Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus mantan pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia (OCI) yang terjadi sejak sekitar tahun 1970-an.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan temuan itu merupakan hasil pendalaman kasus yang dilakukan Tim Tindak Lanjut Penanganan Aduan HAM atas pengaduan sembilan orang mantan pemain OCI pada 15 April 2025.

"Apa yang pernah dialami oleh para mantan pemain OCI, sebagaimana diceritakan kepada kami, itu tidak boleh lagi terjadi pada masa yang akan datang," ucap Mugiyanto dalam konferensi pers tindak lanjut penanganan kasus mantan pemain OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan menjelaskan salah satu bentuk dugaan pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus OCI, yaitu pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya.

Mantan pemain OCI juga diduga dilanggar haknya untuk terbebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis, memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, serta mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial.

Selain itu, Kementerian HAM turut menduga para korban mengalami kekerasan fisik yang dapat mengarah pada penganiayaan, kekerasan seksual oleh salah satu pihak yang diadukan, serta terjebak dalam praktik perbudakan modern.

Berdasarkan hasil penanganan, tutur Munafrizal, Kementerian HAM menemukan bahwa OCI menerima penyerahan anak-anak dari orang tuanya untuk dirawat dan dibesarkan oleh keluarga salah satu pendiri kelompok sirkus itu.

Sejak tahun 1970, OCI menampung anak-anak berusia dua sampai enam tahun yang ditempatkan di beberapa rumah milik HM. Anak-anak tersebut kemudian dilatih dan diarahkan menjadi pemain sirkus.

Dijelaskan Munafrizal, jenis tindakan yang dialami para mantan pemain sirkus sejak ditampung oleh OCI, yaitu diambil dan dipisahkan dari orang tuanya dengan diiming-imingi untuk diangkat sebagai anak pada usia 4, 5, atau 6 tahun.

Pada usia sekolahnya, mereka tidak disekolahkan di sekolah formal karena harus berkeliling daerah untuk tampil bermain sirkus. Pemain sirkus OCI yang dalam kondisi sakit dan hamil juga dipaksa tetap bekerja.

Selama dipekerjakan, mereka tidak diberi upah layak dan pelayanan kesehatan yang memadai. Padahal, para mantan pemain sirkus yang ketika itu masih berusia anak-anak harus melakukan pekerjaan dengan risiko tinggi, seperti melakukan atraksi di ketinggian 15 meter.

Selain itu, Kementerian HAM menemukan ketidakjelasan status badan hukum OCI, termasuk tahun berhentinya. Pihak pengadu menyebut ada hubungan antara OCI dan Taman Safari Indonesia, sementara pihak teradu menyebut tidak ada hubungan di antara kedua entitas tersebut.

"Namun, berdasarkan temuan dokumen pemberitaan media massa cetak pada tahun 1997, penyebutan yang dipakai dalam berbagai kasus ini, yaitu 'Oriental Circus Taman Safari',” ucap Munafrizal.

Menurut ia, kasus ini kompleks karena panjangnya rentang waktu peristiwa, persoalan penetapan subjek hukum, aspek pembuktian, serta kerentanan korban yang mengalami dampak sosial dan psikologis hingga kini.

Oleh sebab itu, Kementerian HAM menekankan bahwa pendekatan yang bersifat multidimensi dengan melibatkan kombinasi aspek hukum, sosial, psikologis, dan etis menjadi penting untuk mengupayakan pemenuhan rasa keadilan bagi korban.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengaku telah bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan diminta untuk melanjutkan perannya memimpin lembaga tersebut.

"Saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya," kata Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Hasan Nasbi tidak menjawab secara gamblang mengenai surat pengunduran dirinya apakah diterima atau ditolak oleh Presiden. Namun, dia telah mendapat perintah untuk meneruskan tugas sebagai Kepala PCO.

Dia mengaku mendapat pesan dari Presiden Prabowo untuk memperbaiki berbagai hal yang belum berjalan dengan baik.

"Yang jelas, pesan Presiden, hal-hal yang perlu diperbaiki, segera diperbaiki. Hal-hal yang belum baik di masa lalu, kemudian akan diperbaiki dan harus diperbaiki. Jadi, perintah Presiden itu," katanya.

Sebelumnya pada Selasa, 29 April 2025, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka sambil memperlihatkan tayangan hari terakhir dia berkantor sebagai Kepala PCO pada tanggal 21 April 2025.

