Kom13

Supratman: Pelaku industri busana muslim dapat perlindungan HAKI

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas memastikan para pelaku industri busana atau fesyen muslim di Indonesia akan mendapatkan perlindungan produk secara hukum jika mau mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

"Ini adalah langkah positif untuk ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor industri kreatif. Kami juga mendorong pelaku industri untuk mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai bentuk perlindungan," kata Agtas saat berdiskusi dengan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) tentang persiapan kegiatan Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) yang digelar di Jakarta, Senin (20/1).

Dalam siaran pers resmi yang disiarkan Selasa, dijelaskan Agtas dan jajarannya mendukung digelarnya kegiatan AIFA tersebut. Pasalnya, kegiatan itu bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi rakyat yang harus diberikan perlindungan hukum.

Dengan perlindungan hukum terhadap produk, Supratman meyakini persaingan usaha antar pelaku industri akan semakin sehat.

Hal senada juga dikatakan Ketua Bidang Perdagangan Internasional MN KAHMI, Bambang Susanto. Selain meningkatkan perekonomian dalam negeri, Bambang menilai kegiatan bertaraf internasional ini juga berguna untuk membangun hubungan dagang yang baik antarnegara di ASEAN.

Di saat yang sama, Ketua Panitia Pelaksana AIFA 2025, Viviana Hanifa, menjelaskan bahwa kegiatan yang akan berlangsung selama 25 Januari sampai 26 Januari 2025 ini merupakan kolaborasi pertama KAHMI dengan sektor industri dan pemangku kepentingan.

Nantinya, rangkaian kegiatan ini akan dimulai dari Kahmi Award, fashion show busana muslim, dan pemecahan rekor MURI program jalan sehat oleh perempuan terbanyak mengenakan kerudung bermotif batik.

"Kami ingin menjadikan AIFA sebagai model kolaborasi yang menunjukkan kekuatan industri fesyen Indonesia, sekaligus memecahkan rekor MURI yang memperlihatkan kekayaan budaya bangsa,” jelas Viviana.

Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap industri busana muslim di Indonesia semakin maju dan berkembang di skala nasional hingga tingkat negara--negara ASEAN.

Hukum, Yusri Yunus tutup usia dan polisi tangkap dc pengeroyok advokat

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada hari Senin (20/1) yang menjadi sorotan, mulai dari mantan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas (Dirregident Korlantas) Polri, Brigjen Polisi (Purn.) Yusri Yunus tutup usia hingga polisi menangkap empat debt collector yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap seorang advokat di Surabaya.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

1. Eks Dirregident Korlantas Brigjen Purn Yusri Yunus tutup usia

Mantan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas (Dirregident Korlantas) Polri, Brigjen Polisi (Purn.) Yusri Yunus tutup usia pada Minggu malam.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko ketika dihubungi awak media di Jakarta, Minggu.
"Turut berduka cita atas wafatnya Brigjen Polisi (Purn) Yusri Yunus," ucapnya.

Selengkapnya klik di sini.

2. Kades di Tangerang diduga perintahkan pasang pagar laut

Sebuah tayangan video baru-baru ini ramai diperbincangkan di jagat media sosial (medsos) terkait dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa Kohod, Pakuhaji, Arsin yang sedang meninjau kegiatan pemasangan pagar laut di Kawasan Pesisir Pantai Utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten.

Dalam video berdurasi satu menit itu, menunjukkan diduga Kades Kohod, Arsin sedang berbincang dengan sejumlah pekerja untuk melakukan pemasangan pagar laut dari bambu sepanjang enam meter.

Pada tayangan video itu juga Kades Kohod tengah menunjuk lokasi dan mengarahkan para pekerja dalam pemasangan pagar bambu tersebut.

Selengkapnya klik di sini.

3. Polisi tangkap empat debt collector pengeroyok advokat di Surabaya

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menangkap empat debt collector yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap seorang advokat di sebuah depot di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, pada Senin (13/1), sekitar pukul 19.00 WIB.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan menjelaskan para pelaku yang ditangkap diduga menggunakan kekerasan terhadap korban yang merupakan kuasa hukum dari nasabah yang memiliki tunggakan kartu kredit di salah satu bank.

"Korban atas nama Tjetjep Mohammad Yasien alias Gus Yasien mengalami luka-luka akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah pelaku," kata Kombes Pol Luthfie saat konferensi pers di kantor Polrestabes Surabaya, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

4. Hakim MK pertanyakan dasar hukum pemungutan suara Pilkada Banjarbaru

Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kota Banjarbaru 2024, karena di dalam surat suara terdapat foto dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, tetapi satu pasangan calon di antaranya telah didiskualifikasi.

Pemilih yang mencoblos pasangan calon yang didiskualifikasi maka dikategorikan sebagai suara tidak sah. Akan tetapi, pemungutan suara tidak dilaksanakan dengan metode kotak kosong seperti diatur dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

"Kalau surat suara dinyatakan tidak sah, itu sudah ada aturannya. Bagaimana kemudian dasar hukum yang bisa digunakan dan itu memiliki dasar legitimasi yang kuat, kalau kemudian pasangan calon itu tidak Pasal 54C dasarnya, seolah-olah normal, tapi kemudian itu dinyatakan sebagai suara tidak sah?" tanya Enny dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada Kota Banjarbaru di MK, Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

5. Kompolnas: Kinerja Polri 100 hari kerja dukung capaian pemerintah

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan bahwa kinerja Polri selama periode 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendukung target capaian pemerintah.

"Kami melihat sejauh ini Polri telah dan sedang melaksanakan kinerja yang mendukung program pemerintahan Prabowo-Gibran, baik itu Astacita, di antaranya penanggulangan judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi,” kata Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol. (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo ketika dihubungi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Hukum mengucapkan dan merayakan tahun baru Imlek menurut ajaran Islam

Jakarta (ANTARA) - Perayaan tahun baru imlek merupakan tradisi yang dirayakan oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tradisi ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan keluarga, berbagi kebahagiaan, dan melestarikan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Bagi umat Islam, penting untuk memahami pandangan syariat terkait keterlibatan dalam perayaan imlek. Hal ini mencakup tindakan seperti memberikan ucapan selamat atau turut merayakannya, sehingga tetap menjaga prinsip-prinsip agama dalam bersikap terhadap tradisi budaya yang berbeda.

Seperti diketahui, Perayaan Tahun Baru Imlek 2025 jatuh pada Rabu, 29 Januari 2025. Momen ini tidak hanya dimanfaatkan untuk berlibur, tetapi juga untuk berbagi ucapan dan kebahagiaan kepada sesama.

Tradisi ini menjadi bagian dari kerukunan sosial dan budaya yang dirayakan oleh berbagai kalangan di Indonesia.

Namun, muncul pertanyaan di kalangan umat Islam mengenai hukum memberikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek kepada saudara-saudara yang beragama lain.

Apakah tindakan tersebut diperbolehkan dalam pandangan agama Islam? Berikut penjelasan yang dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai hal ini.

Pandangan ulama tentang mengucapkan selamat tahun baru imlek

Menurut pandangan ulama, mengucapkan selamat pada perayaan yang bukan bagian dari syariat Islam, seperti tahun baru imlek, dianggap tidak diperbolehkan.

Larangan ini didasarkan pada kesepakatan (ijma') ulama yang menyatakan bahwa memberikan ucapan selamat pada syi'ar-syi'ar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir merupakan tindakan yang haram.

Ibnul Qayyim rahimahullah juga menjelaskan bahwa memberi ucapan selamat pada hari raya mereka sama saja dengan memberikan selamat atas perbuatan ibadah yang mereka lakukan terhadap simbol-simbol agama mereka, seperti sujud pada salib.

Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip akidah Islam dan bisa menyerupai bentuk pengakuan atas kepercayaan yang bertentangan dengan Islam.

Bahkan, Ibnul Qayyim menegaskan bahwa perbuatan semacam ini memiliki dosa yang lebih besar di sisi Allah dibanding dosa-dosa besar lainnya.

Oleh karena itu, para ulama menghimbau agar umat Islam tetap menjaga prinsip agama dalam bersikap terhadap perayaan yang tidak termasuk dalam syariat Islam.

Larangan menyerupai kaum lain (Tasyabbuh)

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka."

Hadis ini menjadi dasar larangan bagi umat Islam untuk menyerupai atau meniru tradisi dan kebiasaan yang khas dari agama atau kepercayaan lain. Merayakan tahun baru imlek, yang bukan bagian dari perayaan Islam, dianggap sebagai bentuk tasyabbuh yang dilarang.

Sikap seorang muslim terhadap perayaan non-Muslim

Islam mengajarkan toleransi dengan memberikan kebebasan kepada penganut agama lain untuk merayakan hari raya mereka. Dalam Islam, toleransi berarti menghormati hak orang lain tanpa harus ikut serta atau menunjukkan bentuk loyalitas terhadap perayaan tersebut. Prinsip ini menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam tanpa melanggar batasan syariat.

Namun, toleransi tidak berarti membolehkan segala hal yang dapat meruntuhkan akidah seorang muslim. Toleransi yang benar adalah dengan membiarkan mereka merayakan hari raya mereka tanpa perlu menunjukkan loyalitas (wala') terhadap perayaan tersebut.

Dengan demikian, seorang muslim tetap dapat menjaga akidahnya sambil hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain.

Berdasarkan pandangan ulama dan dalil-dalil yang ada, mengucapkan selamat dan merayakan tahun baru imlek tidak diperbolehkan bagi umat Islam.

Larangan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian akidah serta menjauhkan diri dari tasyabbuh, yaitu menyerupai tradisi atau kebiasaan yang khusus berasal dari agama atau kepercayaan non-Muslim.

Sikap terbaik yang dapat diambil adalah menghormati perayaan tersebut tanpa terlibat dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan cara ini, umat Islam tetap dapat menjaga prinsip-prinsip keimanan sambil menjunjung nilai toleransi terhadap keberagaman budaya dan agama di masyarakat.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Hakim MK pertanyakan dasar hukum pemungutan suara Pilkada Banjarbaru

Baik, kalau begitu terima kasih saja

Jakarta (ANTARA) - Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kota Banjarbaru 2024, karena di dalam surat suara terdapat foto dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, tetapi satu pasangan calon di antaranya telah didiskualifikasi.

Pemilih yang mencoblos pasangan calon yang didiskualifikasi maka dikategorikan sebagai suara tidak sah. Akan tetapi, pemungutan suara tidak dilaksanakan dengan metode kotak kosong seperti diatur dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

"Kalau surat suara dinyatakan tidak sah, itu sudah ada aturannya. Bagaimana kemudian dasar hukum yang bisa digunakan dan itu memiliki dasar legitimasi yang kuat, kalau kemudian pasangan calon itu tidak Pasal 54C dasarnya, seolah-olah normal, tapi kemudian itu dinyatakan sebagai suara tidak sah?" tanya Enny dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada Kota Banjarbaru di MK, Jakarta, Senin.

Menjawab pertanyaan Enny, Ketua KPU Banjarbaru Dahtiar mengatakan pihaknya berpegang kepada Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pilkada. Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 23 November 2024.

"Pegangan kami Keputusan 1774 dan posisi kami ini pelaksana, implementator," ujar Dahtiar yang langsung dipotong Enny.

"Baik, kalau begitu terima kasih saja," timpal Enny.

Pilkada Kota Banjarbaru pada mulanya diikuti oleh dua pasangan calon, yakni pasangan calon nomor urut 1 Erna Lisa Halaby dan Wartono serta pasangan calon nomor urut 2 Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah.

Pasangan Aditya-Said kemudian didiskualifikasi berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024. Pendiskualifikasian itu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan pasangan calon tersebut melakukan pelanggaran administratif.

Kendati sudah mendiskualifikasi satu dari dua pasangan calon, KPU Kota Banjarbaru tidak menerapkan sistem pasangan calon melawan kotak kosong. Foto Aditya-Said tetap ada di dalam surat suara bersanding dengan foto Erna-Wartono.

Suara pemilih yang mencoblos Aditya-Said dinyatakan tidak sah karena pasangan tersebut telah didiskualifikasi sebelumnya. Adapun hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU Kota Banjarbaru, yaitu Erna Lisa Halaby-Wartono memperoleh 36.135 suara dan suara tidak sah mencapai 78.736 suara. Erna-Wartono keluar sebagai pemenang.

Lebih jauh, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyoroti tingginya perolehan suara tidak sah. Menurut dia, suara tidak sah yang mencapai dapat diasumsikan sebagai bentuk protes ketidaksetujuan kepada Erna-Wartono.

Namun, kuasa hukum KPU Kota Banjarbaru Muh. Salman Darwis menyebut asumsi Arief keliru. "Tidak bisa disimpulkan secara sederhana begitu, Yang Mulia, karena kan ada variabel-variabelnya," ujarnya.

Salman menjelaskan, total 78.736 suara tidak sah tidak dapat disimpulkan menjadi milik Aditya-Said, pasangan yang didiskualifikasi. Sebab, komposisi perolehan suara tidak sah tidak hanya karena pemilih mencoblos foto Aditya-Said, tetapi juga karena surat suara dicoret, dirobek, mencoblos di luar kolom, atau mencoblos kedua paslon.

Di samping itu, Arief mengatakan bahwa metode pemungutan suara yang menyatakan memilih Aditya-Said tidak sah, karena telah didiskualifikasi, menempatkan pemilih untuk seolah-olah tidak memiliki pilihan lain selain memilih Erna-Wartono. Kondisi itu, kata Arief, menjadi persoalan hukum.

"Anda kalau memilih pasangan yang sudah didiskualifikasi, berarti suara Anda tidak sah. kalau Anda mau suaranya sah, ya, tinggal memilih yang satu, pihak Terkait itu (Erna-Wartono). Kalau Anda tidak mau memilih pihak Terkait itu, berarti Anda enggak usah memilih siapa-siapa," ujarnya.

Kuasa hukum KPU membantah hal tersebut. Dia mengatakan, pihaknya hanya menyediakan tata cara sebagaimana Keputusan 1774 yang dikeluarkan KPU kurang dari satu pekan menjelang hari pemungutan suara.

"Karena ‘kan kami cuma menyediakan tata caranya itu, sebagaimana Keputusan 1774," kata Salman.

"Nah, Itu yang salah Keputusan 1774-nya," tutur Arief.

"Kami tidak dalam proses menilai itu," ujar Salman.

"Makanya itu nanti yang menilai, kita, Mahkamah," timpal Arief.

Hasil sengketa Pilkada Kota Banjarbaru 2024 digugat oleh empat pihak, antara lain, yang diajukan Muhamad Arifin, pemantau pemilihan dari Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan (perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025), serta dua pemilih di Pilkada Kota Banjarbaru, yakni Udiansyah dan Abd. Karim (perkara Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025).

Selain itu, diajukan oleh empat warga Kota Banjarbaru, Hamdan Eko Benyamine, Hudan Nur, Zepi Al Ayubi, dan Sani Firly yang tergabung dalam Lembaga Akademi Bangku Panjang Mingguraya (perkara Nomor 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025), serta Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru Nomor Urut 2 Said Abdullah (perkara Nomor 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025).

Keempat perkara tersebut disidangkan pada panel 3 yang dipimpin oleh Arief Hidayat dengan didampingi Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Menaker: Desk ketenagakerjaan Polri beri kepastian hukum soal pekerja

Pengawas (Kemnaker) akan memeriksa terlebih dahulu apakah masalah tersebut terkait dengan administrasi atau pidana ketenagakerjaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, Desk Ketenagakerjaan Polri 2025 menjadi bagian penting dari ekosistem ketenagakerjaan yang hadir untuk memberikan ketenangan bagi pekerja dan jaminan kepastian hukum serta berperan dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan.

"Pengawas (Kemnaker) akan memeriksa terlebih dahulu apakah masalah tersebut terkait dengan administrasi atau pidana ketenagakerjaan. Nantinya, jika permasalahan tersebut berhubungan dengan pidana, maka desk ini akan memberikan respons yang diperlukan," ujarnya di Jakarta, Senin.

Ia juga berharap kekhawatiran dan harapan pelapor terkait penyelesaian masalah tersebut dapat terjawab, dan desk ketenagakerjaan dapat memberikan solusi yang tepat.

Ia menyatakan dukungannya terhadap keberadaan desk ini sebagai langkah positif untuk memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.

Yassierli juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, memberikan kepastian, dan berdampak pada produktivitas kerja. Dengan lingkungan kerja yang baik, daya saing Indonesia di tingkat global akan semakin kuat, dan ekonomi Indonesia akan tumbuh sehingga Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa desk ketenagakerjaan adalah bentuk kepedulian Polri terhadap permasalahan ketenagakerjaan. Desk ini diharapkan menjadi wadah untuk menyelesaikan sengketa industri antara perusahaan dan tenaga kerja yang sering terjadi.

"Desk ketenagakerjaan menyelesaikan masalah melalui tahapan-tahapan yang sudah kita siapkan, mulai dari laporan, gelar (perkara), mediasi, kemudian kalau ini tidak dapat dimediasi, maka akan dilanjutkan dengan penegakan hukum sebagai ultimum remedium (langkah terakhir)," ucapnya.

Kapolri berharap desk ketenagakerjaan dapat menjadi saluran bagi para pekerja dan buruh yang selama ini memiliki keluhan. Dengan adanya saluran ini, diharapkan semua pihak dapat merasa terlindungi, dan hubungan industrial berjalan harmonis.

Ia juga berharap, dengan hubungan industrial yang baik, Indonesia akan memiliki daya saing yang tinggi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen, sebagaimana yang dijadikan target oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Mantan tahanan termuda Palestina akui alami penindasan dan intimidasi

Yerusalem (ANTARA) - Setelah lebih dari 16 bulan di penjara Israel, Rose Khwais, remaja Palestina berusia 17 tahun, tahanan wanita termuda yang pernah ditahan Israel, dibebaskan melalui kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan.

Otoritas Israel membebaskan 90 tahanan Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, pada Minggu malam (19/1) dari Penjara Ofer, di Ramallah barat, daerah pendudukan Tepi Barat, sebagai bagian fase pertama kesepakatan gencatan senjata.

Khwais, yang ditangkap pada Mei 2024 di Kota Tua Yerusalem Timur, sebelumnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ini adalah pengalaman pertamanya sebagai tahanan.

"Saya masuk penjara dalam keadaan terguncang, bahkan tidak tahu apa itu penjara," ungkap Khwais kepada Anadolu saat kembali ke rumahnya di Yerusalem Timur.

Ditangkap pada usia 16 tahun, Khwais mengaku tidak memiliki pengetahuan tentang metode interogasi Israel maupun taktik keras mereka.

"Saya bahkan tidak tahu seperti apa sel penjara itu. Yang saya tahu dari cerita para tahanan lain hanyalah bahwa itu adalah ruangan kecil dengan kasur. Tapi saya tidak pernah membayangkan akan seburuk itu," tambahnya.

Menggambarkan pengalamannya, Khwais mengungkapkan bahwa "Penjara itu seperti kegelapan. Anda tidak melihat siapa pun. Itu hanya kuburan yang bercahaya."

Penindasan dan intimidasi

Khwais mengingat berbagai bentuk penderitaan yang dialaminya selama dalam tahanan Israel.

"Kami mengalami penindasan, termasuk penggunaan senjata, intimidasi, dan ancaman," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan pelanggaran privasi, termasuk penggeledahan tubuh, ancaman intimidasi, dan pelecehan terhadap perempuan.

"Ada pelecehan nyata," katanya, merujuk pada insiden seperti perempuan yang kembali dari sel isolasi tanpa mengenakan hijab mereka.

Karena kondisi sulit yang dialaminya, Khwais mengaku: "Penjara mengubah banyak hal dalam diri saya."

Kondisi keras dan metode interogasi yang berat menyebabkan Khwais menderita masalah kesehatan, menghadapi tantangan yang jauh melampaui usianya selama di penjara Israel.

"Penjara banyak mengubah saya. Setelah 37 hari interogasi di Al-Maskobiya (pusat penahanan Israel di Yerusalem Barat), saya tidak mampu bertahan lagi. Dalam perjalanan ke pengadilan, di bawah tekanan berat, saya tiba-tiba mendapati diri saya di rumah sakit," tuturnya.

Remaja putri Palestina itu menggambarkan rasa sakit yang dialaminya, termasuk tanda-tanda stroke, adanya cairan di sekitar jantung, dan masalah tekanan darah.

"Saya dirawat di rumah sakit, dan saat mencoba bergerak, saya menyadari bahwa saya diborgol. Saat itulah saya sadar bahwa saya masih di penjara."

Meskipun berjuang melawan penyakit dan belenggu, Khwais lebih khawatir dengan reaksi keluarganya terhadap kondisinya ketimbang penderitaannya sendiri.

"Saya takut mereka akan memberi tahu keluarga saya tentang penyakit saya, tapi saya tetap meminta mereka untuk mengabari keluarga saya," katanya.

Dilarang bertemu pengacara

Respons Israel sangat keras, otoritas melarangnya bertemu pengacara dengan alasan “terlarang.”

Khwais juga mengisahkan perlakuan buruk selama pemeriksaan medis.

"Saat saya harus dipindahkan ke bagian lain untuk tes, mereka menangani saya dengan kasar meskipun saya dalam keadaan diborgol. Seorang dokter bahkan meminta polisi memanggilnya segera jika kondisi saya memburuk," kenangnya.

Meski sudah mengeluh kepada seorang petugas polisi tentang rasa sakitnya, ia justru diancam: "Saya akan mematahkan mulutmu," kata petugas itu.

Khwais menjelaskan bahwa ia berniat melaporkan kejadian tersebut ke pengadilan dan meminta perawatan medis. Namun, petugas lain memerintahkan rekannya untuk "mendorongnya dengan tongkat."

"Penjara itu mengerikan. Penjara adalah penjara," tegasnya.

Keinginan terbesar para tahanan wanita Palestina, menurut Khwais, adalah "melihat langit."

"Para tahanan menginginkan kebebasan. Kami hanya bisa melihat langit melalui kotak-kotak kecil (langit-langit dengan kawat besi yang saling terhubung). Kami berdoa kepada Allah agar dapat melihat langit tanpa kotak-kotak itu," tuturnya.

Berbicara tentang momen pertamanya setelah dibebaskan pada Minggu, Khwais menambahkan: "Kami melihat Gunung Karmel (Haifa), langit, dan banyak hal lainnya."

Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada Minggu, menghentikan perang genosida Israel di Jalur Gaza.

Kesepakatan tiga tahap ini mencakup pertukaran tahanan dan kedamaian berkelanjutan, dengan tujuan mencapai gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Hampir 47.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas, dan lebih dari 110.700 lainnya terluka dalam perang genosida Israel di Gaza, menurut otoritas kesehatan setempat.

Perang Israel telah menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang, dengan kehancuran besar-besaran dan krisis kemanusiaan yang mengeklaim banyak korban jiwa dari kalangan lanjut usia dan anak-anak, menjadikannya salah satu bencana kemanusiaan global terburuk sepanjang masa.

Pada November, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mereka di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu