Informasi dari Pak Kapolsek bahwa antara warga negara Arab Saudi dengan saudara Rohmat sudah terjadi kesepakatan damai

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengungkapkan perkara penganiayaan marbot masjid oleh warga negara asing (WNA) telah diselesaikan secara damai melalui cara restorative justive atau keadilan restoratif.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Yuldi Yusman menyebutkan marbot Masjid Al-Muqsith di Cisarua, Bogor, Rohmat, yang dianiayai warga negara Arab Saudi berinisial MA tersebut tidak mau permasalahannya diperpanjang dan MA juga telah meminta maaf kepada Rohmat.

"Informasi dari Pak Kapolsek bahwa antara warga negara Arab Saudi dengan saudara Rohmat sudah terjadi kesepakatan damai," kata Yuldi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, dia menegaskan pihaknya tetap memberikan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi terhadap WNA itu, karena telah melanggar Pasal 78 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai tinggal lebih lama dari izin tinggal atau overstay dan Pasal 75 UU Keimigrasian karena mengganggu ketertiban umum.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor Ruhiyat Tolib mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan MA masuk ke Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VoA) pada 10 Desember 2024 dengan tujuan kunjungan.

Dengan VoA, kata dia, masa tinggal MA hanya diberikan selama 30 hari dan bisa diperpanjang, namun WN Arab Saudi tersebut tidak memperpanjang izin tinggalnya.

Menurut Tolib, MA mengaku berkunjung ke Indonesia untuk berwisata dan selama 30 hari di Indonesia hanya tinggal di Cisarua.

"Beliau murni tinggal di tempat penginapan komersil, tidak ada keterkaitan apa pun dengan warga negara Indonesia," ucap Tolib.

Ia menjelaskan pihaknya menangkap MA setelah mendapatkan laporan atas insiden pemukulan terhadap seorang marbot masjid pada Minggu (12/1).

Setelah sempat buron, MA berhasil ditangkap Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Bogor bekerja sama dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di sebuah vila di Cisarua, Bogor, Selasa (14/1).

Adapun kekerasan yang dilakukan MA terhadap petugas Masjid Al-Muqsith Cisarua, Bogor beredar di media sosial.

Berdasarkan keterangan dari pihak Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Muqsith, sambung dia, kejadian bermula Ketika MA tidak mendengarkan peringatan dari petugas DKM Masjid Al-Muqsith untuk melepaskan alas kaki ketika memasuki area batas suci masjid sehingga terjadi keributan sampai dengan pemukulan terhadap Rohmat.

"Kejadian tersebut juga terbukti dari rekaman CCTV," ujar dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Manokwari (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari menyiapkan permohonan penerbitan paspor oleh masyarakat di lima kabupaten se-Provinsi Papua Barat pada tahun 2025 sebanyak 1.800 paspor.

Lima kabupaten tersebut, yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.

Kepala Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari Iman Teguh Adianto di Manokwari, Jumat, mengatakan target penerbitan paspor tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan target periode 2024 sebanyak 1.400 paspor.

"Kami optimistis target tahun ini tercapai karena tahun lalu saja melampaui target. Penerbitan paspor 2024 mencapai 2.762 paspor," kata Iman.

Ia menjelaskan biaya penerbitan paspor elektronik mengalami peningkatan per 17 Desember 2024 yang terdiri atas paspor elektronik dengan masa berlaku 10 tahun Rp950 ribu, dan paspor elektronik 5 tahun Rp650 ribu.

Selain itu, masyarakat juga masih diberikan pilihan untuk menggunakan jenis paspor biasa dengan biaya penerbitan per paspor Rp650 ribu untuk masa berlaku 10 tahun, dan paspor biasa periode 5 tahun sebesar Rp350 ribu.

"Per 1 Desember 2025 penerbitan paspor hanya yang elektronik. Jakarta sudah mulai dan kami upayakan sebelum Desember 2025 sudah terbitkan elektronik," ujarnya.

Menurut dia, penerapan sejumlah layanan inovasi dan strategi jemput bola telah berdampak positif terhadap pencapaian target penerbitan paspor, sekaligus realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Layanan dimaksud, antara lain Si Maleo (siap melayani lewat mobile), Jajan Papeda (jelajah layanan paspor pergi desa), Lantatur (layanan tanpa turun), Pigi HAJI (pelayanan imigrasi go invite haji), dan lainnya.

