Jakarta (ANTARA) - “West Ham United dapat mengonfirmasi bahwa pelatih kepala Julen Lopetegui pada hari ini telah meninggalkan klub,” demikian West Ham dalam lamannya.

“Paruh pertama musim 2024/2025 tidak sejalan dengan ambisi-ambisi klub, dan oleh sebab itu klub mengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan-tujuannya."

Klub itu juga memecat para staf Lopetegui, termasuk asisten pelatih Pablo Sanz, kepala performa Oscar Caro, kepala analis Juan Vicente Peinado, pelatih kebugaran Borja De Alba, dan pelatih teknik Edu Rubio.

West Ham United can confirm that Head Coach Julen Lopetegui has today left the Club.

— West Ham United (@WestHam) January 8, 2025

“West Ham United dapat mengonfirmasi bahwa pelatih kepala Julen Lopetegui pada hari ini telah meninggalkan klub,” demikian pernyataan di laman resmi West Ham.

Kekalahan 1-4 dari Manchester City yang terjadi pada Sabtu (4/1) adalah kekalahan kesembilan West Ham dari 20 pertandingan liga musim ini. Hasil itu juga membuat West Ham terpuruk pada posisi ke-14, atau hanya tujuh poin di atas zona degradasi.

West Ham disebut-sebut telah melakukan pembicaraan dengan mantan manajer Chelsea dan Brighton, Graham Potter, untuk mengisi posisi Lopetegui.

Mantan pelatih AC Milan Paulo Fonseca dan mantan pelatih PSG Christophe Galtier yang saat ini menukangi tim Arab SAudi Al Duhail, juga telah didekati oleh West Ham.

Pertandingan terdekat yang akan dimainkan West Ham adalah laga putaran ketiga Piala FA melawan Aston Villa pada Jumat (10/1).

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2025

Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, menggelar evaluasi reformasi birokrasi sebagai upaya untuk mengukur capaian implementasi reformasi birokrasi tersebut sehingga tata kelola pemerintahan bisa bersih dan akuntabel.

Inspektur Kota Kediri Muklis Isnaini menjelaskan bahwa evaluasi ini digelar sebagai upaya mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel serta dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Evaluasi menjadi wujud komitmen untuk memastikan dan mengetahui sejauh mana pemerintah daerah melakukan perubahan untuk ke depannya sehingga dampaknya bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Muklis Isnaini di Kediri, Rabu.

Ia menambahkan evaluasi ini digelar juga sesuai dengan surat dari Kementerian PANRB mengenai teknis evaluasi reformasi birokrasi.

“Evaluasi Reformasi Birokrasi Triwulan I, II dan III sudah kita lakukan di tahun 2024. Untuk Evaluasi Reformasi Birokrasi triwulan IV baru kita laksanakan tahun ini sesuai surat dari Kementerian PANRB mengenai teknis evaluasi reformasi birokrasi,” kata dia.

Dirinya menjelaskan tentang mekanisme evaluasi ini, yakni capaian realisasi rencana aksi reformasi birokrasi baik general dan tematik akan diunggah pada portal yang telah disediakan KemenpanRB.

Pada reformasi birokrasi tematik terdapat empat fokus tema utama yaitu pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, penggunaan produk dalam negeri dan digitalisasi pemerintahan.

Sedangkan reformasi birokrasi general meliputi penguatan pengelolaan keuangan dan aset, penguatan sistem merit, penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tersedianya data kemiskinan yang informatif dan detail.

Lebih lanjut Muklis mengatakan capaian reformasi birokrasi Kota Kediri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

Perkembangan reformasi birokrasi Kota Kediri tahun 2022 sebesar 62,78 naik menjadi 74,63 pada tahun 2023. “

Angkanya kami harapkan bisa terus naik dari tahun ke tahun dan untuk tahun 2024 kita memiliki target sebesar 77. Semoga indeks RB tahun 2024 naik dan bisa melampaui target,” kata dia.

