Denda damai bukan berarti koruptor langsung diminta bayar lantas kesalahannya dianggap selesai.

Solo (ANTARA) - Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiyono Suwadi menegaskan bahwa denda damai harus punya landasan hukum yang kuat.

Pada webinar bertema Denda Damai untuk Koruptor, Apakah Bisa dan Layak? yang digelar lembaga Jejaring Analiytics, Research, and Communication Consulting (Jarcomm) di Solo, Jawa Tengah, Kamis, Pujiyono menyebutkan salah satu yang cukup akrab bagi publik adalah restoratif justice (keadilan restoratif).

Menurut dia, upaya tersebut sebagai formula untuk mencari keadilan yang biasanya dilakukan dalam kejahatan tindak pidana umum.

Meski demikian, bagi masyarakat denda damai ini tidak menarik. Bahkan, bisa jadi publik menolak gagasan tersebut karena merasa tidak familier.

Pujiyono menganalogikan denda damai ini layaknya makan dengan menggunakan tangan kiri.

"Kita biasa makan tangan kanan, terus tiba-tiba lihat orang makan pakai tangan kiri. Tentu menyalahkan bahwa itu sesuatu yang tidak benar," katanya.

Meski demikian, kata dia, pasti ada alasan mengapa orang tersebut makan dengan menggunakan tangan kiri apakah karena tangan kanan mengalami luka, cacat, atau mungkin masalah genetik.

"Logikanya pertama begitu. Analogi itu saya gunakan pada tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi sejak masa reformasi pada tahun 1999—2025, hasilnya jalan di tempat," katanya.

Merujuk pada Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun 2023 sama dengan tahun 2024, yakni dengan skor 34.

"Artinya perjuangan kita untuk pemberantasan korupsi masih jalan di tempat, tidak jalan ke arah yang positif," katanya.

Oleh karena itu, dia menilai penghukuman badan untuk tindak pidana korupsi tidak maksimal.

"Maka, denda pengampunan sebagai cara untuk mengatasi stagnasi penanganan korupsi merupakan ide baik. Akan tetapi, kita tidak boleh terjebak pada denda saja. Jangan berhenti gagasannya. Ada terobosan lain," katanya.

Meski demikian, dia tidak ingin publik salah kaprah dalam menerjemahkan denda damai.

"Denda damai bukan berarti koruptor langsung diminta bayar lantas kesalahannya dianggap selesai," ujarnya.

Pakar ekonomi Izza Mafruhah meminta konsep denda damai harus ada perinciannya.

"Jangan sampai kebijakan ini menjadi masalah baru terjadi korupsi lain. Salah satu yang harus dipastikan adalah uang sitaan dari kejahatan koruptor harus jelas larinya ke negara," kata Izza Mafruhah.

Di luar negeri, kata dia, ada denda pengampunan. Akan tetapi, pengambilannya harta yang dikorupsi harus maksimal.

"Sejauh mana regulasi di Indonesia efektif. Dampak bagi perekenomian harus ada," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - West Ham United resmi menunjuk mantan juru taktik Chelsea Graham Potter sebagai manajer baru mereka pada Kamis dengan ikatan kontrak dua tahun, demikian diumumkan dalam laman resmi klub.

Sehari sebelumnya, TheHammers telah lebih dahulu memecat Julen Lopetegui dari kursi panas.

Potter telah menganggur sejak ia dipecat Chelsea pada April 2023, hanya setelah menjalani masa kerja tujuh bulan dari kontrak lima tahunnya. Saat itu, ia mencatatkan 12 kemenangan dari 31 pertandingan yang dimainkan timnya.

West Ham United is delighted to welcome Graham Potter as the Club’s new Head Coach ⚒️

— West Ham United (@WestHam) January 9, 2025

“Saya gembira berada di sini. Penting bagi saya bahwa saya menunggu pekerjaan yang saya rasa tepat untuk saya, dan secara seimbang saya cocok untuk klub yang saya bergabung ke dalamnya,” kata Potter.

“Itulah perasaan yang saya miliki bersama West Ham United,” lanjutnya.

TheHammers saat ini menghuni posisi ke-14 di klasemen sementara Liga Inggris dengan hanya unggul tujuh poin di atas zona degradasi. Mereka mencatatkan enam kemenangan dari 20 pertandingan Liga Inggris di bawah asuhan Lopetegui.

