"Dari 44 ribu perguruan tinggi dan 90 juta mahasiswa, mereka merupakan sasaran utama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sepakat untuk meningkatkan literasi ideologi kebangsaan mahasiswa, dalam audiensi di Jakarta, Selasa.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyoroti peran penting dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang memiliki potensi besar dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan di dunia perkuliahan.

"Dari 44 ribu perguruan tinggi dan 90 juta mahasiswa, mereka merupakan sasaran utama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan," ujar Komjen Pol Eddy dalam audiensi tersebut, seperti dikonfirmasikan.

Maka dari itu, dia menegaskan bahwa sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan, sesuai dengan rencana aksi nasional.

Dalam konteks pengajaran, dirinya menyebutkan BNPT dan Kemendiktisaintek dapat berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta Pusat Pengembangan Akademik (PPA), terkait mata kuliah wajib pengembangan kepribadian.

Meskipun dalam 3 tahun terakhir Indonesia tidak mengalami serangan teror di permukaan, Eddy mengingatkan ancaman laten di bawah permukaan tetap menjadi perhatian.

Ia pun menekankan pentingnya upaya pencegahan agar potensi stimulasi yang tidak diinginkan tidak berkembang menjadi ancaman nyata.

"Hasil penelitian kami dalam 3 tahun terakhir kita tidak ada serangan, zero attack di atas permukaan, tapi di bawah permukaan tetap menjadi bahaya, tiba-tiba ada stimulus nanti bisa naik," tuturnya.

Oleh sebab itu dalam konteks tersebut, dirinya juga menitipkan program kegiatan pencegahan menjadi yang utama agar jangan sampai ada kejadian terlebih dahulu baru panik.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto berpendapat bahwa momentum penerimaan mahasiswa baru merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat literasi ideologi dan kebangsaan di kalangan mahasiswa.

Dia menyatakan bahwa dunia kampus berbeda dari sekolah dan memiliki peran besar dalam mencegah penyimpangan ideologi serta radikalisme.

"Mulai dari mahasiswa, dosen, dan sebagainya, kami ingin memberikan edukasi di awal dan kami teringat bahwa ini terkait dengan penyimpangan ideologi berkebangsaan dan radikalisme" ucap Brian dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu, Kemendiktisaintek ingin memperkuat literasi ideologi dan kebangsaan melalui berbagai kurikulum kegiatan kemahasiswaan, pelatihan dosen, dan sebagainya.

Brian menambahkan, harapan besar terletak pada sinergi yang kuat antara BNPT dan Kemendiktisaintek agar tercipta lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari paham menyimpang dari berbagai nilai kebangsaan.

Dia pun menekankan pentingnya inovasi dalam pendekatan edukasi untuk membangun generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh dalam ideologi dan nasionalisme.

"Kami juga ingin mengajak untuk riset bersama. Jadi barangkali bagaimana kalau anak-anak jaman sekarang berbicara Pancasila dan kewarganegaraan kurang tertarik, ini harus ada berbagai terobosan untuk hal-hal yang santai tetapi justru membuka stigma mahasiswa," katanya mengharapkan.

Adapun audiensi digelar dalam rangka memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan ekstremisme dan peningkatan wawasan kebangsaan di kalangan mahasiswa.

Pertemuan tersebut menandai langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam menciptakan generasi muda yang mampu menjaga keutuhan NKRI serta siap menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Tapsel (ANTARA) - Nihil tindakan, Kegiatan ilegal berupa Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sudah cukup marak di wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya di Kecamatan Angkola Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

"Investigasi yang terpantau lewat foto udara di perbukitan Desa Aek Natas, puluhan tenda biru berdiri di atas lobang penambangan emas ilegal," kata aktivis lokal yang konsen di bidang lingkungan, Rahmat Rico di Padangsidimpuan, Selasa (6/5).

Menurutnya, kegiatan merusak lingkungan dan ekosistem alam demi keuntungan pribadi di jejeran Bukit Barisan itu, sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Namun tidak ada tindakan apapun dari pemerintah maupun aparat keamanan.

"Informasi kita peroleh, ada beberapa oknum pemerintah dan oknum aparat penegak hukum diduga terlibat dan memiliki lobang tambang di sana. Ada juga yang minta setoran saja, tapi ini masih isu belum fakta, biar penegak hukum yang bekerja. Makanya jangan heran tidak ada tindakan tegas terhadap PETI di sana," ujarnya.

Rahmat menceritakan, marak dan menjamurnya aktifitas PETI di Kecamatan Angkola Selatan memiliki sejarah yang hampir sama dengan di Kecamatan Huta Bargot dan Naga Juang Kabupaten Madina.

Wilayah itu masuk ke dalam dan sekitar area kontrak karya perusahaan tambang emas PT. Sorikmas Mining. Sedangkan Kecamatan Angkola Selatan di Tapsel, masuk ke dalam dan sekitar area kontrak karya Tambang Emas Martabe atau PT. Agincourt Resources.

"Pelaku PETI di Tapsel terdorong melakukan kegiatan ilegal tersebut, setelah melihat yang terjadi di Madina. Keuntungan melimpah ruah, tidak ada tindakan hukum meski merusak alam dan mencemari lingkungan dengan zat kimia yang sangat berbahaya," terang Rahmat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendukung percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat guna memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap nilai dan hak-hak masyarakat adat.

“Kementerian HAM konsisten mendukung percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat yang dijiwai, disemangati, oleh nilai-nilai HAM,” ucap Menteri HAM Natalius Pigai usai menerima audiensi Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat di kantornya, Jakarta, Selasa.

Menurut Pigai, satu di antara sedikit undang-undang yang belum diatur ialah tentang masyarakat adat. Padahal, eksistensi masyarakat adat sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setidaknya di dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I.

“Masyarakat adat itu sudah ditempatkan [pada] posisi adiluhung dalam konstitusi nasional … tapi, sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, belum ada undang-undang yang mengatur implementasi tentang perlindungan, pelestarian, penghormatan terhadap masyarakat adat,” kata dia.

Pigai menyebut pihaknya pada awal Juni mendatang akan menggelar diskusi kelompok terpumpun (FGD) dengan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat. Koalisi tersebut terdiri dari sekitar 47 organisasi yang mengadvokasi, membela, dan mendampingi masyarakat adat di seluruh Indonesia.

Setelah itu, Menteri HAM akan menyurati DPR RI untuk percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat. Dia meyakini pengesahan tidak membutuhkan waktu lama, terlebih mengingat RUU tersebut kembali masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun ini.

“2025 ini kemungkinan akan disahkan, tetapi undang-undang yang disahkan itu harus substantif,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa isi RUU Masyarakat Adat harus memenuhi standar HAM, menghargai dan menghormati nilai-nilai masyarakat adat, serta memproteksinya, sebab konstitusi telah menempatkan masyarakat adat dalam posisi adiluhung.

Isu yang menurut Pigai perlu diperjelas, yaitu terkait definisi masyarakat adat. Ia memandang, masyarakat adat kerap mengalami pergeseran karena tidak adanya pengertian yang jelas dan tegas.

Persoalan regulasi agraria juga dinilai perlu kejelasan, begitu pula dengan investasi yang melibatkan masyarakat adat.

Ia pun menekankan, kehadiran perusahaan tidak boleh menggerus nilai budaya dan tatanan adat yang ada.

“Kehadiran perusahaan sejatinya adalah memproteksi dan melestarikan, bukan meniadakan masyarakat adat,” ujar Menteri HAM.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

“Barang ini didapat dari saudara D via telepon. Saudara D berada di Lapas Pamekasan. Barang diambil secara ranjau di Sokobanah, Sampang,”

Surabaya (ANTARA) - Aparat Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang dikendalikan oleh seorang narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Pamekasan, Jawa Timur.

Waka Satresnarkoba Polrestabes Surabaya Kompol Redik Tribawanto mengatakan petugas telah menangkap kaki tangan narapidana dari Lapas Pamekasan, yakni B.I (41) dan V.P.J.N (30), serta menyita tiga kantong plastik berisi sabu dengan berat bersih 299,028 gram, dalam operasi yang dilakukan pada April lalu, di sebuah rumah di Jalan Jogosatru, Sukodono, Sidoarjo.

“Barang ini didapat dari saudara D via telepon. Saudara D berada di Lapas Pamekasan. Barang diambil secara ranjau di Sokobanah, Sampang,” kata Kompol Redik dalam keterangannya di Surabaya, Selasa.

