Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki kasus penembakan bos rental mobil oleh anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak.

Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM tersebut juga mengatakan bahwa Komnas HAM telah meminta keterangan dari beberapa pihak terkait kasus tersebut.

“Nanti begitu selesai, kami akan sampaikan ke publik,” kata Anis di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa terhadap kasus tersebut, Komnas HAM menyadari penembakan oleh anggota TNI maupun Kepolisian terhadap warga sipil, baik dalam mekanisme penegakan hukum maupun extra judicial killing, merupakan tantangan bagi institusinya.

“Jadi, itu tantangan kami. Jadi, tentu Komnas HAM akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kontribusi agar ini bisa diminimalisasi ke depan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Komnas HAM menyadari hal tersebut sebagai tantangan karena berdasarkan laporan tahunan institusinya disebut aktor negara yang paling banyak melakukan praktik pelanggaran HAM adalah TNI dan Kepolisian.

Pada kesempatan berbeda, saat ini kasus penembakan bos rental mobil tersebut telah dilimpahkan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) kepada Oditur Militer (Otmil) II-07 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut.

Komandan Puspomal (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista mengatakan bahwa pelimpahan dilakukan karena pihaknya telah selesai melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut.

"Puspomal telah melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan secara maraton dan cepat terhadap perkara pembunuhan yang terjadi di Rest Area Kilometer (KM) 45 Tol Tangerang-Merak," ujar Samista dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Mukomuko (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu Abdiyanto meminta aparat penegak hukum mengusut perambahan hutan di daerah ini, karena perbuatan itu merusak ekosistem dan membuat harimau kehilangan habitatnya.

"Kita setuju masalah ini diusut tuntas aparat penegak hukum, karena perbuatan itu membuat harimau turun ke permukiman warga," kata Sekda Kabupaten Mukomuko Abdiyanto di Mukomuko.

Ia mengatakan hal itu setelah seorang warga Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, bernama Ibnu Oktavianto (22) ditemukan meninggal dunia di kebun kelapa sawit milik milik Ari Cahyono pada Selasa (7/1).

Kemudian, satu ekor sapi milik Deden Nurjamil, warga Desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam yang berbatasan dengan Desa Tunggal Jaya juga ditemukan mati akibat dimangsa harimau.

Menurutnya, mengapa harimau masuk ke permukiman penduduk di daerah ini akibat habitatnya diganggu, hutan yang selama ini menjadi habitatnya dirambah oleh pihak yang bertanggung jawab.

Terkait dengan kemunculan hewan buas di daerah ini, katanya, meresahkan warga apalagi sudah ada korban seorang warga dan satu ekor sapi, dan semua ini tidak terlepas dari dampak perambahan hutan oleh orang tidak bertanggung jawab.

Untuk itu, menurutnya, solusinya juga hutan sekedar bagaimana menangkap hewan buas itu, tetapi bagaimana memastikan habitat hewan buas terjaga dengan baik dan terpelihara supaya hewan buas tidak keluar habitatnya.

Selanjutnya, ia juga mengajak semua pihak terkait untuk bersinergi dalam mencegah terjadinya perambahan kawasan hutan supaya tidak terjadi konflik harimau dan manusia di daerah ini.

Dalam masalah ini, katanya, pemerintah daerah akan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian alam karena kalau alam terganggu berdampak pada kehidupan manusia.

Selain pemerintah daerah, katanya, semua pihak juga harus mengambil peran sesuai tugas dan ketenangan agar kembali tercipta ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Kita tadi hampir satu jam berdiskusi dengan Pak Menteri HAM Natalius Pigai. Dua topik yang paling utama, yaitu penataan administrasi pertanahan supaya lebih mengedepankan dimensi HAM, bagaimana setiap sertifikasi tanah, pemberian hak-hak atas tanah,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, penataan administrasi pertanahan supaya lebih mengedepankan dimensi Hak Asasi Manusia atau HAM.

“Kita tadi hampir satu jam berdiskusi dengan Pak Menteri HAM Natalius Pigai. Dua topik yang paling utama, yaitu penataan administrasi pertanahan supaya lebih mengedepankan dimensi HAM, bagaimana setiap sertifikasi tanah, pemberian hak-hak atas tanah, baik itu hak penguasaan lahan, hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak pakai serta hak milik tidak mengganggu dan tidak melanggar HAM,” kata Nusron di Jakarta, Rabu.