Kekalahan 1-4 di kandang juara bertahan Manchester City pada Sabtu (4/1) menjadi hantaman terakhir bagi klub London Timur itu.

Potter memulai karier kepelatihannya di klub Swedia, Ostersund, dan menjalani masa-masa sukses bersama Swansea dan Brighton sebelum direkrut Chelsea.

Pertandingan pertama Potter sebagai manajer West Ham adalah saat tim itu menghadapi Aston Villa pada putaran ketiga Piala FA pada Jumat (10/1), sebelum memainkan pertandingan-pertandingan Liga Inggris melawan Fulham dan Crystal Palace.

Lopetegui adalah manajer klub Liga Inggris kelima yang dipecat pada musim ini menyusul pemecatan Erik ten Hag (Manchester United), Steve Cooper (Leicester), Gary O'Neil (Wolves), dan Russell Martin (Southampton).

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2025

Reformasi struktural diperlukan, terutama dalam meningkatkan rantai nilai manufaktur. Lebih banyak hilirisasi.

Jakarta (ANTARA) - Chief India and Indonesia Economist HSBC Global Research Pranjul Bhandari mengatakan, Indonesia perlu benar-benar melakukan reformasi struktural agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dapat tercapai.

Untuk mencapai target yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tersebut, ia mengakui bahwa hal ini merupakan tugas yang cukup berat bagi Indonesia. Oleh sebab itu, menurut dia, tidak cukup apabila hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter saja seperti biasanya.

“Tidak cukup hanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Stimulus saja tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ke tingkat tersebut. Menurut saya, reformasi struktural diperlukan, terutama dalam meningkatkan rantai nilai manufaktur. Lebih banyak hilirisasi,” kata Pranjul dalam media briefing secara hybrid, di Jakarta, Kamis.

Pranjul menilai, Indonesia sejauh ini telah berhasil dengan meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri melalui hilirisasi industri seperti hilirisasi logam. Namun, ia juga mengingatkan agar Indonesia terus bergerak lebih jauh seperti masuk ke dalam rantai nilai global untuk produk baterai kendaraan listrik dan kendaraan listrik itu sendiri. Kemudian, ekspor produk-produk yang lebih beragam juga diperlukan.

“Hal itu benar-benar perlu ditingkatkan. Jadi, Indonesia benar-benar perlu melakukan diversifikasi dan juga naik ke rantai nilai manufaktur. Menurut saya, itu akan menjadi penting jika ingin mendekati pertumbuhan 8 persen,” kata dia lagi.

Pranjul memandang, Indonesia memiliki peluang misalnya untuk meningkatkan ekspor barang habis pakai (consumables) ke Amerika Serikat (AS). Apalagi, menurut dia, surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS tidak begitu signifikan sehingga kecil kemungkinan berhadapan dengan ancaman tarif Donald Trump.

“Menurut saya, ada banyak peluang yang terbuka. Tetapi Indonesia harus menyiapkan ‘panggungnya’ dengan benar dengan beberapa hal yang harus dilakukan, misalnya infrastruktur yang lebih baik dan menambah lebih banyak tenaga kerja terampil,” kata dia.

Yang lebih penting dari itu, ujar Pranjul, Indonesia perlu mengakselerasi lebih banyak perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) dan perjanjian bilateral dengan negara-negara maju. Hal ini akan membantu Indonesia dalam jangka menengah untuk meningkatkan ekspor yang beragam serta meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi.

Terkait Indonesia yang resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), Pranjul menilai bahwa partisipasi Indonesia ini penting untuk peluang ekonomi dalam jangka menengah.

Namun, menurutnya, selama ini banyak negara anggota BRICS yang belum benar-benar memaksimalkan peluang kerja sama. Apabila peluang ini dapat dimaksimalkan melalui perjanjian perdagangan di antara negara anggora, maka keanggotaan BRICS ini menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan ekspor bagi Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan PDB riil Indonesia seiring berjalannya waktu.

Adapun HSBC memproyeksikan pertumbuhan PDB dunia pada tahun ini kemungkinan sama seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar 2,7 persen. Pertumbuhan ekonomi di Asia, di luar Jepang, diperkirakan tetap tangguh pada kisaran 4,4 persen pada 2025.

Sementara pertumbuhan ekonomi di enam besar negara anggota ASEAN (ASEAN-6) diperkirakan akan mencapai 4,8 persen pada tahun ini. Dengan ketidakpastian global yang masih berlangsung, HSBC memperkirakan ekonomi Indonesia dapat tumbuh 5,1 persen pada 2025.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI mengungkapkan TJC, warga negara Amerika Serikat (AS), yang merupakan buronan United States (US) Marshals atas kasus eksploitasi seksual, upaya eksploitasi anak, dan kepemilikan pornografi anak kabur ke Indonesia karena biaya hidup yang murah.

Sebelum ditangkap pada tanggal 30 Desember 2024 di Indonesia, kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Kombes Pol. Yuldi Yusman, TJC sudah dua kali masuk ke Indonesia dan sempat pula kabur ke Malaysia.

"Malaysia dan Indonesia kehidupannya itu beda-beda tipis, mulai dari harga untuk biaya hotel ataupun tempat tinggal dan biaya kehidupan sehari-hari itu tidak terlalu tinggi, sehingga Indonesia masih similar dengan Malaysia," kata Kombes Pol. Yuldi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Alasan tersebut didapat dari wawancara mendalam kepada TJC yang memasuki wilayah Indonesia pada tanggal 4 Desember 2024 sebelum ditangkap.

Kombes Pol. Yuldi mengungkapkan bahwa TJC sudah pernah dua kali masuk ke Indonesia. Namun, saat itu belum ada koordinasi terkait dengan permohonan dari US Marshals untuk penangkapan.

Selain itu, kata dia, TJC juga bukan merupakan subjek red notice (permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan menangkap seseorang sambil menunggu ekstradisi, penyerahan diri, atau tindakan hukum serupa) maupun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) internasional.

Kendati demikian, kata dia, saat pemerintah AS meminta secara resmi pencekalan TJC, barulah Ditjen Imigrasi RI memasukkan buronan tersebut ke dalam daftar cegah.

"Karena dalam daftar cegah sudah masuk, pada saat dia apply untuk extension izin tinggalnya dia terkena di situ," tuturnya.

TJC menghadapi tuduhan atas beberapa tindak pidana serius, yaitu eksploitasi seksual dan percobaan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur, yang melanggar Pasal 18 United
States Code (USC), Bab 2251 (a) dan 2251 (e).

Tindakan tersebut mencakup produksi materi eksploitasi seksual anak. Selain itu, TJC juga didakwa atas kepemilikan pornografi anak, yang melanggar Pasal 18 USC, yang melibatkan penyimpanan atau memiliki gambar-gambar eksplisit anak di bawah umur dengan maksud untuk didistribusikan atau konsumsi pribadi.

Berbagai tindakan itu menempatkan TJC dalam proses hukum di bawah yurisdiksi Pengadilan Distrik Selatan Iowa, AS.

TJC memasuki wilayah Indonesia pada tanggal 4 Desember 2024. Pada tanggal 18 Desember 2024, Ditjen Imigrasi RI menerima informasi dari Kedubes AS bahwa paspor TJC telah dicabut sehingga statusnya tidak sah.

Hal tersebut dikonfirmasi melalui surat Kedubes AS Nomor JAK.OCI.24.075, yang menjadi dasar Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perintah pencegahan dan prapenyidikan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kami akan melakukan pendalaman terhadap TJC apakah salah satunya terlibat sindikat atau tidak.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI mengungkapkan United States (US) Marshals akan menjemput warga negara Amerika Serikat (AS) yang merupakan buronannya atas kasus eksploitasi seksual, upaya eksploitasi anak, dan kepemilikan pornografi anak paling lambat pada tanggal 30 Januari 2025.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI Kombes Pol. Yuldi Yusman mengatakan bahwa penangkapan buronan dengan inisial TJC tersebut oleh pihaknya memang dilakukan berdasarkan permintaan US Marshals.

"Pada saat nanti dari US Marshals datang ke sini, kami akan melakukan pendalaman terhadap TJC apakah salah satunya terlibat sindikat atau tidak," ucap Yuldi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Yuldi menjelaskan bahwa Ditjen Imigrasi RI memang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap TJC. Namun, tidak bisa melakukan penyelidikan lebih dalam karena buronan tersebut tidak melakukan kejahatan di Indonesia.

Adapun TJC menghadapi tuduhan atas beberapa tindak pidana serius, yaitu eksploitasi seksual dan percobaan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur, yang melanggar Pasal 18 United States Code(USC), Bab 2251 (a) dan 2251 (e).

Ia mengatakan bahwa tindakan tersebut mencakup produksi materi eksploitasi seksual anak. Selain itu, TJC juga didakwa atas kepemilikan pornografi anak, yang melanggar Pasal 18 USC, Bab 2252A (a)(5)(B) dan 2252A (b)(2), yang melibatkan penyimpanan atau memiliki gambar-gambar eksplisit anak di bawah umur dengan maksud untuk didistribusikan atau konsumsi pribadi.

Berbagai tindakan tersebut, kata dia, menempatkan TJC dalam proses hukum di bawah yurisdiksi Pengadilan Distrik Selatan Iowa, AS.

"Akan tetapi, kalau untuk di sini, kami sampai dengan saat ini belum ada menemukan bahwa dia melakukan tindak pidana apa pun di sini," ungkapnya.

Dijelaskan pula bahwa TJC masuk wilayah Indonesia pada tanggal 4 Desember 2024. Pada tanggal 18 Desember 2024, Ditjen Imigrasi RI menerima informasi dari Kedubes AS bahwa paspor TJC telah dicabut sehingga statusnya tidak sah.

Hal tersebut dikonfirmasi melalui surat Kedubes AS Nomor JAK.OCI.24.075, yang menjadi dasar Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perintah pencegahan dan prapenyidikan.

Penangkapan, kata dia, berhasil dilakukan pada tanggal 30 Desember 2024 di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang saat TJC mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan.

Upaya tersebut dilakukan setelah penyelidikan mendalam oleh Tim Penyidikan Ditjen Imigrasi serta koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar (Kedubes) AS.

"Jadi, total TJC tinggal di sini sekitar 26 hari," tutur Yuldi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Berkat patroli siber yang dilakukan oleh tim penyidikan, lokasi pelaku terdeteksi melalui sistem perpanjangan izin tinggal daring

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI berhasil menangkap dan mengamankan TJC, warga negara Amerika Serikat (AS) yang merupakan buronan United States (US) Marshals atas kasus eksploitasi seksual, upaya eksploitasi anak, serta kepemilikan pornografi anak.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI Kombes Pol Yuldi Yusman mengatakan penangkapan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang saat TJC mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan.

"Berkat patroli siber yang dilakukan oleh tim penyidikan, lokasi pelaku terdeteksi melalui sistem perpanjangan izin tinggal daring. Tim gabungan langsung melakukan pengamanan dengan sigap dan tanpa kendala," kata Yuldi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan penangkapan berhasil dilakukan pada 30 Desember 2024 setelah upaya penyelidikan mendalam oleh Tim Penyidikan Ditjen Imigrasi serta koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar (Kedubes) AS.

TJC menghadapi tuduhan atas beberapa tindak pidana serius, yaitu eksploitasi seksual dan percobaan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur, yang melanggar Pasal 18 United States Code (USC), Bab 2251 (a) dan 2251 (e).

Ia mengatakan tindakan tersebut mencakup produksi materi eksploitasi seksual anak. Selain itu, TJC juga didakwa atas kepemilikan pornografi anak, yang melanggar Pasal 18 USC, Bab 2252A (a)(5)(B) dan 2252A (b)(2), yang melibatkan penyimpanan atau memiliki gambar-gambar eksplisit anak di bawah umur dengan maksud untuk didistribusikan atau konsumsi pribadi.

Yuldi menuturkan berbagai tindakan tersebut menempatkan TJC dalam proses hukum di bawah yurisdiksi Pengadilan Distrik Selatan Iowa, AS.

Dirinya mengungkapkan TJC memasuki wilayah Indonesia pada 4 Desember 2024. Pada 18 Desember 2024, Ditjen Imigrasi RI menerima informasi dari Kedubes AS bahwa paspor TJC telah dicabut sehingga statusnya tidak sah.

Hal tersebut dikonfirmasi melalui surat Kedubes AS Nomor JAK.OCI.24.075, yang menjadi dasar Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perintah pencegahan dan prapenyidikan.

Yuldi menyatakan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, khususnya yang terindikasi terlibat dalam kejahatan internasional.

“Kami memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi tempat berlindung bagi pelaku kejahatan lintas negara," tuturnya

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas RI Saffar Muhammad Godam menyampaikan bahwa setelah diamankan, TJC dipindahkan ke ruang detensi Ditjen Imigrasi RI untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Ditjen Imigrasi RI juga telah berkoordinasi dengan Kedubes AS untuk proses hukum selanjutnya. Dirinya berpendapat langkah tersebut merupakan bukti nyata komitmen Ditjen Imigrasi dalam menjaga integritas hukum dan melindungi Indonesia dari pelaku kejahatan internasional.

"Kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk Kedubes AS, sangat membantu proses ini,” ucap Godam.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Eks pelatih Chelsea, Graham Potter dikabarkan akan menjadi juru taktik baru West Ham United untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Julen Lopetegui.

Menurut laporan Fabrizio Romano, Graham Potter sudah menandatangani kontrak dengan klub Liga Premier Inggris tersebut. Dia menyetujui kontrak berdurasi dua setengah tahun.

"Kontak ditandatangani dan jajaran staf pelatih sedang diputuskan, Graham Potter menggantikan Julen Lopetegui," tulis Romano di akun X-nya pada Kamis.

Berdasarkan Sky Sports, West Ham akan mengumumkan penunjukan Graham Potter pada Kamis pukul 09.00 pagi waktu Inggris.

West Ham memecat Julen Lopetegui pada Rabu (8/1) menyusul rentetan hasil buruk di Liga Premier Inggris musim ini.

"West Ham United dapat mengonfirmasi bahwa pelatih kepala Julen Lopetegui pada hari ini telah meninggalkan klub,” demikian West Ham dalam lamannya.

“Paruh pertama musim 2024/2025 tidak sejalan dengan ambisi-ambisi klub, dan oleh sebab itu klub mengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan-tujuannya."

Kekalahan 1-4 dari Manchester City yang terjadi pada Sabtu (4/1) adalah kekalahan kesembilan West Ham dari 20 pertandingan liga musim ini. Hasil itu juga membuat West Ham terpuruk pada posisi ke-14, atau hanya tujuh poin di atas zona degradasi.

Potter sendiri akan kembali melatih klub setelah 'menganggur' sejak dipecat Chelsea pada April 2023.

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pertanian perkotaan (urban farming) untuk mewujudkan ketahanan pangan dikembangkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Salemba, Rawasari, Cempaka Putih.

"Hari ini, Lapas Salemba memberikan sebuah inspirasi bahwa ketahanan pangan juga bisa dilakukan di lingkungan Lapas Salemba. Tadi bisa panen sayuran yang dibudidaya dengan hidroponik," kata Wali Kota Jakarta Pusat Arifin.

Arifin di Lapas Kelas II A Salemba, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis, menyebutkan, inisiasi ini dilakukan pihak Lapas Salemba dengan memanfaatkan lahan terbatas untuk menggiatkan pertanian perkotaan.

Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi perkantoran dan masyarakat di Jakarta Pusat (Jakpus).

"Medianya cukup pipa paralon dan sirkulasi air, mudah dan hasilnya dapat meningkatkan kadar gizi dalam tubuh. Selain itu juga mendukung program pemerintah pusat terkait swasembada pangan," ujar Arifin.

Arifin juga menginstruksikan kantor camat dan lurah yang berada di tiap wilayah Jakarta Pusat untuk dapat menghadirkan "urban farming".

Dengan "urban farming" yang memiliki manfaat sangat besar ini membuat masyarakat tidak bergantung pada pasar karena punya kebun sendiri.

"Saya mendorong untuk kantor-kantor pemerintah, ada kantor camat, lurah maupun suku dinas akan kita upayakan untuk menghadirkan 'urban farming'," katanya.

Bahkan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) juga perlu mengadopsinyai. Di gang-gang kecil bagus juga menerapkan model "urban farming" hidroponik ini.

Arifin mengapresiasi peluncuran teh yang berasal dari daun kelor dan bunga telon yang berada di Rutan Salemba dan mengandung gizi yang baik. Pemkot Jakarta Pusat juga berkomitmen terus mendukung pemasaran setiap produk yang dihasilkan oleh warga binaan Lapas Salemba.

Kepala Lapas Kelas IIA Salemba, Beni Hidayat menjelaskan, "urban farming" di lingkungan lapas ini menindaklanjuti program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Hasil dari panen ini akan dimanfaatkan bagi warga binaan dan keluarga warga binaan yang membutuhkan.

"Karena lokasi kami di perkotaan, jadi kami kembangkan 'urban farming' dengan hidroponik. Saat ini kami telah punya 30 rak hidroponik dengan sayuran yang ditanam antara lain ada samhong, selada, kale, pakcoy, kangkung dan lain sebagainya," katanya.

Beni menyebutkan, pihaknya telah mengembangkan "urban farming" sejak berapa bulan terakhir. Hingga Januari 2025 ini, panen telah dilakukan sebanyak empat kali.

Pada pelaksanaan panen keempat ini, pihaknya berhasil memanen sebanyak 60 kilogram sayur-mayur jenis sawi samhong, selada air dan kailan. Pihaknya akan terus mengembangkan "urban farming" di area 1.100 meter persegi (m2) dengan melibatkan para warga binaan.

"Harapannya tentu setiap lapas bisa berswasembada pangan, warga binaan semakin sejahtera dan bisa menikmati apa yang mereka lakukan dari hasil kegiatan ini," katanya.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Dr. Rahmat Feri Pontoh, S.H., M.H., kini menjabat sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel.

Sebelumnya ia menjabat sebagai perancang peraturan perundang-undangan ahli madya di Kanwil Kemenkumham Gorontalo.

Pria kelahiran Wakat, 20 Februari 1983 silam ini mengenyam pendidikan sejak SD hingga SLTA di Sulawesi Utara, kemudian mendapat gelar sarjana hukum dari Universitas Sam Ratulangi (Sulawesi Utara)

Pria yang kerap disapa Feri ini kemudian melanjutkan pendidikan magister hukum di Universitas Muslim Indonesia (Makassar, Sulawesi Selatan), dan terakhir menamatkan program doktoralnya di Universitas Sam Ratulangi pada 2024 lalu.

Ia memiliki istri yang juga seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Endah Prihatini Tunggil dan dikaruniai 3 orang anak.

Dr. Feri memulai karirnya di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2006, dan menjabat sebagai perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama di tahun 2011. Sebagai seorang perancang peraturan perundang-undangan, ia bertugas melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum. pada tahun 2017 ia dilantik menjadi perancang peraturan perundang-undangan ahli madya.

Pada awal Desember 2024 lalu, Dr. Feri Pontoh resmi dilantik menjadi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Bangka Belitung.

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah; dan
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah.

Kakanwil Kementerian Hukum Bangka Belitung Harun Sulianto berharap, Rahmat Feri Pontoh segera dapat bersinergi dengan jajaran Pemprov Babel, DPRD Babel, dan Pemerintah Kabupaten /Kota serta DPRD Kabupaten/ Kota

"Serta tingkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan dan pembinaan hukum kepada masyarakat Bangka Belitung," pesan Harun Sulianto.

Kapuas Hulu (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kapuas Hulu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Hendrawan dengan tegas menyatakan siap melakukan proses hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam menyikapi antrean dan mahalnya harga pertalite di kios pengecer.

"Kondisi itu akan kami tindaklanjuti, bila mana ditemukan adanya pelanggaran yang di lakukan oleh SPBU akan kami lakukan proses hukum," kata AKBP Hendrawan kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu, Kamis.

Selain itu, Hendrawan juga mengingatkan pemilik SPBU agar dalam pelayanan mengutamakan masyarakat serta pihak SPBU mesti melakukan penjualan BBM sesuai dengan aturan berlaku.

Diketahui, saat ini harga BBM jenis pertalite di Kota Putussibau dan sekitarnya dijual dengan harga Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per liter, dimana sebelumnya hanya Rp12 ribu per liter di tingkat kios pengecer.

Pantauan ANTARA, di lapangan kenaikan harga dan sulitnya mendapatkan BBM jenis pertalite tersebut menjadi keluhan masyarakat di Kapuas Hulu, bagaimana tidak antrean panjang di SPBU dikuasi para pengecer dengan tujuan minyak itu dijual kembali.

Bahkan, ketika SPBU buka pelayanan sekitar pukul 07.30 WIB, tidak begitu lama sekitar pukul 10.00 WIB, SPBU kembali tutup dan tertulis BBM habis.

Masyarakat berharap persoalan tersebut segera diatasi oleh pihak-pihak terkait, sehingga harga BBM dan mekanisme antrean di SPBU benar-benar dilakukan sesuai aturan berlaku.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono berdiskusi untuk membahas strategi memperkuat pencegahan terorisme dan program-program deradikalisasi.

Menhan Sjafrie, dalam pertemuannya dengan Kepala BNPT di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dan soliditas baik di internal BNPT maupun dengan lembaga terkait lainnya dalam menghadapi ancaman terorisme ke depan.

“Sinergi antarlembaga menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan upaya penjagaan kedaulatan negara, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Menhan Sjafrie kepada Kepala BNPT sebagaimana dikutip dari siaran resmi Kementerian Pertahanan RI di Jakarta, Rabu.

Kepala BNPT Eddy Hartono berkunjung ke Kementerian Pertahanan RI untuk bertemu Menhan Sjafrie. Di Kantor Kementerian Pertahanan, pertemuan antara dua pemimpin kementerian/lembaga itu didampingi beberapa pejabat utama masing-masing.

Dalam pertemuannya dengan Kepala BNPT, Menhan juga menekankan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan BNPT sebagai faktor krusial untuk mewujudkan strategi yang efektif mencegah paham-paham radikalisme dan ancaman terorisme masuk ke tanah air.

Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Menhan Sjafrie juga mengutarakan harapannya BNPT dapat terus tumbuh dan memperluas jejaringnya di tingkat global.

Dia juga menyebut beberapa terobosan yang telah dilakukan BNPT, di antaranya termasuk pelatihan untuk CPNS, program duta damai untuk generasi muda dan program-program penguatan Pancasila di sekolah-sekolah.

“Harapannya, di tingkat global, BNPT dapat aktif membangun jejaring dengan banyak negara mengembangkan strategi kontra-terorisme,” kata Menhan Sjafrie.

Dalam pertemuan itu, Kepala BNPT menyampaikan sejumlah program penting yang telah berjalan, di antaranya pelatihan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pelatihan itu, Kepala BNPT menjelaskan, bertujuan untuk membekali para calon aparatur sipil negara dengan pengetahuan dan keterampilan menghadapi tantangan penanggulangan terorisme di era modern.

Dia melanjutkan pelatihan itu juga bertujuan memperkuat pemahaman ideologi nasional, yaitu Pancasila.

Universitas Pertahanan merupakan kampus yang berada di bawah binaan Kementerian Pertahanan.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalin kerja sama strategis dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, khususnya di sektor aviasi.

Dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara BNPT dan Garuda Indonesia di Tangerang, Banten, Rabu (8/1), Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono menyampaikan bahwa Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan nasional berkaitan erat dengan Bandar Udara yang merupakan objek vital strategis.

"Garuda Indonesia ini maskapai yang beroperasi di bandar udara yang merupakan objek vital strategis dan perlu dilindungi dari ancaman terorisme," kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, menurut dia, perjanjian kerja sama tersebut menjadi sangat strategis, baik dalam pertukaran data maupun hal-hal lain yang dianggap penting.

Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengapresiasi dan menyambut baik perjanjian kerja Sama antara BNPT dan Garuda Indonesia, terutama guna memperkokoh keutuhan bangsa Indonesia.

“Besar harapan kami kerja sama ini akan mengoptimalkan peran Garuda Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia," ucap Wamildan dalam kesempatan yang sama.

Untuk itu, dirinya berharap kegiatan tersebut dapat semakin mengukuhkan komitmen dan visi bersama dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme demi kesatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di masa depan.

Wamildan turut mengatakan jika Garuda Indonesia siap memberikan dukungan serta berkoordinasi lebih lanjut dengan tim BNPT.

Sebelumnya, BNPT menegaskan bahwa kolaborasi multipihak dan kohesi sosial penting dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dalam seminar di Jakarta, Rabu (13/11/2024), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto mengatakan kolaborasi dan kohesi sosial sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas dari masalah terorisme itu sendiri.

"Masalah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme semakin kompleks, untuk itu perlu ada intervensi multipihak dan peningkatan kohesi sosial," ujar Andhika seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Menurut Andhika, signifikansi dari berbagai kerja yang sifatnya kolaboratif dalam penanggulangan terorisme juga sejalan dengan semboyan yang digaungkan kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, yaitu "Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan".

Dia menjelaskan komitmen kolaboratif multipihak dan peningkatan kohesi sosial telah dijalankan BNPT secara nyata melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Di dalam RAN PE, BNPT melakukan pendekatan seluruh pemerintahan (whole government) dan seluruh masyarakat (whole society), terlebih dalam RAN PE Fase Kedua (2025-2029).

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025