Ia menjelaskan, pengambilan dilakukan secara tatap muka oleh kedua tersangka di wilayah Madura, sesuai perintah dari D yang merupakan narapidana aktif di Lapas Pamekasan.

Menurut pengakuan tersangka, kata dia, satu kantong berisi 100 gram dan dua lainnya masing-masing 200 gram sabu.

Tersangka B.I, lanjutnya, mengaku diberi uang Rp1 juta oleh D sebagai biaya transportasi ke Madura. Uang itu kemudian dibagi, masing-masing Rp600 ribu untuk B.I dan Rp400 ribu untuk V.P.J.N.

Kedua tersangka juga mengakui jika barang haram tersebut akan diedarkan ke wilayah Sidoarjo dan Malang.

“Selain sabu, kami juga menyita satu jaket warna hitam, satu kartu ATM, dua ponsel, dan uang tunai Rp400 ribu,” ucapnya.

Berdasarkan penyelidikan, kata Kompol Redik, B.I mengaku baru pertama kali membantu dan mengambil sabu untuk D, namun sebelumnya sudah beberapa kali membeli narkotika dari narapidana tersebut.

Bahkan, V.P.J.N juga baru mengetahui jika perjalanan keduanya ke Madura adalah untuk mengambil sabu.

Saat ini, pihaknya masih mengembangkan kasus tersebut guna menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan keterlibatan oknum di dalam Lapas Pamekasan.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Ancaman hukuman untuk keduanya minimal lima tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati,” tuturnya.

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal Ammar Imaduddin
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Aparat Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang dikendalikan oleh seorang narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Pamekasan, Jawa Timur.

Waka Satresnarkoba Polrestabes Surabaya Kompol Redik Tribawanto mengatakan petugas telah menangkap kaki tangan narapidana dari Lapas Pamekasan, yakni B.I (41) dan V.P.J.N (30), serta menyita tiga kantong plastik berisi sabu dengan berat bersih 299,028 gram, dalam operasi yang dilakukan pada April lalu, di sebuah rumah di Jalan Jogosatru, Sukodono, Sidoarjo.

“Barang ini didapat dari saudara D via telepon. Saudara D berada di Lapas Pamekasan. Barang diambil secara ranjau di Sokobanah, Sampang,” kata Kompol Redik dalam keterangannya di Surabaya, Selasa.

Ia menjelaskan, pengambilan dilakukan secara tatap muka oleh kedua tersangka di wilayah Madura, sesuai perintah dari D yang merupakan narapidana aktif di Lapas Pamekasan.

Menurut pengakuan tersangka, kata dia, satu kantong berisi 100 gram dan dua lainnya masing-masing 200 gram sabu.

Tersangka B.I, lanjutnya, mengaku diberi uang Rp1 juta oleh D sebagai biaya transportasi ke Madura. Uang itu kemudian dibagi, masing-masing Rp600 ribu untuk B.I dan Rp400 ribu untuk V.P.J.N.

Kedua tersangka juga mengakui jika barang haram tersebut akan diedarkan ke wilayah Sidoarjo dan Malang.

“Selain sabu, kami juga menyita satu jaket warna hitam, satu kartu ATM, dua ponsel, dan uang tunai Rp400 ribu,” ucapnya.

Berdasarkan penyelidikan, kata Kompol Redik, B.I mengaku baru pertama kali membantu dan mengambil sabu untuk D, namun sebelumnya sudah beberapa kali membeli narkotika dari narapidana tersebut.

Bahkan, V.P.J.N juga baru mengetahui jika perjalanan keduanya ke Madura adalah untuk mengambil sabu.

Saat ini, pihaknya masih mengembangkan kasus tersebut guna menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan keterlibatan oknum di dalam Lapas Pamekasan.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Ancaman hukuman untuk keduanya minimal lima tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati,” tuturnya.

Madiun (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun, Jawa Timur, memindahkan sebanyak 18 warga binaan ke Lapas Pemuda Madiun guna mengurangi kapasitas yang berlebihan atau "over capasity".