Hasan Nasbi menjabat sebagai Kepala PCO sejak masa transisi pemerintahan pada 19 Agustus 2024. Kemudian, Presiden Prabowo kembali menetapkan Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO pada 21 Oktober 2024.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," kata Hasan Nasbi saat mengumumkan pengunduran dirinya.

Dia juga menyampaikan surat pengunduran dirinya itu telah diserahkan kepada Presiden Prabowo melalui Mensesneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Bagi Hasan, keputusannya mengundurkan diri itu bertujuan memberikan kesempatan pada figur lain agar komunikasi pemerintah lebih baik pada masa mendatang.

"Semoga penanggulangan terorisme di Indonesia semakin efektif sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa kita capai bersama,"

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pengembangan kajian terorisme merupakan aspek krusial dalam kesiapsiagaan nasional.

Dalam acara bedah buku di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI), Jakarta, Senin (5/5), ia menuturkan kajian terorisme bisa memberikan pencerahan melalui wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat untuk menghadapi tantangan ke depan.

"Semoga penanggulangan terorisme di Indonesia semakin efektif sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa kita capai bersama," ujar Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Adapun BNPT menjalankan kesiapsiagaan nasional melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur, perlindungan terhadap objek vital, serta kajian dan pemetaan daerah rawan terorisme.

Maka dari itu, Kepala BNPT memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan bedah buku berjudul JI The Untold Story: Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah, yang digelar bekerja sama antara UI dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (AT) Polri tersebut.

Menurutnya, kegiatan itu merupakan bagian penting dari upaya pencegahan tindak pidana terorisme, khususnya dalam kerangka kesiapsiagaan nasional.

Sementara itu, Wakil Direktur Keuangan, Sumber Daya, dan Kerja Sama SKSG UI Maureen Pomsar Lumban Toruan berharap kegiatan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar kolektif menuju masa depan yang damai dan inklusif.

"Saya berharap acara ini tidak hanya menjadi forum akademik, tetapi juga ruang pertemuan antara pengetahuan, pengalaman, dan harapan bahwa bangsa ini mampu belajar dari masa lalunya dan menata masa depan yang lebih damai, adil, serta inklusif," tutur Maureen dalam kesempatan yang sama.

Kepala Densus 88 AT Polri Inspektur Jenderal Polisi Sentot Prasetyo pun berharap buku itu dapat menjadi sumber pembelajaran berharga bagi masyarakat luas, terutama dalam menjaga keamanan dan perdamaian Indonesia dari ancaman terorisme.

"Buku ini merupakan bagian dari semangat pembelajaran bersama, fakta-fakta di dalamnya semoga bisa dimanfaatkan, terutama oleh kalangan akademisi. Terima kasih atas antusiasme semua pihak," ucap Irjen Pol. Sentot, yang juga merupakan penulis buku tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jadi, kita hindari no viral, no justice

Jakarta (ANTARA) - Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI berkomitmen untuk tidak menutup-nutupi berbagai kasus pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit TNI, seperti yang terjadi akhir-akhir ini.

Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto mengatakan institusinya akan selalu transparan dan akuntabel dalam menyampaikan informasi terkait kasus pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit TNI.

"Saya yakinkan bahwa kita tidak pernah menutup-nutupi suatu perkara, semuanya terbuka," kata Yusri saat konferensi pers Rapat Koordinasi Polisi Militer TNI di Markas Besar TNI, Jakarta, Rabu.

Yusri mencontohkan bahwa persidangan-persidangan dengan terdakwa prajurit TNI pada akhir-akhir ini digelar secara terbuka, termasuk persidangan kasus yang melibatkan prajurit TNI Angkatan Laut beberapa waktu lalu.

Dengan keterbukaan itu, Danpuspom berharap masyarakat tetap mempercayai institusi militer, khususnya Polisi Militer TNI.

Yusri memastikan bahwa Polisi Militer tidak akan memiliki kepentingan apa pun dalam menindak prajurit TNI yang bermasalah.

"Jadi, kita hindari no viral, no justice," katanya.

Selain itu, Yusri mengatakan bahwa Polisi Militer TNI maupun di setiap matra akan terus bersinergi dan berkomunikasi dengan kejaksaan serta kepolisian guna mewujudkan TNI yang profesional, responsif, integratif, moderen, dan adaptif.