Muklis berharap seluruh organisasi perangkat daerah di Kota Kediri bisa turut aktif dan kolaboratif dalam penyelenggaraan desk evaluasi reformasi birokrasi secara keseluruhan.

Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang meraih penghargaan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dengan predikat Kota Peduli HAM tahun 2023.

"Ini adalah bagian dan pengakuan atas kinerja Pemkot Tangerang yang hari ini memperoleh apresiasi sebagai Kota Peduli HAM," kata Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin di Tangerang Rabu.

Penyerahan piagam penghargaan dari Menteri HAM itu dilakukan oleh Penjabat (Gubernur Banten Abdul Rauf Damenta kepada Penjabat Wali Kota Tangerang, Nurdin di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian HAM Republik Indonesia pada Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2024 kepada kabupaten/kota yang telah memenuhi kriteria dan indikator peduli HAM.

"Tentu melalui penghargaan ini kita harapkan semua stakeholder semakin peduli terhadap HAM, terhadap kebutuhan asasi masing-masing individu yang ada di Kota Tangerang," katanya.

Nurdin mengatakan Pemkot Tangerang berkomitmen dan berupaya untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis kepada pemenuhan HAM.

"Misalnya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan maka kami terus dorong Dinas Pendidikan agar program kegiatan dan akses pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh anak-anak di Kota Tangerang yaitu melalui berbagai program seperti sekolah gratis dan beasiswa," ujarnya.

Salah satunya, kata dia, yang terbaru yaitu terobosan Pemkot Tangerang melalui pelayanan perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG) 10 jam yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Tangerang yang ingin mengurus perizinan rumah tinggal.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Banten Abdul Rauf mengapresiasi pencapaian yang diraih oleh Kota Tangerang sebagai Kota Peduli HAM.

"Saya ucapkan selamat kepada Pemkot Tangerang, khususnya kepada Bapak Nurdin, sahabat saya. Nanti kita semua bisa belajar kepada beliau terkait layanan PBG yang tadinya perlu waktu tiga bulan, kemudian menjadi 10 hari, dan sekarang menjadi 10 jam," katanya.

Kasus ini menjadi pengingat serius bahwa peredaran narkoba masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami mengimbau warga tidak ragu melaporkan aktivitas yang mencurigakan terkait narkotika

Batang (ANTARA) - Kepolisian Resor Batang, Jawa Tengah, mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu dari jaringan/sindikat lembaga pemasyarakatan (Lapas), sekaligus mengamankan seorang tersangka berinisial HQ (33) warga Kecamatan Batang.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Batang AKP Erdi Nuryawan di Batang, Rabu, mengatakan bahwa tersangka HQ (33) adalah seorang residivis yang pernah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tegal.

"Setelah tersangka bersama rekan selesai menjalani hukuman di Lapas Tegal, keduanya kembali mengedarkan narkoba. Saat keluar dari Lapas Tegal, tersangka mengaku mendapatkan tawaran rekannya untuk mengedarkan sabu," katanya.

Tersangka yang bekerja sebagai kurir Shopee Express tersebut ditangkap polisi karena memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak satu paket.

Selain itu, kata dia, polisi juga mengamankan alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba seperti alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, dua pipet kaca, satu korek api, satu microtube, potongan sedotan, dan sebuah ponsel merek Samsung Galaxy A12.

Erdi mengatakan dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi keluarganya.

"Akan tetapi, alasan itu tidak bisa dijadikan pembenaran. Yang jelas, kami komitmen menindak tegas terhadap peredaran maupun penyalahgunaan narkoba," katanya.

Menurut dia, saat ini pihaknya masih mendalami kemungkinan keterlibatan tersangka dalam jaringan narkotika yang lebih besar.

Tersangka berinisial HQ dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal lima tahun hingga maksimal 20 tahun penjara.

