Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sumatera Utara menyalurkan ratusan paket Makan Bergizi Gratis di SDN 064012 dan SDN 060830, Medan, Sumatera Utara.

"Jumlah makanan yang dibagikan dalam kegiatan ini sebanyak 300 paket yang berisi kandungan gizi yang sudah lengkap," ujar Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Yan Welly Wiguna di Medan, Sabtu.

Yan Welly mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-75 dan juga sejalan mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait Makan Bergizi Gratis.

Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumut terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam membangun kehidupan sosial masyarakat di lingkungan setempat.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Makan Bergizi Gratis ini diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi siswa sekaligus mendukung tumbuh kembang anak. Langkah ini juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa.

Selain itu, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumut juga melaksanakan kegiatan bakti sosial di
Panti Asuhan Bumi dan Panti Asuhan Ora Et Labora Nusantara Medan.

"Dalam kegiatan ini, tim menyerahkan bantuan bahan makanan pokok atau sembako serta uang tunai kepada pengurus panti," ucap Yen Welly.

Rangkaian kegiatan bakti sosial itu diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk terus memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat.*

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

MK sendiri sudah membuat panduan yang lima itu yang disebut dengan constitutional engineering

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah akan memedomani rekayasa konstitusional (constitutional engineering) yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk merevisi Undang-Undang Pemilu setelah dihapusnya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

“MK sendiri sudah membuat panduan yang lima itu yang disebut dengan constitutional engineering dan dengan sendirinya pemerintah akan memedomani constitutional engineering itu dalam menyusun amendemen terhadap Pasal 222 dan penambahan pasal-pasal baru terkait dengan pilpres,” ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

MK sebelumnya menyatakan presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan konstitusi. Di dalam pertimbangan hukumnya, MK mengamanatkan lima poin panduan rekayasa konstitusi kepada pembentuk undang-undang.

“Pemerintah menghormati putusan MK dan sebagai follow up (tindak lanjut) tentu pemerintah akan merevisi Pasal 222 Undang-Undang Pemilu terkait dengan pilpres, mengenai presidential threshold,” ujar Yusril memastikan.

Lebih jauh, pemerintah masih membahas perihal teknis revisi undang-undang pemilu, yakni menggunakan metode omnibus atau diamandemen satu per satu. Yusril pun belum bisa memastikan inisiatif revisi akan dilakukan pemerintah atau DPR.

“Pemerintah akan melakukan, tapi bisa saja DPR mendahului. ‘Kan kewenangan ini (merevisi undang-undang) sama … Tapi, sudah pasti pemerintah akan mengubah Pasal 222 itu dan melengkapi dengan pasal baru sehingga memungkinkan Pilpres 2029 itu tanpa threshold lagi,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga akan mematuhi amanat Mahkamah terkait larangan dominasi partai politik. Terkait hal ini, pemerintah akan menggodok ketentuan dominasi yang belum diatur secara rinci oleh MK dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (2/1) tersebut.

“Sedang kita pikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk itu,” tuturnya.

Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

MK menyatakan presidential threshold tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pertimbangan hukumnya, MK memberi lima pedoman bagi pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR, untuk melakukan rekayasa konstitusional agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak membludak.

Pedoman pertama, yaitu semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Kedua, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.

Ketiga, dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan tersebut tidak menyebabkan dominasi yang menyebabkan terbatasnya pasangan calon serta terbatasnya pilihan pemilih.

Keempat, partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti pemilu periode berikutnya.

Kelima, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR, dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk undang-undang terkait mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoners.

“Draf undang-undangnya sudah ada di Kementerian Hukum, supaya nanti kita segera bikin. Undang-undangnya cuma berapa pasal saja, kok. Mudah-mudahan cepat selesai,” ujar Yusril saat ditemui usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan ketentuan pemindahan narapidana diatur dengan undang-undang. Sementara itu, undang-undang mengenai bantuan hukum timbal balik (MLA) tidak bisa dijadikan dasar pemindahan maupun pertukaran narapidana.

Yusril mengakui undang-undang khusus yang mengatur pemindahan maupun pertukaran narapidana tersebut belum ada. Pemindahan narapidana asing yang dilakukan pemerintah belakangan ini merupakan diskresi Presiden Prabowo Subianto.