"Tahun 2025 kami target realisasi PNBP untuk semua jenis layanan keimigrasian sebanyak Rp2,07 miliar," ucap Iman.

Ke depannya, kata dia, Imigrasi Manokwari akan mengintensifkan sosialisasi dan edukasi keunggulan dari penggunaan paspor elektronik bagi masyarakat lima kabupaten di Papua Barat.

Dia menjelaskan keunggulan paspor elektronik, antara lain autogate atau pemeriksaan keimigrasian otomatis menggunakan data biometrik seperti sidik jari, lebih aman, dan bebas visa ke beberapa negara.

"Transisi dari paspor biasa ke elektronik memang perlu waktu, makanya kami gencar sosialisasi dari pertengahan tahun kemarin," tutur Iman Teguh Adianto.

Manokwari (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di lima kabupaten pada Provinsi Papua Barat guna mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan keimigrasian.

Kepala Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari Iman Teguh Adianto di Manokwari, Jumat, mengatakan optimalisasi pengawasan dilakukan melalui pintu masuk seperti bandar udara dan pelabuhan laut.

"Ada petugas kami yang selalu awasi secara tertutup semua WNA yang datang. Pergerakannya ke mana, dan kegiatan apa tetap kami pantau," katanya.

Saat ini, kata dia, Imigrasi Manokwari telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di lima kabupaten yang melibatkan sejumlah instansi seperti pemerintah daerah, dan TNI-Polri.

Tim Pora lima kabupaten yang dimaksud meliputi Tim Pora Manokwari, Tim Pora Manokwari Selatan, Tim Pora Pegunungan Arfak, Tim Pora Teluk Bintuni, dan Tim Pora Teluk Wondama.

"Setiap tahun kami adakan rapat Tim Pora setiap kabupaten, dan dua kali operasi gabungan dalam setahun," ujar Iman Teguh.

Dia menyebut Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memberikan kemudahan akses bagi WNA yang masuk ke Indonesia melalui e-VISA.

Kemudahan akses tersebut tentu harus diimbangi dengan peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh orang asing di masing-masing daerah.

"Sekarang orang asing bisa ajukan permohonan dan perpanjangan e-Visa tanpa tatap muka. Makanya, kami harus intens pengecekan ke lapangan," katanya.

Ke depannya, kata dia, seluruh penyedia jasa penginapan seperti hostel, hotel, rumah sewa, dan lainnya wajib memberikan laporan keberadaan warga negara asing kepada Imigrasi setempat.

Kewajiban itu tercantum dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan apabila penyedia jasa mengabaikan hal dimaksud maka dikenakan sanksi.

"Sanksinya itu berupa pidana penjara paling lama tiga bulan, atau pidana denda maksimal Rp25 juta," ujarnya.

Menurut dia, Direktorat Jenderal Imigrasi masih melakukan perbaikan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang memudahkan penyedia jasa penginapan memberikan laporan.

Peran aktif penyedia jasa penginapan memberikan laporan kehadiran tamu asing berdampak positif terhadap upaya Imigrasi mengidentifikasi potensi pelanggaran keimigrasian.

Tahun 2024, kata dia, ada tujuh WNA yang diberikan sanksi administratif berupa pendeportasian karena melanggar Pasal 75 (1) juncto Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

"Tahun lalu kami deportasi lima WNA asal China, dan dua WNA asal Belanda," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendeportasi warga negara (WN) Arab Saudi berinisial MA yang telah menganiaya marbut Masjid Al-Muqsith di Cisarua, Bogor.

Menurut Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Yuldi Yusman, berdasarkan pemeriksaan dokumen keimigrasian; MA sudah tinggal melebihi batas waktu izin tinggal (overstay) sejak 8 Januari 2025, di mana yang bersangkutan masuk ke Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VoA) pada 10 Desember 2024.

"MA melanggar Pasal 78 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai overstay, sehingga dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp1 juta per hari serta melanggar Pasal 75 UU Keimigrasian karena telah mengganggu keamanan dan ketertiban,” ucap Yuldi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Dia menuturkan dalam pasal itu disebutkan, orang asing yang tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan serta melanggar ketertiban umum dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK).

Sanksi keimigrasian dapat berupa deportasi, penangkalan, pembatasan izin tinggal, perubahan izin tinggal, hingga pembatalan izin tinggal.

Menurutnya, daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata dan bisnis tidak hanya membuka peluang ekonomi yang lebih besar, akan tetapi juga potensi pelanggaran orang asing yang mungkin lebih tinggi.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa petugas imigrasi di seluruh Indonesia secara proaktif mengawasi keberadaan dan pergerakan warga negara asing (WNA) di wilayahnya.

"Kami juga mendorong masyarakat agar partisipatif menyampaikan dugaan pelanggaran orang asing di sekitar tempat tinggalnya,” ucap dia.

Yuldi menyebutkan kejadian penganiayaan WN Arab Saudi terhadap marbut masjid tersebut sempat viral di media sosial.

Kendati demikian, kata dia, penganiayaan yang dilakukan merupakan penganiayaan ringan.

Ia menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi pada Minggu (12/1). Saat itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor Ruhiyat Tolib menerima informasi terkait dengan insiden pemukulan terhadap marbut masjid bernama Rohmat.

Penganiayaan, lanjut dia, dilakukan karena MA menolak melepas alas kaki di area suci Masjid Al-Muqsith, yang tertangkap oleh CCTV di masjid.

Selanjutnya, Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor mengamankan MA yang sedang berada di sebuah vila di Cisarua Bogor.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Singkawang (ANTARA) - Klinik Pratama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singkawang, Kalimantan Barat berhasil memenuhi standar akreditasi dan dinyatakan lulus Paripurna dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (Lafkespri).

Sertifikat tersebut diserahkan langsung Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Achmad Hardin kepada Kepala Lapas Singkawang Priyo Tri Laksono di Ruang Saharjo Lapas Singkawang, Jumat.

Hal ini tertuang pada Sertifikat akreditasi klinik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor :YM.02.01/D/47325/2024.

"Klinik ini sebagai bukti dan komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh warga binaan lapas Singkawang," kata Kepala Lapas Singkawang Priyo Tri Laksono.

Capaian tersebut lanjutnya, merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran yang bahu-membahu mempersiapkan semua dengan baik sehingga bisa meraih akreditasi paripurna.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Singkawang dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang yang telah memberikan dukungan dan jalinan kerja sama yang baik sehingga bisa memberikan peningkatan pelayanan mutu kesehatan bagi warga binaan di dalam Lapas.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Achmad Hardin mengucapkan selamat atas capaian akreditasi Klinik Lapas Singkawang yang memperoleh predikat Paripurna,

Ini sebagai wujud peran serta Pemerintah Kota Singkawang dalam mendukung layanan kesehatan yang berada di Klinik Lapas Singkawang.

"Semoga ke depannya layanan pada Klinik Lapas Singkawang lebih baik lagi dan semakin maju, Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana akan terus memberikan dukungan bagi layanan kesehatan di Klinik Lapas Singkawang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan maupun masyarakat," katanya.

Selanjutnya sebagai rasa syukur atas capaian akreditasi Klinik Lapas Singkawang dilakukan pemotongan tumpeng.

Hal ini untuk menambah semangat jajaran Klinik Lapas Singkawang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya.

Manokwari (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di lima kabupaten se-Provinsi Papua Barat guna mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan keimigrasian.

Kepala Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari Iman Teguh Adianto di Manokwari, Jumat, mengatakan optimalisasi pengawasan dilakukan melalui pintu masuk seperti bandar udara dan pelabuhan laut.

"Ada petugas kami yang selalu awasi secara tertutup semua WNA yang datang. Pergerakannya ke mana, dan kegiatan apa tetap kami pantau," katanya.

Saat ini, kata dia, Imigrasi Manokwari telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di lima kabupaten yang melibatkan sejumlah instansi seperti pemerintah daerah, dan TNI-Polri.

Tim Pora lima kabupaten yang dimaksud meliputi Tim Pora Manokwari, Tim Pora Manokwari Selatan, Tim Pora Pegunungan Arfak, Tim Pora Teluk Bintuni, dan Tim Pora Teluk Wondama.

"Setiap tahun kami adakan rapat Tim Pora setiap kabupaten, dan dua kali operasi gabungan dalam setahun," ujar Iman Teguh.

Dia menyebut Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memberikan kemudahan akses bagi WNA yang masuk ke Indonesia melalui e-VISA.

Kemudahan akses tersebut tentu harus diimbangi dengan peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh orang asing di masing-masing daerah.

"Sekarang orang asing bisa ajukan permohonan dan perpanjangan e-Visa tanpa tatap muka. Makanya, kami harus intens pengecekan ke lapangan," katanya.

Ke depannya, kata dia, seluruh penyedia jasa penginapan seperti hostel, hotel, rumah sewa, dan lainnya wajib memberikan laporan keberadaan warga negara asing kepada Imigrasi setempat.

Kewajiban itu tercantum dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan apabila penyedia jasa mengabaikan hal dimaksud maka dikenakan sanksi.

"Sanksinya itu berupa pidana penjara paling lama tiga bulan, atau pidana denda maksimal Rp25 juta," ujarnya.

Menurut dia, Direktorat Jenderal Imigrasi masih melakukan perbaikan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang memudahkan penyedia jasa penginapan memberikan laporan.

Peran aktif penyedia jasa penginapan memberikan laporan kehadiran tamu asing berdampak positif terhadap upaya Imigrasi mengidentifikasi potensi pelanggaran keimigrasian.

Tahun 2024, kata dia, ada tujuh WNA yang diberikan sanksi administratif berupa pendeportasian karena melanggar Pasal 75 (1) juncto Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

"Tahun lalu kami deportasi lima WNA asal China, dan dua WNA asal Belanda," katanya.

Banda Aceh (ANTARA) - Organisasi masyarakat sipil Aceh meminta Komnas HAM melanjutkan proses penyelidikan peristiwa kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, baik yang sudah di diakui negara maupun belum.

"Kami meminta Komnas HAM dapat kembali melanjutkan penyelidikan peristiwa yang telah dinyatakan pelanggaran HAM berat maupun peristiwa lainnya di Aceh," kata Koordinator KontraS Aceh Azharul Husna di Banda Aceh, Jumat.

Adapun koalisi masyarakat sipil Aceh yang meminta kelanjutan penyelidikan ini yakni KontraS Aceh, Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF), Katahati Institute, Koalisi NGO HAM, LBH Banda Aceh dan SPKP HAM Aceh.

Pernyataan itu disampaikan dalam rangka rencana peresmian Memorial Living Park di situs Rumoh Geudong, Pidie, Aceh pada Februari 2025 sesuai yang telah disampaikan Wakil Menteri HAM Mugiyanto.

Seperti diketahui, negara telah mengakui sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Tiga peristiwa diantaranya ada di Aceh yakni peristiwa Simpang KKA Aceh Utara, Rumoh Geudong-Pos Sattis Pidie, dan peristiwa Jambo Keupok, Aceh Selatan.

Husna meminta, selain melanjutkan penyelidikan tiga kasus HAM berat yang sudah diakui tersebut, masyarakat sipil Aceh juga berharap Komnas HAM menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat lainnya saat konflik Aceh lalu.

Baca: 29 rumah untuk korban pelanggaran HAM berat di Aceh, ini anggarannya

"Di antaranya dugaan pelanggaran HAM berat peristiwa Bumi Flora di Aceh Timur, Arakundo di Idi Cut Aceh Timur, dan peristiwa Timang Gajah di Kabupaten Bener Meriah," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, juga meminta Komnas HAM untuk memastikan proses hukum terhadap peristiwa tersebut tetap berlangsung hingga ke pengadilan HAM. Dalam hal ini, termasuk temuan tulang belulang manusia di situs Rumoh Geudong yang ditemukan para pekerja pada Maret 2024.

Husna menuturkan, selain penyelidikan, masyarakat sipil Aceh juga mendesak pemerintah untuk membentuk kembali tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (Tim PPHAM) untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi Tim PPHAM berjalan dengan baik.

"Kami meminta pelaksana rekomendasi untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan rekomendasi kepada publik," katanya.

Dalam kesempatan ini, Husna juga mengingatkan agar proses pengelolaan Memorial Living Park nantinya harus dilakukan secara transparan dan partisipatif, melibatkan komunitas korban dan masyarakat.

"Terakhir, kami meminta komitmen yang kuat dari pemerintah terkait dengan pengelolaan Memorial Living Park sesuai dengan apa yang disampaikan Wamen HAM Mugiyanto," demikian Azharul Husna.

Baca: Korban pelanggaran HAM harap KKR Aceh dipertahankan

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) berkoordinasi dengan Korem 152/Baabullah Ternate untuk memperkuat pelayanan hukum dan pengamanan wilayah dalam menciptakan suasana kondusif di Malut.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, di Ternate, Jumat, mengatakan silaturahim dengan Korem 152/Baabullah menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi dalam mendukung pelayanan hukum, pengamanan wilayah, serta menciptakan situasi yang lebih kondusif di Provinsi Maluku Utara.

Dia menjelaskan transformasi struktural yang tengah berlangsung di Kemenkumham saat ini akan memperkuat pelayanan hukum dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Sebab, kata Budi, perubahan ini mencakup pemisahan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi tiga entitas terpisah.

"Ketiga entitas tersebut kini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik," kata Budi Argap Situngkir.

Oleh karena itu Budi Argap Situngkir berharap sinergi Kemenkum dengan Korem 152 dapat terus berkembang demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara dan dalam rangka menciptakan pelayanan hukum yang lebih baik dan mendukung stabilitas keamanan di daerah.

Sementara itu, Danrem 152/Baabullah Ternate, Brigjen TNI Enoh Solehudin mengatakan, kolaborasi antara TNI dan instansi pemerintah sangat penting, terutama dalam mendukung pelayanan hukum dan pembinaan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah.

"Kami siap mendukung berbagai program yang diinisiasi oleh Kemenkum Malut untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum serta mendorong pembangunan daerah yang lebih baik," ungkapnya.

Brigjen TNI Enoh Solehudin menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kemenkum yang dinilai sebagai langkah positif untuk mempererat kerja sama antara Korem 152/Babullah dan Kemenkum Malut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq meminta jajarannya mempertegas penegakan hukum lingkungan, termasuk dalam pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA).

Menurut keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Menteri LH Hanif menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sektor Lingkungan Hidup yang pada Kamis (16/1).

"PLH dan PPNS perlu menyamakan persepsi dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pengelolaan sampah. Saat ini, sebagian besar TPA di Indonesia masih menggunakan sistem opendumping, yang menyebabkan pencemaran air tanah, emisi gas metana, serta dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar," ujar Hanif.

Rapat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PLH dan PPNS dalam menangani pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Selain itu, rapat tersebut menjadi tindak lanjut dari surat Menteri LH kepada gubernur, bupati, dan wali kota pada 8 November 2024, yang meminta pembenahan TPA tidak sesuai aturan yang masih melakukan pembuangan sampah secara terbuka (open dumping). Jika diabaikan, pemerintah daerah akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan.

Dalam kesempatan itu, Hanif juga menyoroti lima aspek yang harus menjadi perhatian pemerintah, antara lain perilaku masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, saran prasarana yaitu penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai.

Kemudian, anggaran, yaitu pengalokasian dana untuk pengelolaan sampah, sumber daya manusia, yaitu peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola, serta penegakan hukum dengan menguatkan efek jera bagi pelanggar.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan menyatakan pihaknya berkomitmen menindak tegas pelanggaran dalam pengelolaan sampah.

"Kami akan menerapkan sanksi administratif, penyelesaian sengketa, hingga hukum pidana untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara bertanggung jawab," kata Rizal.

Langkah itu, katanya, bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

ANTARA - Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, pada Rabu (15/1) mendesak komunitas internasional untuk mempertimbangkan kembali sanksi terhadap Suriah dan fokus pada upaya membangun kembali negara yang hancur akibat perang tersebut. Dia menyampaikan pernyataan itu selama kunjungannya ke Suriah untuk memperkuat komitmen PBB terhadap hak asasi manusia di kawasan tersebut. (XINHUA/Rijalul Vikry/Rayyan/Gracia Simanjuntak)

Kota Gorontalo (ANTARA) - Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Kanwil Kemenkumham Gorontalo melakukan pemantauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di MIT Al-Islah Gorontalo di Kota Gorontalo, Kamis.

Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Gorontalo I Gde Sandi Gunasta mengatakan kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari surat Menteri HAM Nomor PDK-OT.04-01.01 tentang monitoring program Makan Bergizi Gratis.

"Ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemberian makanan bergizi kepada siswa berjalan sesuai dengan standar, sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak dasar anak untuk mendapatkan nutrisi yang cukup," ucap Sandy.

Pada kunjungan itu, tim dari Bidang HAM melakukan observasi langsung, wawancara dengan pihak sekolah, serta berdialog dengan siswa yang menerima manfaat program.

Ia menyampaikan bahwa program itu tidak hanya mendukung kesehatan anak-anak, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong kesetaraan hak di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Melalui pemantauan ini, kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para siswa. Hak anak atas gizi seimbang merupakan prioritas yang harus dijaga," ujarnya.

Kepala Subbidang Pemajuan HAM Ferry Triseptian Tumampas menambahkan bahwa laporan hasil pemantauan tersebut akan menjadi masukan penting bagi Pemerintah dalam mengevaluasi serta mengembangkan program serupa di masa mendatang.

Program Makan Bergizi Gratis tersebut, menurut dia, disambut baik oleh pihak sekolah dan siswa. Pihak sekolah pun menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi siswa yang dinilai mendukung konsentrasi dan prestasi belajar mereka.

"Dengan kegiatan ini, diharapkan program serupa dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan, sehingga hak anak untuk mendapatkan makanan bergizi sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat terpenuhi secara berkelanjutan," harapnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (16/1) menjadi sorotan, mulai dari Kementerian Hukum (Kemenkum) akui Irfan Ardiansyah sebagai Ketum Ikatan Notaris Indonesia hingga KPK periksa Hakim MK Ridwan Mansyur terkait perkara Hasbi Hasan.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Kemenkum akui Irfan Ardiansyah sebagai Ketum Ikatan Notaris Indonesia

Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengakui kepengurusan Irfan Ardiansyah pada Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai langkah penyelesaian sengketa kepengurusan yang telah terjadi belakangan ini dalam organisasi profesi itu.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Widodo menjelaskan keputusan itu dihasilkan setelah kedua pihak kepengurusan INI, yakni Irfan Ardiansyah serta Tri Firdaus, tidak mencapai kesepakatan setelah diberi waktu selama 14 hari oleh Kemenkum sejak 23 Desember 2024 untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan yang terjadi.

"Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, pemerintah berhak menentukan kepemimpinan yang sah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Direktorat Jenderal AHU," ucap Widodo dalam Konferensi Pers Rekonsiliasi Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

2. KY persilakan publik melapor terkait vonis bebas penambang asal China

Komisi Yudisial mempersilakan masyarakat untuk melaporkan jika menemukan bukti adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) majelis hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang menjatuhkan vonis bebas terhadap warga negara asing asal Tiongkok dalam kasus dugaan penambangan tanpa izin.

"Nantinya KY akan memproses laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik hakim," ucap anggota dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

Mukti mengakui bahwa vonis bebas tersebut menuai sorotan publik karena mencederai rasa keadilan. Dalam hal ini, KY akan memberi atensi terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik sekaligus akan mendalami kasus tersebut.

Baca selengkapnya di sini

3. ORI sebut permintaan hasil ekshumasi kematian Afif masih berproses

Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Mokhammad Najih mengatakan bahwa permintaan hasil ekshumasi kasus kematian Afif Maulana kepada pihak Kepolisian masih berproses.

"Ini masih dalam proses di tingkat pemeriksaan oleh Keasistenan Utama II yang membidangi penegakan hukum," kata Najih di Jakarta, Kamis.

Selain itu, dia mengatakan bahwa proses permintaan data Kepolisian oleh Ombudsman mengenai kasus kematian Afif yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat, masih berjalan sesuai prosedur pada dua institusi tersebut.

Baca selengkapnya di sini

4. Polri: Komisaris PT AJP rangkap jadi pemimpin "judol"

Dittipideksus Bareskrim Polri mengatakan bahwa Komisaris PT AJP berinisial FH yang menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal perjudian online, juga merangkap menjadi pemimpin jaringan situs judi online/daring (judol).

"Dia yang top-nya (pemimpin) di judol itu. Artinya, membuat aplikasi, memerintahkan semua, membuat rekening, yang mengatur semua," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.

Dirinya mengungkapkan, jaringan judi online itu adalah Dafabet, Agen138, dan judi bola. Lalu, uang yang diduga dari hasil judi online itu dialirkan oleh FH melalui rekening penampung kepada PT AJP untuk membangun dan mengelola Hotel Aruss, Semarang.

Baca selengkapnya di sini

5. KPK periksa Hakim MK Ridwan Mansyur terkait perkara Hasbi Hasan

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memeriksa Hakim Mahkamah Konstitusi Ridwan Mansyur sebagai saksi dalam salah satu perkara yang ditangani komisi antirasuah itu.

"Betul diperiksa sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut informasi yang dihimpun, Ridwan Mansyur diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025