"Pemindahan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengurangi over kapasitas serta menindak warga binaan yang kerap melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lapas," ujar Kepala Lapas Kelas I Madiun Andi Wijaya Rivai dalam keterangannya di Madiun, Selasa.

Menurutnya, selain mengurangi kapasitas, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan program akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Program tersebut, lanjutnya menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih tertib, aman, dan manusiawi.

"Pemindahan itu bukan hanya soal kapasitas, tapi juga bentuk penegakan disiplin. Kami ingin memberikan efek jera bagi warga binaan yang tidak menaati aturan, sekaligus menciptakan suasana kondusif bagi pembinaan yang maksimal," katanya.

Ia menjelaskan, Lapas I Madiun saat ini mengalami kelebihan kapasitas. Dengan kapasitas ideal sekitar 800 orang, jumlah penghuni mencapai lebih dari 1.000 orang. Kapasitas berlebih itu berdampak pada efektivitas pembinaan dan pengawasan.

Adapun, Lapas Pemuda Madiun dipilih karena dinilai masih memiliki ruang yang memadai dan memiliki fasilitas keamanan yang lebih modern. Pihak Lapas Madiun juga memastikan bahwa pemindahan dilakukan dengan prosedur keamanan ketat dan berkoordinasi dengan aparat terkait.

"Langkah ini diharapkan menjadi awal dari penataan sistem pemasyarakatan yang lebih baik dan selaras dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia," kata dia.

Ternate (ANTARA) - Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara Budi Argap Situngkir mendorong adanya sinergitas dan kolaborasi antara jajaran hukum baik Lembaga Pemasyarakatan, Imigrasi, maupun HAM.

"Semoga para pejabat yang baru dilantik dapat terus bersinergi dan saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya pelatanan masyarakat," kata Argap Situngkir di Ternate, Senin (5/5).

Dorongan Kakanwil Kemenkum Malut disampaikan saat bersama para pimpinan tinggi pratama Kanwil Kemenkum setempat diantaranya Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat manajerial dan pegawai di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara.

Argap Situngkir dalam keterangannya menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik. Ia mendorong agar sinergi dan kolaborasi antara jajaran hukum, pemasyarakatan, imigasi dan HAM patut terus diperkuat.

Sementara itu, Kakanwil Ditjenpas Malut, Said Mahdar dalam sambutannya mengatakan, serah terima jabatan pengangkatan dalam jabatan fungsional serta pelantikan PNS baru bukan sekadar seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kita untuk memperpuat komitmen, profesionalisme, dan integritas dalam melaksanakan tugas pemasyarakatan.

“Saya berharap para pejabat dan pegawai yang baru dilantik dapat beradaptasi dan melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, inovasi, serta semangat pengabdian meningkatkan pelayanan di lingkungan masyarakat,” tegas Said.

Menurut Said, pemasyarakatan memiliki tanggung jawab besar. Untuk itu pegang teguh nilai-nilai edukasi dan slogan “Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat”.

“Melalui pelantikan ini komitmen kita harus menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam bekerja,” pungkasnya.

Adapun pejabat yang dilantik ini antara lain, Kabag Tata Usaha dan Umum, Muhammad Mukaffi, dan Kalapas Kelas IIA Ternate, Fauzul Anshori. Sedangkan CPNS yang dilantik terdiri dari enam orang angkatan 2023.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai enggan memberikan pendapat lebih banyak dan mengaku akan mendalami terlebih dahulu terkait dengan wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadikan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos).

"Namanya juga wacana, untuk apa saya jawab? Akan tetapi, itu jadi catatan untuk kami tanya. Kalau wacana, saya tidak bisa beropini lebih dahulu," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Saat ditanya mengenai potensi pelanggaran hak asasi dari wacana tersebut, Menteri HAM juga enggan memberikan pandangan.

Pigai meminta publik untuk menunggu.

"Nanti, nanti, kami tanya dahulu," ucap dia.

Di samping itu, Kementerian HAM juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mengkaji tepat atau tidaknya dari sisi HAM menjadikan vasektomi sebagai syarat masyarakat menerima bansos dari negara.

"Kewenangan yang diberikan kepada kami, itu adalah mengoordinasikan dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ya, pastilah kami akan berdiskusi supaya nilai-nilai HAM-nya itu lebih kuat," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan keluarga berencana (KB) sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.

