Beliau merupakan tipe manusia pembelajar tanpa henti.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa kepergian diplomat senior dan ahli hukum laut internasional Indonesia Hasjim Djalal merupakan kehilangan besar bangsa Indonesia.

Pasalnya, kata dia, nama Hasjim tak akan pernah terlupakan dalam sejarah diplomasi dan perjuangan menegakkan kedaulatan Indonesia di laut serta penerimaan dunia atas konsep negara kepulauan yang ikut digagas oleh almarhum.

"Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Begitu kata pepatah lama," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pagi hari ini Menko menyempatkan diri untuk bertakziah ke kediaman Hasjim yang wafat tadi malam di Jakarta.

Yusril menuturkan bahwa Hasjim merupakan diplomat besar yang dimiliki bangsa Indonesia karena pernah menjadi Duta Besar (Dubes) atau Kepala Perwakilan Tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dubes di Kanada, dan Dubes di Jerman.

Selain sebagai diplomat, kata dia, Hasjim juga merupakan seorang akademisi yang mendalami hukum laut, bagian dari hukum internasional.

"Oleh karena itu, pemikiran beliau bersama dengan almarhum Prof. Mochtar Kusumaatmadja sangat besar dalam penyusunan UNCLOS atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut," ungkapnya.

Yusril mengaku telah mengenal Hasjim sejak lama. Dia menilai penampilan almarhum sangat bersahaja dan sikapnya ramah serta rendah hati.

Ketika buku cetak masih mendominasi pasar, sebelum digantikan e-book pada zaman sekarang, dia sering bertemu Hasjim di toko buku, baik di Jakarta maupun di Singapura.

"Beliau merupakan tipe manusia pembelajar tanpa henti. Hari ini beliau pergi meninggalkan kita semua," tutur Yusril.

Menko mengucapkan dukacita kepada istri dari Hasjim dan putra Hasjim, yang juga seorang diplomat, Dino Patti Djalal.

Ia berharap semoga Allah Swt. menerima amal kebajikan almarhum dan mengampuni segala kekhilafannya selama hidup di dunia fana.

Hasjim Djalal mengembuskan napas terakhirnya pada usia 90 tahun di Jakarta pada hari Minggu (12/1) pukul 16.40 WIB.

Almarhum disemayamkan di rumah duka, Jalan Taman Cilandak III, Jakarta Selatan dan rencananya dimakamkan pada hari ini.

Lahir pada tahun 1934, Hasjim Djalal merupakan diplomat senior Indonesia yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1981—1983, kemudian Kanada pada tahun 1983—1985, dan untuk Jerman pada periode 1990—1993.

Hasjim diketahui menjadi salah satu diplomat Indonesia yang berperan dalam penyusunan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang disahkan pada tahun 1982.

Menurut keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hasjim bersama menteri luar negeri RI kala itu, Mochtar Kusumaatmadja, berperan memperjuangkan gagasan negara kepulauan serta wawasan nusantara, sebagaimana diamanatkan Deklarasi Juanda, supaya diakui komunitas internasional.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), serta Detasemen Khusus Anti/Teror (Densus AT) 88 Polri mempererat kolaborasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan kolaborasi antara Kementerian Imipas, BNPT, dan Densus 88 terus diperkuat untuk menjamin pelaksanaan program deradikalisasi yang efektif.

"Ketiga pihak sepakat bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dalam membimbing para narapidana terorisme (napiter) agar dapat kembali menjadi warga negara yang taat hukum dan setia kepada NKRI," ucap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Upaya tersebut, kata dia, juga menunjukkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Maka dari itu, ia menyebutkan BNPT telah melakukan audiensi bersama Kementerian Imipas serta Densus 88 di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Kamis (9/1).

Dengan kerja sama yang erat, Eddy menuturkan Pemerintah optimistis dapat mencegah dan mengatasi ancaman terorisme, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ia menegaskan perlunya koordinasi yang erat antara BNPT, Kementerian Imipas, dan Densus 88 dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap pelaku terorisme, mulai dari tersangka, terdakwa, terpidana, hingga narapidana di dalam lapas yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Dirinya pun menambahkan, tim koordinasi deradikalisasi yang terdiri atas BNPT, Kementerian Imipas dan Densus 88 terus bekerja untuk menangani napiter dengan tujuan mengembalikan mereka ke pangkuan NKRI.

"Ini merupakan kewajiban negara untuk menunjukkan negara hadir dalam melakukan pembinaan kepada warga negara Indonesia untuk kembali NKRI," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Imipas Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto menegaskan pentingnya sinergi antara kementeriannya dengan BNPT dan Densus 88 dalam rangka meneruskan kerja sama dan kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik.

"Ke depan juga harus lebih baik, terutama berbagai hal yang terkait dengan pembinaan napiter, upaya deradikalisasi, maupun upaya pencegahan," ujar Agus dalam audiensi.

Ia menjelaskan bahwa kementeriannya terus mendukung pembinaan napiter dan mengupayakan langkah strategis untuk mencegah radikalisasi.

"Pada prinsipnya Kementerian Imipas siap berkolaborasi dan mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Densus 88 maupun BNPT dalam rangka untuk menjaga negara ini dari gangguan teroris dari dalam maupun luar negeri," ucap dia.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Densus 88 AT Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo. Menurutnya, koordinasi yang sudah berjalan dengan baik di antara ketiganya harus semakin ditingkatkan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT, Imipas, dan Densus 88 pererat kolaborasi deradikalisasi di lapas

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memulai langkah besar dalam upaya memperkuat pencegahan terorisme melalui pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional di kawasan Jakarta Barat.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional tersebut merupakan bentuk nyata komitmen BNPT dalam melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, khususnya dalam upaya meningkatkan pencegahan tindak pidana terorisme yang mencakup kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, serta deradikalisasi.

"Ini bisa meningkatkan kinerja BNPT dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana terorisme yang memang ini amanat UU Nomor 5. Dalam hal ini, Pemerintah wajib melakukan pencegahan terorisme," ujar Komjen Pol. Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pembangunan awal Pusat Kesiapsiagaan Nasional di Jakarta ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama oleh Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono bersama mantan Kepala BNPT Komjen Pol. Purn. Boy Rafli Amar pada hari Jumat (10/1).

Pusat Kesiapsiagaan Nasional diproyeksikan berdiri di atas lahan seluas 17.000 meter persegi dan akan difungsikan sebagai pusat rehabilitasi, koordinasi, dan layanan masyarakat.

Gedung tersebut diharapkan menjadi elemen strategis dalam mendukung berbagai program BNPT untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme secara menyeluruh.

Ini bisa meningkatkan kinerja BNPT dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana terorisme.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memulai langkah besar dalam upaya memperkuat pencegahan terorisme melalui pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional di kawasan Jakarta Barat.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional tersebut merupakan bentuk nyata komitmen BNPT dalam melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, khususnya dalam upaya meningkatkan pencegahan tindak pidana terorisme yang mencakup kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, serta deradikalisasi.

"Ini bisa meningkatkan kinerja BNPT dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana terorisme yang memang ini amanat UU Nomor 5. Dalam hal ini, Pemerintah wajib melakukan pencegahan terorisme," ujar Komjen Pol. Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pembangunan awal Pusat Kesiapsiagaan Nasional di Jakarta ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama oleh Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono bersama mantan Kepala BNPT Komjen Pol. Purn. Boy Rafli Amar pada hari Jumat (10/1).

Pusat Kesiapsiagaan Nasional diproyeksikan berdiri di atas lahan seluas 17.000 meter persegi dan akan difungsikan sebagai pusat rehabilitasi, koordinasi, dan layanan masyarakat.

Gedung tersebut diharapkan menjadi elemen strategis dalam mendukung berbagai program BNPT untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme secara menyeluruh.

​​​​Komjen Pol. Purn. Boy Rafli Amar menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap inisiatif tersebut.

