Kami berinovasi memberikan solusi bagi warga binaan yang ingin menelepon keluarga

Tanjungpinang (ANTARA) - Rutan Kelas I Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memfasilitasi layanan video call bagi warga binaan untuk berkomunikasi dengan keluarga di rumah melalui panggilan suara hingga gambar atau video.

Kepala Rutan Tanjungpinang Yan Patmos mengatakan layanan video call itu sudah diterapkan sejak tahun 2023 dan disambut antusias oleh warga binaan setempat.

"Kami berinovasi memberikan solusi bagi warga binaan yang ingin menelepon keluarga, karena sejak tahun 2010 Rutan Tanjungpinang sudah bebas [tidak ada] handphone, pungutan liar dan narkoba," kata Yan Patmos di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu.

Ia menyampaikan total ada 20 unit perangkat android yang disediakan pada salah satu tempat khusus di Rutan Tanjungpinang yang bisa diakses warga binaan untuk berkomunikasi dengan keluarga di rumah, baik itu orang tua, maupun anak dan istri.

Layanan video call itu dikenakan biaya sekitar Rp500 per menit, dengan sistem pembelian voucher yang dibayar secara nontunai atau menggunakan e-money yang bekerja sama dengan salah satu perbankan.

"Setiap warga binaan dibatasi video call minimal lima menit, dan maksimal 10-15 menit, karena mereka harus bergantian menggunakannya," ujar Yan Patmos.

Dia menjelaskan bahwa layanan komunikasi secara teknologi tersebut dibuka setiap hari sesuai jam aktivitas warga binaan, mulai pukul 07.00 WIB sampai 12.00 WIB, lalu istirahat dan dilanjutkan pukul 13.00 WIB sampai 17.00 WIB. Setelah itu, seluruh warga binaan wajib masuk ke dalam sel tahanan masing-masing.

Dia menyebutkan pada momen-momen tertentu seperti hari besar keagamaan, Rutan Tanjungpinang memberikan layanan video call secara gratis untuk warga binaan.

"Penggunaan layanan video call diawasi ketat bahkan direkam guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," ungkapnya.

Yan Patmos menambahkan adanya fasilitas video call itu diharapkan dapat memutus peredaran alat komunikasi secara ilegal serta pungutan-pungutan liar di lingkungan Rutan Tanjungpinang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Layanan itu pun sebagai salah satu wujud pemenuhan hak warga binaan untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga mereka yang ada di rumah.

Pewarta: Ogen
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto didampingi Pemangku Kehumasan mengikuti Penguatan Pengelolaan Media Sosial secara virtual dari Ruang Kakanwil, Selasa (21/01/2025).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, saat membuka kegiatan, menyampaikan, kegiatan penguatan pengelolaan media sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja kehumasan, sehingga citra positif Kementerian Hukum RI dapat dicapai.

Ronald menuturkan, ada beberapa cara untuk membangun citra positif, seperti adanya strategi dalam pengelolaan media sosial yang akan dibahas pada pertemuan ini.

“Kehumasan bukan satu-satunya alat untuk memajukan Kementerian Hukum, tetapi tanpa kehumasan citra positif belum tentu bisa diperoleh dari publik,” ujarnya dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, (22/1).

Senada dengan hal tersebut, Staf Khusus Menkum bidang Hubungan Luar Negeri, Yadi Hendriana Heryadi, menuturkan jika Humas Pemerintah berperan penting untuk menyampaikan informasi, menciptakan reputasi positif, meningkatkan literasi, membangun hubungan baik dengan stakeholders, memantau dan merespon opini publik, dan mengawasi reformasi birokrasi.

Yadi melanjutkan, citra positif dapat diperoleh dengan pembuatan konten informasi yang bagus, sehingga akan lebih menarik audiens dan lebih mudah untuk melakukan sosialisasi layanan melalui media sosial.