Danpuspom menambahkan beberapa kasus yang melibatkan prajurit TNI beberapa waktu lalu, seperti kasus penembakan bos rental mobil oleh prajurit TNI di rest area jalan tol, pembunuhan wartawati oleh prajurit TNI AL di Kalsel, hingga kasus prajurit menembak mati sejumlah polisi di Lampung, sudah ditangani dengan cepat oleh satuan polisi militer di daerah tersebut.

"Alhamdulillah, semuanya sudah tertangani, sudah tertangani dan sudah dilimpahkan kepada oditur militer untuk dilakukan proses persidangan selanjutnya," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menekankan pentingnya sinergi di dalam membangun kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi luar lapas guna mencegah berkembangnya berbagai paham kekerasan di tengah masyarakat.

Saat menerima kunjungan peserta Kuliah Kerja Profesi (KKP) II Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Ke-34 di Jakarta, Senin (5/5), dia menyebutkan jaringan kelompok kekerasan menunggangi isu-isu nasional secara masif untuk mencapai tujuan.

"Mereka memanfaatkan isu-isu masyarakat, lalu pahamnya menyebar dan masuk ke mana saja, termasuk ke kantor-kantor," kata Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, dia menilai edukasi dan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk ke kementerian/lembaga (K/L), menjadi bagian penting untuk dilakukan.

BNPT, kata dia, akan berkoordinasi dengan K/L untuk mereduksi berbagai paham yang disebarkan para jaringan kelompok kekerasan, sebagai bagian penting karena ideologi kekerasan bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal profesi.

Dikatakan bahwa pada tahun ini BNPT diamanatkan dua program prioritas nasional, yakni kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi luar lapas yang dilakukan bersama K/L, termasuk Polri.

Sementara itu, Kepala Bagian Bina Diklat Sespimti Polri Brigadir Jenderal Polisi Fauzi Bakti Mochji berkomitmen untuk memberikan saran dan masukan terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia.

Brigjen Pol. Fauzi menjelaskan bahwa tujuan KKP adalah memperkaya wawasan tentang rencana kerja pemerintah di masing-masing K/L dan memahami keterkaitan tugas dan fungsi Polri untuk mendukung program Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Output dari KKP ini akan kami uji dan akan kami jadikan saran serta masukan bagi program di BNPT," ujar Brigjen Pol. Fauzi dalam kesempatan yang sama.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPT didampingi oleh Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Brigjen Pol. Wawan Ridwan.

Tercatat 11 peserta didik Sespimti turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menekankan pentingnya sinergi di dalam membangun kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi luar lapas guna mencegah berkembangnya berbagai paham kekerasan di tengah masyarakat.

Saat menerima kunjungan peserta Kuliah Kerja Profesi (KKP) II Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Ke-34 di Jakarta, Senin (5/5), dia menyebutkan jaringan kelompok kekerasan menunggangi isu-isu nasional secara masif untuk mencapai tujuan.

"Mereka memanfaatkan isu-isu masyarakat, lalu pahamnya menyebar dan masuk ke mana saja, termasuk ke kantor-kantor," kata Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, dia menilai edukasi dan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk ke kementerian/lembaga (K/L), menjadi bagian penting untuk dilakukan.

BNPT, kata dia, akan berkoordinasi dengan K/L untuk mereduksi berbagai paham yang disebarkan para jaringan kelompok kekerasan, sebagai bagian penting karena ideologi kekerasan bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal profesi.

Dikatakan bahwa pada tahun ini BNPT diamanatkan dua program prioritas nasional, yakni kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi luar lapas yang dilakukan bersama K/L, termasuk Polri.

Sementara itu, Kepala Bagian Bina Diklat Sespimti Polri Brigadir Jenderal Polisi Fauzi Bakti Mochji berkomitmen untuk memberikan saran dan masukan terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia.

Brigjen Pol. Fauzi menjelaskan bahwa tujuan KKP adalah memperkaya wawasan tentang rencana kerja pemerintah di masing-masing K/L dan memahami keterkaitan tugas dan fungsi Polri untuk mendukung program Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Output dari KKP ini akan kami uji dan akan kami jadikan saran serta masukan bagi program di BNPT," ujar Brigjen Pol. Fauzi dalam kesempatan yang sama.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPT didampingi oleh Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Brigjen Pol. Wawan Ridwan.

