Mataram (ANTARA) - Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat Joko Jumadi menerangkan bahwa kewenangan penahanan tersangka tunadaksa berinisial IWAS alias Agus dalam kasus pelecehan seksual usai jaksa peneliti menyatakan berkas perkara lengkap atau P-21 kini berada di tangan jaksa penuntut umum.

"Jadi, kami menyerahkan sepenuhnya ke jaksa penuntut umum," kata Joko di Mataram, Rabu.

KDD NTB tidak mempermasalahkan apabila jaksa penuntut umum mengalihkan status tahanan Agus dari tahanan rumah menjadi tahanan rutan usai menerima penyerahan tahap dua atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian.

"Kalau pun jaksa menetapkan tahanan rutan, kami sudah sampaikan dan pastikan bahwa Lapas Kelas II A Lombok Barat sudah siap dengan sarana kebutuhan penyandang disabilitas," ujarnya.

Lebih lanjut, Joko mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa jaksa peneliti telah menyatakan berkas perkara Agus lengkap dan penyidik kepolisian berencana akan melakukan pelimpahan tahap dua pada Kamis (9/1).

"Iya, besok tahap duanya, tindak lanjut P-21 dari jaksa peneliti. Jadi, besok kita lihat apakah tahanan rutan atau tetap tahanan rumah," ucap dia.

Perihal P-21 berkas perkara Agus ini juga sudah secara resmi disampaikan Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputera, Rabu (8/1).

Efrien mengatakan bahwa jaksa peneliti telah menyatakan bahwa kelengkapan berkas perkara Agus sudah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai sangkaan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

"Kami sangat senang karena karya warga binaan dibeli oleh Wakil Menteri, ini suatu pencapaian yang patut disyukuri dari rangkaian proses pembinaan yang sudah diberikan ke warga binaan,"

Sarilamak (ANTARA) - Lukisan yang dibuat oleh salah seorang warga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Suliki, Limapuluh Kota, Sumatra Barat (Sumbar) dibeli oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Angga Raka Prabowo.

"Kami sangat senang karena karya warga binaan dibeli oleh Wakil Menteri, ini suatu pencapaian yang patut disyukuri dari rangkaian proses pembinaan yang sudah diberikan ke warga binaan," kata Kepala Lapas Suliki Kamesworo di Sarilamak, Rabu.

Ia mengatakan karya yang dibeli oleh wakil menteri tersebut adalah buatan dari Deni, yang masuk penjara karena terjerat kasus penyalahgunaan narkoba

Namun dalam menjalani masa hukum, Deni berhasil membuktikan bahwa dirinya masih bisa produktif dan berinovasi meskipun tengah berada di balik jeruji.

Karya yang dibuat oleh Deny berupa lukisan potret dari Presiden RI Prabowo Subianto dengan medium Glitter di atas kanvas berukuran sekitar 40X40 centimeter.

Deni selaku pemilik karya mengaku senang karena karya buatannya dibeli oleh seorang wakil menteri, karyanya terjual sebesar Rp5 juta.

Bahkan ia juga mendapatkan pesanan dari orang yang sama untuk membuatkan lukisan lain dengan teknik Glitter yang ditekuni.

Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo melalui pesan WhatsApp juga menyampaikan pesan kepada Deni yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Suliki.

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas karya seni yang luar biasa dari warga binaan yang ditujukan untuk Bapak Presiden RI serta saya,” ucapnya

Angga berharap semoga Deni tabah menjalani hukuman saat ini, dan senantiasa melakukan hal-hal positif dan menjadikan pembinaan di Lapas sebagai modal ketika bebas nanti.

Kalapas Suliki Kamesworo mengucapkan terima kasih atas apresiasi serta perhatian yang diberikan oleh Angga Raka Prabowo selaku wakil Menteri Komunikasi Digital Indonesia.

“Terima kasih atas perhatian dan apresiasi bagi warga binaan Lapas Suliki, saya pribadi senang hasil karya warga binaan bisa bernilai dan mendapatkan apresiasi," jelasnya.

Menurutnya Lembaga Pemasyarakatan kelas III Suliki senantiasa memberikan ruang ekspresi dalam program pembinaan kemandirian yang terus dioptimalkan.