Menurut dia, lokasi yang strategis menjadi keunggulan dan modal untuk memperkuat kolaborasi BNPT dengan pemangku kepentingan.

"Ini akan menjadi modal. Dengan posisi yang strategis kita, sangat mudah mengajak stakeholder dan seluruh unsur bersama-sama dalam rangka meningkatkan kemampuan negara bangsa kita dalam mengeliminasi kekerasan aksi terorisme, memberi nilai manfaat yang tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Boy dalam acara peletakan batu pertama.

Kesiapsiagaan nasional itu, kata dia, untuk memberikan rasa aman kepada warga negara Indonesia (WNI) sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hal tersebut dimaknai bahwa negara melindungi semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat hingga nilai-nilai bangsa yang harus dipertahankan.

Salah satu penjabaran dalam perlindungan yang diberikan Pemerintah kepada warganya diwujudkan dengan pengesahan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum bagi Pemerintah melalui kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto Sipin melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti guna membahas kesiapan Memorial Living Park Rumah Geudong Pidie Aceh yang diagendakan diresmikan pada Februari 2025.

"(Peresmian) sebelum Idul Fitri (2025). Jadi kira-kira bulan Februari (2025) rencananya sudah kita resmikan. Karena pembangunannya sudah selesai bulan Mei tahun (2024) lalu. Jadi, sudah cukup lama. Jadi perlu segera diresmikan," kata Mugiyanto di Jakarta, Senin,

Ia menuturkan bahwa Memorial Living Park di Pidie Aceh adalah monumen untuk mengenang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh seperti peristiwa Rumah Geudong, Jambo Keupok dan simpang KKA (Simpang Kertas Kraft Aceh)

Mugiyanto menyampaikan bahwa monumen dibangun untuk mengingatkan agar peristiwa tersebut tidak kembali terjadi di masa mendatang.

"Jadi, untuk menatap ke depan. Monumen tersebut sudah siap (diresmikan), dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelumnya," ujarnya.

Dia mengaku bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana peresmian tersebut.

"Kami akan minta arahan ke Bapak Presiden apakah beliau akan berkenan meresmikan atau ada arahan lain dari beliau terkait hal tersebut," ucapnya.

Dia berterima kasih kepada Kementerian PUPR sebelumnya yang telah membangun monumen tersebut. Baginya, hal itu menjadi salah satu pemulihan korban pelanggaran HAM.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia terus berupaya menyelesaikan atau memulihkan korban pelanggaran HAM berat.

"Dan dari yang dulu sudah dimulai oleh Presiden sebelumnya, Bapak Presiden Jokowi. Dan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai kementerian yang bertanggung jawab untuk menjalankan urusan HAM akan melaksanakan, akan take the lead untuk pemulihan tersebut," kata Mugiyanto.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan bahwa Memorial Living Park sudah diselesaikan oleh Kementerian PUPR sebelumnya pada tahun 2024.

Diana menjelaskan bahwa di kawasan Memorial Living Park, sebuah masjid dengan kapasitas 500 orang telah dibangun, untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat setempat, mayoritas beragama Islam.

Selain masjid, kawasan tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas tempat bermain, area parkir, hingga jaringan irigasi.

"Di situ juga ada semacam tetengernya pintu Aceh dan ada tempat bermain. Serta ada tangga yang memang dulu di situ juga ada peristiwa bersejarah. Itu yang harus, mesti menjadi tetengera ada di sana yang kita pertahankan, itu sudah selesai (dibangun)," kata Diana.

Ia umenambahkan bahwa selain masjid, 29 unit Rumah Geudong juga telah selesai dibangun.

Ia mengatakan, yang penting bahwa pemerintah hadir untuk menangani kaum yang kena HAM, tidak diam saja, ada buktinya bahwa pemerintah sudah melakukannya dengan (membangun) rumah.