Salah satu poin yang dibahas dalam koordinasi ini ialah terkait tanah ulayat. Sejauh ini, Kementerian ATR/BPN telah memulai pemberian hak atas tanah terhadap tanah ulayat dari berbagai daerah. Sebanyak 9.720.877 meterpersegi tanah ulayat telah berhasil disertifikatkan.

Namun, Nusron mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penyertifikatan tanah ulayat ini.

“Setiap ada pendaftaran selalu terhambat kepada pengakuan dan penyataan dari hak adat tersebut. Ini harus kita tuntaskan supaya kita makin jelas mana batas-batas hak adat, mana batas-batas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) murni, dan mana batas-batas hutan. Supaya masing-masing didaftarkan,” katanya.

Sementara itu Menteri HAM Natalius Pigai mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam penyertifikatan tanah ulayat ini.

“Saya apresiasi Kementerian ATR/BPN karena sudah menyediakan sertifikat komunal, luar biasa. Coba cek di seluruh dunia, tidak semua negara di dunia ini yang menyediakan sertipikat komunal. Indonesia sudah lebih maju di mana kita menyediakan sertipikat komunal,” katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkoordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait administrasi pertanahan.

Pertemuan antara Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dengan Menteri HAM Natalius Pigai tersebut berlangsung di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

25 (pertanyaan), seputar perlintasan Harun Masiku

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam (SMG) mengaku diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal data perlintasan buronan KPK Harun Masiku.

"25 (pertanyaan), seputar perlintasan Harun Masiku," kata Saffar usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Saffar menerangkan bahwa dirinya diperiksa penyidik KPK bukan dalam kapasitasnya sebagai Plt. Direktur Jenderal Imigrasi.

Dirinya diperiksa KPK karena saat terjadinya peristiwa Harun Masiku tersebut, dirinya menjabat sebagai Kepala Imigrasi bandara Soekarno Hatta.

Saat ditanya soal apakah Harun Masiku berada di dalam atau luar negeri, menurut pengetahuannya Harun masih berada di dalam wilayah Indonesia

Penyidik KPK hari ini memanggil sejumlah saksi terkait penyidikan perkara Harun Masiku dan juga untuk perkara kasus dugaan korupsi suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Para saksi tersebut adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2017-2022 Arief Budiman (AB), Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam (SMG) dan mantan terpidana dalam kasus suap Harun Masiku, Saeful Bahri (SB).

"Betul, saksi AB, SB dan SMG telah hadir di gedung KPK sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I," ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Setyo menerangkan tindakan yang dilakukan Hasto dalam perkara obstruction of justice tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat operasi tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelepon Harun Masiku untuk merendam ponselnya dengan air dan segera melarikan diri.

2. Pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, yang bersangkutan memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP miliknya yang dipegang Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

3. Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota KPU periode 2017—2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus sama dengan Harun Masiku, saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

25 (pertanyaan), seputar perlintasan Harun Masiku

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam (SMG) mengaku diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal data perlintasan buronan KPK Harun Masiku.

"25 (pertanyaan), seputar perlintasan Harun Masiku," kata Saffar usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Saffar menerangkan bahwa dirinya diperiksa penyidik KPK bukan dalam kapasitasnya sebagai Plt. Direktur Jenderal Imigrasi.

Dirinya diperiksa KPK karena saat terjadinya peristiwa Harun Masiku tersebut, dirinya menjabat sebagai Kepala Imigrasi bandara Soekarno Hatta.

Saat ditanya soal apakah Harun Masiku berada di dalam atau luar negeri, menurut pengetahuannya Harun masih berada di dalam wilayah Indonesia

Penyidik KPK hari ini memanggil sejumlah saksi terkait penyidikan perkara Harun Masiku dan juga untuk perkara kasus dugaan korupsi suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Para saksi tersebut adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2017-2022 Arief Budiman (AB), Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam (SMG) dan mantan terpidana dalam kasus suap Harun Masiku, Saeful Bahri (SB).

"Betul, saksi AB, SB dan SMG telah hadir di gedung KPK sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I," ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Setyo menerangkan tindakan yang dilakukan Hasto dalam perkara obstruction of justice tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat operasi tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelepon Harun Masiku untuk merendam ponselnya dengan air dan segera melarikan diri.

2. Pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, yang bersangkutan memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP miliknya yang dipegang Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

3. Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota KPU periode 2017—2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus sama dengan Harun Masiku, saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Pemuda Pancasila mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis (MBG).

Dukungan ini disampaikan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soelistyo Soerjosoemarno. Ia menilai program ini merupakan langkah strategis menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

“Program ini sangat baik untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Japto yang mengaku kerap menyaksikan kompetisi pendidikan anak tingkat internasional yang dimenangi oleh anak-anak asal Indonesia.

"Hal itu menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa," jelas Japto pada konferensi pers yang berlangsung di JW Marriott, Kota Medan, Selasa (14/1/2025).

Pemberian makanan bergizi gratis, imbuhnya, akan membuat anak-anak Indonesia yang dari bibit sudah bagus, akan menjadi generasi unggul pada 2045,” ungkap Japto yang didampingi Ketua MPW PP Sumut, Musa Rajekshah dan jajaran pengurus MPN PP.

Japto mengingatkan dan berpesan kepada Pemerintah Indonesia untuk memberikan kemudahan bagi petani mendapatkan lahan pertanian. "Jadi kita harus mempertanyakan kenapa selama ini, kalau namanya investor kalau tanam sawit bisa puluhan hektare. Tapi petani cari 10 hektare aja gak dikasih. Saya rasa, kalau petani dikasih 10 hektare dengan panen dua kali, dia sudah bisa sekolahkan anaknya ke luar negeri, artinya sejahtera," kata Japto.

Untuk itu ia menginstruksikan seluruh kader Pemuda Pancasila di Indonesia untuk berkontribusi dan turun membantu pemerintah dalam menyukseskan program MBG.

"Saya rasa kami akan instruksikan akan membatu program ini, misalnya melalui jejaring kita yang punya peternakan ayam, kambing, sapi, dan lain lain. Mereka bisa ikut distribusi kebutuhan-kebutuhan MBG, mungkin telornya, ayamnya," papar Japto.

Ruang siber saat ini menjadi arena dominan bagi perkembangan jaringan terorisme dan penyebaran paham radikal.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menggunakan data World Terrorism Index (WTI) yang diluncurkan oleh Universitas Indonesia (UI) sebagai rujukan penyusunan strategi pencegahan terorisme yang sistematis, terpadu, dan berkesinambungan ke depannya.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa data yang dihasilkan oleh WTI sejalan dengan indeks yang menjadi rujukan BNPT selama ini, yaitu Global Terorrism Index (GTI) yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang terdampak rendah terhadap aksi terorisme (low impacted of terrorism) serta Global Peace Index (GPI) yang menempatkan Indonesia pada kategori aman dan damai (high peace).

"World Terrorism Index ini saya apresiasi terhadap Universitas Indonesia," kata Eddy dalam kegiatan Diskusi dan Peluncuran World Terrorism Index di Jakarta, Senin (13/1), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam penyusunan strategi pencegahan terorisme berdasarkan WTI, dia mengatakan pihaknya bersama dengan kementerian/lembaga bisa menggandeng lembaga pengkajian dan pendidikan terkait.

BNPT, kata dia, tinggal mengolaborasikan kekuatan negara untuk sama-sama melakukan pencegahan. Amanat undang-undang bahwa negara wajib melakukan pencegahan terorisme dan dilakukan secara terus-menerus, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan.

Lebih lanjut Eddy menegaskan bahwa WTI sejalan dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya pada bagian kesiapsiagaan nasional dalam pengembangan kajian terorisme.

Di sisi lain, dia menekankan bahwa ruang siber saat ini menjadi arena dominan bagi perkembangan jaringan terorisme dan penyebaran paham radikal.

Oleh karena itu, kata dia, berbagai langkah pencegahan, terutama dalam konteks kontraradikalisasi untuk mengendalikan ancaman terorisme menjadi penting.

"Ini yang menjadi concern kami melakukan langkah-langkah bahwa pencegahan ini perlu, baik dalam konteks kontraradikalisasi sehingga ke depannya terorisme ini tetap terkendali," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI Syauqillah mengharapkan WTI dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga, dalam memahami posisi Indonesia dalam indeks terorisme.

"Indonesia pada indeks yang ada tentunya berada di angka yang tidak jauh berbeda dengan apa yang kami sajikan. Semoga nanti urutannya dapat dilihat seperti apa," kata Syauqillah dalam kesempatan yang sama.

Ia mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang telah terjalin dalam upaya penanganan terorisme di Indonesia.

Kepolisian, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, BNPT, Badan Intelijen Negara (BIN), masyarakat sipil, serta akademisi, menurut dia, sudah terus berupaya untuk mencari solusi terbaik dalam penanganan terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Tidak hanya itu, Indonesia juga masuk dalam daftar 10 negara terbaik yang berhasil menurunkan angka kematian akibat serangan terorisme

Jakarta (ANTARA) - Haidar Alwi Institute (HAI) mengungkap bahwa Indonesia berhasil mencatatkan rekor penanggulangan terorisme dalam 10 tahun terakhir.

"Sejak tahun 2015 sampai 2023, dampak terorisme di Indonesia masuk kategori menengah. Baru pada tahun 2024 Indonesia masuk kategori rendah. Sebuah rekor dalam sepuluh tahun terakhir," kata Pendiri HAI R Haidar Alwi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan laporan Global Terrorism Index (GTI) 2024 yang dirilis oleh Institute for Economics and Peace (IEP), dia menjelaskan Indonesia menempati peringkat 31 dari 163 negara dengan skor 3.993, lebih baik 7 peringkat atau 1.509 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

"Tidak hanya itu, Indonesia juga masuk dalam daftar 10 negara terbaik yang berhasil menurunkan angka kematian akibat serangan terorisme. Satu-satunya penyebab kematian akibat terorisme di Indonesia adalah karena serangan KKB di Papua," kata dia.

Selain terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, Indonesia menghasilkan "zero attack" dari aksi terorisme sepanjang tahun 2023 dan 2024.

Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari prestasi Polri dalam mencegah terjadinya aksi terorisme. Terbukti, sebanyak 196 tersangka berhasil ditangkap Polri sebelum melancarkan aksinya.

Sepanjang tahun 2024, menurut dia, Polri telah melakukan upaya deradikalisasi terhadap 8.118 narapidana terorisme dan keluarganya. Salah satu catatan penting adalah pembubaran kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang melibatkan 1.315 orang di Jawa Tengah pada akhir 2024.

"Jika 196 Tersangka terorisme itu tidak tertangkap, bayangkan betapa banyak korban yang akan berjatuhan. Sebanyak itu pula lah jiwa yang telah diselamatkan oleh Polri, sungguh prestasi Polri ini patut kita apresiasi," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Faktor kerentanan PMI kerap menjadi alasan mereka terlibat dalam struktur ekstremisme kekerasan, maka instruktur harus berperan sebagai pengingat dan melakukan intervensi dini untuk mencegah individu tersebut terpapar ekstremisme

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Uni Eropa, dan The Royal United Services Institute (RUSI) memperkuat sinergi dalam peningkatan kapasitas instruktur guna memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari ekstremisme kekerasan atau bahaya terorisme.

"Upaya perlindungan membutuhkan sinergi yang kuat, kita membutuhkan langkah-langkah terkoordinasi dalam rangka pencegahan dan perlindungan PMI dari bahaya terorisme. Salah satu upayanya, yakni dengan peningkatan kapasitas instruktur," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam Kegiatan Pelatihan Uni Eropa-Indonesia di Jakarta (13/1), BNPT menyebut data per 9 Januari 2025, sebanyak 118 PMI telah dideportasi atau ditahan karena dugaan keterlibatan dalam aktivitas terorisme.

Dalam pelatihan itu pula, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjelaskan salah satu faktor kerentanan PMI terlibat dalam jaringan ekstremisme kekerasan, yaitu perubahan geopolitik di negara tempat mereka bekerja.

Oleh karena itu, dirinya berharap instruktur mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman agar PMI tidak terpapar.

"Instruktur harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman yang baik sebelum mereka ke luar negeri, harus diberi pemahaman mengenai modus, sejarah, dan pola-pola yang biasa digunakan jaringan," ucap Abdul dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, ​​​​​​​senior Research Fellow at RUSI Europe Joana de Deus Pereira pun menambahkan bahwa ada banyak faktor kerentanan PMI, dua di antaranya berupa aspek ekonomi dan kurangnya dukungan dari keluarga atau komunitasnya.

Dalam hal tersebut, kata dia, instruktur harus menjadi pengingat dalam melakukan intervensi awal.

"Faktor kerentanan PMI kerap menjadi alasan mereka terlibat dalam struktur ekstremisme kekerasan, maka instruktur harus berperan sebagai pengingat dan melakukan intervensi dini untuk mencegah individu tersebut terpapar ekstremisme,” ungkap Joana.

Political Advisor Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Anneleen Van Landeghem menyampaikan komitmen Uni Eropa untuk mendukung penguatan kapasitas Indonesia dalam menciptakan keamanan serta menyeimbangkan langkah pencegahan dengan penghormatan terhadap HAM.

“Kami berkomitmen untuk mendukung penguatan kapasitas Indonesia dalam menciptakan keamanan dan stabilitas jangka panjang," ujar Anneleen.

Dengan demikian, dia menilai pelatihan yang diselenggarakan mencerminkan kesepahaman pentingnya menyeimbangkan langkah pencegahan dengan penghormatan terhadap HAM.

Adapun Kegiatan Pelatihan Uni Eropa-Indonesia tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan bagi Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan Calon PMI tersebut akan berlangsung lima hari, sejak 13 Januari 2025.

Pelatihan diikuti oleh 81 Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) PMI. Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu tindak lanjut Nota Kesepahaman antara BNPT dan KP2MI pada tahun 2023.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Faktor kerentanan PMI kerap menjadi alasan mereka terlibat dalam struktur ekstremisme kekerasan, maka instruktur harus berperan sebagai pengingat dan melakukan intervensi dini untuk mencegah individu tersebut terpapar ekstremisme

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Uni Eropa, dan The Royal United Services Institute (RUSI) memperkuat sinergi dalam peningkatan kapasitas instruktur guna memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari ekstremisme kekerasan atau bahaya terorisme.

"Upaya perlindungan membutuhkan sinergi yang kuat, kita membutuhkan langkah-langkah terkoordinasi dalam rangka pencegahan dan perlindungan PMI dari bahaya terorisme. Salah satu upayanya, yakni dengan peningkatan kapasitas instruktur," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam Kegiatan Pelatihan Uni Eropa-Indonesia di Jakarta (13/1), BNPT menyebut data per 9 Januari 2025, sebanyak 118 PMI telah dideportasi atau ditahan karena dugaan keterlibatan dalam aktivitas terorisme.

Dalam pelatihan itu pula, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjelaskan salah satu faktor kerentanan PMI terlibat dalam jaringan ekstremisme kekerasan, yaitu perubahan geopolitik di negara tempat mereka bekerja.

Oleh karena itu, dirinya berharap instruktur mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman agar PMI tidak terpapar.

"Instruktur harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman yang baik sebelum mereka ke luar negeri, harus diberi pemahaman mengenai modus, sejarah, dan pola-pola yang biasa digunakan jaringan," ucap Abdul dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, ​​​​​​​senior Research Fellow at RUSI Europe Joana de Deus Pereira pun menambahkan bahwa ada banyak faktor kerentanan PMI, dua di antaranya berupa aspek ekonomi dan kurangnya dukungan dari keluarga atau komunitasnya.

Dalam hal tersebut, kata dia, instruktur harus menjadi pengingat dalam melakukan intervensi awal.

"Faktor kerentanan PMI kerap menjadi alasan mereka terlibat dalam struktur ekstremisme kekerasan, maka instruktur harus berperan sebagai pengingat dan melakukan intervensi dini untuk mencegah individu tersebut terpapar ekstremisme,” ungkap Joana.

Political Advisor Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Anneleen Van Landeghem menyampaikan komitmen Uni Eropa untuk mendukung penguatan kapasitas Indonesia dalam menciptakan keamanan serta menyeimbangkan langkah pencegahan dengan penghormatan terhadap HAM.

“Kami berkomitmen untuk mendukung penguatan kapasitas Indonesia dalam menciptakan keamanan dan stabilitas jangka panjang," ujar Anneleen.

Dengan demikian, dia menilai pelatihan yang diselenggarakan mencerminkan kesepahaman pentingnya menyeimbangkan langkah pencegahan dengan penghormatan terhadap HAM.

Adapun Kegiatan Pelatihan Uni Eropa-Indonesia tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan bagi Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan Calon PMI tersebut akan berlangsung lima hari, sejak 13 Januari 2025.

Pelatihan diikuti oleh 81 Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) PMI. Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu tindak lanjut Nota Kesepahaman antara BNPT dan KP2MI pada tahun 2023.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Haidar Alwi Institute (HAI) mengungkap bahwa Indonesia berhasil mencatatkan rekor penanggulangan terorisme dalam 10 tahun terakhir.

"Sejak tahun 2015 sampai 2023, dampak terorisme di Indonesia masuk kategori menengah. Baru pada tahun 2024 Indonesia masuk kategori rendah. Sebuah rekor dalam sepuluh tahun terakhir," kata Pendiri HAI R Haidar Alwi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan laporan Global Terrorism Index (GTI) 2024 yang dirilis oleh Institute for Economics and Peace (IEP), dia menjelaskan Indonesia menempati peringkat 31 dari 163 negara dengan skor 3.993, lebih baik 7 peringkat atau 1.509 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

"Tidak hanya itu, Indonesia juga masuk dalam daftar 10 negara terbaik yang berhasil menurunkan angka kematian akibat serangan terorisme. Satu-satunya penyebab kematian akibat terorisme di Indonesia adalah karena serangan KKB di Papua," kata dia.

Selain terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, Indonesia menghasilkan "zero attack" dari aksi terorisme sepanjang tahun 2023 dan 2024.

Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari prestasi Polri dalam mencegah terjadinya aksi terorisme. Terbukti, sebanyak 196 tersangka berhasil ditangkap Polri sebelum melancarkan aksinya.

Sepanjang tahun 2024, menurut dia, Polri telah melakukan upaya deradikalisasi terhadap 8.118 narapidana terorisme dan keluarganya. Salah satu catatan penting adalah pembubaran kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang melibatkan 1.315 orang di Jawa Tengah pada akhir 2024.

"Jika 196 Tersangka terorisme itu tidak tertangkap, bayangkan betapa banyak korban yang akan berjatuhan. Sebanyak itu pula lah jiwa yang telah diselamatkan oleh Polri, sungguh prestasi Polri ini patut kita apresiasi," kata dia.

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan mencabut negara Kuba dari daftar "negara pendukung terorisme" menyusul serangkaian kebijakan yang dikoordinasikan dengan Gereja Katolik dalam rangka kesepakatan pembebasan tahanan politik di Kuba, demikian Gedung Putih.

"Sejak awal kepemimpinan Presiden Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris, kebijakan AS terhadap Kuba berfokus pada pemberdayaan rakyat Kuba untuk menentukan masa depannya sendiri serta pemajuan HAM," ucap Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre, Selasa.

Dengan demikian, AS mengambil sejumlah langkah mendukung rakyat Kuba "melalui kesepahaman dengan Gereja Katolik di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus" untuk memperbaiki nasib rakyat Kuba, kata dia.

Dalam sebuah memorandum yang dirilis Gedung Putih, Biden menyatakan bahwa pemerintah Kuba tak terbukti memberi bantuan dalam bentuk apapun terhadap gerakan terorisme internasional dalam enam bulan terakhir.

Kuba juga telah memberi jaminan untuk tak lagi mendukung gerakan semacam itu di masa depan. Untuk itu, Presiden AS akan meneruskan informasi terkait perubahan status Kuba ini kepada Kongres AS.

Selain itu, Biden memutuskan memberi keringanan selama 6 bulan terhadap Kuba supaya tidak terdampak atas pemberlakuan sebagian dari sebuah UU terkait embargo AS terhadap Kuba yang disahkan pada 1995.

Ia juga membatalkan sebuah instruksi yang disahkan Donald Trump pada masa jabatan pertamanya sebagai Presiden AS pada 2017 untuk memperketat tekanan ekonomi terhadap pemerintah Kuba.

Meski demikian, Trump kemungkinan akan membatalkan pencabutan status terhadap Kuba ini begitu dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari mendatang.

Terlebih, Trump adalah Presiden AS yang kembali menyematkan status "negara pendukung terorisme" terhadap Kuba di masa jabatan pertamanya sebagai presiden pada 2021, setelah status itu sempat dicabut beberapa tahun sebelumnya.

Sementara itu, Jean-Pierre menyebut bahwa Gereja Katolik telah mengabari Gedung Putih soal rencana Kuba untuk mulai "membebaskan sejumlah besar tahanan politik dengan segera".

"Melalui langkah yang ditempuh untuk menguatkan dialog antara Pemerintah Kuba dan Gereja Katolik ini, Presiden Biden juga menghormati kebijaksanaan dan nasihat dari para pemimpin dunia, khususnya pemimpin Amerika Latin, yang mendorongnya mengambil tindakan ini," ucap jubir Gedung Putih.

Ia turut menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha Gereja Katolik untuk mendorong Kuba supaya secara konstruktif "memulihkan kebebasan terhadap rakyatnya dan menciptakan kondisi untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat Kuba".

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025