“Kami menargetkan jumlah pengikut di seluruh media sosial Kementerian Hukum baik di unit utama maupun kantor wilayah dan unit pelaksana teknis pada tahun 2025 yaitu mencapai 10 juta followers. Sehingga, semua layanan publik Kementerian Hukum dapat diumumkan dengan cepat dan mudah melalui media sosial kepada jutaan followers,” harapnya.

Narasumber kegiatan ini, Tenaga Ahli Media Sosial, Yunita Mandolang, menyampaikan beberapa strategi untuk membuat konten menarik, yaitu dengan mengenali audiens, pahami minat, preferensi, dan masalah utama target audiens. Sesuaikan konten dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

Lalu meningkatkan daya tarik visual melalui penggunaan elemen grafis yang menarik, gambar berkualitas tinggi, atau video untuk menarik perhatian audiens. Karena visual memiliki peran penting dalam meningkatkan interaksi. Serta menentukan visual branding yang diturunkan menjadi brand tone of voice, brand color, brand font, dan brand style.

“Tentu saja perlu untuk selalu kreatif dalam menciptakan konten, dapat menciptakan cerita yang menarik untuk membangkitkan emosi dan terhubung dengan audiens secara mendalam, serta buat konten ringkas dan langsung pada inti pesan,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan teknis pengelolaan media sosial terkait keseragaman desain, serta penamaan akun media sosial dan hashtag kepada pemangku kehumasan di Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penerbitan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang semakin cepat merupakan bentuk reformasi birokrasi pelayanan publik.

"Jadi ini luar biasa. Kita bisa menjalankan itu, menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat," ujar Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menyatakan bahwa pengurusan PBG yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 45 hari kini dipangkas menjadi hanya 10 hari.

Percepatan ini, kata dia, telah diuji di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Tangerang, dan Sumedang. Di Jakarta, proses penerbitan PBG dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 17 menit, sementara di Tangerang dan Sumedang membutuhkan waktu sekitar 1 jam.

Dia menilai percepatan ini merupakan bukti nyata reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang biasanya kadang-kadang bisa 2-3 bulan, 4 bulan, ternyata bisa menjadi 17 menit di Jakarta. Di Tangerang bisa sekitar 59 menit, di Sumedang juga sekitar 1 jam. Jadi, ini membuktikan bahwa kita ada perubahan mindset, tapi bukan hanya mindset, tapi tindakan nyata dalam lane publik," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Maruarar turut mengumumkan biaya PBG, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan oleh pemerintah untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dia menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

"Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil," kata Maruarar.

Dalam pelaksanaannya, Maruarar melanjutkan pengenaan PBG nol persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah, red.) untuk PBG itu nol persen, nol rupiah bagi MBR," tutur Maruarar.

Kemudian, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi nol persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Biasanya itu 5 persen. Atas arahan Presiden menjadi nol persen. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil," sambung Ara, panggilan populer Maruarar.

Terakhir, dia melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan nol persen alias gratis.

"Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya nol persen, kemudian PBG-nya nol persen," ujar Ara.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

Jenewa (ANTARA) - Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) pada Selasa (21/1) menyatakan bahwa mereka sedang mengevaluasi perintah eksekutif Amerika Serikat mengenai perbatasan dan imigrasi untuk menilai bagaimana kebijakan tersebut akan memengaruhi pekerjaan mereka.

"Tim kami di IOM saat ini sedang dalam proses memberikan dan menganalisis perintah eksekutif tersebut untuk melihat dampak apa yang ditimbulkan terhadap pekerjaan kami," kata juru bicara IOM, Kennedy Omondi, dalam tanggapannya atas pertanyaan Anadolu dalam pengarahan PBB di Jenewa.

"Dan saya pikir Anda bisa memahami kami pada saat ini, begitu kami memiliki analisis lebih mendalam tentang apa arti perintah ini, kami akan dapat memberikan umpan balik kepada Anda," lanjut Omondi, seraya menambahkan bahwa lembaga tersebut masih dalam proses menganalisis dampak perintah itu karena dokumennya baru saja diterbitkan.

Shabia Mantoo, juru bicara UNHCR, mengulangi pernyataan Omondi dan menambahkan, "Kami juga sedang meninjau perintah eksekutif baru ini dan ... kami menyadari potensi masalah yang mungkin timbul ... Namun, kami harus menunggu hingga hal tersebut terjadi dan kemudian kembali memberikan informasi kepada Anda."

Pada Senin (20/1), Presiden AS yang baru dilantik, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan AS, yang membuka jalan untuk pengiriman pasukan militer AS ke wilayah tersebut.

"Semua yang masuk secara ilegal (ke AS) akan segera dihentikan," kata Trump.

"Kami akan menghidupkan kembali kebijakan 'Tetap di Meksiko' saya untuk 'mengusir invasi bencana' ke negara ini," tambahnya.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bone Bolango (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone Bolango menjalin kerja sama dalam penyelesaian masalah hukum.

Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli di Gorontalo, Selasa, mengatakan kesepakatan bersama itu bisa menjadi pelajaran bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango agar bisa taat hukum dan terbebas dari masalah hukum.

"Tentunya dengan adanya kesepakatan bersama ini kami berharap tidak akan ada aparat kami yang terjerat dengan masalah hukum," ucap Merlan.

Merlan menyampaikan apresiasinya kepada Kejari Bone Bolango yang telah menyambut baik kesepakatan bersama yang sangat memberikan dampak yang positif untuk jalannya roda pemerintahan di daerah tersebut.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango Deddy Herliyantho mengungkapkan, kesepakatan bersama itu akan berlangsung selama dua tahun dengan tujuan untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

"Ruang lingkup nya meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain yang sifatnya membantu dalam menghadapi permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara," ungkap Deddy.

Ia menjelaskan, untuk teknis pelaksanaannya pihak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dapat mengirimkan permohonan secara tertulis kepada Kejaksaan Negeri Bone Bolango.

Setelah dinyatakan diterima maka pihak Kejari Bone Bolango akan menerbitkan surat kuasa khusus kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Beijing (ANTARA) - China mengkritik keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali memasukkan Kuba sebagai negara sponsor terorisme.

"Berulang kali menggunakan apa yang disebut daftar 'negara sponsor terorisme' untuk menjatuhkan sanksi sepihak terhadap Kuba sama sekali tidak berdasar. Hal itu sepenuhnya mengungkap sifat hegemonik, mendominasi dan penindasan oleh AS," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (21/1).

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memasukkan kembali Kuba ke dalam daftar negara pendukung terorisme pada Senin (20/1).

Hal itu hanya berselang enam hari setelah pada Selasa (14/1) Presiden Joe Biden menandatangani nota kesepahaman (MoU) keamanan nasional untuk membatalkan kebijakan sanksi Kuba tahun 2017 oleh Presiden Trump saat itu, yang dikenal sebagai "Nota Kesepahaman Presiden Keamanan Nasional 5" yaitu penetapan Kuba sebagai negara pendukung teroris.

"AS mencabut sebutan Kuba dan kemudian mengembalikannya hanya enam hari kemudian, seolah-olah itu adalah sesuatu yang bisa dipermainkan. Hal itu membuat orang mempertanyakan kredibilitas AS sebagai sebuah negara," ungkap Guo Jiakun.

Blokade penuh AS terhadap Kuba selama enam dekade terakhir atau bahkan lebih, ungkap Guo Jiakun, secara serius melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, dan telah mendatangkan malapetaka pada ekonomi dan mata pencaharian rakyat Kuba.

"China menentang campur tangan AS dalam urusan dalam negeri Kuba atas nama kebebasan, demokrasi, dan antiterorisme," tambah Guo Jiakun.

China, kata Guo Jiakun, juga mendesak AS untuk segera mencabut blokade terhadap Kuba, menghapus Kuba dari daftar "negara sponsor terorisme", dan bertindak demi kepentingan perbaikan hubungan AS-Kuba serta menjaga agar belahan bumi sebelah barat tetap damai dan stabil.

Biden sebelumnya menganggap pemerintah Kuba tidak terbukti memberikan bantuan dalam bentuk apapun terhadap gerakan terorisme internasional dalam 6 bulan terakhir.

MoU itu juga secara efektif mengakhiri pembatasan terhadap orang dan badan Kuba tertentu yang melakukan transaksi keuangan dengan orang dan badan AS.

Keputusan tersebut juga mengembalikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Trump pada 2021 silam.

Keputusan itu disebut sebagai bagian dari kesepakatan untuk membebaskan tahanan politik di Kuba dan mereka yang ditetapkan oleh Washington sebagai orang-orang yang ditahan secara tidak adil oleh pemerintah di Havana.

Akibatnya, langkah tersebut akan memblokir warga negara AS atau individu lain untuk mengajukan klaim di pengadilan AS atas properti yang disita oleh otoritas Kuba setelah Revolusi Kuba 1959.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Selasa (21/1), mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi hingga anggota Kabinet Merah Putih telah serahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.

1. KPK tahan Bupati Situbondo Karna Suswandi

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS) atas dugaan korupsi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021–2024.

Selain Karna, penyidik KPK juga melakukan penahanan terhadap Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo Eko Prionggo Jati (EPJ) yang bersama Karna Suswandi ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

2. Menko Yusril: Pemerintah masih pelajari wacana pulangkan Hambali

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah Indonesia masih mempelajari soal wacana memulangkan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.

"Belum ada diputuskan akan kita minta dia ditransfer ke Indonesia, itu belum. Kita sedang mempelajari, menjajaki, dan mengoordinasikan ini, bukan hanya kami, tetapi juga instansi atau badan atau kementerian yang lain," kata Yusril di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

3. Komisi III minta Polda Jabar usut dugaan salah tangkap di Tasik

Komisi III DPR RI meminta meminta Kabid Propam Polda Jawa Barat dan Dirreskrimum Polda Jawa Barat agar mengusut tuntas dugaan kasus salah tangkap yang menimpa empat orang anak di bawah umur oleh Polres Tasikmalaya Kota.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya kemungkinan akan memanggil Kapolres Tasikmalaya Kota untuk menjelaskan terkait kasus dugaan salah tangkap itu. Adapun kasus itu diadukan oleh Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang membawa kuasa hukum anak-anak di bawah umur tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

4. Menteri Imipas sebut WN China selipkan uang di paspor sudah diamankan

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut pihaknya telah mengamankan warga negara asing (WNA) asal China yang membuat konten video menyelipkan uang senilai Rp500 ribu di paspornya sebelum masuk ke Indonesia.

“Bukan ditangkap, tapi diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspos,” kata Agus saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

5. KPK: Seluruh anggota Kabinet Merah Putih sudah lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sebanyak 123 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan saat ini Kabinet Merah Putih beranggotakan 124 orang, sedangkan satu orang lainnya baru dilantik 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN terhadap yang bersangkutan adalah 6 Maret 2025.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

… menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penerbitan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang semakin cepat merupakan bentuk reformasi birokrasi pelayanan publik.

"Jadi ini luar biasa. Kita bisa menjalankan itu, menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat," ujar Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menyatakan bahwa pengurusan PBG yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 45 hari kini dipangkas menjadi hanya 10 hari.

Percepatan ini, kata dia, telah diuji di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Tangerang, dan Sumedang. Di Jakarta, proses penerbitan PBG dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 17 menit, sementara di Tangerang dan Sumedang membutuhkan waktu sekitar 1 jam.

Dia menilai percepatan ini merupakan bukti nyata reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang biasanya kadang-kadang bisa 2-3 bulan, 4 bulan, ternyata bisa menjadi 17 menit di Jakarta. Di Tangerang bisa sekitar 59 menit, di Sumedang juga sekitar 1 jam. Jadi, ini membuktikan bahwa kita ada perubahan mindset, tapi bukan hanya mindset, tapi tindakan nyata dalam lane publik," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Maruarar turut mengumumkan biaya PBG, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan oleh pemerintah untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dia menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

"Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil," kata Maruarar.

Dalam pelaksanaannya, Maruarar melanjutkan pengenaan PBG nol persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah, red.) untuk PBG itu nol persen, nol rupiah bagi MBR," tutur Maruarar.

Kemudian, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi nol persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Biasanya itu 5 persen. Atas arahan Presiden menjadi nol persen. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil," sambung Ara, panggilan populer Maruarar.

Terakhir, dia melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan nol persen alias gratis.

"Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya nol persen, kemudian PBG-nya nol persen," ujar Ara.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Serang (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Serang, Provinsi Banten, mengusulkan 12 narapidana untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Rutan Kelas IIB Serang Marthen Butar Butar, di Serang, Selasa, mengatakan Rutan Serang mendapatkan 18 data narapidana yang masuk kriteria untuk menerima amnesti dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, untuk dilakukan asesmen.

Selain dari data tersebut, pihaknya juga bisa mengajukan narapidana lain yang masuk kriteria.

Dikatakan Marthen, usai asesmen pihaknya memutuskan mengajukan 12 narapidana untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

"Dari data 18 narapidana, awalnya yang masuk kriteria (hanya) delapan narapidana. Setelah kami cek kembali ternyata ada empat lagi narapidana (lain) yang masuk kriteria untuk mendapatkan amnesti. Jadi totalnya 12 narapidana," katanya.

Menurut Marthen, tidak seluruh narapidana bisa diusulkan untuk mendapatkan amnesti. Akan tetapi, yang bisa diusulkan mendapatkan amnesti yaitu narapidana lebih dari 70 tahun, memiliki penyakit berkelanjutan, disabilitas intelektual, kasus ITE, ataupun kasus narkoba yang tertuang dalam Pasal 127 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Marthen menegaskan, narapidana yang terkait kasus perlindungan anak, tindak pidana korupsi, pemerkosaan, maupun terorisme yang bukan anggota Jaringan Islamiyah (JI).

"Program ini sejujurnya diarahkan oleh bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ini merupakan program Presiden untuk memberikan dalam rangka kepentingan kemanusiaan," tuturnya.

Marthen mengatakan program amnesti ini memberikan dampak positif untuk kemanusiaan. Selain itu, saat ini kapasitas di Rutan Serang telah melebihi batas dari yang seharusnya dihuni 250 narapidana namun dihuni 570 narapidana.

"Sampai saat ini saja kelebihan kapasitas kami sudah mencapai 120 persen," katanya.

Saat ini Rutan Serang menunggu arahan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pengajuan amnesti itu.

Serang (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Serang, Provinsi Banten, mengusulkan 12 narapidana untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Rutan Kelas IIB Serang Marthen Butar Butar, di Serang, Selasa, mengatakan Rutan Serang mendapatkan 18 data narapidana yang masuk kriteria untuk menerima amnesti dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, untuk dilakukan asesmen.

Selain dari data tersebut, pihaknya juga bisa mengajukan narapidana lain yang masuk kriteria.

Dikatakan Marthen, usai asesmen pihaknya memutuskan mengajukan 12 narapidana untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

"Dari data 18 narapidana, awalnya yang masuk kriteria (hanya) delapan narapidana. Setelah kami cek kembali ternyata ada empat lagi narapidana (lain) yang masuk kriteria untuk mendapatkan amnesti. Jadi totalnya 12 narapidana," katanya.

Menurut Marthen, tidak seluruh narapidana bisa diusulkan untuk mendapatkan amnesti. Akan tetapi, yang bisa diusulkan mendapatkan amnesti yaitu narapidana lebih dari 70 tahun, memiliki penyakit berkelanjutan, disabilitas intelektual, kasus ITE, ataupun kasus narkoba yang tertuang dalam Pasal 127 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Marthen menegaskan, narapidana yang terkait kasus perlindungan anak, tindak pidana korupsi, pemerkosaan, maupun terorisme yang bukan anggota Jaringan Islamiyah (JI).

"Program ini sejujurnya diarahkan oleh bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ini merupakan program Presiden untuk memberikan dalam rangka kepentingan kemanusiaan," tuturnya.

Marthen mengatakan program amnesti ini memberikan dampak positif untuk kemanusiaan. Selain itu, saat ini kapasitas di Rutan Serang telah melebihi batas dari yang seharusnya dihuni 250 narapidana namun dihuni 570 narapidana.

"Sampai saat ini saja kelebihan kapasitas kami sudah mencapai 120 persen," katanya.

Saat ini Rutan Serang menunggu arahan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pengajuan amnesti itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta ASN memedomani Undang-undang Perkawinan mengenai poligami menyusul diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Gubernur Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang menjadi polemik.

"ASN itu ikuti saja aturan undang-undang. Karena itu siapapun, ikuti saja yang tertulis menurut undang-undang," kata Natalius Pigai di Jakarta, Selasa.

Dalam Undang-undang Perkawinan, Pasal 3 ayat 2 mengatur bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi resmi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.

Pergub diterbitkan pada 6 Januari 2025 dan mengatur mekanisme izin bagi ASN yang ingin memiliki lebih dari satu istri.

Dalam aturan ini, ASN pria yang ingin berpoligami wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan pernikahan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 4 ayat 1.

Jika seorang ASN melanggar aturan tersebut dan menikah tanpa izin, akan dikenakan hukuman disiplin berat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

"Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dan sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana Astacita yang ke-3, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirau

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendukung kerja sama Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti/Teror (AT) Polri dan PT Astra Internasional Tbk dalam memberikan pelatihan untuk menjadi teknisi AC bagi para mitra deradikalisasi (eks narapidana terorisme).

Saat memberikan sambutan acara pelatihan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam mendukung program deradikalisasi melalui pembekalan kompetensi dan keterampilan kepada mitra deradikalisasi.

"Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dan sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana Astacita yang ke-3, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan," ungkap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Selain itu, sambung dia, pelatihan itu juga sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, yang menyebutkan pemerintah wajib melakukan pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Lebih lanjut, Eddy juga menegaskan bahwa BNPT terus merumuskan strategi dalam program deradikalisasi dan berkoordinasi dengan berbagai instansi, yang terdiri atas BNPT, TNI, Polri, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Agama (Kemenag), dan kementerian/lembaga lainnya.

"Konteksnya melaksanakan implementasi dari program deradikalisasi, di mana BNPT ini merumuskan strategi dan mengoordinasikan," tuturnya.

Dengan demikian, kata dia, kementerian/lembaga yang ada di Indonesia pelaksana program deradikalisasi berbentuk tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi dalam lapas dan luar lapas.

Sementara itu, Analis Kebijakan Bidang Penindakan Densus 88 AT Polri Brigjen Pol. Torik Triyono menyampaikan pelatihan yang dilaksanakan atas kerja sama berbagai pihak tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta agar dapat mandiri secara ekonomi dan berkontribusi positif di tengah masyarakat.

"Sekali lagi, ini berkat kerja sama dari semua pihak sehingga acara ini bisa dilaksanakan. Kami mengimbau kepada teman-teman semua untuk benar-benar dimanfaatkan sehingga ini tidak mubazir dan hasilnya bisa dinikmati serta membawa kebanggaan bagi keluarga masing-masing,” ucap Torik dalam kesempatan yang sama.

Direktur PT Astra Internasional Selly Irfandi pun mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan pelatihan tersebut.

“Kami percaya dengan semangat kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, para peserta akan mampu menjadi pribadi yang lebih kuat, mandiri, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar,” ucap Selly.

Diselenggarakan mulai 20-24 Januari 2024, pelatihan teknisi AC tersebut tidak hanya menjadi langkah konkret untuk mendukung program deradikalisasi, tetapi juga sejalan dengan misi Pemerintah dalam meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan.

Dengan keahlian yang diperoleh, para peserta diharapkan mampu membuka peluang baru dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025