Gubernur Jabar di Bandung, Senin (28/4), menyebut rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

"Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga," ucapnya.

Dedi Mulyadi menekankan bahwa ke depan data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama KB laki-laki atau vasektomi.

"Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius," katanya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

“Misalkan, PPATK. Ternyata dia (calon komisioner KY) mendapatkan penghasilan tidak klir, tidak reasonable (wajar), itu juga bisa. Contohnya di KPK, ternyata dia pernah menjadi tersangka, terdakwa, tidak bisa,”

Jakarta (ANTARA) - Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial, Dhahana Putra, telah mengumumkan persyaratan dan tata cara pendaftaran calon anggota KY periode 2025–2030 melalui Pengumuman Nomor 01/PANSEL-KY/05/2025.

Berdasarkan berkas pengumuman yang diterima di Jakarta, Selasa, pendaftaran akan dimulai pada tanggal 2–23 Juni 2025 pukul 17.00 WIB melalui laman Administrasi Panitia Seleksi Elektronik (APEL) pada alamat https://apel.setneg.go.id.

Adapun persyaratan untuk menjadi calon anggota KY periode 2025–2030, yaitu warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta setia pada Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

Syarat lainnya, berusia paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 68 tahun pada saat proses pemilihan serta berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun.

Turut menjadi syarat, antara lain, berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, memiliki kemampuan jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan melaporkan harta kekayaan.

Sementara itu, tata cara pendaftaran dimulai dengan membuat akun pada laman APEL, mengisi daftar riwayat hidup, serta mengunggah dokumen hasil pemindaian termasuk di antaranya SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan makalah.

“Makalah dengan tema ‘Reformasi Pengawasan Hakim Sesuai dengan Tugas dan Fungsi KY’, minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman,” demikian penjelasan Ketua Pansel.

Nantinya, hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 30 Juni 2025 melalui laman Kementerian Sekretariat Negara dan laman APEL.

Sebelumnya, Dhahana saat konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (5/5), mengatakan bahwa pansel mencari tujuh calon anggota KY untuk menggantikan komisioner saat ini yang akan berakhir masa jabatannya pada 20 Desember 2025.

Guna memeriksa rekam jejak para pendaftar, pansel berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, KPK, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Badan Narkotika Nasional.

“Misalkan, PPATK. Ternyata dia (calon komisioner KY) mendapatkan penghasilan tidak klir, tidak reasonable (wajar), itu juga bisa. Contohnya di KPK, ternyata dia pernah menjadi tersangka, terdakwa, tidak bisa,” jelas Dhahana.

Pansel, imbuh Dhahana, mencari calon komisioner KY dengan latar belakang yang jelas dan bersih. Oleh sebab itu, pansel juga akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, hingga pakar hukum.

Sosialisasi pendaftaran berlangsung pada 6–28 Mei 2025. Persyaratan dan tata cara pendaftaran dapat dilihat pada laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, laman APEL, laman resmi KY, laman resmi MA, dan laman resmi Kementerian Hukum.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jadi, tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas 'kan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan kesediaannya menjabat kembali sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan karena loyalitasnya kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya 'kan loyal sama Presiden. Jadi, tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas 'kan. Begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya sudah saya sebagai bawahan beliau, sebagai anak bawahan beliau, ya patuh untuk melanjutkannya," kata Hasan kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Hasan menegaskan bahwa hubungannya dengan pihak Istana tetap baik dan tidak ada masalah.

Ia menjelaskan bahwa keputusannya saat itu untuk mundur sebagai Kepala PCO karena terdapat beberapa hal yang tidak dapat diatasinya.

Di sisi lain, dia menyadari batas kemampuannya dalam menangani persoalan tersebut. Akan tetapi, Hasan enggan menjelaskan lebih perinci mengenai persoalan itu.

Namun, kata dia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya telah menyatakan kesediaan untuk membantu menyelesaikan kendala yang dihadapinya sebelumnya.

"Bapak Mensesneg dan Bapak Seskab kemudian menyatakan bahwa hal-hal yang kemarin kemudian tidak bisa diatasi, beliau berdua akan bantu mengatasinya," ujar dia.

Sebelumnya pada hari Selasa, 29 April 2025, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka sambil memperlihatkan tayangan hari terakhir dia berkantor sebagai Kepala PCO pada tanggal 21 April 2025.

Hasan menjabat sebagai Kepala PCO sejak masa transisi pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 2024, kemudian Presiden Prabowo kembali menetapkan Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO pada tanggal 21 Oktober 2024.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," kata Hasan Nasbi saat mengumumkan pengunduran dirinya.

Namun, belakangan Hasan mengaku telah bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan diminta untuk melanjutkan perannya memimpin lembaga tersebut.

"Saya bertemu dengan Presiden, kemudian saya bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya," kata Hasan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia menyatakan akan ikut mengawasi hingga memberikan masukan terhadap pelaksanaan program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pendidikan siswa bermasalah di barak militer.

“Kami tidak hanya sekadar mengawasi, tapi kami akan ikut memberikan masukan-masukan. Bahkan, kami sudah diskusi dengan para eselon satu, nanti kita akan berikan masukan,” ucap Menteri HAM Natalius Pigai di kantornya, Jakarta, Selasa.

Pigai menyebut pengawasan dan pemberian masukan itu akan dilakukan ke depan, apabila pendidikan siswa bermasalah di markas TNI ini menjadi sebuah sistem yang disepakati secara nasional.

Menurut dia, pendidikan siswa di barak tidak melanggar HAM selama tidak disertai dengan hukuman fisik (corporal punishment) seperti pemukulan dan pencubitan. Ia menyebut program Gubernur Jawa Barat itu bertujuan membentuk mental, karakter, dan disiplin siswa.

“Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, mental, karakter, dan tanggung jawab maka tidak melanggar HAM; dan kami mendukung pemerintah Jabar, itu sikap kami,” ujarnya.

Jika uji coba di Jawa Barat berjalan bagus, Menteri HAM akan meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk mengeluarkan peraturan agar program tersebut dapat diterapkan di seluruh Indonesia.

“Kalau bagus. Tetapi, kita semua tentu mendorong supaya sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM, kemudian di dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab,” imbuhnya.

Di samping itu, Pigai menyebut pendidikan siswa di barak harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Hal ini mengingat program tersebut dijalankan dengan menggunakan uang rakyat.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di provinsi tersebut agar dididik di barak militer yang diterapkan mulai 2 Mei 2025.

Pelajar bermasalah yang dikirim ke markas TNI di antaranya ialah pelajar yang diduga terlibat tawuran, merokok, hingga menyalahgunakan narkoba. Mereka dikirimkan atas izin orang tua dan akan menjalani pendidikan paling cepat dua pekan hingga enam bulan.

Saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5), Dedi menyebut pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.

"Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar," ucap Dedi.

Dia menyebut program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ke depan, kata dia, program akan diperluas hingga ke jenjang SLTA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Mensesneg itu juga bisa bicara apa saja karena beliau yang paling tahu semua kebijakan pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa peran antara dirinya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi selaku Juru Bicara Presiden tidak tumpang tindih.

"Jadi, sebenarnya kalau Mensesneg mau lebih aktif bicara, itu sama sekali tidak tumpang tindih karena pasti sama apa yang disampaikan oleh Mensesneg itu juga bagian dari hal-hal yang harus juga kami sampaikan," kata Hasan kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Hasan menyatakan bahwa tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan telah diatur dalam peraturan presiden (perpres).

Sementara itu, kata dia, Mensesneg sebagai pejabat paling senior di Istana memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi apa pun terkait dengan kebijakan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya tetap konsisten menjalankan tugas sesuai dengan amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu mengomunikasikan informasi strategis terkait dengan visi Astacita Presiden Prabowo serta program prioritas lainnya.

"Tapi ya kalau Mensesneg itu juga bisa bicara apa saja karena beliau yang paling tahu semua kebijakan pemerintah," kata Hasan.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto.

"Enggak perlu dilantik, kami semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo, Kamis (17/4).

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian.

"Semua bareng, PCO tetap, nah kami tetap diminta untuk membantu," katanya.

Hasan Nasbi sempat mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala PCO. Namun, belakangan Hasan menyampaikan bahwa dirinya diminta untuk melanjutkan tugasnya memimpin lembaga tersebut.

"Saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya," kata Hasan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025