Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum Ted Sioeng, Julianto Azis menilai keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana Bank Mayapada tidak ada yang dapat membuktikan unsur-unsur dakwaan.

"Banyak saksi yang diajukan jaksa sejauh ini tidak dapat membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan," kata Julianto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa.

Julianto mengatakan, laporan terhadap terdakwa Ted Sioeng hanya berdasarkan bukti formulir permohonan kredit.

Terlebih, terdakwa sudah tidak mengakui atau membantah kebenaran formulir tersebut.

"Terdakwa tidak bersalah karena kalaupun hubungan hukum antara bank dengan terdakwa berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang, sebagaimana disampaikan dalam keterangan saksi, seharusnya masalah keperdataan tidak bisa dibawa ke ranah pidana," ujarnya.

Julianto sangat takjub dengan tekad pria berusia 80 tahun itu yang tetap datang ke persidangan, memakai kursi roda, dengan kondisi fisik sangat memprihatinkan.

"Terdakwa tetap mengikuti persidangan dengan serius untuk membuktikan apa yang didakwakan adalah tidak benar," ujarnya.

Majelis Hakim di PN Jakarta Selatan (Jaksel) juga menolak seluruh nota keberatan Ted Sioeng sehingga sidang tetap dilanjutkan.

"Eksepsi atau keberatan dari terdakwa dan kuasa hukum tidak berkekuatan hukum dan ditolak," kata Hakim Ketua, Fitra Renaldo.

Ted Sioeng didakwa JPU dengan Pasal 378, Jo Pasal 372 KUHP dengan tuduhan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan senilai Rp133 miliar milik PT Bank Mayapada Internasional Tbk.

Ted Sioeng telah membantah semua tuduhan JPU dalam dakwaannya termasuk pinjaman awal ke Bank Mayapada sebesar Rp70 miliar yang disebutkan untuk pembelian 135 unit vila di kawasan Taman Buah Puncak, Cianjur.

Kemudian, Ted Sioeng mengaku pinjaman Rp70 miliar tersebut untuk membeli apartemen milik Dato Sri Tahir di Singapura yang merupakan pemilik dan pemegang saham pengendali Bank Mayapada.

Bahkan, kata dia, pembelian apartemen tersebut atas tawaran dan permintaan dari Dato Sri Tahir.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Madiun (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Mia Amiati meminta jajaran di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun agar meningkatkan layanan hukum kepada masyarakat seiring dengan penggunaan gedung baru di lingkungan kerja setempat.

"Tujuan utama adalah memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat, salah satunya dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) ini. Sebab, tugas kami tidak hanya penegakan hukum namun juga berinteraksi dengan masyarakat," ujar Mia Amiati saat meresmikan penggunaan gedung baru Kejari Kabupaten Madiun di Madiun, Selasa.

Menurutnya, dengan keberadaan gedung baru, pelayanan hukum terhadap masyarakat harus lebih optimal. Sehingga hubungan Kejaksaan dengan masyarakat semakin harmonis.

Mia juga mengingatkan kepada korps Adhyaksa jajarannya untuk senantiasa menjaga sinergisitas sekaligus memaksimalkan fungsinya. Hal itu sebagai upaya dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Kita apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Madiun, baik Pak Pj Bupati, maupun Bupati terpilih. Saya mengamanahkan bisa melanjutkan karena keberadaan gedung ini belum final. Prasarana lainnya perlu dilengkapi secara bertahap agar lebih optimal ke depannya," katanya.

Pj Bupati Madiun Tontro Pahlawanto mengapresiasi keberadaan fasilitas gedung baru di lingkup Kejari Kabupaten Madiun. Menurutnya dengan berdirinya gedung PTSP tersebut menjadi bukti komitmen dan inovasi pelayanan publik di bidang hukum dari kejari yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Madiun. Utamanya kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kepastian hukum.

"Dengan hadirnya gedung ini akan ada banyak manfaat yang dirasakan masyarakat, di antaranya kemudahan akses pelayanan, efisiensi proses, transparansi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, peningkatan pelayanan publik serta peningkatan sinergisitas antara instansi," kata Pj Bupati Madiun Tontro.

Untuk itu, Pemkab Madiun menyatakan dukungan penuh dengan adanya fasilitas gedung PTSP di Kejari Kabupaten Madiun.

Pj Bupati Madiun juga berharap momentum peresmian tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk memperkuat sinergisitas antara Pemkab Madiun dan penegak hukum untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

"Dengan semangat kebersamaan, mari menjadikan gedung PTSP ini simbol pelayanan yang mengedepankan integritas, profesionalisme, dan kepedulian kepada kebutuhan masyarakat," katanya.

Usai melakukan peresmian kantor Kejari Kabupaten Madiun, Kajati berserta rombongan melakukan penebaran 100.000 bibit ikan di Waduk Bening Saradan. Hal itu sebagai andil Kajati Jawa Timur dalam mendukung program pemerintah yaitu Astacita Ketahanan Pangan.

Depok (ANTARA) - Wali Kota Depok Mohammad Idris memberikan apresiasi peresmian pembukaan layananImmigration Lounge di lantai 3 Mal Pesona Square yang dikelola Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Kota Depok.

Immigration Lounge di Kota Depok ini diresmikan sebagai bagian dari inovasi untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

"Immigration Lounge ini memberikan solusi atas tantangan pelayanan keimigrasian di kota dengan jumlah penduduk yang besar seperti Depok," kata Mohammad Idris di Depok, Selasa.

Ia mengatakan dengan penduduk Depok yang begitu banyak, kalau semua pelayanan ditumpuk di kantor utama, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kehadiran Immigration Lounge ini sangat membantu, terutama dari sisi kenyamanan.

Dirinya pun menekankan pentingnya memberikan pengalaman pelayanan yang tidak hanya efisien, tetapi juga nyaman kepada masyarakat.

“Kalau pelayanan prima di Imigrasi sudah dirasakan, mewujudkan kenyamanannya menjadi langkah berikutnya. Memberikan kenyamanan kepada masyarakat adalah bagian dari membahagiakan mereka. Ini karya yang luar biasa, baik di hadapan Tuhan maupun masyarakat,” tuturnya.

Untuk diketahui, Immigration Lounge di lantai 3 Mal Pesona Square, Kota Depok ini memiliki konsep memadukan pelayanan keimigrasian dengan suasana modern dan nyaman.

Masyarakat dapat mengakses layanan paspor dengan proses yang sama seperti di kantor Imigrasi, tetapi dengan fasilitas tambahan, seperti parkir yang lebih mudah, ruang tunggu nyaman, dan suasana santai layaknya berbelanja di mal.

Fasilitas ini juga menawarkan layanan same-day service, di mana paspor dapat diselesaikan dalam satu hari.

Dengan kapasitas hingga 100 kuota per hari, Lounge Imigrasi Depok diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat Depok yang terus meningkat.

Kehadiran Lounge Imigrasi Depok menjadi langkah strategis untuk memberikan pelayanan yang semakin prima, sekaligus menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kota Bengkulu (ANTARA) - Akar Global Inisiatif (AGI) menggelar konferensi internasional masyarakat adat di Indonesia guna mendorong lompatan hukum alternatif atau format hukum yang dapat diterapkan secara efektif, yang dapat disesuaikan dengan kondisi kekinian masyarakat adat.

Direktur Eksekutif AGI Erwin Basrin di Kota Bengkulu, Selasa, menyebutkan hal tersebut dilakukan sebab gerakan masyarakat adat saat ini terkesan mandek baik di tingkat pegiat gerakan, masyarakat adat, serta di tataran kebijakan politik tingkat nasional.

"Jadi konferensi ini mau mencari format, arah gerakan yang berbasis kondisi faktual masyarakat adat hari ini. Bukan dari kondisi masyarakat adat yang dulu-dulu," ujar dia.

Ia menjelaskan saat ini eksistensi masyarakat dan pengakuan hak-hak adat sering dihadapkan dengan persyaratan hukum yang menyulitkan dan harus dipenuhi masyarakat adat, seperti harus membuat peraturan daerah (perda), pembuatan peta wilayah, naskah akademis, dan kelengkapan lainnya.

Sebab secara konstitusi, kata dia, negara mengakui kesatuan hukum adat, tetapi pengakuan itu bersyarat yang sulit dipenuhi masyarakat.

"Untuk persyaratan yang diajukan oleh pemerintah tersebut tidak bisa dipenuhi masyarakat adat, kenapa masyarakat adat disuruh bikin perda, bikin peta wilayah dengan digital. Jadi kita lihat, pengakuan hukum itu ribet betul. Tidak bisa dipenuhi masyarakat adat," ucapnya.

Untuk itu dengan adanya konferensi tersebut, menurut dia, dapat dicari format hukum yang bisa diterapkan oleh masyarakat adat yang akan datang, sehingga negara juga bisa melihat adat dan hak-hak masyarakat adat sebagai hak substansi.

Sebab selama ini Erwin menilai negara melalui kebijakan hukum yang mengakui kesatuan hukum masyarakat adat, tidak efektif untuk masyarakat adat.

Ditambah, kata dia, dengan adanya pergeseran pandangan negara terhadap eksistensi masyarakat adat, seolah hanya sebatas simbol-simbol, melalui pakaian adat, acara adat pada momen 17 Agustus atau acara-acara lainnya, tari-tarian atau pertunjukan seni, namun untuk hak-hak adat tidak diakui.

Sementara itu Masyarakat Adat Dayak Belangin Desa Engkangin, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Joni mengapresiasi pelaksanaan konferensi internasional masyarakat adat, sebab dapat menjadi sarana bagi masyarakat adat untuk mempertahankan hak-haknya.

Itu sudah ada syarat-syaratnya

Makassar (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Eddy Hartono menyatakan narapidana teroris (napiter) dapat mengajukan amnesti atau pengampunan termasuk pembebasan bersyarat (PB) di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan di Indonesia asalkan memenuhi syarat.

"Teroris ini memang juga bisa mendapatkan haknya mendapatkan namanya PB yaitu pembebasan bersyarat. Itu sudah ada syarat-syaratnya," paparnya disela membuka pelatihan eks napiter menjadi Teknisi AC di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional V Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Hal tersebut merespons pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengkaji pemberian amnesti atau ampunan melalui pembebasan bersyarat bagi napiter eks Jamaah Islamiyah atau JI.

Eddy mengatakan hal itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang diatur khusus tentang pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi (tipikor), narkoba, dan terorisme.

"Jadi gini, sebenarnya di dalam Peraturan Menkumham itu sudah diatur. Ada beberapa khusus dilakukan terutama kepada narapidana tipikor kemudian narkoba kemudian terorisme," tuturnya kepada wartawan.

Saat ditanyakan apakah hal itu juga berlaku bagi pemimpin terorisme jaringan Jamaah Islamiah atau napiter lainnya, kata dia, itu berlaku sama. Sebab, di mata hukum semua orang sama, ingin mendapatkan kebebasan untuk hidup.

"Mantan (pemimpin) JI dan napi teroris yang lain itu bisa mengajukan haknya PB-nya, asal memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri hukum tersebut," ujarnya.

Mengenai berapa data jumlah napiter maupun mantan napiter eks JI yang masih menjalani masa deradikalisasi, Eddy mengatakan tidak mengetahui rinciannya. Sebab, penilaian program deradikalisasi itu memiliki tahapan-tahapan.

"Nanti lihat situasinya, makanya tergantung hasil di dalam deradikalisasi itu ada tahapannya. Pertama, identifikasi dan penilaian, yang kedua rehabilitasi, reedukasi dan ketiga revitalisasi sosial," ucapnya menjelaskan.

Apabila napiter tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang dinilai dalam tahapan tadi, kata Eddy, maka dimungkinkan mengajukan Pembebasan Bersyarat tentunya disertai kewajiban berikrar setia terhadap NKRI.

"Nah, ketika napiter yang di dalam melakukan tahapan tadi, maka akan dinilai. Seterusnya nanti, apabila memenuhi syarat dalam peraturan Menkumham itu makanya akan diberikan (PB)," katanya menambahkan.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Pangkalpinang menggelar kegiatan Pencanangan Pakta Integritas dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2025, Selasa (21/01).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Lapas (Kalapas) Perempuan Pangkalpinang, Meita Eriza ,Pejabat Struktural, serta seluruh Pegawai Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

Kegiatan diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja oleh Kalapas bersama Pejabat Struktural. Selanjutnya, seluruh pegawai JFU dan JFT turut menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kalapas Perempuan Pangkalpinang, Meita Eriza dalam arahannya, menekankan pentingnya peningkatan kinerja di semua lini. Dirinya berpesan agar seluruh pegawai menghindari praktik pungutan liar (pungli) dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Selain itu,Meita juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan loyalitas Pegawai dalam mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

"Dengan ditandatanganinya Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja ini, kita berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, serta menjaga integritas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil," tegasnya.

Kegiatan ini diakhiri dengan foto bersama seluruh Peserta sebagai simbol kebersamaan dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab di tahun 2025.

Itu masih kami pelajari dan tentu akan kami negosiasikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah Indonesia masih mempelajari soal wacana memulangkan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.

"Belum ada diputuskan akan kita minta dia ditransfer ke Indonesia, itu belum. Kita sedang mempelajari, menjajaki, dan mengoordinasikan ini, bukan hanya kami, tetapi juga instansi atau badan atau kementerian yang lain," kata Yusril di Jakarta, Selasa.

Pemerintah sedang mempelajari kasus Hambali sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Polri, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Koordinasi dimaksud untuk menentukan sikap pemerintah terhadap mantan teroris yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa Bom Bali 2002 itu.

"Sehingga nanti kita sampai pada satu kesimpulan akan seperti apa yang kita lakukan terhadap Hambali ini ke depannya. Jadi, jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan meminta dia kembali, itu belum sampai ke tingkat itu," tuturnya.

Hambali sempat menjadi buron aparat penegak hukum Indonesia setelah peristiwa Bom Bali, tetapi tidak tertangkap.

Hambali kemudian diringkus dalam operasi gabungan antara Amerika Serikat dan Thailand, selanjutnya ditahan di Guantanamo, Kuba.

"Sampai hari ini, (Hambali) belum pernah diadili karena menghadapi sejumlah permasalahan, karena yang diperlakukan adalah hukum militer Amerika Serikat dan bukan hukum sipil," katanya.

Apabila nantinya Hambali dipindahkan ke Indonesia, dia tidak bisa diadili untuk kasus Bom Bali karena telah melampaui batas waktu.

Yusril menjelaskan suatu kasus yang diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati kedaluwarsa setelah 18 tahun, sementara Bom Bali terjadi sekitar 23 tahun lalu.

Namun demikian, Hambali dapat diadili atas kasus terorisme yang dilakukannya setelah Bom Bali 2002.

"Kalau Bom Bali sudah kedaluwarsa, tetapi kalau kasus-kasus kegiatan terorismenya berlanjut terus. Karena kan walaupun dia tidak melakukan tindakan teror di dalam negeri, tetapi kan berlaku asas personal bahwa kejahatan yang dilakukan oleh WNI meskipun di luar teritori Indonesia, itu tetap berlaku hukum Indonesia," ucap Menko.

Pemerintah tidak memasang target waktu untuk merampungkan wacana pemulangan Hambali.

Yusril menyatakan hal itu tidak termasuk prioritas yang perlu segera diselesaikan.

Selain Hambali, Menko Yusril juga menekankan bahwa pemerintah menaruh perhatian terhadap WNI lainnya yang dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati di negara lain.

"Itu masih kami pelajari dan tentu akan kami negosiasikan karena menyangkut kepentingan dengan warga negara kita sendiri," ujarnya.

Menurut Yusril, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap WNI yang menghadapi masalah hukum di luar negeri. Terlepas dari kejahatan dan kesalahan yang dilakukan, pemerintah akan memberikan pembelaan dan perlindungan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah Indonesia masih mempelajari soal wacana memulangkan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.

"Belum ada diputuskan akan kita minta dia ditransfer ke Indonesia, itu belum. Kita sedang mempelajari, menjajaki, dan mengoordinasikan ini, bukan hanya kami, tetapi juga instansi atau badan atau kementerian yang lain," kata Yusril di Jakarta, Selasa.

Pemerintah sedang mempelajari kasus Hambali sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Polri, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Koordinasi dimaksud untuk menentukan sikap pemerintah terhadap mantan teroris yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa Bom Bali 2002 itu.

"Sehingga nanti kita sampai pada satu kesimpulan akan seperti apa yang kita lakukan terhadap Hambali ini ke depannya. Jadi, jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan meminta dia kembali, itu belum sampai ke tingkat itu," tuturnya.

Hambali sempat menjadi buron aparat penegak hukum Indonesia setelah peristiwa Bom Bali, tetapi tidak tertangkap.

Hambali kemudian diringkus dalam operasi gabungan antara Amerika Serikat dan Thailand, selanjutnya ditahan di Guantanamo, Kuba.

"Sampai hari ini, (Hambali) belum pernah diadili karena menghadapi sejumlah permasalahan, karena yang diperlakukan adalah hukum militer Amerika Serikat dan bukan hukum sipil," katanya.

Apabila nantinya Hambali dipindahkan ke Indonesia, dia tidak bisa diadili untuk kasus Bom Bali karena telah melampaui batas waktu.

Yusril menjelaskan suatu kasus yang diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati kedaluwarsa setelah 18 tahun, sementara Bom Bali terjadi sekitar 23 tahun lalu.

Namun demikian, Hambali dapat diadili atas kasus terorisme yang dilakukannya setelah Bom Bali 2002.

"Kalau Bom Bali sudah kedaluwarsa, tetapi kalau kasus-kasus kegiatan terorismenya berlanjut terus. Karena kan walaupun dia tidak melakukan tindakan teror di dalam negeri, tetapi kan berlaku asas personal bahwa kejahatan yang dilakukan oleh WNI meskipun di luar teritori Indonesia, itu tetap berlaku hukum Indonesia," ucap Menko.

Pemerintah tidak memasang target waktu untuk merampungkan wacana pemulangan Hambali.

Yusril menyatakan hal itu tidak termasuk prioritas yang perlu segera diselesaikan.

Selain Hambali, Menko Yusril juga menekankan bahwa pemerintah menaruh perhatian terhadap WNI lainnya yang dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati di negara lain.

"Itu masih kami pelajari dan tentu akan kami negosiasikan karena menyangkut kepentingan dengan warga negara kita sendiri," ujarnya.

Menurut Yusril, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap WNI yang menghadapi masalah hukum di luar negeri. Terlepas dari kejahatan dan kesalahan yang dilakukan, pemerintah akan memberikan pembelaan dan perlindungan.

Mataram (ANTARA) - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menitipkan penahanan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung tempat evakuasi sementara atau shelter tsunami di Kabupaten Lombok Utara pada dua lembaga pemasyarakatan di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Tim JPU KPK yang diwakili Greafik Loserte saat ditemui dalam kegiatan penitipan penahanan salah seorang tersangka di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Selasa, menyampaikan bahwa penitipan ini bagian dari kebutuhan persidangan yang akan berlangsung perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (22/1).

"Jadi, selain ada yang dititipkan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, ada satu lagi atas nama Agus Herijanto di Lapas Kelas II A Lombok Barat," kata Greafik.

Dalam proses pemindahan dua orang terdakwa dari Rutan Kelas I C KPK di Jakarta ke Lombok, JPU mendapatkan dukungan pengawalan tim Kejati NTB, mulai dari penjemputan di Bandara International Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) hingga ke Lapas Kelas II A Lombok Barat dan Lapas Perempuan Kelas III Mataram.

"Berkat dukungan pengawalan dari rekan-rekan Kejati NTB, proses pemindahan yang berlangsung hari ini berjalan dengan aman dan lancar," ujarnya.

Terdakwa Aprialely yang ditemui sebelum masuk ke Lapas Perempuan Kelas III Mataram menyampaikan bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan bersyukur bisa menjalani penahanan lanjutan di Mataram.

Aprialely turut menyampaikan bahwa dirinya siap menjalani proses persidangan yang akan berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (22/1).

Sidang yang akan berlangsung perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram mengagendakan pembacaan dakwaan.

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram telah menetapkan jadwal persidangan sekaligus susunan majelis hakim yang bertugas menyidangkan perkara ini, yakni Isrin Surya Kurniasih sebagai hakim ketua dengan hakim anggota Lalu Moh. Sandi Iramaya dan Fadhli Hanra.

Sebelumnya, pada Senin, 30 Desember 2024, KPK melakukan konferensi pers terkait penahanan dua orang tersangka. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dengan didampingi juru bicara Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkap peran kedua tersangka.

Tersangka Aprialely Nirmala merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek shelter tsunami dari Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (Satker PBL) Provinsi NTB pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

Kemudian, tersangka Agus Herijanto adalah pensiunan BUMN Karya yang berperan sebagai kepala proyek pembangunan shelter tsunami yang lokasinya berada dekat dengan kawasan Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

KPK menyebutkan bahwa perbuatan pidana Aprialely yang saat itu sebagai PPK proyek shelter tsunami berkaitan dengan kualitas hasil pekerjaan.

Tersangka bertanggung jawab atas munculnya penurunan spesifikasi material bangunan yang tidak melalui proses kajian sesuai dengan rencana pekerjaan pembangunan gedung shelter tsunami tahan gempa dengan kekuatan 9 Skala Richter (SR) .

Kekuatan bangunan ini terlihat dari insiden gempa berkekuatan 7,0 SR yang terjadi pada 5 Agustus 2018. Gempa itu terjadi usai serah terima pekerjaan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2017.

Akibat bencana alam tersebut, shelter tsunami yang berdiri di atas lahan seluas 1 hektare itu mengalami kerusakan parah sehingga tidak bisa dimanfaatkan sesuai perencanaan awal.

Hal itu turut diperkuat dengan hasil penilaian fisik tim ahli konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Karena tidak dapat dimanfaatkan, hasil audit lembaga auditor menyimpulkan kerugian keuangan negara dari proyek tersebut sebagai total loss dengan nilai mencapai Rp19 miliar.

Dengan menemukan alat bukti tersebut, penyidik KPK kemudian menetapkan Aprialely bersama Agus sebagai tersangka pada medio tahun 2023.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka dan diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Proyek pembangunan shelter tsunami di Lombok Utara ini dikerjakan pada tahun 2014 hasil kerja sama Kementerian PUPR RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai desain teknis.

Shelter tsunami yang berada di Kabupaten Lombok Utara tersebut merupakan salah satu dari 12 proyek pembangunan skala nasional yang berlangsung pada periode 2014--2015.

Oleh karena itu, proyek ini dikerjakan dengan dana APBN. Pemerintah kala itu menyiapkan pagu anggaran untuk proyek ini sebesar Rp20,9 miliar. Lelang proyek ini kemudian dimenangkan PT Waskita Karya dengan harga penawaran Rp19 miliar.

Konsultan perencana dari gedung dengan perencanaan dapat menampung 3.000 orang tersebut adalah PT Qorina Konsultan Indonesia dengan konsultan pengawas dari CV Adi Cipta.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menerima kedatangan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, pada Selasa, untuk membangun sinergi dan kerja sama kedua kementerian dalam menangani isu-isu perlindungan perempuan dan anak.

"Pada sore ini kami menerima kehadiran Bapak Menteri HAM Natalius Pigai untuk membangun sinergi, kolaborasi, dan kerja sama," kata Arifah Fauzi di Jakarta, Selasa.

Menurut Arifah Fauzi, sinergi antarkementerian itu penting mengingat dalam menangani isu-isu perempuan dan anak tidak bisa dilakukan hanya oleh KemenPPPA sendiri.

"Sebagaimana yang diamanahkan oleh Presiden saat kami retreat di Magelang, beliau menyampaikan bahwa tidak ada satu pun kementerian/lembaga yang bisa sukses atau bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dan sinergi ini harus dibangun dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Menteri HAM," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

Sementara Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemda, dan swasta dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

"Koordinasinya dalam bentuk, satu kami punya kewenangan untuk bisa membuat regulasi yang memastikan adanya perlindungan HAM, penghormatan HAM, dan pemenuhan kebutuhan HAM perempuan dan anak," kata Natalius Pigai.*

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut pihaknya telah mengamankan warga negara asing (WNA) asal China yang membuat konten video menyelipkan uang senilai Rp500 ribu di paspornya sebelum masuk ke Indonesia.

“Bukan ditangkap, tapi diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspos,” kata Agus saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa.

Agus menjelaskan, Kementerian Imipas tengah memeriksa WNA tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, kata dia, uang yang ditampilkan di dalam video digunakan untuk membayar visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival (VoA).

“Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti ‘kan orang ini main-main, ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas. Lagi kami dalami apakah betul yang bersangkutan juga suka membuat konten di negara lain,” tutur Agus.

Imipas juga tengah mendalami motif yang bersangkutan membuat konten dimaksud.

Di samping itu, Agus pun menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan WNA yang mempermalukan negara.

“Artinya, apa, sih, yang menjadi motif dia seperti itu? Kalau niatnya hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu,” ucap Menteri Imipas.

Sebelumnya, pengguna media sosial TikTok, @stellaroptics888, mengunggah video yang menunjukkan seorang WNA asal China menyelipkan uang Rp500 ribu saat akan masuk ke Indonesia. Di dalam video tersebut ditampilkan pula ketika yang bersangkutan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan berjalan di belakang petugas.

Kemudian, video tersebut dihapus dan pengguna akun yang sama mengunggah video klarifikasi sekaligus permintaan maaf. WNA asal China itu mengatakan, uang Rp500 di paspornya ialah untuk biaya visa.

Dia juga menyebut pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik dan tidak ada perbuatan ilegal.

Dia pun mengakui video yang diunggah sebelumnya menimbulkan kesalahpahaman yang berdampak kepada pemerintah Indonesia.

Oleh sebab itu, dia menyampaikan permohonan maaf.

Hak-hak harus dipenuhi, pelindungan juga harus diperkuat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan memastikan pemenuhan hak jaminan sosial terhadap korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu, korban konflik, serta para penyandang disabilitas termasuk korban konflik di Timor Leste

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Selasa, memastikan akan memberikan pelindungan terhadap para korban konflik sosial dan penyandang disabilitas sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negara.

"Hak-hak harus dipenuhi, pelindungan juga harus diperkuat," kata Mensos Saifullah Yusuf.

Dalam konteks terkait HAM, Mensos menjelaskan implementasi kolaborasi kedua kementerian itu akan dilakukan dalam pemberian akses jaminan sosial terhadap korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu serta penyandang disabilitas yang turut menjadi perhatian.

Tugas dan fungsi Kemensos tersebut kemudian diperkuat oleh Kementerian HAM melalui penerbitan peraturan menteri, sehingga aturan tersebut menjadi referensi Kemensos untuk menindaklanjuti pelindungan sosialnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan negara akan membantu memenuhi, remedial, rehabilitasi, dan restitusi kelompok yang harus mendapatkan perhatian negara, misalnya korban konflik sosial, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok disabilitas.

Natalius mencontohkan sejumlah kasus yang perlu ditangani oleh dua kementerian ini, antara lain konflik di Timor Leste yang berdampak terhadap 300 ribu orang.

"Ini bagian tanggung jawab Kemensos. Kementerian HAM akan bantu buka pintu, supaya mereka mendapat perhatian negara," katanya.

Ia memastikan Kemensos dan Kementerian HAM akan mengidentifikasi identitas mereka yang menjadi korban konflik sosial. Lalu sesuai keputusan pengadilan akan diberikan kompensasi.

Perhatian yang sama juga diberikan terhadap penyandang disabilitas yang berurusan dengan hukum. Kementerian HAM memastikan akan mengeluarkan peraturan untuk memastikan perhatian dan dukungan bagi kelompok disabilitas, kelompok rentan, dan minoritas.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025