Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memberi sinyal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak akan dihapus.

"Enggak, enggak (dihapus, red.). Tetap kombinasi lah. Kita cari yang terbaik, karena masing-masing sistemnya ada kelebihan, ada kekurangan," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Namun, Prasetyo tidak merinci lebih jauh terkait kombinasi yang dimaksud. Dia mengatakan detail mengenai hal tersebut lebih tepat dijelaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

Meski demikian, Prasetyo mengatakan keputusan final terkait nasib sistem zonasi dalam PPDB masih menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari lawatan ke luar negeri.

Dia menyebut bahwa Presiden akan melakukan rapat terbatas (ratas) dengan menteri terkait untuk memutuskan hal tersebut. Semua usulan terus digodok untuk mendapatkan keputusan terbaik.

"Ya kan begini kan, sebuah keputusan, karena itu menyangkut banyak hal, banyak sektor, tentunya kita ingin mengambil keputusan yang benar-benar itu bisa diterapkan dengan lebih baik daripada sistem yang sebelumnya," ucap dia.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengemukakan kepastian terkait nasib sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 segera diputuskan Presiden dalam waktu dekat.

Mu'ti seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1), mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar keputusan final zonasi diselesaikan bersama Mensesneg.

"Beliau memberikan arahan untuk diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini, dalam waktu dekat," katanya saat ditanya terkait penghapusan sistem zonasi.

Mu'ti berharap keputusan ini bisa keluar dalam waktu dekat, karena sekolah-sekolah sudah mulai membuka pendaftaran dan memerlukan kepastian.

Dia menambahkan jika keputusan tidak segera diambil, akan ada tantangan dalam konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi ke pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat.

Meski demikian, ia belum memastikan apakah konsep zonasi akan dihapuskan sepenuhnya dalam skema PPDB yang baru. "Soal kepastiannya, tunggu saja hingga keputusan resmi keluar," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memberi sinyal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak akan dihapus.

"Enggak, enggak (dihapus, red.). Tetap kombinasi lah. Kita cari yang terbaik, karena masing-masing sistemnya ada kelebihan, ada kekurangan," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Namun, Prasetyo tidak merinci lebih jauh terkait kombinasi yang dimaksud. Dia mengatakan detail mengenai hal tersebut lebih tepat dijelaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

Meski demikian, Prasetyo mengatakan keputusan final terkait nasib sistem zonasi dalam PPDB masih menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari lawatan ke luar negeri.

Dia menyebut bahwa Presiden akan melakukan rapat terbatas (ratas) dengan menteri terkait untuk memutuskan hal tersebut. Semua usulan terus digodok untuk mendapatkan keputusan terbaik.

"Ya kan begini kan, sebuah keputusan, karena itu menyangkut banyak hal, banyak sektor, tentunya kita ingin mengambil keputusan yang benar-benar itu bisa diterapkan dengan lebih baik daripada sistem yang sebelumnya," ucap dia.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengemukakan kepastian terkait nasib sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 segera diputuskan Presiden dalam waktu dekat.

Mu'ti seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1), mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar keputusan final zonasi diselesaikan bersama Mensesneg.

"Beliau memberikan arahan untuk diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini, dalam waktu dekat," katanya saat ditanya terkait penghapusan sistem zonasi.

Mu'ti berharap keputusan ini bisa keluar dalam waktu dekat, karena sekolah-sekolah sudah mulai membuka pendaftaran dan memerlukan kepastian.

Dia menambahkan jika keputusan tidak segera diambil, akan ada tantangan dalam konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi ke pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat.

Meski demikian, ia belum memastikan apakah konsep zonasi akan dihapuskan sepenuhnya dalam skema PPDB yang baru. "Soal kepastiannya, tunggu saja hingga keputusan resmi keluar," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memberi sinyal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak akan dihapus.

"Enggak, enggak (dihapus, red.). Tetap kombinasi lah. Kita cari yang terbaik, karena masing-masing sistemnya ada kelebihan, ada kekurangan," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Namun, Prasetyo tidak merinci lebih jauh terkait kombinasi yang dimaksud. Dia mengatakan detail mengenai hal tersebut lebih tepat dijelaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

Meski demikian, Prasetyo mengatakan keputusan final terkait nasib sistem zonasi dalam PPDB masih menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari lawatan ke luar negeri.

Dia menyebut bahwa Presiden akan melakukan rapat terbatas (ratas) dengan menteri terkait untuk memutuskan hal tersebut. Semua usulan terus digodok untuk mendapatkan keputusan terbaik.

"Ya kan begini kan, sebuah keputusan, karena itu menyangkut banyak hal, banyak sektor, tentunya kita ingin mengambil keputusan yang benar-benar itu bisa diterapkan dengan lebih baik daripada sistem yang sebelumnya," ucap dia.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengemukakan kepastian terkait nasib sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 segera diputuskan Presiden dalam waktu dekat.

Mu'ti seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1), mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar keputusan final zonasi diselesaikan bersama Mensesneg.

"Beliau memberikan arahan untuk diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini, dalam waktu dekat," katanya saat ditanya terkait penghapusan sistem zonasi.

Mu'ti berharap keputusan ini bisa keluar dalam waktu dekat, karena sekolah-sekolah sudah mulai membuka pendaftaran dan memerlukan kepastian.

Dia menambahkan jika keputusan tidak segera diambil, akan ada tantangan dalam konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi ke pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat.

Meski demikian, ia belum memastikan apakah konsep zonasi akan dihapuskan sepenuhnya dalam skema PPDB yang baru. "Soal kepastiannya, tunggu saja hingga keputusan resmi keluar," katanya.

Surabaya (ANTARA) - Kaprodi Magister kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Dr. Prawitra Thalib,S.H.,M.H.,ACIArb., menilai RUU KUHAP berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat karena tumpang tindih kewenangan.

Prawitra di Surabaya, Kamis berpendapat jika RUU KUHAP Pasal 111 ayat 2, pasal 12 ayat 11, Pasal 6 hingga Pasal 30 b, disahkan akan ada tumpang tindih kewenangan.

"Ini malah akan berpotensi membuat ketidakpastian hukum di tengah masyarakat," katanya.

Tidak hanya itu, ia mengungkapkan wewenang penyidikan seharusnya berada sepenuhnya pada kepolisian dan ini adalah kebijakan yang sudah tepat, strategis serta sesuai dengan prinsip tata kelola penegakan hukum yang baik.

Kepolisian, sebagai institusi yang secara konstitusional ditugaskan untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum.

"Kepolisian secara konstitusional ditugaskan untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum, merupakan lembaga yang paling tepat untuk menjalankan fungsi penyidikan secara terpusat," ujarnya.

Ia mengungkapkan memberikan kewenangan penyelidikan pada kejaksaan sangat bertentangan dengan prinsip diferensiasi fungsional. Ini disebabkan karena masing-masing institusi sudah jelas kewenangannya.

"Jangan sampai suatu institusi dalam penegakan hukum menjadi lebih dari institusi lain karena ada kewenangan lebih yang diberikan padanya," katanya.

Ia mencontohkan ketika kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan pidana umum membuat batasan peran antara penyidik (polisi) dan penuntut umum (kejaksaan) menjadi kabur.

Tumpang tindih kewenangan ini dapat memperlambat proses penanganan perkara, memicu konflik antar lembaga, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

"Oleh sebab itu sudah seharusnya wewenang penyidikan sudah tepat ketika berada pada instansi kepolisian saja. Sebagaimana hal hanya dengan kejaksaan dengan fungsi penututannya," ujarnya.

Integritas dan profesionalisme konsultan KI sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem KI

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum (Kemenkum) Razilu menyebutkan konsultan KI memiliki tanggung jawab penting dalam meningkatkan pelayanan kekayaan intelektual dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Peran mereka diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2023,” ujar Razilu dalam kegiatan Penguatan dan Pembinaan Konsultan Kekayaan Intelektual di Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/1), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis.

Razilu mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1.059 konsultan KI di seluruh Indonesia dengan konsentrasi terbesar di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Dalam mendukung profesionalisme, pemerintah telah membentuk Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual (MPKKI) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.

Ia menyebutkan para konsultan KI merupakan aktor penting dalam pembangunan ekosistem KI di Indonesia.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Timur bekerja sama mengoptimalkan peran konsultan KI melalui penyelenggaraan kegiatan Penguatan dan Pembinaan Konsultan Kekayaan Intelektual.

Melalui kegiatan tersebut, dirinya berharap para konsultan KI semakin kompeten dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan jumlah permohonan KI di Jawa Timur.

"Jawa Timur meskipun konsultan KI-nya tidak banyak, tapi pendaftar KI-nya terbanyak kedua di Indonesia. Hal ini menunjukkan potensi yang sangat besar di Jawa Timur," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur Haris Sukamto menekankan pentingnya peran konsultan KI sebagai mitra strategis.

"Integritas dan profesionalisme konsultan KI sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem KI," ujar Haris dalam kesempatan yang sama.

Dia pun menyebutkan adanya kewenangan baru bagi kanwil berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 untuk mengawasi praktik konsultan KI di daerah.

Menurut Haris, di Jawa Timur saat ini terdapat 43 konsultan KI yang diharapkan dapat bersinergi dengan kanwil dalam mendukung berbagai program strategis DJKI.

"Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momen mempererat hubungan antara konsultan KI dan jajaran Kanwil," tuturnya.

DJKI berharap sinergi antara pemerintah dan konsultan KI melalui Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) dapat terus diperkuat untuk mendukung inovasi, kreativitas, dan perlindungannya di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jambi (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Jambi mengungkap jaringan pengedaran narkoba yang melibatkan narapidana di Lapas Kelas II A Jambi berinisial AB.

Direktur Ditresnarkoba Polda Jambi Kombes Pol Ernesto Seiser di Jambi, Kamis, mengatakan pengungkapan ini bermula ketika polisi menangkap tersangka S, M dan S pada Januari 2024.

Dari ketiganya polisi menemukan sepuluh paket sabu dengan total berat 1.l,837 gram yang disembunyikan di kantong pakaian para tersangka.

Hasil penyelidikan, narkoba itu berasal dari AB alias Muk seorang napi di Lapas Kelas II A Jambi.

Seorang tersangka mengaku mentransfer uang sebanyak Rp2,8 juta ke rekening yang digunakan oleh tersangka AB.

Polisi menyelidiki aliran dana yang masuk rekening tersebut. Polisi menemukan adanya aliran dana dengan total Rp132 juta lebih yang masuk ke rekening istri tersangka AB. Polisi kemudian memblokir rekening tersebut dan menyita dana hasil kejahatan serta menetapkan AB sebagai tersangka.

Tersangka AB diketahui mengatur peredaran narkoba itu dari dalam lapas dan atas perbuatannya, AB dikenakan Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 2 serta Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara lima tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda antara Rp1 miliar sampai dengan Rp10 miliar.

"Kami akan menindak pelaku dan mencari jaringan-jaringan lainnya," katanya.

Ernesto menegaskan pengungkapan ini membuktikan bahwa peredaran narkoba tidak saja terjadi di luar bahkan dapat di atur meski pelaku masih berada di lapas.

Dia menyebutkan berkas pelaku saat ini sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Jambi, selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan.

Singkawang (ANTARA) - Lapas Kelas IIB Singkawang, Kalimantan Barat berkomitmen mewujudkan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada tahun 2025.

"Dalam rangka memajukan kualitas birokrasi dan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, ini bertujuan untuk mempertegas komitmen Lapas Singkawang ," kata Kalapas Kelas IIB Singkawang, Priyo Tri Laksono usai penandatanganan komitmen bersama dalam mewujudkan zona integritas WBK dan WBBM, Kamis.

Penandatanganan komitmen bersama ini, katanya, merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan Lapas Singkawang sebagai instansi yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Dia menyampaikan bahwa kegiatan penandatanganan komitmen bersama ini bukan hanya sekedar formalitas atau seremoni belaka, tetapi merupakan komitmen nyata seluruh jajaran Lapas Singkawang dalam mengimplementasikan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Dia menegaskan, bahwa pencapaian tersebut hanya bisa terwujud dengan kerja keras, integritas, dan komitmen tinggi dari seluruh pegawai Lapas Singkawang.

" Kami bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dengan mengutamakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa untuk mencapai tujuan ini, kerja sama yang solid diantara seluruh pegawai Lapas Singkawang sangat penting.

Setiap individu, baik dari jajaran pimpinan maupun staf, diharapkan memiliki tekad yang kuat untuk berpegang teguh pada kejujuran, keterbukaan, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Semua pegawai harus memiliki tekad yang kuat untuk berkomitmen yang baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang dapat dilihat dari peningkatan hasil survei serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang kami berikan," ungkapnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran dan tanggung jawab Lapas Singkawang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Lapas Singkawang berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam setiap aspek layanan kepada narapidana, warga binaan, serta masyarakat umum, demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih baik, modern, dan efektif.

"Dengan adanya penandatanganan komitmen bersama ini, Lapas Kelas IIB Singkawang berharap dapat melangkah lebih mantap. Hal ini merupakan langkah konkret dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani dengan penuh dedikasi," ujarnya.

Singkawang (ANTARA) - Lapas Kelas IIB Singkawang, Kalimantan Barat berkomitmen mewujudkan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada tahun 2025.

"Dalam rangka memajukan kualitas birokrasi dan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, ini bertujuan untuk mempertegas komitmen Lapas Singkawang ," kata Kalapas Kelas IIB Singkawang, Priyo Tri Laksono usai penandatanganan komitmen bersama dalam mewujudkan zona integritas WBK dan WBBM, Kamis.

Penandatanganan komitmen bersama ini, katanya, merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan Lapas Singkawang sebagai instansi yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Dia menyampaikan bahwa kegiatan penandatanganan komitmen bersama ini bukan hanya sekedar formalitas atau seremoni belaka, tetapi merupakan komitmen nyata seluruh jajaran Lapas Singkawang dalam mengimplementasikan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Dia menegaskan, bahwa pencapaian tersebut hanya bisa terwujud dengan kerja keras, integritas, dan komitmen tinggi dari seluruh pegawai Lapas Singkawang.

" Kami bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dengan mengutamakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa untuk mencapai tujuan ini, kerja sama yang solid diantara seluruh pegawai Lapas Singkawang sangat penting.

Setiap individu, baik dari jajaran pimpinan maupun staf, diharapkan memiliki tekad yang kuat untuk berpegang teguh pada kejujuran, keterbukaan, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Semua pegawai harus memiliki tekad yang kuat untuk berkomitmen yang baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang dapat dilihat dari peningkatan hasil survei serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang kami berikan," ungkapnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran dan tanggung jawab Lapas Singkawang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Lapas Singkawang berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam setiap aspek layanan kepada narapidana, warga binaan, serta masyarakat umum, demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih baik, modern, dan efektif.

"Dengan adanya penandatanganan komitmen bersama ini, Lapas Kelas IIB Singkawang berharap dapat melangkah lebih mantap. Hal ini merupakan langkah konkret dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani dengan penuh dedikasi," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan semua kementerian dan lembaga (K/L) mendukung dan menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi anggaran.

"Enggak ada yang tidak berkenan, karena ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Prasetyo mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan kegiatan-kegiatan seperti seminar, studi banding, perjalanan dinas hingga kunjungan kerja.

Dia menilai dengan mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut, negara bisa berhemat hingga puluhan triliun rupiah. Dana tersebut bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih produktif.

"Sekian puluh triliun kalau kita menghemat bisa dipakai untuk sesuatu yang jauh lebih produktif. Saya kira semangatnya itu. Jadi tidak ada teman-teman K/L yang merasa dikurangi. Memang semangat kita bersama-sama," ucap Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis.

Melalui inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga gubernur, bupati, dan wali kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Adapun poin pokok dari arahan inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen.

Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur.

Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik.

Enggak ada yang tidak berkenan, karena ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan semua kementerian dan lembaga (K/L) mendukung dan menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi anggaran.

"Enggak ada yang tidak berkenan, karena ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Prasetyo mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan kegiatan-kegiatan seperti seminar, studi banding, perjalanan dinas hingga kunjungan kerja.

Dia menilai dengan mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut, negara bisa berhemat hingga puluhan triliun rupiah. Dana tersebut bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih produktif.

"Sekian puluh triliun kalau kita menghemat bisa dipakai untuk sesuatu yang jauh lebih produktif. Saya kira semangatnya itu. Jadi tidak ada teman-teman K/L yang merasa dikurangi. Memang semangat kita bersama-sama," ucap Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis.

Melalui inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga gubernur, bupati, dan wali kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Adapun poin pokok dari arahan inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen.

Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur.

Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik.

Pewarta: Fathur Rochman, Andi Firdaus
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) untuk Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Kamis.

"Kirim (bunga)," kata Mensesneg singkat kepada wartawan dalam wawancara cegat usai melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

Prasetyo pun mengatakan bahwa Presiden Prabowo biasanya menyampaikan secara langsung ucapan ulang tahun kepada Megawati yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), yang Kamis hari ini berulang tahun ke-78.

Saat ditanya lebih lanjut soal pertemuan antara Prabowo dan Megawati, Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengatur waktu yang tepat.

"Sedang diatur waktunya," kata Prasetyo.

Adapun rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinilai menjadi bagian dari rekonsiliasi politik.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dalam kesempatan sebelumnya juga meyakini baik Prabowo maupun Megawati memiliki harapan yang sama agar bisa saling bertemu.

"Semua harapan sama dan saya pun meyakini keduanya pun pasti mempunyai harapan yang sama untuk secepatnya bertemu," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1).

Sementara itu, Megawati Soekarnoputri merayakan pertambahan usia yang ke-78 tahun secara sederhana, bersama keluarga inti dan para sahabat, di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Berdasarkan foto dan keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, tampak Megawati tampil bersahaja dengan memakai pakaian kasual berbahan kebaya dengan motif sederhana.

Tampak pula hadir kakak sulung Megawati yakni Guntur Soekarnoputra, dan juga sang adik Sukmawati Soekarnoputri.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) kepada Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, dan berharap dapat bergandengan tangan dalam mencapai program pemerintah.

Hal itu disampaikan Mensesneg berkenaan HUT Megawati yang menginjak usia ke-78 tahun pada Kamis ini.

"Pertama-tama tentu saya secara pribadi barangkali mewakili pemerintah ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Mensesneg dalam wawancara cegat usai melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

Mensesneg berharap Megawati yang lahir pada 23 Januari 1947 itu dapat selalu diberi kesehatan, serta bergandengan tangan dengan pemerintah dalam mencapai program-program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudian juga kami berharap dalam pemerintahan ke depan, kami masih bersama-sama terus bergandengan tangan mencapai program-program pemerintah dari Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Prasetyo.

Megawati Soekarnoputri merayakan pertambahan usia yang ke-78 tahun secara sederhana, bersama keluarga inti dan para sahabat, di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Berdasarkan foto dan keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, tampak Megawati tampil bersahaja dengan memakai pakaian kasual berbahan kebaya dengan motif sederhana.

Tampak pula hadir kakak sulung Megawati yakni Guntur Soekarnoputra, dan juga sang adik Sukmawati Soekarnoputri.

Putra Megawati yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo terlihat mendampingi bersama istrinya Nancy Prananda dan kedua anaknya. Lalu, tampak juga putri Megawati, Puan Maharani dengan kedua anaknya.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025