Tercatat 11 peserta didik Sespimti turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sepakat memperkuat sinergi untuk mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan penguatan literasi ideologi kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto saat menerima audiensi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Eddy Hartono, di Kantor Kemdiktisaintek RI, Jakarta, Selasa (6/5).

"Penerimaan mahasiswa baru adalah momentum tepat untuk menginformasikan bahwa kehidupan kampus berbeda dari dunia sekolah. Banyak mahasiswa baru yang merasa bebas dan ingin mencoba hal baru. Ini menjadi titik strategis untuk membangun ketahanan ideologi," kata Menteri Brian melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

Mendiktisaintek menambahkan bahwa upaya penguatan literasi ideologi kebangsaan akan dilakukan melalui kurikulum, pelatihan dosen, dan pemanfaatan fasilitas seperti perpustakaan kampus.

"Kami ingin ada terobosan yang santai, namun membekas. Kami juga mendorong riset tentang penanggulangan penyimpangan ideologi serta pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini potensi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," kata Menteri Brian.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono menyambut baik sinergi ini dan menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam menjalankan aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

"Kami mengacu pada Tridarma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pencegahan adalah kunci utama agar tidak terjadi aksi terorisme," jelas Eddy.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berbasis data dalam merancang kebijakan pencegahan.

"Kita perlu tahu aksi-aksi apa yang sudah dilakukan agar pencegahan bisa lebih efektif," ujar Wamen Fauzan.

Audiensi dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar Simatupang, Dirjen Dikti, Khairul Munadi, pelaksana tugas Direktur Belmawa Berry Juliandi, Staf Khusus Menteri, serta jajaran Deputi 1 dan 2 BNPT, termasuk Direktur Penindakan, Direktur Pencegahan, dan Kasubdit Intelijen BNPT.

Sinergi lintas kementerian dan lembaga ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan ideologi dan menciptakan ekosistem kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari pengaruh paham ekstremisme berbasis kekerasan.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai enggan memberikan pendapat lebih banyak dan mengaku akan mendalami terlebih dahulu terkait dengan wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadikan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos).

"Namanya juga wacana, untuk apa saya jawab? Akan tetapi, itu jadi catatan untuk kami tanya. Kalau wacana, saya tidak bisa beropini lebih dahulu," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Saat ditanya mengenai potensi pelanggaran hak asasi dari wacana tersebut, Menteri HAM juga enggan memberikan pandangan.

Pigai meminta publik untuk menunggu.

"Nanti, nanti, kami tanya dahulu," ucap dia.

Di samping itu, Kementerian HAM juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mengkaji tepat atau tidaknya dari sisi HAM menjadikan vasektomi sebagai syarat masyarakat menerima bansos dari negara.

"Kewenangan yang diberikan kepada kami, itu adalah mengoordinasikan dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ya, pastilah kami akan berdiskusi supaya nilai-nilai HAM-nya itu lebih kuat," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan keluarga berencana (KB) sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.

Gubernur Jabar di Bandung, Senin (28/4), menyebut rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

"Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga," ucapnya.

Dedi Mulyadi menekankan bahwa ke depan data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama KB laki-laki atau vasektomi.

"Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius," katanya.

Singkawang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singkawang, Kalimantan Barat, menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bersinar dalam memperkuat program pembinaan dan pencegahan narkotika bagi warga binaan permasyarakatan (WBP).

"Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama strategis dengan LSM Bersinar yang memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat," kata Kepala Lapas Kelas IIB Singkawang David Anderson Setiawan dalam kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi para warga binaan pemasyarakatan (WBP), di Singkawang, Selasa (6/5).

Dia menjelaskan peserta WBP yang mengikuti kegiatan tersebut tampak antusias, sehingga diharapkan bisa memberikan edukasi dan membangkitkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat tanpa narkoba.

"Dalam penyuluhan ini, LSM Bersinar memaparkan secara mendalam mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif yang terkandung di dalamnya, baik dari sisi medis, psikologis, sosial, hingga hukum," ujarnya.

Dia menjelaskan dalam penyuluhan tersebut disampaikan pula tentang bagaimana narkotika merusak sistem saraf pusat, menurunkan fungsi kognitif, serta menciptakan ketergantungan jangka panjang yang sulit dipulihkan.

Dia menekankan bahwa kegiatan seperti ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Lapas dalam menjalankan fungsi pembinaan secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek kedisiplinan, tetapi juga dari sisi kesehatan mental dan moral warga binaan.

“Penyuluhan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari strategi besar kami dalam mendukung program rehabilitasi. Kami ingin setiap warga binaan sadar akan risiko narkoba dan mampu mengambil keputusan hidup yang lebih baik, bebas dari ketergantungan dan tekanan lingkungan,” ujarnya.

Usai sesi penyuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urine kepada seluruh WBP peserta penyuluhan. Pemeriksaan ini dilakukan secara profesional dengan pengawasan petugas medis Lapas dan LSM Bersinar.

Menurut dia, hasil dari pemeriksaan tersebut sangat menggembirakan karena seluruh warga binaan yang menjalani tes urine dinyatakan negatif dari penggunaan narkotika.

"Temuan ini membuktikan bahwa upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Lapas selama ini berjalan efektif, serta memperlihatkan adanya kesadaran yang mulai tumbuh di kalangan warga binaan untuk menjauhi narkoba," ujarnya.

Perwakilan LSM Bersinar, Zulfikar menyampaikan apresiasi atas komitmen Lapas Singkawang yang terbuka terhadap kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam membina WBP.

“Langkah seperti ini sangat penting dan patut dicontoh oleh Lapas lainnya. Upaya preventif berbasis edukasi dan pemeriksaan dini adalah kunci dalam membentuk individu yang sadar dan bertanggung jawab. Kami harap kerja sama ini bisa terus berlanjut dan berkembang,” katanya.

Selain memberikan informasi dan pemeriksaan, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog antara warga binaan dengan para narasumber. Para WBP dapat menyampaikan pertanyaan, pengalaman pribadi, bahkan komitmen mereka untuk hidup sehat pasca menjalani masa pidana.

"Dengan kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Singkawang kembali menegaskan perannya bukan hanya sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai lembaga yang aktif dalam membentuk kembali karakter dan masa depan para narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bebas dari pengaruh narkotika," ujarnya.

Sepertinya orang ini profesional, langkah kakinya tidak membuat asbes ini bolong

Jakarta (ANTARA) - Penghuni rumah yang disinggahi tahanan kabur dari ruang tahanan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut) yang kabur terpaksa mengangkut keluarga mengungsi dari rumah tersebut karena merasa tidak aman.

"Kami terpaksa mengungsi sementara karena faktor keamanan, satu tahanan masih kabur," kata penghuni rumah Lamsihot Sihotang di Jakarta, Selasa.

Ia mengaku, rumahnya digedor-gedor petugas yang mencurigai tahanan ini masuk ke gedung yang dihuni Lamsihot dan istri.

"Saya tinggal di lantai dua dan kakak saya di lantai satu, sementara lantai tiga itu kosong," kata dia.

Ia mengatakan, tahanan tersebut memang masuk ke bangunan tempat dirinya dan keluarga tinggal. Hal ini terlihat dari bekas kaki dan asbes di lantai tiga yang bergeser.

"Sepertinya orang ini profesional, langkah kakinya tidak membuat asbes ini bolong," kata dia.

Ia mengaku terpaksa membawa istrinya ke rumah mertua di kawasan Pulo Mas agar mereka merasa aman.

Menurut dia, tahanan ini tidak masuk ke lantai dua dan lantai tiga melalui pintu karena tertutup. Ia memperkirakan tahanan ini langsung ke atap di lantai tiga melalui bangunan yang ada di samping rumahnya.

"Bangunan ini dengan bangunan sebelah dempet, jadi saya kira dia lewat sana," kata dia.

Lamsihot mengatakan sewaktu kejadian dirinya tidak berada di rumah dan sedang berbelanja keliar bersama istri.

Waktu dirinya di rumah polisi datang dan memeriksa rumahnya dan dirinya terkejut menemukan cap kaki dan asbes yang bergeser di atap lantai tiga.

"Asbes ini tidak dirusak tapi digeser," kata dia.

Sebelumnya, dua tahanan yang dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Ancol Baru Selatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara kabur pada Selasa malam.

"Info dari staf pengadilan tahanan ini kabur sekitar pukul 19.00 WIB," kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priok Polres Metro Jakarta Utara AKP Tommy Brian Hutomo di Jakarta, Selasa malam.

Ia mengatakan, satu tahanan berhasil ditangkap petugas pengadilan di kawasan PN Jakarta Utara dan satu lagi masih belum ditangkap.

"Kami bersama Polres Metro Jakarta Utara mengerahkan personel mencari tahanan ini," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Balikpapan (ANTARA) -

Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Balikpapan menyiagakan seluruh personelnya untuk memastikan kelancaran pemeriksaan dokumen perjalanan bagi jamaah calon haji yang berangkat dari Embarkasi Balikpapan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur, Syahrioma Delavino, mengapresiasi kesiapan dan layanan maksimal yang diberikan Tim Satgas Haji, tim imigrasi yang dibentuk khusus untuk melayani jamaah calon haji.

“Mereka bekerja cepat, tepat, dan tetap ramah,” kata Syahrioma saat meninjau proses pemeriksaan keimigrasian yang berlangsung di Asrama Haji Batakan, Selasa.

Tim Satgas Haji Imigrasi menangani keberangkatan 360 jamaah calon haji Kloter I asal Kota Balikpapan. Pesawat Garuda Indonesia A330-900 NEO dengan nomor penerbangan GA4101 membawa mereka menuju Madinah. Pesawat lepas landas tepat pukul 05.00 WITA setelah seluruh proses pemeriksaan selesai.

“Kami siapkan personel terbaik untuk melayani jamaah calon haji dengan sepenuh hati. Koordinasi dengan instansi terkait juga terus kami tingkatkan agar tidak ada kendala di lapangan,” kata Kepala Kantor Imigrasi Balikpapan, Buono Adi Sucipto.

Embarkasi Balikpapan tahun ini memberangkatkan tiga kloter jamaah calon haji dengan total 5.756 orang. Mereka berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Kloter pertama terdiri dari 360 jamaah calon haji asal Kota Balikpapan, Kloter 6 merupakan gabungan jamaah calon haji dari Kabupaten Paser, sementara Kloter 15 terdiri dari jamaah calon haji asal Balikpapan, Paser, dan Kalimantan Utara.

Imigrasi Balikpapan berkolaborasi dengan Kementerian Agama, pemerintah daerah, serta Otoritas Bandara untuk memastikan kelancaran keberangkatan seluruh kloter. Dengan dimulainya pemberangkatan kloter pertama, jajaran Imigrasi berharap seluruh jamaah calon haji dapat menunaikan ibadah dengan khusyuk dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta menjadi haji mabrur.

tahanan ini kabur dari belakang pengadilan dan mereka melompati pagar yang ada di kawasan yang berada dekat Jakarta International Stadium (JIS)

Jakarta (ANTARA) - Dua orang tahanan yang dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Ancol Baru Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kabur pada Selasa (6/5) malam.

"Info dari staf pengadilan tahanan ini kabur sekitar pukul 19.00 WIB," kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priok Polres Metro Jakarta Utara AKP Tommy Brian Hutomo di Jakarta, Selasa malam.

Ia mengatakan satu tahanan berhasil ditangkap petugas pengadilan di kawasan PN Jakarta Utara, sementara satu tahanan lainnya masih dalam pengejaran.

"Kami bersama Polres Metro Jakarta Utara mengerahkan personel mencari tahanan ini," katanya.

Tommy mengatakan untuk mencari keberadaan tahanan pihaknya juga mengerahkan drone untuk memantau pergerakan pelaku dari udara.

Selain itu, personel polisi serta petugas pengadilan menyisir rumah dan bangunan yang ada di kawasan tersebut.

"Kami terus melakukan pencarian keberadaan pelaku," katanya.

Tommy mengatakan tahanan ini kabur dari belakang pengadilan dan mereka melompati pagar yang ada di kawasan yang berada dekat Jakarta International Stadium (JIS).

Sebelumnya, petugas Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga mengetuk sebuah rumah yang berjarak seratus meter dari PN Jakarta Utara.

Rumah bertingkat tiga itu digedor dan dipanjat petugas untuk mencari tahanan yang kabur.

Bahkan petugas memanjat atap dan mencari keberadaan tahanan menggunakan senter sebagai penerangan

"Rumah saya digedor-digedor, padahal saya sudah tutup warung. Di lantai satu saya tinggal dan di lantai dua kakak saya," demikian keterangan pemilik rumah.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2025