Berbagai macam produk serta karya telah dilahirkan oleh warga binaan dari hasil pembinaan mulai dari jas hujan, produk hiasan miniatur, batik tulis jeruji, sampai lukisan glitter.

Produk dan karya warga binaan Lapas Suliki itu kemudian diperkenalkan melalui berbagai media sosial milik Lapas seperti instagram, tiktok, dan facebook.

Lukisan itu juga turut diunggah di story instagram oleh Ketua Dharma wanita Persatuan Lapas Suliki, dengan menandai (tag) berbagai akun terkait.

"Tidak disangka ternyata mendapatkan respon positif, dan mendapat komentar keren oleh Angga Raka Prabowo selaku Wamen Komdigi," jelasnya.

Kames mengatakan apresiasi tersebut memiliki makna penting, karena menjadi stimulus bagi warga binaan untuk terus melahirkan karya-karya terbaik.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Prof. (HCUA) Dr. Mia Amiati, berkomitmen memberikan pendampingan hukum terhadap para petani agar bisa menjalankan menjalankan kegiatannya dengan tenang.

“Kami hadir untuk mendampingi dan membantu para petani. Kami berkomitmen memberikan pendampingan hukum yang kuat agar petani dapat menjalankan kegiatan mereka dengan lebih baik dan aman,” tuturnya saat meresmikan program tanam padi dalam kegiatan Jaksa Sahabat Tani, di Gresik, Rabu.

Mia menegaskan kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk mendukung petani dalam menghadapi berbagai tantangan seperti akses terhadap teknologi, penyuluhan, dan pasar.

Selain mendorong peningkatan produktivitas pertanian, kegiatan Jaksa Sahabat Tani juga menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya pertanian berkelanjutan.

Menurutnya, kegiatan ini juga sebagai edukasi masyarakat, terutama generasi muda, agar mereka lebih tertarik untuk berperan aktif di sektor pertanian.

Dalam kesempatan itu, Kajati juga mengenalkan penanaman padi dengan metode manual dan teknologi transplanter, sebuah inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

“Teknologi transplanter memungkinkan proses penanaman lebih cepat dan akurat, sehingga hasil panen bisa lebih optimal,” ujar Mia Amiati.

Program ini menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan ketahanan pangan sekaligus menyukseskan program Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Mia berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh dan inisiatif serupa di daerah lain, sehingga bisa mewujudkan ketahanan pangan.

“Dukungan yang berkelanjutan di sektor pertanian akan membantu mewujudkan swasembada pangan, khususnya di Jawa Timur,” ujarnya.

Kegiatan ini didukung oleh berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Gresik, PT Petrokimia Gresik, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, asosiasi kepala desa, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

“Saya sangat mengapresiasi kolaborasi semua pihak yang terlibat. Dukungan terhadap sektor pertanian harus menjadi prioritas utama karena pertanian bukan hanya menyediakan kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat,” katanya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kaswo, mantan Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau kini resmi menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung.Ia menggantikan Fajar Taman Sulaiman yang promosi jadi Karo SDM Setjen Kemenkum Jakarta.

Kaswo lahir di Banyumas, 26 April 1974 . ini memulai karirnya sebagai insan pengayoman pada tahun 1999 . pada tahun 2010 ia diamanahkan menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal kemenkumham.
Di tahun 2013 mutasi jadi Kepala Subbagian Persuratan Sekretariat Jenderal

Di tahun 2017, Kaswo diberikan amanah untuk mengemban tugas sebagai Kepala Bagian Program dan Pelaporan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Kaswo bukan hanya sekedar nama, tapi sesungguhnya doa dan harapan dari orang tua untuk selalu terus bekerja keras memberi manfaat bagi sesama.
Pada 2018, Kaswo dipromosikan menjadi Kepala Balai diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dan berhasil mengantarkan Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) .
Pada tahun 2023 Kaswo kembali mengantarkan Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menjadi Terbaik II Lembaga Pelatihan Berprestasi Nasional dari Lembaga Administrasi Negara RI.
Terakhir, ia dipercaya sebagai Kepala Divisi Admininstrasi Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau.

Pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Angkatan XXXVIII Tahun 2024, Kaswo mendapatkan Prestasi Istimewa Peringkat II dari Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dengan Proyek Perubahan berjudul Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara Dalam Rangka Perubahan Organisasi Kementerian Hukum dan HAM.

sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung,Kaswo memiliki tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang Pelayanan Hukum yaitu :
1). Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual di daerah.
2). Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual di daerah.

Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto berharap, Kaswo sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Babel dapat meningkatkan kinerja jajarannnya .

"Tingkatkan kinerja , jalin sinergi dan kolaborasi kepada semua pemangku kenetingan ," pesan Harun Sulianto .

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (7/1) menjadi sorotan, mulai dari penggeledahan rumah tersangka kasus korupsi Hasto Kristiyanto oleh KPK sampai dengan mutasi Kapolsek Cinangka setelah adanya kasus polisi tolak laporan warga yang kemudian berujung pada kasus penembakan bos rental mobil oleh anggota TNI.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

KPK geledah rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK).

Informasi soal penggeledahan tersebut dibenarkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Selengkapnya baca di sini.

Kapolsek Cinangka dimutasi buntut tolak laporan korban penembakan tol

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto membenarkan bahwa Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto memutasi Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan, buntut menolak laporan dari korban penembakan yang akan menarik mobilnya di rest area KM 45, Tol Tangerang-Merak.

Asep bersama dua anggotanya Brigadir DA dan Bripka DI, dimutasi dalam rangka Pemeriksaan Bidpropam Polda Banten terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas, ke bagian Pelayanan Markas (Yanma) Polda Banten.

Selengkapnya baca di sini.

Istri hakim "vonis bebas" Ronald Tannur sedih lihat saldo ATM Rp0

Istri hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya Erintuah Damanik, Rita Sidauruk, mengaku sedih saat melihat saldo ATM yang menunjukkan nol rupiah (Rp0) karena seluruh uangnya disita terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi atas pemberian vonis bebas kepada terpidana pembunuhan Ronald Tannur pada 2024.

Rita, saat menjadi saksi dalam persidangan perkara tersebut, mengaku sampai memarahi sang suami karena telah terjerat dalam kasus itu sehingga menyebabkan seluruh uangnya disita.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung periksa eks Kasubdit Kemendag terkait kasus impor gula

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Kasubdit di Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

“Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa MY selaku Kasubdit 2 Importasi Produk Pertanian Kehutanan dan Perikanan pada Kementerian Perdagangan tahun 2014–2016,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Dua WN Ukraina dituntut penjara seumur hidup atas kasus lab narkoba

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Badung, Bali menuntut dua warga negara Ukraina Ivan Volovod dan Mykyta Volovod dipenjara seumur hidup terkait kasus laboratorium dan pabrik narkoba di Tibubeneng, Kuta Utara, Badung.

"Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primer," kata Ramdhoni pada persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Istanbul (ANTARA) - Kekerasan geng di Haiti terus meningkat, dengan Kantor Hak Asasi Manusia PBB melaporkan lebih dari 1.000 korban jiwa tambahan pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Geng-geng tersebut kini menguasai lebih dari 80 persen ibu kota, Port-au-Prince, dan wilayah lainnya di negara tersebut.

Menurut pernyataan PBB pada Selasa (6/1), sedikitnya 5.601 orang tewas, 2.212 terluka, dan 1.494 diculik akibat kekerasan geng di Haiti tahun lalu.

Angka tersebut meningkat lebih dari 1.000 dibandingkan total korban jiwa pada 2023.

“Angka-angka itu saja tidak dapat menggambarkan kengerian absolut yang terjadi di Haiti, tetapi menunjukkan kekerasan tanpa henti yang dialami masyarakat,” ujar Volker Turk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Haiti telah dilanda kekerasan dari geng-geng yang menguasai sebagian besar wilayah Port-au-Prince dan daerah sekitarnya.

Pada Desember 2024, geng Wharf Jeremie melakukan salah satu serangan paling mematikan tahun itu dengan membunuh setidaknya 207 orang di Cite Soleil, Port-au-Prince.

Sebagian besar korban adalah orang lanjut usia yang dituduh menggunakan voodoo untuk mencelakai anak pemimpin geng tersebut.

Menurut PBB, geng tersebut membakar, memutilasi atau membuang jasad korban ke laut.

