Kom13

Pemerintah wacanakan pemulangan Hambali dari Guantanamo

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Pemerintah Indonesia mewacanakan pemulangan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.

“Bagaimanapun Hambali adalah warga negara Indonesia. Betapa pun salah warga negara kita di luar negeri, tetap kita harus berikan perhatian,” ucap Yusril saat ditemui usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Yusril menjelaskan, Hambali merupakan teroris yang diduga kuat terlibat dalam kasus Bom Bali 2002. Hambali sempat melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya hingga berhasil ditangkap.

Hambali kemudian ditahan di Guantanamo atas permintaan Amerika Serikat. Akan tetapi, perkara Hambali belum mendapat kepastian hukum karena belum diadili oleh penegak hukum setempat.

Menurut Yusril, kasus Hambali telah kedaluwarsa jika diadili berdasarkan hukum Indonesia. Pasalnya, kasus terorisme yang melibatkan Hambali terjadi sekitar 23 tahun lalu.

“Berdasarkan hukum Indonesia, sebenarnya, kalau kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, itu ada kedaluwarsanya. Kalau lebih 18 tahun, perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi,” ujar dia.

Yusril menyebut pihaknya akan berdiskusi lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai hal itu. Pemerintah Indonesia nantinya juga akan membicarakan wacana pemulangan Hambali dengan Pemerintah Amerika Serikat.

“Sekarang kan juga kami masih belum tahu kewenangan siapa, Amerika Serikat atau Kuba? Karena wilayahnya (Guantanamo) ada di Kuba; dan sampai hari ini dia sudah ditahan cukup lama di Guantanamo, tanpa diadili,” kataYusril.

Lebih lanjut, ia menuturkan, wacana pemulangan Hambali merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap WNI yang menghadapi kasus hukum di luar negeri. “Supaya masyarakat tahu bahwa kita tidak hanya mengurusi narapidana asing yang ada di Indonesia, tetapi kita juga mengurusi WNI yang ada di luar negeri,” ujarnya.

Selain Hambali yang ditahan di Guantanamo, Yusril juga menyoroti WNI yang dijatuhi pidana mati di negara lain, seperti di Malaysia dan Arab Saudi.

“Di Malaysia ada sekitar 54 orang Indonesia yang dipidana mati yang belum dieksekusi. Di Arab Saudi ada beberapa. Mudah-mudahan setelah kita berbaik-baik dengan yang lain, Pemerintah Malaysia maupun Pemerintah Arab Saudi juga bisa kita ajak negosiasi untuk menyelesaikan kasus-kasus warga negara kita di luar negeri,” katanya.

Diketahui, Indonesia pada Desember 2024 telah memindahkan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane ke Filipina dan lima narapidana kasus Bali Nine ke Australia. Selain itu, Indonesia tengah membahas pemindahan terpidana mati kasus narkotika berkebangsaan Prancis, Serge Areski Atlaoui.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Menko Yusril: Prancis sepakati syarat pemindahan Serge Atlaoui

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah Prancis pada dasarnya telah menyepakati syarat yang diajukan Pemerintah Indonesia terkait pemindahan terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui.

“Hampir 90 persen sudah disepakati dan Prancis itu lebih detail menerangkan kepada kita bahwa kalau kasus seperti ini di Prancis dihukum berapa lama, mereka sudah terangkan. Kalau ditransfer ke sana, apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Prancis, mereka agak jelas menerangkan itu,” ucap Yusril saat ditemui di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Menurut Yusril, syarat pemindahan Serge sama dengan syarat pemindahan terpidana mati Mary Jane ke Filipina maupun pemindahan lima narapidana anggota kasus Bali Nine ke Australia. Mary Jane dan lima napi Bali Nine telah dipindahkan ke negara asalnya pada Desember 2024.

Salah satu syarat dimaksud adalah Pemerintah Prancis wajib mengakui putusan pengadilan Indonesia. Dalam hal ini, Prancis mesti mengakui bahwa Serge, warga negaranya itu, merupakan narapidana yang dijatuhi hukuman mati.

Kewenangan pembinaan narapidana akan diserahkan kepada negara bersangkutan setelah dipindahkan. Indonesia pun akan menghormati kebijakan yang akan diambil oleh Prancis, termasuk jika memberikan grasi kepada Serge.

“Jadi, kalau nanti Pemerintah Prancis akan memberikan grasi menjadi hukuman terbatas, misalnya seumur hidup atau dipidana 20 tahun, itu adalah keputusan dari Presiden Prancis yang harus kita hormati,” tutur Yusril.

Berdasarkan hukum Prancis, kasus yang menjerat Serge dijatuhi pidana maksimal 30 tahun penjara. Serge dimungkinkan bebas jika pemerintahnya mengubah hukuman menjadi 20 tahun penjara, mengingat dia telah menjalani pidana penjara selama sekitar 20 tahun di Indonesia.

Namun demikian, nasib Serge setelah dipindahkan masih dalam pembahasan. Menurut Yusril, Pemerintah Indonesia dan Prancis tengah merundingkan beberapa hal pokok, termasuk draf kesepakatan pengaturan praktis (practical arrangement) pemindahan Serge.

Pemerintah Prancis, kata dia, juga telah menyetujui pengaturan praktis pemindahan Serge akan ditandatangani oleh Menteri Kehakiman Prancis dan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI. Penandatanganan itu kemungkinan dilakukan secara daring karena mempertimbangkan aspek jarak.

“Mungkin bulan Februari yang akan datang sudah bisa disepakati antara pemerintah kita dan pemerintah Prancis,” ujar Yusril.

Sebelumnya, Yusril saat dikonfirmasi ANTARA via pesan singkat di Jakarta, Minggu (29/12/2024), menjelaskan, Prancis telah mengirimkan surat permintaan resmi pemindahan Serge Atlaoui pada Kamis (19/12/2024). Surat tersebut dikirimkan atas nama Menteri Kehakiman Perancis yang ditujukan kepada Menteri Imipas RI.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten, pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Hakim hukum eks Kadis BMBK dua tahun penjara terkait korupsi jalan

Medan (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada terdakwa eks Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumut, Bambang Pardede (59), karena melakukan korupsi proyek jalan.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Bambang Pardede dengan pidana penjara selama dua tahun," kata Hakim Ketua Lucas Sahabat Duha, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Jumat.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menghukum terdakwa Bambang untuk membayar denda Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti pidana kurungan satu bulan.

Dalam amar putusan, majelis hakim tidak menghukum terdakwa Bambang dengan pidana tambahan uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp5,13 miliar.

Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa Bambang selaku pengguna anggaran yang mengakibatkan terjadinya korupsi proyek peningkatan kapasitas jalan provinsi Parsoburan–Batas Labuhanbatu Utara-Kabupaten Toba tahun anggaran 2021.

"Namun, terdakwa Bambang tidak ikut serta menikmati uang korupsi yang menjadi kerugian keuangan negara tersebut," papar Hakim Lucas.

Sedangkan terdakwa Rico Menanti Sianipar (52) selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Akbar Jainuddin Tanjung (32) merupakan Direktur PT Eratama Putra Prakarsa selaku rekanan masing-masing divonis tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan.

Hakim juga menghukum terdakwa Akbar dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20 juta subsider satu tahun penjara.

Hakim meyakini ketiga terdakwa terbukti korupsi proyek peningkatan kapasitas ruas Jalan Provinsi Parsoburan-Batas Labuhanbatu Utara-Kabupaten Toba, Sumatera Utara tahun anggaran 2021, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4,93 miliar.

"Ketiga terdakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsider," jelas Hakim Lucas.

Menurut hakim perbuatan ketiga terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Sedangkan hal meringankan ketiga terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang serta mengakui perbuatannya," tutur Hakim Lucas.

Setelah mendengarkan putusan, Hakim Ketua Lucas Sahabat Duha memberikan waktu tujuh hari kepada ketiga terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut untuk menyatakan sikap apakah mengajukan banding atau menerima vonis ini.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU Kejati Sumut Putri Marlina Sari yang sebelumnya menuntut terdakwa Bambang pidana penjara tujuh tahun enam bulan dan denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan.

Sedangkan terdakwa Rico Menanti Sianipar dan Akbar Jainuddin Tanjung masing-masing dituntut 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Untuk terdakwa Akbar dibebankan dengan pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp20 juta subsider dua tahun penjara," ujar JPU Putri.

Pewarta: Muhammad Said/Aris Rinaldi Nasution
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

1.977 tahanan Palestina akan bebas ditukar 33 warga Israel di Gaza

Yerusalem (ANTARA) - Sebanyak 1.977 tahanan Palestina, termasuk 290 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 1.687 lainnya yang ditahan atas berbagai tuduhan, akan dibebaskan Israel sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Gaza.

Kesepakatan ini akan mulai berlaku pada Minggu (19/1), menurut laporan media Israel.

Tel Aviv akan membebaskan tahanan-tahanan Palestina tersebut sebagai imbalan untuk 33 sandera Israel yang saat ini ditahan di Jalur Gaza, sebagaimana dilaporkan harian Yedioth Ahronoth.

Kesepakatan tersebut mencakup pembebasan 1.000 tahanan Palestina yang ditahan setelah 7 Oktober 2023, serta 47 tahanan yang ditangkap kembali meskipun telah dibebaskan dalam kesepakatan pertukaran tahanan tahun 2011.

Pertukaran tersebut akan dilakukan dalam tujuh tahap selama 42 hari pertama, sesuai kesepakatan.

Surat kabar Israel Haaretz melaporkan pada Jumat bahwa hari pertama kesepakatan akan menyaksikan pembebasan tiga sandera Israel, diikuti oleh empat sandera pada hari ketujuh, dan masing-masing tiga sandera pada hari ke-14, 21, 28, dan 35.

Kelompok terakhir yang terdiri dari 14 sandera akan dibebaskan pada pekan terakhir fase pertama.

Sebuah pernyataan dari kantor pemimpin otoritas Israel memastikan bahwa proses pertukaran diperkirakan akan dimulai pada Minggu setelah disetujui oleh Kabinet Keamanan dan pemerintah.

Kementerian Kehakiman Israel dan kemudian Dinas Penjara Israel akan menerbitkan daftar tahanan yang akan dibebaskan pada fase pertama kesepakatan.

Menurut Komisi Urusan Tahanan Palestina, saat ini Israel telah menahan 10.400 warga Palestina, termasuk 600 orang yang menjalani hukuman seumur hidup.

Rabu malam lalu, Qatar mengumumkan kesepakatan gencatan senjata tiga fase untuk mengakhiri lebih dari 15 bulan serangan mematikan Israel di Jalur Gaza, dengan gencatan senjata dijadwalkan berlaku Minggu.

Hampir 46.800 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dan lebih dari 110.000 lainnya terluka akibat perang genosida Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan setempat.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di Palestina.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Tim Hukum Khofifah-Emil: Dalil gugatan Risma-Gus Hans tidak punya dasar

Surabaya (ANTARA) - Koordinator Hukum TPP Khofifah-Emil Edward Dewaruci menyampaikan semua dalil gugatan yang disampaikan Risma-Gus Hans tidak punya dasar yang jelas dan tidak memiliki legal standing.

"Tidak ada dalil yang jelas dan tidak memiliki legal standing. Maka kami mohon MK menolak semua gugatan dari pemohon (Risma-Gus Hans)," kata Edward usai sidang lanjutan perkara Pilgub Jatim nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025, di Jakarta, seperti keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

Edward membeberkan dalam aturan sengketa Pilkada, batas pasangan calon untuk menggugat ialah dengan syarat selisih maksimal 0,5 persen

Sementara, total suara sah yang ditetapkan termohon (KPU Jatim) sebanyak 20.732.592 suara, maka pengajuan permohonan perselisihan hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan jika terdapat selisih suara paling banyak 0,5% x 20.732.592 suara sah = 103.663 suara.

"Namun faktanya selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 5.449.070 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauh tersebut, sudah dapat dibuktikan pemohon (Risma-Gus Hans) tidak memiliki legal standing," ujar Edward.

Edward juga melihat narasi-narasi pelanggaran terstruktur, sistematis, masif (TSM) yang digaungkan Risma-Gus Hans tidak tepat sasaran.

"TSM dapat dikualifikasikan sebagai sengketa pelanggaran administratif yang merupakan kewenangan Bawaslu provinsi, sehingga merupakan suatu hal yang mustahil bila persoalan-persoalan yang diajukan dipaksakan untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi," katanya.

Terkait adanya narasi pengurangan suara Risma-Gus Hans, Edward menyebut tudingan tersebut sangat kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan secara detail, jelas, dan spesifik terkait subjek hukum, tempus, locus dan dengan cara apa dugaan pengurangan suara tersebut dilakukan.

"Akan tetapi pemohon (Risma-Gus Hans) sekonyong-konyong langsung menyimpulkan perolehan suara pemohon di TPS yang berkisar 0-30 suara merupakan indikasi terjadinya pengurangan terhadap suara pemohon. Minimnya perolehan suara Pemohon di sejumlah TPS bukanlah bukti telah terjadi manipulasi, melainkan dapat dianggap sebagai faktor sosial yang terjadi secara natural karena adanya kondisi atau situasi tertentu berdasarkan karakteristik daerah pemilihan masing-masing," katanya.

"Sehingga hal tersebut tidak serta merta sebagai anomali yang mengindikasikan kecurangan atau pelanggaran. Faktanya perolehan suara 0-30 juga dialami Pihak terkait (Khofifah-Emil) dan paslon nomor 1 (Luluk-Lukmanul). Perlu juga dibuktikan signifikasinya terhadap hasil perolehan suara yang mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pilgub Jatim 2024," tambahnya.

Lebih lanjut Edward juga menyebut dalil soal penggunaan DPT 90-100 persen di TPS yang dianggap Risma-Gus Hans sebagai sebuah kecurangan.

"Terkait dalil yang mempersoalkan penggunaan DPT 90-100 persen pada Pilkada Jatim 2024 selain tidak didukung peraturan yang melarangnya, juga senyatanya justru membuktikan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada di Jawa Timur," ucapnya.

Adanya penggunaan DPT hingga 100 persen bukan hanya dimungkinkan terjadi, tetapi juga menjadi salah satu sasaran yang dituju KPU dalam rangka terselenggaranya pemilu yang mencapai seluruh pemilih, hal ini tercermin dari tersedianya surat suara cadangan sebanyak 2,5 persen yang dapat digunakan untuk memfasilitasi DPT tambahan.

"Sehingga singkatnya, bahkan dimungkinkan partisipasi hingga 102,5 persen," ucapnya.

Terlebih uraian tentang DPT 90-100 persen tidak miliki causa verband antara yang didalilkan dengan signifikasinya terhadap hasil perolehan suara yang mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Di samping itu Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan perbuatan mana yang terbukti sebagai pelanggaran TSM akibat penggunaan DPT 90-100 persen hingga membuat perolehan suara yang tinggi bagi Pihak Terkait.

Padahal, lanjut dia, yang terjadi di lapangan justru pada TPS-TPS dengan penggunaan DPT hampir 90-100 persen, ditemukan fakta bahwa Pihak Terkait mengalami kekalahan dalam perolehan suaranya, sementara Pemohon memperoleh kemenangan.

"Terlebih lagi nyatanya Pemohon sendiri tidak keberatan dengan hasil rekapitulasi suara dari Termohon yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur oleh para Saksi Pemohon dan tidak adanya catatan kejadian khusus terkait tingginya penggunaan DPT tersebut, selain juga tidak pernah melaporkannya kepada Bawaslu," tambahnya.

Edward, juga mengatakan permohonan Risma tidak jelas. Dia menepis tudingan manipulasi suara hingga bansos untuk pemenangan Khofifah.

"Apabila bansos PKH dikaitkan dengan kebijakan Pemprov Jawa Timur, kiranya tidak tepat karena bukan dalam kewenangannya. Justru fakta sebenarnya, karena melalui pernyataan resminya Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengatakan bahwa Pemprov Jatim telah menunda penyaluran bansos kepada masyarakat sesuai edaran Kemendagri," ujarnya.

Dia menyatakan terkait dengan alat bukti gugatan pemohon berupa grafik statistik yang menjelaskan bahwa bansos PKH memiliki pengaruh terhadap suara pihak terkait jelas tidak benar.

"Bahwa terlihat jelas dari grafik yang disajikan pemohon, daerah yang memiliki jumlah penerima PKH tinggi adalah daerah yang jumlah penduduknya tinggi. Begitu pula sebaliknya, daerah yang jumlah penerima PKH rendah adalah daerah yang jumlah penduduknya rendah. Maka yang sebenarnya berkaitan dengan jumlah suara paslon, bukan jumlah PKH, melainkan jumlah penduduk," katanya.

Menkum sebut transformasi digital beri warna baru Kemenkum

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan transformasi digital memberi warna baru untuk Kementerian Hukum (Kemenkum), baik kebutuhan internal maupun eksternal.

Dia menuturkan transformasi digital merupakan keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan melayani masyarakat dengan lebih efektif.

"Transformasi digital dalam pelayanan publik di Kemenkum adalah sebuah hal yang sangat penting dilakukan," kata Supratman saat memimpin Rapat Koordinasi Awal Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (14/1), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Pada kebutuhan internal, kata dia, dilakukan untuk manajemen talenta yang transparan dan akuntabel, sedangkan untuk kebutuhan eksternal dilakukan untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Maka dari itu untuk kepentingan lembaga, dirinya menegaskan tak ada pilihan lain selain melakukan transformasi digital.

Lebih jauh, Supratman menyampaikan program transformasi digital di Kemenkum akan sangat berhubungan dengan penguasaan teknologi informasi pegawai, utamanya dalam rangka membangun platform superapps yang terhubung dengan program manajemen talenta yang Kemenkum lakukan.

Sementara terkait keamanan data, Menkum juga menekankan pentingnya mempelajari potensi risiko kebocoran data, yang menjadi ancaman serius dalam program transformasi digital.

Oleh karenanya, ia berharap pengamanan data transformasi digital bisa menjadi perhatian bersama jajaran Kemenkum, khususnya Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Transformasi Digital, Penasihat Menteri, serta Direktur Teknologi Informasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum.

Sebelumnya, Kemenkum menargetkan seluruh layanan masyarakat di bawah kementerian tersebut bisa diselenggarakan berbasis digital paling lambat pada tahun 2026.

Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah proses pemerintahan yang terbuka bagi semua masyarakat.

"Saya percayakan Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk memimpin transformasi digital bersama dengan Badan Strategi Kebijakan (BSK)," ucap Supratman dalam acara Pencanangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Launching Transformasi Digital Kemenkum di Jakarta, Selasa (7/1).

Adapun Kemenkum baru saja meluncurkan transformasi digital berupa situs resmi Kemenkum sebagai portal semua layanan hukum berbasis digital untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang diinginkan.

Supratman berharap transformasi digital yang baru saja diluncurkan menjadi langkah awal Kemenkum dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.