"Kasus ini menjadi pengingat serius bahwa peredaran narkoba masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami mengimbau warga tidak ragu melaporkan aktivitas yang mencurigakan terkait narkotika," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah Prancis menghormati kedaulatan Indonesia dalam menjatuhkan pidana dan akan menyesuaikan hukuman pidana sesuai hukum yang berlaku di Prancis. Akibat kondisi kesehatan Serge Atloui yang memburuk, dirinya berharap adanya pertimbangan kemanusi

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Prancis mulai membahas pemindahan terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui melalui rapat teknis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI dengan perwakilan pemerintah Prancis di Jakarta, Rabu.

Pembahasan dilakukan untuk merespons surat permohonan resmi pemindahan narapidana atau transfer of prisoner yang telah disampaikan Menteri Kehakiman Prancis kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI pada 19 Desember 2024.

Dalam pertemuan itu, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis Laurent Legodec menyampaikan pemerintah Prancis menghormati kedaulatan Indonesia dalam menjatuhkan pidana dan akan menyesuaikan hukuman pidana sesuai hukum yang berlaku di Prancis.

Mengingat kondisi kesehatan Serge Atloui yang memburuk, dirinya berharap adanya pertimbangan kemanusiaan untuk pemulangan secepatnya.

Para peserta pertemuan kemudian mendiskusikan prosedur untuk mencapai kesepakatan guna memberikan kerangka hukum bagi pemindahan Serge Atlaoui.

Laurent menyatakan kesiapan pihak berwenang Prancis untuk mempelajari proposal Indonesia untuk mencapai kesepakatan.

Selain itu, para peserta pertemuan sepakat untuk melanjutkan diskusi untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Prancis.

Dalam pertemuan, pemerintah Indonesia diwakili oleh Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Surya Mataram, Kasubdit Cekal Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Novan Indriyanto, serta Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas Ahmad Usmarwi Kaffah.

Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia sedang mendalami surat pemerintah Prancis soal pemindahan terpidana mati kasus psikotropika Serge Arezki ​​​​​Atlaoui ke negara asalnya.

Yusril saat dikonfirmasi ANTARA via pesan singkat di Jakarta, Minggu (29/12/2024), menjelaskan, Prancis telah mengirimkan surat permintaan resmi pemindahan Serge ​​​​​Atlaoui pada Kamis (19/12/2024). Surat tersebut dikirimkan atas nama Menteri Kehakiman Perancis yang ditujukan kepada Menteri Imipas RI.

Nantinya, sambung Yusril, pemindahan Serge ​​​​​Atlaoui akan dilakukan berdasarkan kesepakatan pengaturan praktis atau practical arrangement, sebagaimana pemindahan terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina dan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia pada awal Desember lalu.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di tahanan. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba, karena mengidap kanker.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Atlet Para taekwondo Sumatera Utara mengusung target juara umum di ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pancasila Cup 2025 yang digelar di GOR Ciracas, Jakarta Timur, 9-10 Januari 2025.

Pada kejurnas 2025, Sumut diperkuat sembilan atlet. Mereka merupakan atlet yang baru saja tampil memperkuat National Paralympic Committee (NPC) Sumut di Peparnas 2024 Solo.

Ketua National Paralympic Committee (NPC) Sumut, Alan Sastra Ginting di Medan, Rabu, mengatakan bahwa ia menganggap event tersebut sebagai motivasi sekaligus aplikasi hasil latihan di daerah. Apalagi, tekad para atlet tentu ingin membawa prestasi terbaik di Kejurnas kali ini.

"Mudah-mudahan dengan adanya kejuaraan ini menjadi motivasi buat para taekwondo seluruh Indonesia, khususnya Sumut. Mudah-mudahan atlet para taekwondo Sumut bisa mendapat hasil terbaik seperti Peparnas kemarin sebagai juara umum," katanya.

Selain ajang peningkatan prestasi, ini sekaligus seleksi nasional bagi atlet untuk bisa masuk dalam binaan atlet pelatnas. Khususnya, persiapan membela Indonesia di event-event internasional, di antaranya ASEAN Para Games 2025 di Thailand.