"Dan salah satunya yang kita kerjakan di Kementerian PUPR waktu itu, adalah Living Park ini dan juga rumah-rumah. Ada untuk irigasi, untuk air dan juga untuk jalan," kata Diana.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), serta Detasemen Khusus Anti/Teror (Densus AT) 88 Polri mempererat kolaborasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan kolaborasi antara Kementerian Imipas, BNPT, dan Densus 88 terus diperkuat untuk menjamin pelaksanaan program deradikalisasi yang efektif.

"Ketiga pihak sepakat bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dalam membimbing para narapidana terorisme (napiter) agar dapat kembali menjadi warga negara yang taat hukum dan setia kepada NKRI," ucap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Upaya tersebut, kata dia, juga menunjukkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Maka dari itu, ia menyebutkan BNPT telah melakukan audiensi bersama Kementerian Imipas serta Densus 88 di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Kamis (9/1).

Dengan kerja sama yang erat, Eddy menuturkan Pemerintah optimistis dapat mencegah dan mengatasi ancaman terorisme, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ia menegaskan perlunya koordinasi yang erat antara BNPT, Kementerian Imipas, dan Densus 88 dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap pelaku terorisme, mulai dari tersangka, terdakwa, terpidana, hingga narapidana di dalam lapas yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Dirinya pun menambahkan, tim koordinasi deradikalisasi yang terdiri atas BNPT, Kementerian Imipas dan Densus 88 terus bekerja untuk menangani napiter dengan tujuan mengembalikan mereka ke pangkuan NKRI.

"Ini merupakan kewajiban negara untuk menunjukkan negara hadir dalam melakukan pembinaan kepada warga negara Indonesia untuk kembali NKRI," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Imipas Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto menegaskan pentingnya sinergi antara kementeriannya dengan BNPT dan Densus 88 dalam rangka meneruskan kerja sama dan kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik.

"Ke depan juga harus lebih baik, terutama berbagai hal yang terkait dengan pembinaan napiter, upaya deradikalisasi, maupun upaya pencegahan," ujar Agus dalam audiensi.

Ia menjelaskan bahwa kementeriannya terus mendukung pembinaan napiter dan mengupayakan langkah strategis untuk mencegah radikalisasi.

"Pada prinsipnya Kementerian Imipas siap berkolaborasi dan mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Densus 88 maupun BNPT dalam rangka untuk menjaga negara ini dari gangguan teroris dari dalam maupun luar negeri," ucap dia.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Densus 88 AT Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo. Menurutnya, koordinasi yang sudah berjalan dengan baik di antara ketiganya harus semakin ditingkatkan.

Ketiga pihak sepakat bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dalam membimbing para narapidana terorisme (napiter) agar dapat kembali menjadi warga negara yang taat hukum dan setia kepada NKRI

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), serta Detasemen Khusus Anti/Teror (Densus AT) 88 Polri mempererat kolaborasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan kolaborasi antara Kementerian Imipas, BNPT, dan Densus 88 terus diperkuat untuk menjamin pelaksanaan program deradikalisasi yang efektif.

"Ketiga pihak sepakat bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dalam membimbing para narapidana terorisme (napiter) agar dapat kembali menjadi warga negara yang taat hukum dan setia kepada NKRI," ucap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Upaya tersebut, kata dia, juga menunjukkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Maka dari itu, ia menyebutkan BNPT telah melakukan audiensi bersama Kementerian Imipas serta Densus 88 di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Kamis (9/1).

Dengan kerja sama yang erat, Eddy menuturkan Pemerintah optimistis dapat mencegah dan mengatasi ancaman terorisme, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ia menegaskan perlunya koordinasi yang erat antara BNPT, Kementerian Imipas, dan Densus 88 dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap pelaku terorisme, mulai dari tersangka, terdakwa, terpidana, hingga narapidana di dalam lapas yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Dirinya pun menambahkan, tim koordinasi deradikalisasi yang terdiri atas BNPT, Kementerian Imipas dan Densus 88 terus bekerja untuk menangani napiter dengan tujuan mengembalikan mereka ke pangkuan NKRI.

"Ini merupakan kewajiban negara untuk menunjukkan negara hadir dalam melakukan pembinaan kepada warga negara Indonesia untuk kembali NKRI," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Imipas Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto menegaskan pentingnya sinergi antara kementeriannya dengan BNPT dan Densus 88 dalam rangka meneruskan kerja sama dan kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik.

"Ke depan juga harus lebih baik, terutama berbagai hal yang terkait dengan pembinaan napiter, upaya deradikalisasi, maupun upaya pencegahan," ujar Agus dalam audiensi.

Ia menjelaskan bahwa kementeriannya terus mendukung pembinaan napiter dan mengupayakan langkah strategis untuk mencegah radikalisasi.

"Pada prinsipnya Kementerian Imipas siap berkolaborasi dan mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Densus 88 maupun BNPT dalam rangka untuk menjaga negara ini dari gangguan teroris dari dalam maupun luar negeri," ucap dia.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Densus 88 AT Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo. Menurutnya, koordinasi yang sudah berjalan dengan baik di antara ketiganya harus semakin ditingkatkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), serta Detasemen Khusus Anti/Teror (Densus AT) 88 Polri mempererat kolaborasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan kolaborasi antara Kementerian Imipas, BNPT, dan Densus 88 terus diperkuat untuk menjamin pelaksanaan program deradikalisasi yang efektif.

"Ketiga pihak sepakat bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dalam membimbing para narapidana terorisme (napiter) agar dapat kembali menjadi warga negara yang taat hukum dan setia kepada NKRI," ucap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Upaya tersebut, kata dia, juga menunjukkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Maka dari itu, ia menyebutkan BNPT telah melakukan audiensi bersama Kementerian Imipas serta Densus 88 di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Kamis (9/1).

Dengan kerja sama yang erat, Eddy menuturkan Pemerintah optimistis dapat mencegah dan mengatasi ancaman terorisme, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ia menegaskan perlunya koordinasi yang erat antara BNPT, Kementerian Imipas, dan Densus 88 dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap pelaku terorisme, mulai dari tersangka, terdakwa, terpidana, hingga narapidana di dalam lapas yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Dirinya pun menambahkan, tim koordinasi deradikalisasi yang terdiri atas BNPT, Kementerian Imipas dan Densus 88 terus bekerja untuk menangani napiter dengan tujuan mengembalikan mereka ke pangkuan NKRI.

"Ini merupakan kewajiban negara untuk menunjukkan negara hadir dalam melakukan pembinaan kepada warga negara Indonesia untuk kembali NKRI," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Imipas Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto menegaskan pentingnya sinergi antara kementeriannya dengan BNPT dan Densus 88 dalam rangka meneruskan kerja sama dan kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik.

"Ke depan juga harus lebih baik, terutama berbagai hal yang terkait dengan pembinaan napiter, upaya deradikalisasi, maupun upaya pencegahan," ujar Agus dalam audiensi.

Ia menjelaskan bahwa kementeriannya terus mendukung pembinaan napiter dan mengupayakan langkah strategis untuk mencegah radikalisasi.

"Pada prinsipnya Kementerian Imipas siap berkolaborasi dan mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Densus 88 maupun BNPT dalam rangka untuk menjaga negara ini dari gangguan teroris dari dalam maupun luar negeri," ucap dia.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Densus 88 AT Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo. Menurutnya, koordinasi yang sudah berjalan dengan baik di antara ketiganya harus semakin ditingkatkan.

Ternate (ANTARA) - Divisi Pemasyarakatan (Divpas) Kanwil Kemenkumham Maluku Utara melakukan penguatan terhadap Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Pejabat Struktural dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan lebih profesional dan bersih tanpa diskriminatif.

"Saya meminta pelayanan pemasyarakatan dilaksanakan tanpa diskriminasi, dengan mengedepankan hati nurani dan menghindari segala bentuk pungutan liar (pungli). Pelayanan yang diberikan harus berdampak positif bagi WBP dan juga masyarakat," kata Kepala Divpas Kanwil Kemenkumham Malut, Hensah di Ternate, Minggu.

Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti arahan Menteri Imipas dan SE Dirjenpas, maka saya meminta jajaran Kepala UPT dan pejabat/jajaran pemasyarakatan di Maluku Utara untuk dapat menindaklanjuti dalam kesempatan pertama.

Hensah menekankan pentingnya perawatan gedung dan bangunan Lapas dan Rutan sesuai Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan. Pelayanan terbaik kepada WBP juga menjadi fokus penguatan.

Sebab, sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, pemenang lelang diutamakan berasal dari wilayah lokal, dengan ketentuan setiap kontraktor menyisihkan 5% dari anggaran untuk membeli hasil karya warga binaan.

"Selain itu, terkait pemberian bahan makanan kepada WBP, apabila dalam dua bulan berturut-turut tidak sesuai daftar menu yang ditentukan, Kepala UPT diberi kewenangan untuk mengganti penyedia jasa makanan," ucap Hensah.

Sebab, pentingnya komitmen memberantas peredaran narkoba dan praktik pungli di dalam Lapas dan Rutan juga diingatkan. Ia mengimbau seluruh jajaran untuk menjaga integritas dan tidak mencoreng nama baik institusi.

Sebagaimana diketahui, komitmen mendorong pemasyarakatan yang bersih dan modern di Malut terus menjadi fokus Kadivpas Hensah bersama Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi sejak awal. Andi Taletting Langi dan Hensah bersama jajaran bahkan rutin menggelar sidak pada lapas/rutan di Malut.

"Dengan arahan ini, diharapkan seluruh jajaran Pemasyarakatan di Malut dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai pelayanan publik, dan menciptakan lingkungan yang aman serta bermartabat di dalam Lapas dan Rutan," katanya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2025 akan memaksimalkan peran desa dan kelurahan sadar hukum guna meningkatkan kesadaran hukum serta kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

"Kami berkomitmen mendukung upaya pemerintah pusat untuk membangun kesadaran hukum ini," kata Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel Rahmat Feri Pontoh dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Minggu.

Ia mengatakan salah satu upaya meningkatkan peran desa dan kelurahan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini, Kanwil Kemenkum Babel telah melakukan rapat koordinasi penilaian usulan desa, kelurahan sadar hukum yang dilaksanakan secara virtual oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

"Kegiatan ini untuk peningkatan kualitas terhadap program dan kegiatan desa dan kelurahan sadar hukum agar dapat terukur, baik dari sisi peningkatan kesadaran hukum maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat," katanya.

Ia menyatakan berdasarkan data terakhir terdapat 41 desa dan kelurahan sadar hukum dari 165 desa, kelurahan binaan sadar hukum tersebar di enam kabupaten dan satu kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Kami terus mendorong kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar program ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan sebagai langkah lanjutan program ini, kata dia, Kanwil Kemenkum Babel segera menyusun rencana untuk memastikan setiap desa dan kelurahan yang diusulkan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh BPHN," katanya.

Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Constantinus Kristomo menekankan pentingnya keberlanjutan program desa dan kelurahan sadar hukum sebagai sarana membangun budaya hukum di masyarakat.

Ia juga menyoroti peran pos bantuan hukum di desa dan kelurahan sebagai pusat informasi dan solusi bagi warga yang menghadapi masalah hukum.

“Pos bantuan hukum akan menjadi tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, konsultasi, hingga mediasi terkait persoalan hukum yang mereka hadapi, karena hal ini sangat penting untuk memastikan akses keadilan yang merata,” ujar Kristomo.

Libya saat ini dipimpin oleh dua pemerintahan yang saling bersaing — satu di Tripoli yang diakui PBB dan dipimpin oleh Abdul Hamid Dbeibah, serta satu lagi di Benghazi yang dipimpin oleh Osama Hammad.

Beirut (ANTARA) - Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia di Libya (NIHRL) menyeru para pihak yang terlibat konflik di Al Ajaylat, sekitar 100 kilometer sebelah barat Tripoli, untuk membuka koridor kemanusiaan yang aman, mengizinkan tim ambulans dan Palang Merah mengevakuasi warga serta memberikan bantuan kepada korban di zona perang.

“Berdasarkan laporan tentang pertempuran yang kembali terjadi antara Brigade Infanteri ke-103, yang dikenal sebagai Al-Salam, dengan kelompok bersenjata lain dari Al Ajaylat, organisasi hak asasi manusia (HAM) nasional Libya menuntut agar pihak-pihak yang berkonflik membuka koridor aman, mengizinkan tim ambulans dan Palang Merah untuk mengevakuasi warga sipil yang terjebak di zona konflik,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Pertempuran dilaporkan masih berlangsung di kawasan Ras Yusuf, Al-Jadida, dan Jinan Attia.

Organisasi HAM itu juga mengimbau seluruh warga dan penduduk di sekitar zona konflik untuk membatasi pergerakan, selalu berhati-hati, dan tetap di rumah, menjauhi jendela serta dinding luar bangunan, hingga situasi stabil.

Libya saat ini dipimpin oleh dua pemerintahan yang saling bersaing — satu di Tripoli yang diakui PBB dan dipimpin oleh Abdul Hamid Dbeibah, serta satu lagi di Benghazi yang dipimpin oleh Osama Hammad.

Libya mengalami konflik berkepanjangan setelah pemimpinnya, Muammar Gaddafi, digulingkan dan dibunuh pada tahun 2011.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi kebuntuan antara otoritas di Tripoli di bagian barat dan otoritas di timur, yang didukung oleh Tentara Nasional Libya di bawah komando Marsekal Khalifa Haftar.

Pada tahun 2021, Forum Dialog Politik Libya yang disponsori PBB di Jenewa memilih otoritas eksekutif transisi untuk menjalankan negara hingga pemilihan umum, yang dijadwalkan pada Desember 2021 namun pesta demokrasi itu tidak pernah terlaksana.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Primayanti
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2025

Enggak ada aturannya mereka harus izin dengan Ormas Pemuda Pancasila

Jakarta (ANTARA) - Anggota Pemuda Pancasila, Rifkyman meminta maaf terkait tindakannya kepada warga agar meminta izin terlebih dahulu ke ormas tersebut sebelum membuat konten video di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

"Saya dari Pemuda Pancasila meminta maaf sebesar-besarnya atas video yang telah viral, ramai di media sosial berkaitan dengan konten di Taman literasi Blok M," ungkap Rifkyman dalam video yang dibagikan Polsek Kebayoran Baru, Minggu.

Dalam video yang sebelumnya beredar, dia menyebutkan apabila pengunjung ingin membuat konten di Taman Literasi di Kawasan Blok M harus memperoleh izin dari Pemuda Pancasila.

Kemudian dalam video klarifikasinya, Rifkyman mengaku bahwa pihak yang berwenang memberikan izin tersebut adalah pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

"Seharusnya yang berhak memberi izin apabila ingin mengadakan kegiatan tersebut adalah pihak taman literasi, bukan kepada Pemuda Pancasila," kata Rifkyman yang di dalam video tersebut didampingi petugas Kepolisian.

Sebelumnya, dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @inilah_com, sejumlah warga pada Rabu (8/1) hendak membuat konten promosi di area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

Seorang pria berbaju putih dalam video tersebut menggendong papan iklan portabel. Sedangkan temannya yang lain berada di balik kamera.

Saat sedang membuat video, seorang anggota Pemuda Pancasila menghampiri mereka dan mendesak warga pembuat konten itu untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Pemuda Pancasila.

Pria itu mengklaim bahwa Pemuda Pancasila mengurus area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Blok M.

Sempat terlibat tanya-jawab, para pembuat konten itu akhirnya meninggalkan lokasi untuk menghindari perdebatan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menegaskan, tidak perlu ada izin dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila bagi warga yang ingin beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Jakarta, Minggu, menyusul peristiwa yang viral di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu pada Rabu (8/1) lalu.

"Enggak ada aturannya mereka harus izin dengan Ormas Pemuda Pancasila," kata Satriadi.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025