Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Sabang, Provinsi Aceh melayani permohonan penerbitan paspor pada hari libur atau layanan paspor simpatik selama Januari 2025, guna mempermudah layanan bagi masyarakat dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke 75.

“Pelaksanaan paspor simpatik ini dilaksanakan hari Sabtu, di setiap pekan selama Januari ini,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Muchsin Miralza di Kota Sabang, Selasa.

Ia menjelaskan layanan paspor simpatik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengurus paspor baru dan penggantian paspor di hari libur, sehingga masyarakat dapat mengurus paspor tanpa khawatir mengganggu waktu kerjanya.

Layanan ini menyasar masyarakat yang tidak dapat datang ke Kantor Imigrasi Sabang untuk menerima layanan keimigrasian berupa paspor pada hari kerja, maka dapat memanfaatkan hari libur akhir pekan.

“Jadi kami memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak ada waktu di hari kerja, dapat memperoleh layanan keimigrasian di hari Sabtu melalui paspor simpatik,” ujarnya.

Baca: Imigrasi Sabang terbitkan 3.501 paspor selama 2024

Layanan paspor simpatik ini berlangsung setiap Sabtu selama Januari 2025 mulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB di Kantor Imigrasi Sabang. Ke depan, pihaknya juga berencana untuk mempertahankan program ini terus berlanjut, minimal dapat digelar sebulan sekali.

“Kami berencana program ini akan kami pertahankan minimal satu bulan sekali, demi mewujudkan cita-cita kami dalam memudahkan masyarakat khususnya bagi pekerja yang terbentur karena sibuknya atau padatnya pekerjaan di kantor,” ujarnya.

Melalui layanan ini, pemohon tidak perlu mendaftar melalui aplikasi M-Paspor, cukup datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas persyaratan yang asli yaitu e-KTP, kartu keluarga, akta lahir atau Ijazah, buku nikah serta paspor lama apabila sudah pernah memiliki paspor.

Kemudian, petugas akan melakukan pemeriksaan berkas, pengambilan foto, sidik jari dan wawancara, apabila memenuhi syarat dan ketentuan pemohon bisa mendapatkan paspor tiga hari kerja kemudian.

Menurut Muchsin, Imigrasi Sabang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Layanan paspor simpatik ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan paspor serta meningkatkan kualitas pelayanan kami.

“Tersedia 10 kuota permohonan per hari, kepada masyarakat silahkan gunakan kesempatan ini sebaik mungkin,” ujarnya.

Baca: Imigrasi Banda Aceh deportasi WN Swiss karena kelebihan izin tinggal

mereka kedapatan sedang bekerja sebagai terapis dan pemandu lagu

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Jakarta Utara mendeportasi empat Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok yang bekerja tanpa izin sebagai terapis hingga pemandu lagu di tempat pijat dan spa di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara.

"Empat WNA wanita ini berinisial XH, WW, WCX, dan ZY dideportasi melalui Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Utara Widya Anusa Brata di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan keempat wanita itu terjaring saat Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara melakukan Operasi Pengawasan Keimigrasian pada sebuah tempat pijat dan spa di Kawasan Kelapa Gading.

"Mereka kedapatan sedang bekerja sebagai terapis dan pemandu lagu dan terjadi pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal," kata dia.

Ia menjelaskan setelah melakukan pemeriksaan diketahui XH, WW, WCX, dan ZY merupakan orang asing pemegang Visa On Arrival (VOA) kemudian petugas mengambil tindakan dengan menangkap keempatnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Keempat orang ini terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian terhadap pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Tinggal yang dimilikinya," kata dia.

Selain itu wanita berinisial XH, WW, WCX, dan ZY sebagai pemegang Visa On Arrial (VOA) berkegiatan sebagai Terapis dan Pemandu lagu di sebuah tempat pijat dan spa di Kawasan Kelapa Gading serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut.

"Selain dikenakan tindakan berupa deportasi, keempat pelaku juga telah dicantumkan namanya ke dalam daftar penangkalan," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtyas mengatakan bahwa pihaknya telah proaktif berkomunikasi dengan keluarga korban penembakan di tempat istirahat (rest area) Kilometer 45 Tol Jakarta-Merak, Kabupaten Tangerang, Banten.

“Kami sudah proaktif komunikasi dengan keluarga korban untuk kami akan temui korban dan keluarga,” kata Susilaningtyas kepada ANTARA saat dihubungi via pesan singkat di Jakarta, Senin.

Susilaningtyas menjelaskan, belum ada permohonan resmi untuk perlindungan dari keluarga korban. Namun begitu, dia memastikan keluarga korban akan menyambangi kantor LPSK dalam waktu dekat.

“Kalau permohonan resmi ke LPSK belum. Keluarga sampaikan akan ke kantor LPSK,” imbuhnya.

Perlindungan oleh LPSK, tambah dia, dapat diberikan sejak suatu perkara masih dalam tahap penyelidikan. Terkait bentuk perlindungan yang nantinya diberikan kepada keluarga maupun korban, hal itu tergantung kebutuhan dan kondisi kasusnya.

“Misalnya, korban ‘kan ada yang terluka maka jika butuh bantuan medis, bisa diajukan ke LPSK dan nanti kami layani. Kalau ada ancaman, misalnya, maka bisa kita selenggarakan perlindungan fisik,” terang Susilaningtyas.

Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di rest area Kilometer 45 Tol Jakarta-Merak, Jayanti, Tangerang, Banten, pada Kamis (2/1) pukul 04.30 WIB. Dalam kejadian itu, bos rental mobil, IAR, meninggal dunia karena tembakan di bagian dada, sementara pegawainya, RAB, terluka.

Insiden tersebut bermula ketika saksi, NN, melihat beberapa mobil saling berkejaran dan berhenti di rest area Kilometer 45. Dari salah satu mobil minibus berwarna hitam, pelaku diduga menembakkan lima kali peluru yang mengenai dua korban.

Keterangan saksi lain menyatakan, kejadian bermula dari penyalahgunaan mobil rental milik IAR. Penyewa mobil diduga memutus jejak kendaraan sehingga korban bersama tim melacak kendaraan yang disewakannya. Setelah melacak dan mengejar, korban tiba-tiba ditembak.

Kasie Humas Polresta Tangerang Ipda Purbawa di Tangerang, Sabtu (4/1), mengatakan, Ajat Supriatna (AS) selaku orang yang mencari mobil sewaan telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik juga mengamankan terduga pelaku lainnya, yakni I yang diduga terlibat dalam upaya penggelapan mobil rental milik korban.

Di samping itu, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista di Jakarta, Senin, mengakui terdapat oknum aparat yang diduga menjadi pelaku penembakan. Tiga oknum TNI AL, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA, telah diamankan dan sedang dalam penyidikan.

Pematang Siantar (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pematang Siantar menggelar peresmian green house, Senin (6/1) di area pertanian Lapas Pematang Siantar.

Dalam rilis, Selasa (7/1), Kegiatan diawali dengan diskusi ringan yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar bidang serta membahas rencana-rencana kegiatan di tahun 2025.

Kepala Lapas Kelas IIA Pematang Siantar Sukarno Ali mengajak seluruh jajaran untuk bergerak cepat dan saling berkolaborasi merealisasikan semua program yang akan direncanakan.

Pada kesempatan itu, seluruh jajaran turut diundang untuk melakukan penanaman bibit pertama sebagai simbol peresmian green house Lapas Pematang Siantar.

Green house merupakan program pembinaan kepribadian dengan memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mendukung ketahanan pangan.

Program ini katanya, menjadi bagian dari pembinaan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya di bidang pertanian, mereka memiliki keterampilan yang bermanfaat setelah selesai menjalani masa pidana.

Ali pun berharap, dengan memulai sesuatu yang baik, bersama-sama melakukan penanaman bibit pertama di green house sebagai realisasi program ketahanan pangan nasional, tahun 2025 ini membawa keberkahan untuk semua.

Pontianak (ANTARA) - Kepala Rumah tahanan negara (Rutan) Kelas II B Putussibau Efendi Johan mengatakan penghuni Rutan Putussibau saat ini melebihi kapasitas daya tampung dengan jumlah warga binaan mencapai 196 orang.

"Idealnya Rutan Putussibau hanya bisa menampung 150 orang penghuni, dengan jumlah warga binaan saat ini sudah over kapasitas," kata Efendi Johan, di Putussibau Kapuas Hulu, Selasa.

Johan menyampaikan dengan semakin bertambahnya warga binaan saat ini sudah saatnya Rutan Putussibau memiliki lahan dan bangunan baru untuk memaksimalkan pelayanan dan pembinaan bagi warga binaan.

Ia mengatakan kondisi Rutan Putussibau sekarang ini memiliki keterbatasan lahan atau lokasi.

Di sisi lain, bangunan Rutan Putussibau yang letaknya tidak jauh dari Bandara Pangsuma tidak memungkinkan untuk dibangun bertingkat.

"Memang solusinya mesti ada lokasi dan bangunan baru dan itu sudah kami koordinasikan dengan sejumlah pihak, tinggal menunggu realisasi baik tindak lanjut maupun kebijakan pusat," jelas Johan.

Johan menyebutkan jumlah penghuni Rutan Putussibau sebanyak 196 orang, terdiri dari narapidana laki-laki sebanyak 123 orang, perempuan sebanyak empat orang.

Sedangkan, jumlah tahanan sebanyak 69 orang terdiri dari laki-laki 66 orang dan perempuan tiga orang dan tahanan titipan Polres Kapuas Hulu sebanyak 23 orang.

Ia menjelaskan dari jumlah tersebut didominasi tindak pidana narkoba yaitu sebanyak 88 orang, perlindungan anak sebanyak 30 orang, pencurian 10 orang, pidana umum sebanyak 68 orang, pidana seumur hidup sebanyak tiga orang dan warga negara asing sebanyak dua orang.

"Warga binaan di Rutan Putussibau ini didominasi oleh kasus narkoba," katanya.

Johan memastikan meskipun over kapasitas, pihaknya memastikan kesehatan warga binaan terjamin terutama untuk kebersihan ruangan tempat tidur.

"Kami menyesuaikan kondisi kamar terutama untuk kapasitas di dalam, namun yang jelas kami tetap memperhatikan kesehatan dan keamanan warga binaan," jelas Johan.

Meskipun demikian, Johan juga menegaskan memperketat pengawasan untuk mengantisipasi pelanggaran di dalam rutan itu sendiri.

"Kami selalu imbau warga binaan untuk mentaati semua aturan, jika ada yang melakukan pelanggaran kami tidak segan-segan melakukan tindakan sesuai ketentuan dan aturan berlaku," tegas Johan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berjanji akan transparan mengenai nama-nama 44 ribu narapidana (napi) yang akan mendapatkan amnesti (pengampunan atau penghapusan hukuman) dari Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, kata dia, Pemerintah akan tetap mempersilakan publik untuk mengontrol siapa saja napi yang akan diberikan kebijakan tersebut.

"Intinya nanti kalau dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik," ungkap Supratman saat ditemui usai acara Pencanangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Launching Transformasi Digital Kemenkum di Jakarta, Selasa.

Dia mengaku masih menunggu data nama-nama napi yang akan diberikan amnesti dari Kementerian Imipas.

Ia pun berharap nama-nama tersebut rampung pada pekan depan. Adapun saat ini dirinya masih terus berkomunikasi dengan Menteri Imipas mengenai progres data tersebut.