"Mudah-mudahan atlet NPC Sumut nanti bisa terjaring dari hasil ini, bisa mengikuti pelatnas ASEAN Para Games. Termasuk kejuaraan-kejuaraan yang diikuti PCI pusat di tahun- tahun selanjutnya," ucap Alan.

Optimisme tinggi juga datang dari Syahruddin Simamora, yang akan turun di kelas 80 kilogram putra. Peraih medali emas Peparnas lalu ini mengaku sudah mempersiapkan latihan maksimal selama di daerah. Mulai dari fisik, teknik, hingga kekuatan lawan.

"Kebetulan setelah Peparnas lalu kita tidak banyak waktu istirahat dan kembali latihan. Mudah-mudahan bisa persembahkan prestasi terbaik di Kejurnas nanti dan masuk pelatnas," ujar Syahruddin.

Pada Kejurnas kali ini, Sumut mengirimkan atlet di dua kategori. Untuk kategori K41, di antaranya M Fajar Kurniawan di kelas 58 kilogram putra, Mian Sirait kelas 63 kilogram putra, Rizki Ilhamsyah Tanjung di kelas 70 kilogram putra.

Lalu, di kategori K44, di antaranya Suhendri di kelas 58 kilogram putra, Michael Owen Achmad Fahrezi kelas 58 kilogram putra. Kemudian Anton Siloam Sianturi kelas 63 kilogram putra, M Rizky kelas 70 kilogram putra, Syahruddin Simamora kelas 80 kilogram putra. Serta Endang Kusuma di kelas 80 kilogram putra.

Pewarta: Juraidi
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan narapidana yang akan diberi amnesti harus mengikuti pendidikan pengetahuan tentang HAM agar lebih humanis ketika bebas dan kembali ke masyarakat.

Menurut dia, orang-orang yang menjadi narapidana berasal dari kasus yang beragam, mulai dari kasus narkoba, penganiayaan, hingga pembunuhan. Sehingga, dia menilai para terpidana hukum itu memiliki pola pikir yang bertentangan dengan HAM.

"Jadi kementerian sebagai pemerintah punya tanggung jawab, jadi kami mencegah, memproteksi," kata Natalius saat mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu.

Sebelum kembali ke masyarakat, dia mengatakan para narapidana yang mendapatkan amnesti harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga. Setelah mengetahui nilai-nilai HAM maka para narapidana yang mendapat amnesti itu mampu mengintegrasikan diri untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban.

Adapun dia mengunjungi Lapas Kelas I Cipinang guna mengecek kesiapan fasilitas tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan HAM bagi narapidana yang akan mendapatkan amnesti. Di Lapas tersebut, diproyeksikan ada sekitar 500 narapidana yang memiliki kriteria untuk mendapatkan amnesti.

Dia pun menjelaskan bahwa kriteria narapidana yang bisa mendapatkan amnesti yaitu narapidana kasus narkotika, namun bukan pengedar, kelompok rentan, perempuan dan anak, hingga narapidana yang tergolong sebagai tahanan politik karena mengkritik pemerintah.

"Sesudah itu ada pelatihan Komando Cadangan (Komcad), mereka menjadi bagian pertahanan semesta, menjaga ketertiban banyak, menjadi masyarakat yang dilibatkan untuk menjaga," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana, mulai dari pengguna narkotika hingga kasus terkait Papua.

Dia menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut dilakukan di samping untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Menurut data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.

Dia mengatakan pada prinsipnya Presiden Prabowo telah menyetujui pemberian amnesti tersebut.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan narapidana yang akan diberi amnesti harus mengikuti pendidikan pengetahuan tentang HAM agar lebih humanis ketika bebas dan kembali ke masyarakat.

Menurut dia, orang-orang yang menjadi narapidana berasal dari kasus yang beragam, mulai dari kasus narkoba, penganiayaan, hingga pembunuhan. Sehingga, dia menilai para terpidana hukum itu memiliki pola pikir yang bertentangan dengan HAM.

"Jadi kementerian sebagai pemerintah punya tanggung jawab, jadi kami mencegah, memproteksi," kata Natalius saat mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu.

Sebelum kembali ke masyarakat, dia mengatakan para narapidana yang mendapatkan amnesti harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga. Setelah mengetahui nilai-nilai HAM maka para narapidana yang mendapat amnesti itu mampu mengintegrasikan diri untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban.

Adapun dia mengunjungi Lapas Kelas I Cipinang guna mengecek kesiapan fasilitas tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan HAM bagi narapidana yang akan mendapatkan amnesti. Di Lapas tersebut, diproyeksikan ada sekitar 500 narapidana yang memiliki kriteria untuk mendapatkan amnesti.

Dia pun menjelaskan bahwa kriteria narapidana yang bisa mendapatkan amnesti yaitu narapidana kasus narkotika, namun bukan pengedar, kelompok rentan, perempuan dan anak, hingga narapidana yang tergolong sebagai tahanan politik karena mengkritik pemerintah.

"Sesudah itu ada pelatihan Komando Cadangan (Komcad), mereka menjadi bagian pertahanan semesta, menjaga ketertiban banyak, menjadi masyarakat yang dilibatkan untuk menjaga," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana, mulai dari pengguna narkotika hingga kasus terkait Papua.

Dia menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut dilakukan di samping untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Menurut data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.

Dia mengatakan pada prinsipnya Presiden Prabowo telah menyetujui pemberian amnesti tersebut.

Surabaya (ANTARA) - Tim Hukum Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak meminta Tim Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) menunjukkan bukti manipulasi yang terjadi dalam Pilkada 2024.

"Intinya dalil gugatan tim paslon nomor urut 3 kabur atau obscure, mengada-ada, dan banyak bermain asumsi jauh dari fakta," kata Koordinator Hukum TPP Khofifah-Emil, Edward Dewaruci dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu.

Menurut Edward apa yang disampaikan Tim Hukum Paslon Risma-Gus Hans tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak menyertakan bukti konkret.

"Isi substansi gugatan yang terdiri dari angka-angka yang diajukan tidak konsisten, dan cacat obscure libel atau gugatan tidak jelas," ucapnya.

Edward bahkan melihat dalam sidang perdana tadi, tim hukum Risma-Gus Hans hanya bermain opini, sehingga hakim MK banyak mencecar soal bukti serta hal konkret yang digugat.

"Gugatan mereka kabur. Hakim MK masih bingung saya lihat, karena hanya narasinya dari tim hukum Risma-Gus Hans heboh, tapi tidak didukung bukti bukan asumsi," tambahnya.

Dalam sidang tersebut tampak berulang kali hakim MK mencecar tim hukum Risma-Gus Hans, utamanya soal kecurangan apa yang digugat dalam Pilgub Jatim.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menegur kuasa hukum Cagub-Cawagub Jatim nomor urut 3 Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans yakni Triwiyono Susilo, soal berapa jumlah TPS di Jatim.

"Berapa jumlah TPS di Jawa Timur untuk pilgub?" tanya Saldi.

Triwiyono tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Saldi menegur kuasa hukum Risma itu karena seharusnya hafal jumlah TPS.

"Ini lawyer harus hafal dong, pasti ditanya hakim," ujar Saldi.

Kemudian Anggota Hakim Panel II MK, Arsul Sani juga mencecar Triwiyono soal esensi gugatan. Mulai dari jumlah TPS yang diajukan keberatan, hingga suara sebenarnya Risma-Gus Hans versi tim pemenangan.

"Kalau menurut hasil perhitungan suara termohon ini kan, perbedaan antara dua paslon yang dinyatakan sebagai pemenang Bu Khofifah dan Pak Emil dibanding dengan Bu Risma dan Gus Hans, ini kan 5.449.070," kata Arsul dikutip dalam youtube Mahkamah Konstitusi.

"Yang pertama hubungan anomali dengan perolehan suara itu apa? Yang kedua berapa sih harusnya, ini untuk melihat signifikansi, karena ini bedanya banyak (antara Khofifah-Emil dengan Risma-Gus Hans), beda dengan Pilkada yang selisih seribu, dua ribu, ini bedanya 5.449 juta suara. Jadi anda harus yakinkan juga Mahkamah, tunjukan dalam pembuktian," tambah Arsul.

Memasuki tahun 2025 juga menjadi suatu capaian bahwa telah dua tahun berselang Indonesia mengalami nol serangan teroris, atau yang juga biasa disebut sebagai zero terrorist attack. Hal ini dapat dianggap sebagai prestasi tersendiri bahwa sentimen neg

Jakarta (ANTARA) - Pencegahan radikalisme dan terorisme tidak boleh kendur dan lengah walaupun kini tindak kejahatan terorisme menurun, agar Indonesia pada tahun 2025 kembali berstatus zero terrorist attack, kata Guru Besar UIN Alauddin Makassar Prof Muammar Bakry.

Menurut dia, Indonesia selama dua tahun terakhir tidak ada aksi terorisme atau zero terrorist attack. Catatan tersebut menjadi tantangan besar, apalagi di awal tahun ini kelompok-kelompok anti-Pancasila seperti biasa menyebarkan narasi-narasi terorisme yang mengancam persatuan dan perdamaian bangsa.

"Memasuki tahun 2025 juga menjadi suatu capaian bahwa telah dua tahun berselang Indonesia mengalami nol serangan teroris, atau yang juga biasa disebut sebagai zero terrorist attack. Hal ini dapat dianggap sebagai prestasi tersendiri bahwa sentimen negatif terhadap perbedaan SARA semakin menurun," kata Bakry dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dia menilai, semakin terbukanya pemahaman agama yang inklusif dan toleran menjadi faktor pendukung menurunnya angka kejadian tindakan kejahatan atas nama agama. Hal itu menjadi indikator yang baik atas capaian kerja pemerintah melalui berbagai instansi dalam menjembatani, bahkan mempertemukan berbagai kelompok dan golongan yang berbeda.

Menurut dia, jangan ada perbedaan-perbedaan dengan latar belakang yang macam-macam, termasuk agama, sehingga menjadi alasan dan pembenaran untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan serta teror, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang bangsa Indonesia sangat hargai.

Dia pun berharap agar Indonesia bisa selalu konsisten menjaga kerukunan antar golongan, sehingga kembali mampu mempertahankan nihilnya serangan teroris yang didasarkan atas nama agama. Untuk itu, dia menyerukan agar rakyat Indonesia kembali memahami agamanya dengan benar agar keutuhan Indonesia sebagai sebuah bangsa terus terjaga.

“Ajaran agama kita itu mengajarkan kita untuk menjaga ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), menjaga ukhuwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan), dan menjaga ukhuwah islamiyah. Kalau kita lebih kembangkan lagi menjadi ukhuwah imaniyah, yang dimaknai bahwa semua anak bangsa yang beriman itu tetap saudara kita," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten, meraih penghargaan tingkat kabupaten/kota dalam kepedulian bidang hak asasi manusia (HAM).

Penghargaan ini, diberikan langsung oleh Pj. Gubernur Banten A Damenta kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Pendopo Gubernur Banten, Rabu.

"Kami sangat bangga karena capaian ini menunjukkan sinergi yang luar biasa antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Kementerian Hukum dan HAM. Kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan pemenuhan HAM di Banten," ucap Pj Gubernur Banten.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Tangerang, Prima Saras Puspa, menyampaikan syukur atas penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk terus memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak hukum, politik, dan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat," ujarnya.

"Terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah memungkinkan kami meraih penghargaan ini," tambahnya.

Ia berharap, Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa terus berkomitmen untuk menjadikan penghargaan di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai motivasi untuk terus mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.

"Semoga dengan adanya penghargaan ini dapat terus mendorong Pemkab Tangerang khususnya pada perlindungan serta pemenuhan hak-hak hukum, politik, dan sosial bagi seluruh warga masyarakat," kata dia.

Mengingat Undang-Undang Cukai berfokus pada aspek fiskal, langkah pemulihan keuangan negara lebih diutamakan sebelum penerapan sanksi pidana di bidang cukai, yang seharusnya menjadi alternatif terakhir

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan meyakini penggunaan prinsip ultimum remedium atau penggunaan hukum pidana Indonesia sebagai jalan akhir dapat membuat penegakan hukum di bidang cukai makin kuat.

“Penerapan prinsip ultimum remedium atas pelanggaran pidana di bidang cukai bertujuan menciptakan keadilan restoratif (restorative justice) yang lebih objektif,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo di Jakarta, Rabu.

Penerapan prinsip tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023. PP itu didasarkan pada Pasal 64 ayat (9) Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

PP 54/2023 mengubah pendekatan penegakan hukum di bidang cukai dari pemidanaan badan menjadi lebih mengutamakan pemulihan kerugian keuangan negara.

“Mengingat Undang-Undang Cukai berfokus pada aspek fiskal, langkah pemulihan keuangan negara lebih diutamakan sebelum penerapan sanksi pidana di bidang cukai, yang seharusnya menjadi alternatif terakhir,” tambahnya.

Berdasarkan aturan di atas, menteri keuangan, jaksa agung, atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam waktu enam bulan sejak tanggal surat permintaan.

Prinsip ultimum remedium dalam pelanggaran pidana di bidang cukai hanya berlaku untuk beberapa tindak pidana tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 50 (pelanggaran perizinan), Pasal 52 (pengeluaran barang kena cukai), Pasal 54 (barang kena cukai tanpa pita cukai), Pasal 56 (barang kena cukai dari tindak pidana), dan Pasal 58 (pelanggaran peredaran pita cukai) UU Cukai s.t.d.d UU HPP.

Penyidikan dihentikan setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar empat kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Dalam hal barang kena cukai seperti rokok, nilai cukai ditentukan dengan mengalikan jumlah batang rokok yang diamankan dengan nilai cukai per batang rokok.

Jika tarif cukai tidak dapat ditentukan, maka tarif terendah akan digunakan. Setelah tersangka menyetujui besaran denda yang harus dibayarkan untuk menghentikan proses penyidikan, penyidik akan menyusun dokumen untuk permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai.

Tersangka membayar denda administratif ke rekening pemerintah yang ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Setelah pembayaran denda, tersangka menyerahkan surat pengakuan bersalah dan bukti pembayaran.

Dengan pemberian dokumen tersebut, menteri keuangan akan mengeluarkan surat permohonan penghentian penyidikan dalam waktu maksimal lima hari kerja.

Dalam konteks penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara, jaksa agung atau pejabat yang menelaah dokumen permohonan penghentian penyidikan.

Dengan diberlakukannya ketentuan ini, persetujuan penghentian proses penyidikan pelanggaran di bidang cukai untuk kepentingan negara harus melalui mekanisme penelitian oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

“Jika hasil penelitian memenuhi syarat, sanksi administratif harus segera dibayarkan. Jika tidak dibayar, proses penyidikan akan tetap berlanjut,” tuturnya.

Prinsip ultimum remedium diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi pelanggaran di bidang cukai dan memberikan efek jera, melalui penerapan sanksi administratif berupa denda agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidana.

Sanksi administratif tersebut, kata Budi, dianggap sudah cukup efektif memberikan dampak baik secara materiil maupun moril kepada pelaku pelanggaran.

Budi menambahkan hasil penindakan berupa barang kena cukai dan barang lain yang disita menjadi milik negara setelah ditetapkan sebagai barang milik tersangka.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025