Sejak 2022, geng Wharf Jeremie telah bersaing dengan kelompok lain untuk menguasai jalan-jalan menuju pelabuhan utama dan terminal kontainer di ibu kota.

“Upaya tambahan dari pihak berwenang, dengan dukungan komunitas internasional, diperlukan untuk menangani akar masalah ini,” tambah Turk.

Misi Dukungan Keamanan Multinasional yang disetujui PBB, dipimpin oleh polisi Kenya, memerlukan sumber daya yang memadai untuk secara efektif memerangi kekerasan geng.

Turk menekankan bahwa "memulihkan supremasi hukum harus menjadi prioritas utama."

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih kuat terhadap Kepolisian Nasional Haiti, dengan dukungan internasional, untuk memastikan para petugas bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan.

Turk menyerukan penegakan penuh sanksi dan embargo senjata PBB untuk mencegah senjata dan amunisi masuk ke Haiti.

Ia mencatat bahwa senjata yang diselundupkan ke Haiti sering kali berakhir di tangan geng kriminal, mengakibatkan "ribuan orang tewas, ratusan ribu mengungsi, dan infrastruktur serta layanan penting seperti sekolah dan rumah sakit terganggu atau hancur."

Ia menambahkan bahwa situasi keamanan yang parah dan krisis hak asasi manusia yang berlangsung di Haiti membuat kepulangan warga secara aman, bermartabat, dan berkelanjutan menjadi mustahil.

Namun, deportasi masih terus dilakukan.

“Saya kembali menyerukan kepada semua negara untuk tidak secara paksa memulangkan siapa pun ke Haiti,” tegas Turk.

Selama bertahun-tahun, Haiti, dengan populasi lebih dari 11 juta jiwa, telah berjuang menghadapi krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang mendasar, sementara ancaman kelaparan semakin nyata.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Istanbul (ANTARA) - Pengadilan di Argentina telah menerima kasus hukum terhadap Yuval Vagdani, seorang tentara Israel yang dituduh melakukan kejahatan perang dalam perang di Gaza, demikian pengumuman Yayasan Hind Rajab pada Selasa (7/1).

"Setelah pelarian Yuval Vagdani dari Brasil ke Argentina, Yayasan Hind Rajab telah mengajukan kasus hukum di Argentina terhadap tersangka kejahatan perang itu," kata yayasan tersebut di media sosial X.

“Langkah ini menegaskan komitmen kami untuk mengakhiri impunitas dan menuntut pertanggungjawaban para pelaku. Keadilan akan menang, di mana pun mereka bersembunyi,” tambahnya.

Vagdani melarikan diri dari Brasil pada Minggu (5/1), saat dia sedang dalam perjalanan wisata dan di mana otoritas setempat telah memulai penyelidikan.

Yayasan Hind Rajab mengatakan pihaknya memiliki informasi yang terverifikasi bahwa Israel segera berupaya menyelundupkan tersangka penjahat perang Israel Yuval Vagdani keluar dari Brasil, menyusul perintah pengadilan kepada polisi untuk mengambil langkah-langkah investigasi.

Yayasan yang berbasis di Belgia tersebut mencari keadilan bagi para korban kekerasan Israel melalui tindakan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman tersebut.

Warga sipil Palestina telah berada di bawah perang brutal Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 45.800 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 109.000 lainnya.

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mematikan yang dilakukannya di wilayah kantong tersebut.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Depok (ANTARA) - Doktor Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)Universitas Indonesia (UI)Sani Siti Aisyahmemberikan solusi lembagapemasyarakatan yang ideal dan produktif dengan penerapan modelpublic-private partnership.

Dalamdisertasinya yang berjudul “Penerapan Model Public-Private Partnership Menuju Operasionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Secara Ideal di Indonesia”, Sani menghadirkan solusi dalam menciptakan kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) yang aman, manusiawi, dan produktif melalui kerjasama antara sektor publik dan swasta.

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya popularitas public-private partnership (PPP) dalam pembangunan dan pengelolaan lapas," kataSani Siti Aisyah dalam keterangannya, Selasa.

Ia menjelaskan PPP merupakan kesepakatan atau kontrak antara pemerintah dan sektor swasta untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam kurun waktu tertentu.

Studi kasus ini sering dikaji dari perspektif ekonomi yang memprioritaskan efisiensi anggaran negara, tetapi jarang dikaji dari perspektif sosial yang memprioritaskan manfaat untuk masyarakat dalam rangka pengendalian sosial.

Sani menyadari bahwa PPP memiliki potensi positif dalam menciptakan kondisi lapas yang ramah dan inklusif sebagai prasyarat operasionalisasi lapas secara ideal di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

Penelitian ini mengkaji berbagai model PPP lapas menggunakan kerangka teori kriminologi realis dan teori koreksi.

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif eksploratif dengan menggunakan metode wawancara terhadap 14 orang narasumber (penyusun kebijakan, praktisi lapas, dan mitra swasta), menggunakan studi dokumen dengan observasi lapangan pada 7 lapas yang memiliki kerja sama dengan swasta serta FGD (Forum Group Discussion) dengan 10 orang ahli yang terdiri dari akademisi, anggota DPR, penyusun kebijakan, dan praktisi.

Berdasarkan analisis keterlibatan swasta pada pembangunan dan operasionalisasi lapas, Sani telah berhasil mengidentifikasi lima model PPP lapas, yaitu pertama model “Tata kelola swasta” yang telah diterapkan di Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada.

Kedua, model “Manajemen hibrida” yang telah diterapkan di Jepang dan Perancis; ketiga, model “Manajemen hibrida terbatas” yang telah dirancang oleh Indonesia; keempat, model “Infrastruktur layanan” yang telah diterapkan di Australia dan Kanada; kelima,model “Contracting out fungsi terbatas tertentu” yang telah diterapkan di Inggris dan Indonesia.

Penggolongan model lapas dibagi berdasarkan indikator layanan koreksi, layanan akomodasi, administrasi dan manajemen.

“Keberagaman model PPP lapas dilatarbelakangi oleh keberagaman proses penerapan model masing-masing yang mengandung pertimbangan politis dan instrumental," katanya.

Model PPP lapas yang berpotensi menciptakan kondisi lapas yang aman, manusiawi dan produktif adalah model PPP lapas yang tidak mengizinkan pelibatan swasta pada aspek administrasi dan manajemen lapas serta pada aspek custody dalam layanan koreksi.

Sani juga menekankan bahwa ada beberapa faktor determinan yang harus dipertimbangkan dalam menentukan model PPP lapas agar memenuhi prasyarat kelayakan operasional, yaitu faktor ideologi konstitusi, faktor tujuan atau filsafat koreksi, faktor kebutuhan, dan faktor anggaran.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan mendengarkan masukan semua pihak dalam mengubah pasal mengenai syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa masukan perlu agar perumusan norma baru pengganti Pasal 222 UU Pemilu bisa sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan zaman ke depan dan lima rekayasa konstitusional dalam pertimbangan hukum putusan MK.

"Saya berkeyakinan tentu akan ada perubahan terhadap Pasal 222 UU Pemilu, dan ini bisa muncul sebagai inisiatif dari Pemerintah, bisa juga muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," kata Yusril dalam acara Dies Natalis Universitas Islam Sumatera Utara yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Saat ini, kata dia, para menteri terkait masih melakukan konsolidasi dan membahas bagaimana perubahan terhadap pasal terkait dengan presidential threshold akan dilaksanakan.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa Pemerintah dan DPR tentu akan mendengar semua masukan dan pertimbangan yang disampaikan semua pihak dan pemangku kepentingan yang ada, termasuk dari partai politik peserta pemilu, partai politik nonpeserta pemilu, akademikus, hingga berbagai tokoh masyarakat.

Dalam pandangan Menko, setiap keinginan untuk kembali menghidupkan presidential threshold setelah adanya putusan MK bisa saja disahkan oleh DPR. Namun, Yusril meyakini jika pembatasan itu kembali muncul, MK akan membatalkannya.

"Kalau ada pihak yang kembali mengajukan pengujian kepada MK, saya dapat membayangkan atau meramalkan bahwa kemungkinan besar MK akan membatalkan kembali norma UU yang mengandung presidential threshold itu," tuturnya.

Dari sudut pandang akademik, menurut dia, apabila menggunakan tafsir tematik dan sistematik dengan cara menghubungkan pasal-pasal pemilu dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 dan pasal pengaturan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 6A, presidential threshold sejatinya memang tidak ada dan tidak mungkin akan ada.

Dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum dilaksanakannya pemilu (anggota DPR dan DPRD), sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.

Ia menilai di situ terdapat rekayasa konstitusional yang dilakukan pembentuk undang-undang untuk membatasi calon presiden dan calon wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Rekayasa sebelumnya tersebut, kata dia, dibenarkan MK dengan alasan untuk memperkuat sistem presidensial. Namun, Yusril menuturkan bahwa Putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2024 tanggal 2 Januari 2025 yang lalu justru mengubah pendirian MK selama ini.

"Setelah 32 kali diuji, baru pada pengujian yang ke-33 MK mengabulkannya. Jadi, ada qaul qadim (pendapat lama) dan qaul jadid (pendapat) baru di MK," ucap Yusril.

Meski begitu, Menko menegaskan bahwa Pemerintah menghormati putusan MK yang menyatakan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

"Apa pun putusan yang diambil Mahkamah, Pemerintah akan patuh pada MK. Kita tahu putusan MK bersifat final dan binding serta tidak ada upaya hukum apa pun yang dapat dilakukan," ungkap dia menekankan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah dengar masukan semua saat ubah pasal presidential threshold

Simeulue (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Kabupaten Simeulue mengatakan tingkat kesadaran hukum di kabupaten kepulauan tersebut meningkat selama 2024.

"Tingkat kesadaran hukum di Simeulue meningkat mencapai 60 persen selama 2024 ini. Sementara tahun sebelumnya kesadaran hukum di bawah angka tersebut," kata Kepala Kejaksaan Simeulue Yuriswandi di Simeulue, Selasa.

Meningkatnya kesadaran hukum tersebut karena kerja keras tim Kejaksaan Negeri Simeulue yang secara terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

"Bukti keberhasilan yang dicapai dari sosialisasi tersebut yakni dua pelajar sekolah menengah atas asal Kabupaten Simeulue terpilih menjadi Duta Pelajar Sadar Hukum 2024 se Provinsi Aceh," kata Yuriswandi.

Selain itu, kata Yuriswandi, Kejaksaan Negeri Simeulue juga melakukan sosialisasi serta pendampingan hukum dengan program jaksa garda desa ke desa-desa yang ada di sepuluh kecamatan.

Baca: Kejari Simeulue musnahkan barang bukti narkotika

Kegiatan itu bertujuan untuk melakukan pencegahan dilakukannya pelanggaran hukum oleh pemerintah desa yang berkaitan dengan dana desa yang setiap tahun dikucurkan pemerintah.

"Selama 2024, kami melakukan sosialisasi hukum disertai pendampingan di 47 dari 138 desa di Simeulue. Ke depan sosialisasi hukum ke desa ini akan terus dilakukan, sehingga diharapkan kesadaran hukum bisa lebih baik dan pembangunan dan pendapatan desa di Simeulue bisa meningkat," kata Yuriswandi.

Meski demikian kata Yuriswandi, ada beberapa kasus tertentu yang ditangani Kejaksaan Negeri Simeulue mengalami peningkatan seperti kasus asusila dan juga perjudian.

"Untuk kasus asusila dan perjudian meningkat. Pada 2023 sebanyak 11 kasus, sedangkan pada 2024 meningkat menjadi 19 kasus. Saya berharap tahun 2025 ini kasus-kasus seperti ini bisa berkurang," ucap Yuriswandi.

Baca: Tidak loyal dan patuh, Pj Bupati Simeulue copot Camat Teupah Selatan

Manokwari (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari, Papua Barat, menyatakan jumlah penerbitan paspor terhitung sejak Januari-Desember 2024 sebanyak 2.762 paspor atau melampaui target 1.400 paspor.

Kepala Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari Iman Teguh Adianto di Manokwari, Selasa, mengatakan penerbitan paspor sepanjang 2024 terdiri atas 1.227 paspor biasa dan 1.535 paspor elektronik.

"Kalau dibanding realisasi penerbitan tahun 2023 sebanyak 2.781 paspor, maka terjadi penurunan 0,34 persen," ujar Iman Teguh.

Pihaknya, kata dia, terus menyosialisasikan keunggulan paspor elektronik bagi masyarakat di lima kabupaten yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, dan Pegunungan Arfak.

Adapun keunggulan paspor elektronik antara lain, autogate atau pemeriksaan keimigrasian otomatis menggunakan data biometrik seperti sidik jari, lebih aman, dan bebas visa ke Jepang.

"Masyarakat yang punya paspor biasa dengan masa berlaku 10 tahun silahkan dipergunakan, tapi ke depannya kami prioritaskan paspor elektronik," ujarnya.

Ia menyebut Imigrasi Manokwari juga melakukan perpanjangan 28 izin tinggal kunjungan (ITK), penerbitan dan perpanjangan 182 izin tinggal terbatas (ITAS), dan penerbitan 3 izin tinggal tetap (ITAP).

Perpanjangan ITK mengalami penurunan 69,57 persen dibanding tahun 2023 sebanyak 92 ITK, sama halnya dengan ITAS yang juga mengalami penurunan 64,17 persen (tahun 2023 ada 508 ITAS).

"Kalau penerbitan dokumen ITAP sama dengan tahun sebelumnya. Total pemegang ITAS aktif ada 99 orang, dan ITAP 22 orang," ucap Iman Teguh.

Menurut dia, ada 16 program layanan inovasi yang diluncurkan selama tahun 2024 dalam memudahkan masyarakat di lima kabupaten untuk mengajukan permohonan maupun penerbitan paspor.

Program dimaksud antara lain, yaitu program Si Maleo (siap melayani lewat mobile), Jajan Papeda (jelajah layanan paspor pergi desa), eazy passport, Lantatur (layanan tanpa turun), layanan Pigi HAJI (pelayanan imigrasi go invite haji), dan lainnya.

"Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengurusan dokumen keimigrasian Rp2,06 miliar atau 112 persen dari target Rp1,84 miliar," kata Iman Teguh.

Manokwari (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari, Papua Barat, menyebut ada tujuh warga negara asing (WNA) yang diberikan sanksi administratif keimigrasian berupa deportasi selama tahun 2024.

Kepala Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari Iman Teguh Adianto di Manokwari, Selasa, mengatakan WNA yang dideportasi terdiri atas lima WNA asal China dan dua WNA asal Belanda.

Tindakan pendeportasian dipengaruhi oleh ketujuh WNA tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 75 (1) juncto Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

"Ada tujuh tindakan pendeportasian WNA yang diterbitkan sepanjang tahun 2024," kata Iman.

Ia menjelaskan dua WNA asal Belanda dideportasi pada 16 Februari 2024, diikuti dua WNA China pada 18 Maret 2024, dan tiga WNA China pada 25 September 2024.

Menurut dia, WNA Belanda terbukti melakukan kegiatan tidak sesuai ketentuan dokumen izin tinggal saat Pemilu 2024, sedangkan lima WNA China diduga terlibat aktivitas penambangan ilegal.

"Dua WNA Belanda melakukan peliputan saat Pemilu 2024 di Manokwari. Mereka masuk sampai dalam tempat pemungutan suara, harusnya mereka pakai izin khusus," ujarnya.

Lima WNA asal China, kata dia, diamankan di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebanyak dua orang dan tiga orang lainnya diamankan di Kabupaten Teluk Wondama oleh pihak kepolisian setempat.

Tindakan yang diberikan kepada lima WNA asal China itu, kata dia, tidak hanya deportasi, melainkan penangkalan sehingga tidak diperkenankan melakukan perjalanan kembali ke wilayah Indonesia.

"Jadi, dua orang diamankan di Manokwari dan tiga orang lainnya diamankan oleh Polres Teluk Wondama yang kemudian kami proses," ujar Iman.

Ia menyebut Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) terus mengoptimalkan pengawasan terhadap semua kegiatan orang asing agar tidak melanggar ketentuan dokumen keimigrasian.

Pengawasan itu menyasar lima kabupaten sebagai wilayah kerja, yaitu Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.

"Optimalisasi pengawasan orang asing juga membutuhkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya seperti TNI dan Polri," ucap Iman Teguh.