Supratman menuturkan pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa apabila belum ada basis data napi yang akan diberikan amnesti dari Kementerian Imipas.

"Oleh karena itu beberapa saat yang lalu Menteri Imipas menjanjikan dalam waktu dekat nama-nama tersebut akan segera diserahkan," ucap dia.

Kendati demikian, dirinya tak menampik terdapat kemungkinan proses asesmen yang cukup ketat dalam menyeleksi para napi yang akan diberikan amnesti sehingga membuat daftar namanya rampung lebih lama dari perkiraan.

Dengan begitu, sambung dia, Kemenkum tidak memiliki target tertentu kapan daftar itu akan rampung lantaran pihak yang melakukan asesmen dan menentukan napi yang berhak mendapatkan amnesti merupakan Kementerian Imipas.

"Setelah itu kemudian kami teliti dan serahkan kepada Bapak Presiden. Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa yang akan mendapatkan amnesti," tutur Supratman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan merumuskan kewajiban mengikuti program komponen cadangan (komcad) bagi narapidana usia produktif untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

"Komcad memang tidak wajib bagi warga negara yang lain, tetapi kalau Presiden mengatakan 'siapa yang akan bersedia untuk dilatih jadi komcad, diberi amnesti', bisa. Itu nanti kita rumuskan," kata Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Presiden Prabowo, imbuh Yusril, berpendapat bahwa narapidana narkotika yang menjadi pengguna seharusnya direhabilitasi, bukan dijatuhi pidana penjara.Oleh sebab itu, Presiden ingin memberikan amnesti kepada narapidana dimaksud.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berjanji akan transparan mengenai nama-nama 44 ribu narapidana (napi) yang akan mendapatkan amnesti (pengampunan atau penghapusan hukuman) dari Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, kata dia, Pemerintah akan tetap mempersilakan publik untuk mengontrol siapa saja napi yang akan diberikan kebijakan tersebut.

"Intinya nanti kalau dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik," ungkap Supratman saat ditemui usai acara Pencanangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Launching Transformasi Digital Kemenkum di Jakarta, Selasa.

Dia mengaku masih menunggu data nama-nama napi yang akan diberikan amnesti dari Kementerian Imipas.

Ia pun berharap nama-nama tersebut rampung pada pekan depan. Adapun saat ini dirinya masih terus berkomunikasi dengan Menteri Imipas mengenai progres data tersebut.

Supratman menuturkan pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa apabila belum ada basis data napi yang akan diberikan amnesti dari Kementerian Imipas.

"Oleh karena itu beberapa saat yang lalu Menteri Imipas menjanjikan dalam waktu dekat nama-nama tersebut akan segera diserahkan," ucap dia.

Kendati demikian, dirinya tak menampik terdapat kemungkinan proses asesmen yang cukup ketat dalam menyeleksi para napi yang akan diberikan amnesti sehingga membuat daftar namanya rampung lebih lama dari perkiraan.

Dengan begitu, sambung dia, Kemenkum tidak memiliki target tertentu kapan daftar itu akan rampung lantaran pihak yang melakukan asesmen dan menentukan napi yang berhak mendapatkan amnesti merupakan Kementerian Imipas.

"Setelah itu kemudian kami teliti dan serahkan kepada Bapak Presiden. Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa yang akan mendapatkan amnesti," tutur Supratman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan merumuskan kewajiban mengikuti program komponen cadangan (komcad) bagi narapidana usia produktif untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

"Komcad memang tidak wajib bagi warga negara yang lain, tetapi kalau Presiden mengatakan 'siapa yang akan bersedia untuk dilatih jadi komcad, diberi amnesti', bisa. Itu nanti kita rumuskan," kata Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Presiden Prabowo, imbuh Yusril, berpendapat bahwa narapidana narkotika yang menjadi pengguna seharusnya direhabilitasi, bukan dijatuhi pidana penjara.Oleh sebab itu, Presiden ingin memberikan amnesti kepada narapidana dimaksud.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Pelayanan publik Kementerian Hukum (Kemenkum) kini semakin mudah diakses. Transformasi digital menjadikan situs resmi Kemenkum https://kemenkum.go.id/ sebagai portal semua layanan hukum berbasis digital, karenanya masyarakat jadi lebih mudah memperoleh layanan yang diinginkan.

“Saya harap transformasi digital menjadi langkah awal dalam memberikan pelayanan terbaik, yang mudah diakses, serta keamanannya terjamin,” ujar Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, dalam keterangan pers yang diterima di Pangkalpinang, Selasa (7/1/2025).

Menkum menjelaskan peluncuran transformasi digital merupakan momentum Kemenkum meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menyebutkan sejumlah satuan kerja Kemenkum memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, di antaranya bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), Pembinaan Hukum, hingga Peraturan Perundang-undangan (PP). Semua pelayanan tersebut ditargetkan akan berbasis digital paling lambat di tahun 2026.

“Kami berharap seluruh pelayanan hukum, baik AHU, KI, PP, juga pembinaan hukum bisa diakselerasi sehingga semua layanan bisa diakses secara digital paling lambat 2026. Tapi kami usahakan terjadi di tahun 2025,” kata Supratman di acara peluncuran transformasi digital Kemenkum.

Ia menyebutkan saat ini Kemenkum tengah mengembangkan portal satu data Kemenkum sebagai media penyebarluasan data kepada kementerian lainnya, lembaga negara, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Selain itu, Kemenkum juga memiliki dashboard eksekutif pimpinan yang menjadi alat kendali pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital bagi Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal.

“Diharapkan setelah ini tidak ada pelayanan publik Kemenkum yang lambat, tertutup, dan menyulitkan masyarakat,” kata Menkum.

Supratman mengatakan transformasi digital sejalan dengan perwujudan Zona Integritas yang turut dicanangkan di momen yang sama. Menurutnya, layanan digital dan transparan akan menghindarkan Kemenkum dari korupsi dan kecurangan.

“Kalau transformasi digital ini bisa terwujud, maka tentu pencanangan wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, akan otomatis berjalan. Karena semua keputusan yang diambil oleh Kementerian Hukum basisnya adalah data,” tutup Supratman.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto turut hadir secara langsung pada kegiatan tersebut. Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh beserta jajaran pegawai mengikuti secara virtual dari Balai Pengayoman Kantor Wilayah.

Meulaboh (ANTARA) - Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA) meminta Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Aceh tidak tebang pilih dalam penegakan hukum konservasi di daerah ini, termasuk kasus matinya gajah liar di Aceh Barat yang terjadi pada Rabu, 1 Januari lalu.

“Tidak ada sanksi hukum terhadap perusahaan ketika ditemukan gajah mati dalam areal izin perkebunan seperti yang terjadi di Aceh Barat,” kata Direktur ForBINA Aceh Muhammad Nur dalam keterangan yang diterima di Aceh Barat, Selasa.

Seperti diberitakan sebelumnya, BKSDA Provinsi Aceh memastikan matinya seekor gajah betina di konsesi PT Sapta Pesona Jaya Abadi di kawasan Desa Baro Paya-Desa Sibintang, Kecamatan Panton Reue, Kabupaten Aceh Barat pada 1 Januari 2025, murni karena sakit dan kakinya terjatuh ke lumpur.

“Benar ada kematian gajah di Aceh Barat, satwa ini mati karena kakinya yang terluka jatuh ke dalam lumpur,” kata Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata yang dihubungi ANTARA melalui saluran telepon Whatsapp dari Aceh Barat, Sabtu (4/1).

Ia menjelaskan seekor gajah yang mati tersebut berjenis kelamin betina dan berusia sekitar 30 tahun.

Muhammad Nur menyebutkan sepanjang tahun 2024, tercatat 180 kasus konflik antara manusia dan satwa liar. Jumlah ini menurun 21 persen dibandingkan tahun 2023, yang mencatat 218 kejadian.

Dalam periode lima tahun terakhir atau dari tahun 2019 hingga 2024, tercatat 896 konflik satwa-manusia di Aceh. Angka ini cukup memprihatinkan, terutama karena kebijakan pemerintah belum mendukung upaya konservasi secara maksimal.

Beberapa tahun belakangan ini, kata dia, kasus kematian gajah juga pernah terjadi di Aceh Utara. Beda halnya jika satwa dilindungi tersebut mati di lahan perkebunan masyarakat, maka proses hukum dilakukan oleh pihak BKSDA.

Padahal, dalam Qanun Aceh No 11/2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar, kata Muhammad Nur, cukup tegas disebutkan ada sanksi administrasi terhadap perusahaan yang memegang izin yang melanggar dan/atau lalai yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan satwa liar, dapat diberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara pelayanan administrasi, penghentian sementara kegiatan di lapangan, dan pencabutan izin.

"Namun, sejauh ini BKSDA belum berani melakukan itu, hanya berani dengan rakyat kecil," Muhammad Nur.

Ia menjelaskan catatan buruk lainnya dalam hal penanganan konflik agraria dalam kawasan konservasi sebagaimana yang terjadi di suaka marga satwa rawa Singkil.

Menurutnya, penggunaan aparat keamanan dalam menertibkan perkebunan masyarakat bukanlah cara dan strategi yang tepat diberlakukan di Aceh. Mengingat Aceh memiliki riwayat konflik berkepanjangan dan krisis lahan pertanian, dikhawatirkan akan lahir konflik baru antara warga dengan BKSDA.

“Masih banyak strategi lain yang dapat di pakai lebih humanis dan tidak merugikan masyarakat kecil. Perilaku perusakan dan pemusnahan komoditas perkebunan masyarakat merupakan prilaku arogansi yang harus segera dihentikan oleh BKSDA,” katanya.

Muhammad Nur meminta Pemerintah Aceh untuk mendesak pemerintah pusat segera mengevaluasi kinerja BKSDA di Aceh.

Pihaknya juga meminta BKSDA menghormati hak masyarakat adat dan kearifan lokal yang berlaku di Aceh.

"Melindungi kekayaan spesies kunci juga bagian dari investasi besar Indonesia, maka ForBINA menilai kegagalan BKSDA ini harus menjadi perhatian khusus Kementerian untuk menyikapikonservasi BKSDA di Aceh," ucapnya.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Nagan Raya (ANTARA) - Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA) meminta Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Aceh agar tidak tebang pilih dalam penegakan hukum konservasi di daerah ini, termasuk kasus matinya gajah liar di Aceh Barat yang terjadi pada Rabu, 1 Januari 2025 lalu.

“Tidak ada sanksi hukum terhadap perusahaan ketika ditemukan gajah mati dalam areal izin perkebunan seperti yang terjadi di Aceh Barat,” kata Direktur For-BINA Aceh, Muhammad Nur dalam keterangan diterima di Aceh Barat, Selasa.

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh memastikan matinya seekor gajah betina di konsesi PT Sapta Pesona Jaya Abadi di kawasan Desa Baro Paya-Desa Sibintang, Kecamatan Panton Reue, Kabupaten Aceh Barat pada 1 Januari 2025 lalu murni karena sakit dan kakinya terjatuh ke lumpur.

“Benar ada kematian gajah di Aceh Barat, satwa ini mati karena kakinya yang terluka jatuh ke dalam lumpur,” kata Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata yang dihubungi ANTARA melalui saluran telepon Whatsapp dari Aceh Barat, Sabtu (4/1).

Ia menjelaskan, seekor gajah yang mati tersebut berjenis kelamin betina dan berusia sekitar 30 tahun.

Muhammad Nur menyebutkan, sepanjang tahun 2024, tercatat 180 kasus konflik antara manusia dan satwa liar. Jumlah ini menurun 21 persen dibandingkan tahun 2023, yang mencatat 218 kejadian.

Dalam periode lima tahun terakhir atau dari tahun 2019 hingga 2024, tercatat total 896 konflik satwa-manusia di Aceh. Angka ini cukup memprihatinkan, terutama karena kebijakan pemerintah belum mendukung upaya konservasi secara maksimal.

Beberapa tahun belakangan ini, kata dia, kasus kematian gajah juga pernah terjadi di Aceh Utara. Beda halnya jika satwa dilindungi tersebut mati di lahan perkebunan masyarakat, maka proses hukum dilakukan oleh pihak BKSDA.

Padahal dalam Qanun Aceh No 11/2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar, kata Muhammad Nur, cukup tegas disebutkan ada sanksi administrasi terhadap perusahaan yang memegang izin yang melanggar dan/atau lalai yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan satwa liar, dapat diberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara pelayanan administrasi, penghentian sementara kegiatan dilapangan, dan pencabutan izin.

Namun sejauh ini BKSDA belum berani melakukan itu, hanya berani dengan rakyat kecil, katanya.

Muhammad Nur juga menjelaskan, catatan buruk lainnya dalam hal penanganan konflik agraria dalam kawasan konservasi sebagaimana yang terjadi di suaka marga satwa rawa Singkil.

Menurutnya, penggunaan aparat keamanan dalam menertibkan perkebunan masyarakat bukanlah cara dan strategi yang tepat diberlakukan di Aceh. Mengingat Aceh memiliki riwayat konflik berkepanjangan dan krisis lahan pertanian, dikhawatirkan akan lahir konflik baru antara warga dengan BKSDA.

“Masih banyak strategi lain yang dapat di pakai lebih humanis dan tidak merugikan masyarakat kecil. Perilaku perusakan dan pemusnahan komoditas perkebunan masyarakat merupakan prilaku arogansi yang harus segera dihentikan oleh BKSDA,” katanya.

Muhammad Nur juga mendesak Pemerintah Aceh harus mendesak pemerintah pusat untuk dievaluasi kinerja BKSDA di Aceh.

Pihaknya juga meminta BKSDA harus menghormati hak masyarakat adat dan kearifan lokal yang berlaku di Aceh.

Melindungi kekayaan spesies kunci juga bagian dari investasi besar Indonesia, maka Forbina menilai kegagalan BKSDA ini harus menjadi perhatian khusus Kementerian untuk menggantikan kepala BKSDA di Aceh, demikian Muhammad Nur.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (6/1) menjadi sorotan, mulai dari Bareskrim Polri sita Hotel Aruss Semarang terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) judi online (judol) hingga Kejagung periksa mantan Sekretaris Mendag terkait kasus impor gula.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Bareskrim Polri sita Hotel Aruss Semarang terkait TPPU judol

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita Hotel Aruss di Semarang, Jawa tengah, terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana awal perjudian online/daring (judol).

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pihaknya menemukan bahwa Hotel Aruss yang bertempat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 116 Kota Semarang, Jawa Tengah itu dikelola oleh PT AJP dan dibangun dari hasil tindak pidana perjudian online.

Berdasarkan transaksi aliran rekening yang dilakukan para pemain hingga bandar judi online, diketahui bahwa PT AJP menerima dana yang ditransfer melalui rekening seseorang berinisial FH yang disetorkan dari lima rekening.

Baca selengkapnya di sini

2. Mantan Dirjen ESDM merasa jadi kambing hitam dalam kasus korupsi timah

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2015–2022 Bambang Gatot Ariyono merasa telah menjadi "kambing hitam" dalam kasus dugaan korupsi timah.

Penasihat hukum Bambang Gatot mengungkapkan kliennya tidak mungkin mengesampingkan sumpah jabatannya sebagai seorang Dirjen demi iming-iming uang atau fasilitas yang didakwakan diterima Bambang.

"Terdakwa hanya merupakan sasaran empuk pengadilan pertanggungjawaban perkara timah a quo," ujar penasihat hukum pada sidang pembacaan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

3. Komisi Kejaksaan terima 869 laporan pengaduan sepanjang 2024

Komisi Kejaksaan mengatakan bahwa pihaknya telah menerima 869 laporan pengaduan masyarakat (lapdumas) dari seluruh Indonesia sepanjang tahun 2024.

Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Babul Khoir Harahap di Gedung Komisi Kejaksaan, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa provinsi terbanyak yang mengajukan laporan adalah Jakarta.

"Jakarta ini selalu yang terbanyak karena perkaranya juga ini paling banyak. Jakarta itu satu kejari saja 300—400 perkara, bahkan kewalahan juga bagi mereka untuk menanganinya," ucapnya.

Baca selengkapnya di sini

4. Hasto minta pemeriksaan dilakukan setelah HUT PDIP pada 10 Januari

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) mengajukan permohonan agar pemeriksaannya dilakukan setelah 10 Januari 2025.

"PDI Perjuangan dan Bapak Hasto Kristiyanto taat pada hukum dan akan mengikuti semua proses hukum, namun kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari 2025, setelah peringatan HUT PDI Perjuangan," kata Ronny dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

5. Kejagung periksa mantan Sekretaris Mendag terkait kasus impor gula

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Sekretaris Menteri Perdagangan (Mendag) sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

“Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa IDS (Ida Dewi Santi) selaku Sekretaris Menteri Perdagangan periode tahun 2016,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Selain IDS, penyidik juga memeriksa dua saksi lainnya, yaitu NAS selaku Project Manager PT Sucofindo periode tahun 2016 dan SS selaku pegawai Badan Pusat Statistik.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengupayakan tiga anak yang menjadi saksi kasus dugaan kekerasan pada kematian AM (13), pelajar SMP asal Kota Padang Sumatera Barat agar bisa kembali bersekolah.

"Kami sedang mengupayakan untuk sekolahnya karena ada beberapa anak yang akhirnya tidak mau sekolah," kata Tenaga Ahli LPSK Tommy Permana usai audiensi dengan Komisi Kepolisian Nasional di Jakarta, Senin.

Dalam upaya tersebut, LPSK menggandeng Dinas Pendidikan setempat dan Kemendikdasmen.

"Kami melakukan pendekatan ke Dinas Pendidikan dan Kemendikdasmen untuk membantu menjembatani sekolah buat mereka," kata Tommy Permana.

Menurut dia, ada 13 anak dan dewasa yang menjadi saksi kasus dugaan kekerasan terhadap AM. Mereka mendapatkan perlindungan dari LPSK.

LPSK juga berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam upaya pemulihan psikologis bagi anak-anak saksi.

Pada Senin, LPSK bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Muhammadiyah melakukan audiensi dengan Kompolnas untuk membahas keputusan Polda Sumbar yang akan menerbitkan SP2 Lidik (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan) kasus AM.

Dalam audiensi tersebut, Kompolnas didesak untuk bisa mendorong Polda Sumatera Barat agar melanjutkan penyelidikan kasus AM.

Sebelumnya diberitakan, Polda Sumbar akan segera menerbitkan SP2 Lidik dalam kasus meninggalnya korban anak AM.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan kasus ini dapat kembali dibuka jika nantinya ada bukti-bukti baru terkait kematian korban.

Meski penyelidikan kasus AM dihentikan, Polda Sumbar tetap memberikan sanksi kepada 18 anggotanya yang melanggar kode etik saat pembubaran tawuran di Jembatan Kuranji, Kota Padang pada Juni 2024 lalu.

Anak AM ditemukan tewas mengambang di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang, pada 9 Juni 2024.

Meninggalnya AM bertepatan dengan patroli pengamanan polisi terhadap aksi tawuran.

Sejumlah pihak menduga AM tewas karena dianiaya oleh polisi.