“Karena belum ada (undang-undang khusus) maka terbuka ruang bagi Presiden untuk merumuskan satu kebijakan dan merupakan sebuah diskresi Presiden untuk hal ini,” ujarnya.

Adapun, pemindahan narapidana asing yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada Desember 2024 didasarkan pada kesepakatan pengaturan praktis (practical arrangement). Namun demikian, Menko Yusril yakin undang-undang khusus yang mengatur hal itu diperlukan.

“Walaupun sekarang ini dikatakan bisa dilakukan dengan perjanjian, tetapi lebih baik memang kita bikin undang-undangnya supaya tidak ada keragu-raguan lagi,” katanya.

Sebelumnya, Indonesia telah memindahkan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin, Mary Jane, ke negara asalnya, Filipina, pada Rabu (18/12/2024) dini hari. Mary Jane dipindahkan berdasarkan pengaturan praktis yang ditandatangani Yusril dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez.

Indonesia juga telah memindahkan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia, pada Minggu (15/12/2024). Lima napi yang menjalani hukuman penjara seumur hidup dalam kasus penyelundupan 8,2 kilogram heroin itu dipindahkan berdasarkan pengaturan praktis yang diteken Yusril dan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke.

Di sisi lain, pemerintah tengah membahas pemindahan terpidana mati kasus narkotika berkebangsaan Prancis, Serge Areski Atlaoui. Menko Yusril memperkirakan, penandatangan pengaturan praktis dengan Menteri Kehakiman Prancis dilakukan pada bulan Februari mendatang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkolaborasi dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia melalui penelitian dan kajian.

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Eddy juga menjelaskan bahwa meskipun hingga saat ini Indonesia dalam keadaan aman dibuktikan dengan prestasi Zero Terrorist Attack, kewaspadaan bersama tetap perlu ditingkatkan.

"Sudah 2 tahun Indonesia Zero Terrorist Attack, tapi kita tetap harus terus membangun kewaspadaan bersama mengingat keberadaan jaringan - jaringan yang ada di bawah permukaan," tambahnya.

Merespons apa yang disampaikan Kepala BNPT, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan moderasi beragama adalah kunci upaya bersama dalam melawan ideologi kekerasan.

"Ekstremis tidak dilawan dengan ekstremis tapi dengan moderasi beragama, ini kuncinya. Pancasila itu ideologi moderat, coba lihat sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujar Haedar.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkolaborasi dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia melalui penelitian dan kajian.

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Eddy juga menjelaskan bahwa meskipun hingga saat ini Indonesia dalam keadaan aman dibuktikan dengan prestasi Zero Terrorist Attack, kewaspadaan bersama tetap perlu ditingkatkan.

"Sudah 2 tahun Indonesia Zero Terrorist Attack, tapi kita tetap harus terus membangun kewaspadaan bersama mengingat keberadaan jaringan - jaringan yang ada di bawah permukaan," tambahnya.

Merespons apa yang disampaikan Kepala BNPT, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan moderasi beragama adalah kunci upaya bersama dalam melawan ideologi kekerasan.

Sebab, sejatinya Pancasila adalah ideologi moderat tercermin dalam Sila ke-4.

"Ekstremis tidak dilawan dengan ekstremis tapi dengan moderasi beragama, ini kuncinya. Pancasila itu ideologi moderat, coba lihat sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujar Haedar.

Dirinya juga menambahkan bahwa kelompok yang mencoba merubah ideologi bangsa berpotensi merusak masa depan bangsa.

"Kelompok yang menafsirkan Pancasila sesuai kehendak itu merusak masa depan bangsa," pungkasnya.

Sebagai informasi, BNPT sedang menyusun Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perban) terkait kajian terorisme yang akan melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk PP Muhammadiyah.

Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember 2024 BNPT berkesempatan bertemu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mencegah radikalisme terorisme.

Hal ini menunjukkan komitmen BNPT dalam menjaga kedamaian dan persatuan dengan menggandeng 2 organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkolaborasi dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia melalui penelitian dan kajian.

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Eddy juga menjelaskan bahwa meskipun hingga saat ini Indonesia dalam keadaan aman dibuktikan dengan prestasi Zero Terrorist Attack, kewaspadaan bersama tetap perlu ditingkatkan.

"Sudah 2 tahun Indonesia Zero Terrorist Attack, tapi kita tetap harus terus membangun kewaspadaan bersama mengingat keberadaan jaringan - jaringan yang ada di bawah permukaan," tambahnya.

Merespons apa yang disampaikan Kepala BNPT, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan moderasi beragama adalah kunci upaya bersama dalam melawan ideologi kekerasan.

Sebab, sejatinya Pancasila adalah ideologi moderat tercermin dalam Sila ke-4.

"Ekstremis tidak dilawan dengan ekstremis tapi dengan moderasi beragama, ini kuncinya. Pancasila itu ideologi moderat, coba lihat sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujar Haedar.

Dirinya juga menambahkan bahwa kelompok yang mencoba merubah ideologi bangsa berpotensi merusak masa depan bangsa.

"Kelompok yang menafsirkan Pancasila sesuai kehendak itu merusak masa depan bangsa," pungkasnya.

Sebagai informasi, BNPT sedang menyusun Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perban) terkait kajian terorisme yang akan melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk PP Muhammadiyah.

Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember 2024 BNPT berkesempatan bertemu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mencegah radikalisme terorisme.

Hal ini menunjukkan komitmen BNPT dalam menjaga kedamaian dan persatuan dengan menggandeng 2 organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkolaborasi dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia melalui penelitian dan kajian.

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Eddy juga menjelaskan bahwa meskipun hingga saat ini Indonesia dalam keadaan aman dibuktikan dengan prestasi Zero Terrorist Attack, kewaspadaan bersama tetap perlu ditingkatkan.

"Sudah 2 tahun Indonesia Zero Terrorist Attack, tapi kita tetap harus terus membangun kewaspadaan bersama mengingat keberadaan jaringan - jaringan yang ada di bawah permukaan," tambahnya.

Merespons apa yang disampaikan Kepala BNPT, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan moderasi beragama adalah kunci upaya bersama dalam melawan ideologi kekerasan.

Sebab, sejatinya Pancasila adalah ideologi moderat tercermin dalam Sila ke-4.

"Ekstremis tidak dilawan dengan ekstremis tapi dengan moderasi beragama, ini kuncinya. Pancasila itu ideologi moderat, coba lihat sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujar Haedar.

Dirinya juga menambahkan bahwa kelompok yang mencoba merubah ideologi bangsa berpotensi merusak masa depan bangsa.

"Kelompok yang menafsirkan Pancasila sesuai kehendak itu merusak masa depan bangsa," pungkasnya.

Sebagai informasi, BNPT sedang menyusun Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perban) terkait kajian terorisme yang akan melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk PP Muhammadiyah.

Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember 2024 BNPT berkesempatan bertemu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mencegah radikalisme terorisme.

Hal ini menunjukkan komitmen BNPT dalam menjaga kedamaian dan persatuan dengan menggandeng 2 organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Yerusalem (ANTARA) - Daftar nama 95 warga Palestina yang akan dibebaskan pada Minggu (19/1) dalam tahap pertama sesuai kesepakatan gencatan senjata Gaza disiarkan oleh otoritas hukum Israel pada Jumat (17/1)

Daftar tersebut mencakup perempuan dan pemuda berusia hingga 25 tahun.

Khalida Jarrar, seorang pemimpin terkemuka Front Populer untuk Pembebasan Palestina sekaligus anggota Dewan Legislatif Palestina (parlemen), termasuk dalam daftar tersebut.

Juga tercantum dalam daftar adalah jurnalis Bushra Al-Taweel, yang sebelumnya dibebaskan dalam pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel pada tahun 2011.

Ia adalah putri dari pemimpin senior Hamas, Jamal Al-Taweel, yang pernah menjabat sebagai wali kota di kota Al-Bireh, Tepi Barat.

Di antara perempuan yang akan dibebaskan juga terdapat Dalal al-Arouri, saudari dari Saleh al-Arouri, wakil pemimpin Hamas yang tewas dalam serangan Israel pada Januari tahun lalu.

Sementara itu, Zaher Jabarin, kepala Kantor Syuhada dan Tahanan Hamas, pada Jumat bertemu dengan Qaddoura Fares, kepala Otoritas Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan, untuk membahas perkembangan gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan, serta pengaturan penerimaan para tahanan Palestina dari penjara Israel sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.

Menurut pernyataan dari kelompok Hamas, kedua belah pihak menegaskan "komunikasi yang berkelanjutan melalui komite bersama" dan berupaya "mengkoordinasikan upaya untuk mendukung perjuangan para tahanan serta menghilangkan semua hambatan dalam menyelesaikan kesepakatan pertukaran tahanan."

Pada Jumat pagi, kantor pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa kabinet keamanan telah menyetujui kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata tersebut.

Qatar pada Rabu mengumumkan kesepakatan tiga tahap untuk mengakhiri lebih dari 15 bulan serangan Israel di Jalur Gaza, yang telah menewaskan hampir 47.000 orang dan menghancurkan wilayah tersebut.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) November lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Apabila WNA masuk Indonesia menggunakan izin tinggal dalam bentuk visa wisata atau visa saat kedatangan (visa on arrival/VoA) maka WNA tersebut dilarang mengambil pekerjaan di Indonesia karena harus memiliki visa kerja

Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, memburu seorang warga negara asing (WNA) asal Bangladesh yang diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan menjadi sopir pariwisata.

“Saat ini masih dalam pencarian,” kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di Denpasar, Bali, Sabtu.

Imigrasi tidak mengungkapkan lebih detail identitas WNA tersebut, namun pihaknya sudah mengantongi latar belakang orang asing itu, karena tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Denpasar sedang memburu pria tersebut.

Menurut dia, Inteldakim Denpasar telah mendatangi Pelabuhan Sanur Denpasar, namun pihaknya tidak lagi mendapati aktivitas pria tersebut.

Sebelumnya, beredar video di media sosial Facebook yang diunggah seorang warganet pada Jumat (17/1).

Dalam video tersebut, beberapa warga mempertanyakan keberadaan seorang pria dengan mengenakan kaus berwarna merah muda dan mengenakan topi tersebut yang diketahui berasal dari Bangladesh.

Pria tersebut kedapatan sedang menjemput wisatawan asing di Pelabuhan Sanur Denpasar yang disebutkan berasal dari Pakistan, dengan latar belakang beberapa koper di bagasi kendaraannya.

Pria yang mengaku berasal dari Bangladesh itu dapat berkomunikasi bahasa Indonesia meski tidak lancar dan mengaku menikah dengan warga negara Indonesia.

"Saya tidak sedang bekerja," ucap pria yang belum diketahui identitasnya itu dalam video berdurasi singkat tersebut.

Meski mengaku tidak sedang bekerja dan menjemput temannya, namun dari penuturan beberapa pria yang mengintrograsinya menyebutkan tamu asal Pakistan itu justru mengaku dijemput oleh seorang sopir.

Apabila WNA masuk Indonesia menggunakan izin tinggal dalam bentuk visa wisata atau visa saat kedatangan (visa on arrival/VoA) maka WNA tersebut dilarang mengambil pekerjaan di Indonesia karena harus memiliki visa kerja.

Meski begitu, dalam pasal 81 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, ada tiga kriteria untuk mempekerjakan tenaga kerja asing yaitu hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu, dan memiliki kompetensi sesuai jabatan yang diduduki.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Samarinda (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Samarinda, Kalimantan Timur, menggelar asesmen terhadap 95 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai bentuk dukungan terhadap rencana program pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Samarinda," Kepala Lapas Narkotika Samarinda Theo Adrianus di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat.

Dia mengatakan, asesmen ini merupakan langkah awal dari realisasi rencana pemerintah untuk memberikan amnesti kepada sekitar 44.000 narapidana di seluruh Indonesia. Pemilihan narapidana yang berhak menerima amnesti akan dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang telah ditentukan.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan asesmen ini menggunakan instrumen skrining penempatan narapidana.

"Instrumen ini membantu kami dalam menyeleksi WBP yang benar-benar layak dan memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan amnesti," jelas Theo.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa program amnesti ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan hukum yang lebih humanis.

"Kami ingin memberikan kesempatan kedua bagi para narapidana untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat," tambahnya.

Pemberian amnesti ini juga menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas yang saat ini banyak terjadi di rumah tahanan negara (rutan) dan lapas di seluruh Indonesia, termasuk di Kaltim. Dengan berkurangnya jumlah penghuni, diharapkan kondisi di dalam lapas menjadi lebih baik dan kondusif.

Program Amnesti yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto ini, menurut Theo, merupakan langkah selektif dan strategis dalam mengurangi angka kelebihan kapasitas di lapas.

“Kita tahu bersama bahwa kondisi lapas di Indonesia, termasuk di Samarinda, seringkali melebihi kapasitas ideal. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan pembinaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah lain seperti gangguan keamanan dan kesehatan,” ungkapnya.

Theo menekankan pentingnya asesmen yang dilakukan secara cermat dan teliti. Pihaknya tidak ingin sembarangan dalam mengusulkan nama-nama penerima amnesti.

Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa hukum terjadi di sepanjang Jumat (17/1). Dari mulai tersangka korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan catatan kredit eks Bupati Jepara.

Berikut rangkuman beritanya

1. KPK tahan dua tersangka kasus korupsi di Pemkot Semarang

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang.

“Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 5 Februari 2025,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Kedua tersangka tersebut yakni Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang Martono, dan Direktur Utama PT. Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar.

Baca di sini

2. Presiden belum bahas bantuan asing dalam rapat MBG hari ini

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto belum membahas keterlibatan bantuan-bantuan asing dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada rapat bersama jajaran menteri dan kepala lembaga terkait MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana saat jumpa pers selepas rapat, menyebutkan bahwa Presiden saat ini masih fokus menggunakan seluruh kemampuan dalam negeri untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.

Baca di sini

3. Polri dukung personel disabilitas berkarier sesuai keinginan

Jakarta (ANTARA) - Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo mendukung personel penyandang disabilitas di Korps Bhayangkara untuk berkarier sesuai keinginan masing-masing.

Hal itu disampaikan Komjen Pol Dedi ketika menemui 16 anggota yang masuk melalui jalur disabilitas di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Jumat. Belasan anggota yang tersebar dari berbagai polda di seluruh Indonesia tersebut dihadirkan untuk bersilaturahmi dan berdiskusi.

Baca di sini

4. Pemerintah wacanakan pemulangan Hambali dari Guantanamo

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Pemerintah Indonesia mewacanakan pemulangan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.

“Bagaimanapun Hambali adalah warga negara Indonesia. Betapa pun salah warga negara kita di luar negeri, tetap kita harus berikan perhatian,” ucap Yusril saat ditemui usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Baca di sini

5. KPK periksa eks Bupati Jepara Dian Kristiandi soal catatan kreditnya

Jakarta (ANTARA) - Bupati Jepara periode 2019-2022 Dian Kristiandi (DK) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal proses pengajuan dan penyelesaian kreditnya semasa menjabat sebagai bupati.

Pemeriksaan tersebut dilakukan penyidik KPK terkait penyidikan dugaan korupsi dengan modus pemberian kredit usaha fiktif di lingkungan PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda) tahun 2022-2024.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk undang-undang terkait mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoners.

“Draf undang-undangnya sudah ada di Kementerian Hukum, supaya nanti kita segera bikin. Undang-undangnya cuma berapa pasal saja, kok. Mudah-mudahan cepat selesai,” ujar Yusril saat ditemui usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan ketentuan pemindahan narapidana diatur dengan undang-undang. Sementara itu, undang-undang mengenai bantuan hukum timbal balik (MLA) tidak bisa dijadikan dasar pemindahan maupun pertukaran narapidana.

Yusril mengakui undang-undang khusus yang mengatur pemindahan maupun pertukaran narapidana tersebut belum ada. Pemindahan narapidana asing yang dilakukan pemerintah belakangan ini merupakan diskresi Presiden Prabowo Subianto.

“Karena belum ada (undang-undang khusus) maka terbuka ruang bagi Presiden untuk merumuskan satu kebijakan dan merupakan sebuah diskresi Presiden untuk hal ini,” ujarnya.

Adapun, pemindahan narapidana asing yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada Desember 2024 didasarkan pada kesepakatan pengaturan praktis (practical arrangement). Namun demikian, Menko Yusril yakin undang-undang khusus yang mengatur hal itu diperlukan.