tahanan dengan baik.

Acara tersebut juga mendatangkan KH Abuya Muhtadi Dimyati, dengan harapan para WBP mendapatkan arahan positif sebagai bagian dari pembinaan yang diberikan.

Hal ini sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan Agus Adrianto untuk harus melakukan hal-hal positif ke depannya, yang dimana terprogram dalam 13 program akselerasi.

"Kegiatan ini guna untuk menunjang 13 program akselerasi dari menteri yaitu salah satunya adalah pembinaan bagi warga binaan, agar pada saat mereka keluar dari sini ada perubahan yang mereka lakukan, dan itu dirasakan oleh masyarakat luas," ujar Marthen.

Marthen mengatakan dari 562 WBP, 530 orang diantaranya adalah pria dan 32 orang wanita, yang diarahkan untuk mengikuti kegiatan tersebut sebagai langkah pembinaan untuk bermasyarakat.

Selain untuk pembinaan, Marthen mengatakan terdapat setidaknya 200 WBP yang akan bebas di tahun 2025. Sehingga hal tersebut dapat menjadi bekal positif kedepannya usai menjalani masa tahanan.

"Dengan awal yang baik ini dengan doa dari beliau, saya berharap di kemudian hari di tahun depan ini kegiatan yang kami lakukan bagi warga binaan maupun dari pegawai disini akan lebih baik lagi ke depannya," ujar dia.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan klarifikasi terkait denda damai untuk pengampunan koruptor di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta.