Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan di antaranya menangkap pelaku kasus pembunuhan terhadap aktor laga Sandy Permana bernama Nanang Irawan alias Gimba, hingga Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto harus dituntaskan.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Polisi tangkap pembunuh aktor laga Sandy Permana

Polisi menangkap pelaku kasus pembunuhan terhadap aktor laga Sandy Permana bernama Nanang Irawan alias Gimbal dan saat ini pelaku dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya.

"Iya sudah ditangkap," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso di Cikarang, Rabu.

Seno mengatakan pelaku ditangkap oleh tim gabungan dari Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya. "Nanti disampaikan secara detail di Polda Metro Jaya," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

2. Kejagung telusuri sumber uang disita dari eks Ketua PN Surabaya

Kejaksaan Agung menyatakan akan menelusuri sumber uang yang disita dari mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono (RS), tersangka kasus dugaan suap terkait putusan vonis bebas Ronald Tannur.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Selasa (14/1) malam, mengatakan bahwa jumlah uang yang diamankan lebih banyak dari informasi hasil pemeriksaan mengenai nilai uang suap yang didapatkan.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Rudi diduga menerima uang 20.000 dolar Singapura dan 43.000 dolar Singapura dari Lisa Rahmat, pengacara Ronald yang saat ini juga menjadi tersangka, untuk membantu memilihkan majelis hakim PN Surabaya yang menyidangkan Ronald Tannur.

Baca selengkapnya di sini.

3. KKP masih dalami penanggungjawab pagar laut 30,16 km

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, masih mencari dan menyelidiki pihak penanggungjawab dalam pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer (km) di laut pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten.

"Tentunya dengan adanya polemik berkepanjangan ini pasti akan muncul siapa yang bertanggungjawab. Tapi, kami saat ini masih terus mendalami siapa yang akan muncul sebagai penanggung jawab pemagaran ini," kata Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Halid K. Jusuf di Tangerang, Rabu.

Ia mengungkapkan, dalam waktu dekat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan akan segera melakukan pembongkaran pagar bambu yang membentang disepanjang laut pantura Kabupaten Tangerang tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

4. Plt Dirjen Imigrasi diperiksa KPK soal perlintasan Harun Masiku

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam (SMG) mengaku diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal data perlintasan buronan KPK Harun Masiku.

"25 (pertanyaan), seputar perlintasan Harun Masiku," kata Saffar usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Saffar menerangkan bahwa dirinya diperiksa penyidik KPK bukan dalam kapasitasnya sebagai Plt. Direktur Jenderal Imigrasi.

Baca selengkapnya di sini.

5. Ketua KPK: Kasus Hasto Kristiyanto harus dituntaskan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merupakan kasus yang harus dituntaskan.

“Saya memiliki keyakinan bahwa ini akan menjadi kasus yang harus diselesaikan,” kata Setyo saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu.

Setyo mengatakan hasil pemeriksaan terhadap Hasto pada Senin (13/1) lalu merupakan kewenangan penyidik sehingga ia enggan membeberkan detailnya. Setyo pun memastikan KPK bekerja maksimal.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan bahwa pemungutan suara elektronik atau e-voting harus menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) ke depannya.

Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian menjelaskan bahwa usulan tersebut mempertimbangkan para pekerja yang merantau dan tidak bisa pulang ke daerah asalnya.

“Di Indonesia ini kan banyak orang yang bekerja tidak di kotanya, atau tidak di kabupatennya. Nah, ini dibiarkan saja. Kalau kamu enggak pulang, ya sudah kamu kehilangan hak pilih,” kata Saurlin dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/1).

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM tersebut mengemukakan bahwa salah satu perantau yang tidak pulang pada saat pemilu adalah warga Tegal, Jawa Tengah.

“Di Tegal itu ternyata hampir 50 persen penduduknya itu di luar kota Tegal, dan mereka nggak mau pulang untuk pemilihan karena ya sayang kan uang untuk jualan Warung Tegal kalau ditinggalkan satu hari ya. Di warung Tegal, di mana-mana, itu ternyata mereka mempertahankan KTP-nya (kartu tanda penduduk), enggak mau pindah KTP,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia memandang pelaksanaan pemilu mendatang harus memakai teknologi agar lebih efektif dan efisien, yakni melalui e-voting.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Komnas HAM ke depannya akan memantau dan mengawal proses revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang saat ini telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2025.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Saurlin Siagian mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu mendatang membutuhkan mitigasi bencana.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian tersebut menjelaskan bahwa usulan itu disampaikan berdasarkan pengalamannya saat memantau pelaksanaan Pemilu 2024 di Jawa Tengah.

“Di Jawa Tengah itu banyak sekali banjir, dan orang enggak punya plan B mau diapain ini TPS-nya (tempat pemungutan suara), dipindahkankah atau bagaimana?” kata Saurlin dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/1).

Selain itu, dia menyebut pelaksanaan Pemilu 2024 seperti di Sumatera Utara juga tidak mempunyai mitigasi bencana terhadap banjir besar maupun longsor, sehingga menyebabkan hampir 40 persen pemilih tidak bisa menggunakan haknya pada hari pemungutan suara.

“Sepertinya kita enggak punya plan b. Jadi, ya sudah dibiarkan saja gitu, dan kami menemukan banyak sekali bencana alam saat itu, kan musim hujan saat itu,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia menyimpulkan bahwa catatan Pemilu 2024 adalah belum adanya mitigasi terhadap situasi bencana pada sebelum maupun saat hari pemungutan suara.

“Nah, saya kira mitigasi pemilu dalam situasi bencana menjadi penting ke depan,” kata dia menekankan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memandang bahwa manajemen krisis kesehatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) diperlukan.

“Jika tiba-tiba ada satu petugas pemilu yang tiba-tiba megap-megap, lalu merasa itu (sakit, red.), petugas pemilu enggak ada yang siap, ini harus diapakan?” kata Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.

Pramono menjelaskan bahwa manajemen krisis tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan batas usia petugas pemilu, dan memperbaiki catatan pelanggaran rekrutmen pada Pemilu 2024 agar tidak terjadi secara berulang pada penyelenggaraan pemilu selanjutnya.

Selain itu, kata dia, manajemen krisis bisa dilakukan melalui pembangunan kapasitas petugas pemilu dengan memberikan materi bantuan hidup dasar dalam bimbingan teknis, sehingga bukan sebatas teknis kepemiluan.

“Sehingga tadi ketika ada kejadian di tempat setidak-tidaknya bantuan pertama bagi mereka itu bisa dilakukan oleh petugas pemilu,” jelasnya.

Ia lantas menjelaskan bahwa melibatkan infrastruktur kesehatan menjadi bagian penting lainnya dalam manajemen krisis kesehatan pemilu.

“Apakah ambulans sudah sedia misalnya di rumah, di puskesmas terdekat? Misalnya, selalu siap tenaga kesehatan, itu penanganannya agak jauh lebih mudah,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa penguatan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan juga diperlukan seiring dibutuhkannya manajemen krisis kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu, dan anggarannya berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurut dia, pelibatan Kemenkes perlu untuk menunjang manajemen krisis kesehatan ke depannya. Terlebih, lanjut dia, pelibatan Kemenkes selama ini dalam penyelenggaraan pemilu belum didesain secara baik.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Desain ulang tersebut dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah, menggunakan sistem proporsional terbuka, dan ....

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan lima rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait mengenai perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petugas pemilihan umum (pemilu) ke depannya.

Anggota Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut menyikapi terjadinya praktik pelanggaran HAM selama penyelenggaraan Pemilu 2024 terhadap tiga hak, yakni hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan terhadap petugas pemilu.

"Rekomendasi Komnas HAM yang pertama adalah mendorong adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada untuk meminimalisasi potensi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terus terjadi," kata Anis dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.

Anis menjelaskan bahwa desain ulang tersebut dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah, menggunakan sistem proporsional terbuka, dan menambah jumlah petugas pemilu.

Kedua, kata dia, perbaikan tata kelola pemilu dengan menekankan perbaikan proses rekrutmen petugas pemilu dengan batas usia maksimum 55 tahun, menguatkan kapasitas sumber daya melalui pelatihan manajemen waktu dan penguatan psikologi, serta memberikan pembekalan dan pelatihan terkait dengan bantuan dasar hidup.

Ketiga, lanjut dia, adalah penguatan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan, yang terdiri atas kesiapsiagaan petugas kesehatan, pendirian pos kesehatan, mekanisme rujukan rumah sakit yang tidak hanya terdekat tetapi juga layak, dan penyediaan obat-obatan dasar.

Keempat, adanya peningkatan jaminan pelindungan sosial bagi petugas pemilu, termasuk di dalamnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja.

"Dan yang terakhir, memastikan pembatasan beban kerja bagi petugas pemilu. Jadi, petugas pemilu tidak boleh lagi diberikan beban-beban lain selain tugas-tugas yang memang itu menjadi bagian dari tugas pemilu yang sudah cukup berat," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil kerja sama institusinya dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam melihat permasalahan seperti kematian petugas pemilu, pada aspek sosial politik, kesehatan, dan psikologi.

"Lalu dari Komnas HAM mendekatinya dengan pendekatan hak asasi manusia, kira-kira begitu ya. Jadi, makanya rekomendasinya juga meliputi beberapa aspek tadi," kata Pramono.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengapresiasi upaya penegak hukum memvonis terdakwa kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Beni Susanto terhadap pekeria migran Indonesia (PMI).

"Saya Abdul Kadir Karding selaku Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan apresiasi serta hormat setinggi tingginya kepada aparat penegak hukum gabungan," kata Menteri P2MI itu sebagaimana rilis pers KP2MI pada Rabu.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Menteri Karding kepada aparat penegak hukum gabungan yang terdiri dari Ditpolairud Polda Riau, Satuan Polres Bengkalis, Kejaksaan Tinggi Bengkalis dan Pengadilan Negeri Bengkalis di Provinsi Riau karena telah memvonis terdakwa kasus TPPO dengan nama Beni Susanto.

Beni Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan penyelundupan manusia, dengan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 ribu, sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN BIs dan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN BIs.

Putusan itu juga berdasarkan Undang Undang No 18 Tahun 2017 pasal 81, yang berbunyi: "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar, menurut keterangan rilis tersebut.

Kasus itu disebutkan terungkap berdasarkan penelusuran penempatan PMI secara non-prosedural dan TPPO terhadap PMI di Bengkalis pada November 2023.

Ditpolairud Polda Riau beserta anggota melakukan penyelidikan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyelundupan manusia.

Dari laporan tersebut, Komandan kapal IV-1002 & Komandan kapal IV-1002 dan Komandan IV-2005 melakukan penggerebekan di kos-kosan Melati Sei Juling dan didapati atas nama Beni dan Supandi, beserta tiga orang korban yang akan diberangkatkan ke Malaysia.

Menyusul putusan tersebut, Kementerian P2MI menyambut baik putusan tersebut karena akan membuat efek jera para pelaku dan menjadi perhatian bagi pelaku TPPO lainnya.

Upaya pencegahan penempatan ilegal PMI dan pencegahan TPPO terhadap PMI di Provinsi Riau masih akan terus dilakukan KP2MI/BP2MI, Polda Riau dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya dengan dukungan dari Polri, setelah Menteri KP2MI bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 9 Januari 2025.

Rilis tersebut juga melampirkan data pencegahan TPPO yang sudah dilakukan di Provinsi Riau dari 2023-2024, antara lain total 37 kasus TPPO pada 2023 yang menindak 43 terdakwa dengan korban PMI sebanyak 316 orang.

Kemudian, pada 2024 Provinsi Riau juga mencatat 18 kasus TPPO yang menjerat dua tersangka, dengan korban PMI sebanyak 159 orang.

Pewarta: Katriana
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bogor (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor mengamankan Warga Negara Asing (WNA) yang terlibat keributan dengan marbot masjid di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Orang asingnya sudah kita amankan di Kantor Imigrasi Bogor. Sekarang sedang tahap pemeriksaan, apakah betul dia sebagai pelaku yang menganiaya WNI yang di masjid atau bukan," kata Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Oktinardo Kansil di Kota Bogor, Rabu.

Imigrasi Bogor tetap melaksanakan pemeriksaan terhadap WNA tersebut meski korban tidak melaporkan peristiwa keributan kepada polisi. Meski begitu, putusan sanksi terhadap WNA akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Tadi arahan dari Direktorat kita memeriksa dulu bagaimana-bagaimananya. Nanti selesai pemeriksaan kita akan lapor ke Direktorat, nanti Direktorat yang menyimpulkan pak mau dikenakan atau tidak (sanksi)," jelas Oktinardo.

Menurut dia, WNA asal Arab Saudi tersebut berpotensi dikenakan sanksi Pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian Tahun 2011 tentang Pendeportasian dan Penangkalan.

"Untuk sementara seperti itu. Tapi ini masih kita perdalam lagi betul atau tidak, dia pelaku yang di video itu kita perdalam dulu," tuturnya.

Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa menerangkan insiden marbot masjid terlibat keributan dengan WNA itu terjadi di Masjid Al Muqsit, Cisarua, Kabupaten Bogor, pada Minggu, 12 Januari 2025.

Video keributan di masjid Puncak Bogor ini kemudian viral setelah tersebar di media sosial. Setelah viral, pihaknya langsung melakukan komunikasi dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Muqsit.

Eddy membeberkan kronologi ribut antara WNA dengan marbot masjid di Puncak Bogor tersebut terjadi sekira pukul 17.50 WIB. Saat itu marbot masjid berinisial R alias Jenggot sedang mengepel teras masjid. Kemudian, datang seorang WNA masuk ke teras masjid tanpa membuka sepatu.

Sementara di pintu masuk telah disediakan rak sepatu dan tulisan batas suci.

"Namun warga negara asing tersebut tidak mengindahkan," ujar Eddy.

Melihat WNA masuk tanpa melepas sepatu, Jenggot langsung menegurnya dengan maksud agar turis asing tersebut melepas sepatunya.

"Namun teguran tersebut tidak diindahkan hingga terjadi cekcok dan WNA tersebut mendorong penjaga masjid tersebut," paparnya.

Pihak masjid pun akhirnya menerima kejadian tersebut dengan lapang dada dan tak membawa masalah tersebut ke jalur hukum.

Ankara (ANTARA) - Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa pada Rabu mendesak komunitas internasional untuk menolak semua undang-undang Israel yang menentang badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

"Undang-undang Israel yang melarang UNRWA merusak hak-hak Palestina dan solusi dua negara, serta menghancurkan harapan untuk perdamaian," kata Mustafa dalam sebuah konferensi internasional di Oslo, Norwegia, tentang upaya mendorong solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel.

Pada Oktober, Knesset, parlemen Israel, mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi yang pada akhirnya akan memengaruhi pekerjaan badan tersebut di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur.

PBB memandang Gaza dan Tepi Barat sebagai wilayah pendudukan. Hukum internasional mewajibkan kekuatan pendudukan untuk menyetujui dan memfasilitasi program bantuan serta memastikan makanan dan perawatan medis.

PM Mustafa mengatakan Jalur Gaza membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab yang mampu menyembuhkan luka-luka rakyat Palestina dan mengintegrasikan kembali wilayah tersebut di bawah otoritas pemerintah Palestina.

"Kami menyatakan kesiapan untuk sepenuhnya mengambil tanggung jawab kami di Gaza dan kesediaan untuk melaksanakan Resolusi PBB 2735," tambahnya.

Pada 10 Juni, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi rancangan AS yang mendukung proposal yang diusulkan oleh Presiden AS Joe Biden untuk gencatan senjata di Gaza.

Pada Senin, Kementerian Luar Negeri Norwegia mengatakan bahwa konferensi Oslo akan diadakan di bawah Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara dan akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Espen Barth Eide.

Lebih dari 80 negara dan organisasi ikut serta, termasuk Koordinator Khusus PBB untuk Timur Tengah Tor Wennesland dan Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini.

Konferensi di Oslo itu merupakan pertemuan lanjutan ketiga sejak aliansi global tersebut diluncurkan pada bulan September. Pertemuan sebelumnya diadakan di Arab Saudi dan Brussels.

Konferensi tersebut berlangsung di tengah perang genosida Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 46.600 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung membagikan sebanyak 350 paket sembako bagi keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar Rutan Tarutung yang membutuhkan yang merupakan wujud akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam mendukung program asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

"Kegiatan bakti sosial ini merupakan bantuan sosial dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebanyak 350 paket sembako yang bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan material kepada keluarga warga binaan dan warga sekitar Rutan," ungkap Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Rabu (15/1).

Disebutkan, keberadaan Rutan bukan hanya untuk pembinaan warga binaan, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi keluarganya.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meringankan beban mereka dan mempererat hubungan antara Rutan dan masyarakat," urainya.

Dalam agenda tersebut, paket bantuan ini terdiri dari kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan lainnya yang dianggap penting dibagikan ke masyarakat di sekitar lingkungan Rutan.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Rutan Evan Yudha Putra Sembiring, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan James Bond Naibaho, Kasubsi Pelayanan Tahanan Jonias B Pakpahan, Kasubsi Pengelolaan Mian HR Simarmata, Lurah Hutatoruan X Frisko Samosir, Kabag Ren Polres Taput AKP S Butarbutar, Pasi Ops Kodim 0210 Lettu Inf Gibson, dan Dansubdenpom Taput Lettu CPM, SA Rumahorbo.

Kegiatan bakti sosial ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk keluarga warga binaan yang hadir.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menggunakan data World Terrorism Index (WTI) yang diluncurkan oleh Universitas Indonesia (UI) sebagai rujukan penyusunan strategi pencegahan terorisme yang sistematis, terpadu, dan berkesinambungan ke depannya.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa data yang dihasilkan oleh WTI sejalan dengan indeks yang menjadi rujukan BNPT selama ini, yaitu Global Terorrism Index (GTI) yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang terdampak rendah terhadap aksi terorisme (low impacted of terrorism) serta Global Peace Index (GPI) yang menempatkan Indonesia pada kategori aman dan damai (high peace).

"World Terrorism Index ini saya apresiasi terhadap Universitas Indonesia," kata Eddy dalam kegiatan Diskusi dan Peluncuran World Terrorism Index di Jakarta, Senin (13/1), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam penyusunan strategi pencegahan terorisme berdasarkan WTI, dia mengatakan pihaknya bersama dengan kementerian/lembaga bisa menggandeng lembaga pengkajian dan pendidikan terkait.

BNPT, kata dia, tinggal mengolaborasikan kekuatan negara untuk sama-sama melakukan pencegahan. Amanat undang-undang bahwa negara wajib melakukan pencegahan terorisme dan dilakukan secara terus-menerus, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan.

Lebih lanjut Eddy menegaskan bahwa WTI sejalan dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya pada bagian kesiapsiagaan nasional dalam pengembangan kajian terorisme.

Di sisi lain, dia menekankan bahwa ruang siber saat ini menjadi arena dominan bagi perkembangan jaringan terorisme dan penyebaran paham radikal.

Oleh karena itu, kata dia, berbagai langkah pencegahan, terutama dalam konteks kontraradikalisasi untuk mengendalikan ancaman terorisme menjadi penting.

"Ini yang menjadi concern kami melakukan langkah-langkah bahwa pencegahan ini perlu, baik dalam konteks kontraradikalisasi sehingga ke depannya terorisme ini tetap terkendali," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI Syauqillah mengharapkan WTI dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga, dalam memahami posisi Indonesia dalam indeks terorisme.

"Indonesia pada indeks yang ada tentunya berada di angka yang tidak jauh berbeda dengan apa yang kami sajikan. Semoga nanti urutannya dapat dilihat seperti apa," kata Syauqillah dalam kesempatan yang sama.

Ia mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang telah terjalin dalam upaya penanganan terorisme di Indonesia.

Kepolisian, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, BNPT, Badan Intelijen Negara (BIN), masyarakat sipil, serta akademisi, menurut dia, sudah terus berupaya untuk mencari solusi terbaik dalam penanganan terorisme.

ANTARA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) meluncurkan Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM Jakarta, Rabu (15/1). Dalam kesempatan tersebut, Komnas HAM memberikan beberapa rekomendasi kebijakan pada pemerintah untuk memperkuat pemenuhan hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan kepada petugas pemilu. (Sanya Dinda Susanti/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kasus penembakan oleh aparat TNI dan Polri terhadap warga sipil, menjadi tantangan bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam mekanisme penegakan hukum maupun extra judicial killing (pembunuhan di luar proses hukum).

“Jadi, itu tantangan kami. Jadi, tentu Komnas HAM akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kontribusi agar ini bisa diminimalisasi ke depan,” kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah di Jakarta, Rabu, menanggapi kasus terbaru penembakan oleh prajurit TNI Angkatan Laut terhadap warga sipil di tempat istirahat (rest area) Tol Tangerang-Merak KM45.

Komnas HAM, katanya, menyadari kasus-kasus yang dilakukan prajurit TNI dan anggota Polri terhadap warga sipil menjadi tantangan.

Anis Hidayat yang juga Koordinator Sub-Komisi Pemajuan HAM menyatakan bahwa berdasarkan laporan tahunan Komnas HAM menyebut aktor negara yang paling banyak melakukan praktik pelanggaran HAM adalah TNI dan Polri.

Komnas HAM, katanya, masih menyelidiki terkait pelanggaran-pelanggaran HAM dalam kasus penembakan bos rental mobil oleh anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak.