“Permohonan dari Kejaksaan Agung, kami sudah terima,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kantor Kemenkum, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa saat ini permintaan ekstradisi tersebut sedang diproses oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum.

Selanjutnya, dia mengatakan bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yakni baik dari Kejaksaan Agung maupun Interpol Mabes Polri.

“Jadi, masih ada dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur OPHI saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi, dan saya pikir sudah berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, saat ditanya jurnalis mengenai kapan tanggal ekstradisi tersebut, dia mengarahkan agar pertanyaan tersebut ditanyakan ke Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengemukakan Paulus Tannos telah tertangkap di Singapura, dan sedang ditahan.

"KPK saat ini telah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum, sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan," ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, terkait langkah selanjutnya dari KPK atas penangkapan Paulus Tannos.

Pada kesempatan berbeda, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan perubahan kewarganegaraan Paulus Tannos tidak akan memengaruhi proses ekstradisinya.

“Enggak saya kira. Mudah-mudahan semuanya lancar,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui, KPK pada 13 Agustus 2019 mengumumkan empat orang sebagai tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.

Empat tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014–2019 Miryam S. Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP elektronik Husni Fahmi.

KPK menduga kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik tersebut sekitar Rp2,3 triliun.

Meski demikian salah satu tersangkanya, yakni Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin diduga melarikan diri ke luar negeri, setelah mengganti namanya dan menggunakan paspor negara lain.

Paulus Tannos diketahui telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atau buron KPK sejak 19 Oktober 2021 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi pada Kamis (23/1), dan berikut berita pilihan untuk Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari Kepala BNPT soal kriteria pembebasan bersyarat narapidana terorisme hingga KPK bawa tiga koper usai para penyidiknya ke rumah mantan Wantimpres Djan Faridz pada dini hari terkait kasus Harun Masiku.

1. BNPT: Napiter JI yang minta pembebasan bersyarat harus penuhi kriteria

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menyebutkan seluruh narapidana terorisme (napiter), termasuk dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI), yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat harus memenuhi beberapa kriteria.

Kriteria tersebut, kata dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK bawa tiga koper dari rumah Djan Faridz terkait kasus Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tiga koper dari rumah Mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Djan Faridz, yang berlokasi di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, terkait kasus buronan Harun Masiku.

Dari pantauan ANTARA, Kamis (23/1), para penyidik KPK keluar dari rumah Djan Faridz pada pukul 01.05 WIB dini hari dengan membawa dua koper berukuran sedang dan satu koper berukuran kecil.

Selengkapnya baca di sini.

3. Pelapor kasus pelecehan dengan terdakwa Agus hadir sebagai saksi

Pelapor yang berstatus korban dalam kasus pelecehan seksual dengan terdakwa penyandang tunadaksa I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus hadir sebagai saksi perdana dalam sidang kedua yang berjalan secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/1).

"Saksi korban pelapor yang hadir berinisial MA," kata Ainuddin mewakili tim penasihat hukum Agus yang ditemui seusai majelis hakim melakukan skorsing persidangan.

Selengkapnya baca di sini.

4. Mahasiswi WNA asal Prancis ditemukan meninggal di Sragen Jateng

Seorang mahasiswi warga negara asing (WNA) asal Prancis ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah kos di Desa Kauman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Kamis (23/1) pukul 03.30 WIB.

Kapolres Sragen AKBP Petrus Parningotan Silalahi di Sragen, Jawa Tengah, Kamis (23/1), mengatakan perempuan bernama Clara Danielle Jeanne Carmagnolle (24) tersebut ditemukan meninggal dunia di kamar mandi.

Selengkapnya baca di sini.

5. Hakim vonis 6 tahun penjara pegawai BRI "rampok" uang nasabah

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap terdakwa Reza Ananda (40), pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) karena "merampok" uang nasabah sekitar Rp5 miliar.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Reza Ananda dengan pidana penjara selama 6 tahun," kata Hakim Ketua Frans Effendi Manurung, di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (23/1).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Manokwari (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat menolak permohonan tahan rumah yang diajukan kuasa hukum lima tersangka kasus tindak pidana korupsi proyek peningkatan kualitas jalan Mogoy-Merdey Kabupaten Teluk Bintuni berinisial NB, DA, AK, NK, dan BSSB.

Asisten Bidang Pidana Khusus Kejati Papua Barat Abun Hasbullah Syambas di Manokwari, Kamis, mengatakan bahwa permohonan status tahanan kota tidak dapat dikabulkan karena penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap kelima tersangka dalam waktu dekat.

"Ada pengajuan (tahanan kota), tetapi kami tidak kabulkan karena semua (lima tersangka) masih dalam pemeriksaan lanjutan," kata Abun Syambas.

Ia menjelaskan bahwa anggaran proyek jalan Mogoy-Merdey Teluk Bintuni bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak Rp8,5 miliar yang dilaksanakan oleh CV Gloria Bintang Timur.

Pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan dari kesepakatan kontrak, yaitu 25 Agustus 2023 sampai 31 Desember 2023. Namun, tidak ada langkah penanganan kontrak kritis yang mengakibatkan pekerjaan hanya terealisasi 51,11 persen.

"PUPR Papua Barat sudah selesaikan pembayaran 100 persen, tetapi pekerjaan tidak selesai 100 persen atau total loss," ujar dia.

Ia mengatakan bahwa para tersangka telah mengembalikan kerugian uang negara kurang lebih Rp1,4 miliar dari Rp8,5 miliar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat untuk disetor ke rekening kas negara.

Bukti penyetoran uang tersebut kemudian diserahkan oleh Inspektorat Papua Barat kepada penyidik kejaksaan tinggi setempat beberapa waktu lalu. Meski demikian, pengembalian kerugian negara itu tidak menghilangkan tuntutan pidana terhadap para tersangka.

"Walaupun mereka kembalikan seluruh kerugian negara, tidak bisa menghilangkan tindak pidana, hanya pengurangan saja karena kooperatif," ujar Abun Syambas.

Selain lima tersangka, kata dia, penyidik juga telah menetapkan tersangka baru berinisial AYM sekaligus dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Manokwari selama 20 hari ke depan terhitung sejak 23 Januari 2025.

Tersangka AYM yang merupakan ASN salah satu puskesmas di Teluk Bintuni terbukti berperan aktif melakukan peminjaman perusahaan (bendera) CV Gloria Bintang Timur dan KTP orang lain agar dicantumkan sebagai direktur untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

"Sekarang sudah ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan perkara ini masih kami kembangkan, ya bisa saja ada tersangka baru lagi," ujar Abun.

Manokwari (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat menolak permohonan tahan rumah yang diajukan kuasa hukum lima tersangka kasus tindak pidana korupsi proyek peningkatan kualitas jalan Mogoy-Merdey Kabupaten Teluk Bintuni berinisial NB, DA, AK, NK, dan BSSB.

Asisten Bidang Pidana Khusus Kejati Papua Barat Abun Hasbullah Syambas di Manokwari, Kamis, mengatakan bahwa permohonan status tahanan kota tidak dapat dikabulkan karena penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap kelima tersangka dalam waktu dekat.

"Ada pengajuan (tahanan kota), tetapi kami tidak kabulkan karena semua (lima tersangka) masih dalam pemeriksaan lanjutan," kata Abun Syambas.

Ia menjelaskan bahwa anggaran proyek jalan Mogoy-Merdey Teluk Bintuni bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak Rp8,5 miliar yang dilaksanakan oleh CV Gloria Bintang Timur.

Pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan dari kesepakatan kontrak, yaitu 25 Agustus 2023 sampai 31 Desember 2023. Namun, tidak ada langkah penanganan kontrak kritis yang mengakibatkan pekerjaan hanya terealisasi 51,11 persen.

"PUPR Papua Barat sudah selesaikan pembayaran 100 persen, tetapi pekerjaan tidak selesai 100 persen atau total loss," ujar dia.

Ia mengatakan bahwa para tersangka telah mengembalikan kerugian uang negara kurang lebih Rp1,4 miliar dari Rp8,5 miliar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat untuk disetor ke rekening kas negara.

Bukti penyetoran uang tersebut kemudian diserahkan oleh Inspektorat Papua Barat kepada penyidik kejaksaan tinggi setempat beberapa waktu lalu. Meski demikian, pengembalian kerugian negara itu tidak menghilangkan tuntutan pidana terhadap para tersangka.

"Walaupun mereka kembalikan seluruh kerugian negara, tidak bisa menghilangkan tindak pidana, hanya pengurangan saja karena kooperatif," ujar Abun Syambas.

Selain lima tersangka, kata dia, penyidik juga telah menetapkan tersangka baru berinisial AYM sekaligus dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Manokwari selama 20 hari ke depan terhitung sejak 23 Januari 2025.

Tersangka AYM yang merupakan ASN salah satu puskesmas di Teluk Bintuni terbukti berperan aktif melakukan peminjaman perusahaan (bendera) CV Gloria Bintang Timur dan KTP orang lain agar dicantumkan sebagai direktur untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

"Sekarang sudah ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan perkara ini masih kami kembangkan, ya bisa saja ada tersangka baru lagi," ujar Abun.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung melaksanakan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas dan pencanangan pakta integritas serta penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2025 demi meningkatkan pelayanan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Ini adalah wujud komitmen bersama untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan di Rutan Tarutung," ujar Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Kamis (23/1).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Evan Yudha yang diikuti pejabat struktural yang terdiri dari Kasubsi Pengelolaan Mian HR Simarmata, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan James Bond Naibaho, Kasubsi Pelayanan Tahanan Jonias B Pakpahan, dan seluruh pegawai Rutan Tarutung.

Rutan Tarutung menegaskan dukungan penuhnya terhadap visi dan misi pemasyarakatan, utamanya dalam membangun integritas dan meningkatkan pelayanan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring juga mengajak seluruh pegawai Rutan Tarutung untuk terus bersinergi, berinovasi, dan berkomitmen penuh dalam turut membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Dengan menandatangani pakta integritas dan perjanjian kinerja ini, Rutan Tarutung terus berusaha dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan, serta memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," tukas Evan Yudha.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam upaya memperkuat langkah pencegahan terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menjelaskan pembentukan tim tersebut merupakan implementasi dari mandat pencegahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019, serta Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2023, yang salah satu aspeknya mencakup pelaksanaan kontra radikalisasi secara komprehensif.

"Pelaksanaan kontra-radikalisasi harus dilakukan dengan pendekatan yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan," ujar Eddy dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Kontra Radikalisasi di Jakarta, Kamis, seperti dikonfirmasi.

Menurutnya, pembentukan satgas tersebut merupakan langkah awal yang strategis untuk memastikan upaya kontra-radikalisasi berjalan optimal.

Dia menuturkan Pasal 43C UU Nomor 5 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa proses kontra-radikalisasi harus terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.

Pola pikir tersebut, kata dia, harus sama di antara para pihak yang nantinya tergabung dalam Satgas Kontra Radikalisasi, yang akan dikoordinasikan oleh BNPT.

Eddy mengungkapkan satgas tersebut akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait sebagai wadah kolaborasi untuk menyelaraskan program, kegiatan, dan sasaran dalam pelaksanaan kontra-radikalisasi.

Dia berharap sinergi antar-instansi mampu menghadirkan berbagai langkah efektif dalam menangani potensi ancaman radikalisasi di Indonesia.

Ia juga menyampaikan harapan agar Satgas Kontra Radikalisasi dapat bekerja secara optimal mengatasi berbagai kendala yang ada.

"Kami berharap satgas ini bisa optimal dengan memecahkan kendala dan hambatan yang ada," tuturnya.

Kontra-radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme, yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.

Tujuan kontra-radikalisasi untuk membangun individu agar mampu menolak paham radikalisme serta menanamkan berbagai nilai nasionalisme dan non-kekerasan.

Mentok, Babel (ANTARA) - Kepolisan Resor Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya menguatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila kepada para pelajar dan perwakilan kelompok masyarakat yang digelar di SMA Negeri 1 Mentok.

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Bangka Barat Kompol Anwar Panuju Widodo di Mentok, Kamis, mengatakan pentingnya penguatan ideologi Pancasila di tengah generasi muda sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Polri berkomitmen menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tugas sehari-hari, baik sebagai pengayom masyarakat maupun dalam menjaga keadilan dan kemakmuran bangsa,” ujarnya.

Ia mengatakan peran generasi muda dalam membangun bangsa melalui demokrasi yang sehat, toleransi, serta semangat keberagaman.

Dalam hal penguatan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, Polri terus memberikan edukasi dan penyuluhan kepada generasi muda untuk memahami nilai-nilai kebangsaan.

"Kami mendorong adik-adik untuk aktif menyampaikan pendapat secara damai, misalnya melalui mekanisme pengaduan masyarakat atau rapat dengar pendapat," katanya.

Selain itu, sinergisitas TNI bersama Polri penting dalam menjaga keutuhan bangsa, mencegah radikalisme, dan mempromosikan keberagaman.

Ia menyampaikan berbagai bentuk edukasi kepada masyarakat terkait nilai-nilai Pancasila akan terus dilakukan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program Asta Cita yang diusung Presiden RI untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Para siswa antusias mengikuti diskusi dan aktif bertanya mengenai isu-isu terkini, antara lain tata cara menyampaikan pendapat, perilaku tanpa kekerasan, peran generasi muda dalam hilirisasi, upaya pemberantasan korupsi dan lainnya.

Melalui acara ini, generasi muda diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa serta mendukung visi Indonesia Maju 2045.

Pada kegiatan diskusi tersebut, Anwar Panuju bertindak sebagai narasumber dengan materi Memperkokoh Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda di Kabupaten Bangka Barat sesuai Asta Cita Presiden RI.

Selain dari Polisi, juga terdapat narasumber dari Kasdim 0431/Bangka Barat, Kepala Badan Kesbangpol, dan Ketua Karang Taruna Bangka Barat.

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, perwakilan pemerintah daerah, TNI/Polri, tokoh masyarakat, dan pelajar perwakilan dari berbagai sekolah di Kabupaten Bangka Barat.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan memberlakukan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100 persen setelah Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan ke India dan Malaysia.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditanya soal kapan kebijakan itu akan berlaku, usai melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

"Sebentar lagi, baru dimatangkan," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah terus mematangkan kebijakan DHE sebesar 100 persen secara menyeluruh untuk periode satu tahun.

Menurut Prasetyo, kebijakan itu akan diberlakukan setelah Presiden kembali dari kunjungan kenegaraan ke India dan Malaysia yang berlangsung pada 23-27 Januari 2025.

"Ya mungkin sekembalinya beliau dari lawatan," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan revisi aturan terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) telah rampung dibahas dan sedang disiapkan peraturan pemerintah (PP).

"DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan, dilakukan harmonisasi, terus kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Perbankan,” kata Airlangga.

Pemerintah dan Bank Indonesia mempersiapkan fasilitas berupa tarif PPH 0 persen atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor.

Airlangga menjelaskan berbagai mekanisme yang mendukung eksportir dalam memanfaatkan DHE.

Menurutnya, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Presiden Prabowo pun menyinggung soal kebijakan tersebut dengan mewajibkan eksportir menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan nasional, yang mulai diberlakukan setidaknya pada satu bulan mendatang.

Presiden menilai kebijakan itu wajar dan masuk akal, mengingat eksportir yang menggunakan fasilitas kredit dari perbankan nasional, kemudian menempatkan keuntungan dari hasil usahanya di bank-bank asal Indonesia.

Medan (ANTARA) - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas I Medan Herry Suhasmin menghadiri upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Bukit Barisan, Kota Medan, Sumatera Utara.

“Hari ini saya bersama jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut menghadiri upacara tabur bunga dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-75,” kata Herry Suhasmin di Medan, Kamis (23/1).

Menurut dia, upacara ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur.

Selain itu, lanjut dia, sebagai wujud refleksi bagi seluruh elemen Imigrasi yang selama ini mengabdi dan berinovasi dalam pelayanan publik.

“Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Imigrasi untuk semakin meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75 ini menjadi ajang refleksi bagi seluruh petugas imigrasi untuk terus melayani masyarakat dengan penuh dedikasi.

“Hari Bhakti Imigrasi merupakan momentum bagi kita untuk terus berinovasi dalam melayani, mengabdi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi negara, sebagaimana para pahlawan yang telah mendahului kita,” ujarnya.

Herry menambahkan, upacara tabur bunga tak hanya bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga untuk mengingatkan seluruh aparatur Imigrasi tentang pentingnya berinovasi dalam pelayanan publik, sebagaimana yang tercermin dalam tema besar hari ini.

"Dengan semangat yang terus menyala, diharapkan Imigrasi semakin maju dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional kepada masyarakat Indonesia,” papar Herry Suhasmin.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan memberlakukan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100 persen setelah Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan ke India dan Malaysia.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditanya soal kapan kebijakan itu akan berlaku, usai melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

"Sebentar lagi, baru dimatangkan," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah terus mematangkan kebijakan DHE sebesar 100 persen secara menyeluruh untuk periode satu tahun.

Menurut Prasetyo, kebijakan itu akan diberlakukan setelah Presiden kembali dari kunjungan kenegaraan ke India dan Malaysia yang berlangsung pada 23-27 Januari 2025.

"Ya mungkin sekembalinya beliau dari lawatan," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan revisi aturan terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) telah rampung dibahas dan sedang disiapkan peraturan pemerintah (PP).

"DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan, dilakukan harmonisasi, terus kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Perbankan,” kata Airlangga.

Pemerintah dan Bank Indonesia mempersiapkan fasilitas berupa tarif PPH 0 persen atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor.

Airlangga menjelaskan berbagai mekanisme yang mendukung eksportir dalam memanfaatkan DHE.

Menurutnya, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Presiden Prabowo pun menyinggung soal kebijakan tersebut dengan mewajibkan eksportir menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan nasional, yang mulai diberlakukan setidaknya pada satu bulan mendatang.

Presiden menilai kebijakan itu wajar dan masuk akal, mengingat eksportir yang menggunakan fasilitas kredit dari perbankan nasional, kemudian menempatkan keuntungan dari hasil usahanya di bank-bank asal Indonesia.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memberi sinyal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak akan dihapus.

"Enggak, enggak (dihapus, red.). Tetap kombinasi lah. Kita cari yang terbaik, karena masing-masing sistemnya ada kelebihan, ada kekurangan," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Namun, Prasetyo tidak merinci lebih jauh terkait kombinasi yang dimaksud. Dia mengatakan detail mengenai hal tersebut lebih tepat dijelaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

Meski demikian, Prasetyo mengatakan keputusan final terkait nasib sistem zonasi dalam PPDB masih menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari lawatan ke luar negeri.

Dia menyebut bahwa Presiden akan melakukan rapat terbatas (ratas) dengan menteri terkait untuk memutuskan hal tersebut. Semua usulan terus digodok untuk mendapatkan keputusan terbaik.

"Ya kan begini kan, sebuah keputusan, karena itu menyangkut banyak hal, banyak sektor, tentunya kita ingin mengambil keputusan yang benar-benar itu bisa diterapkan dengan lebih baik daripada sistem yang sebelumnya," ucap dia.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengemukakan kepastian terkait nasib sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 segera diputuskan Presiden dalam waktu dekat.

Mu'ti seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1), mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar keputusan final zonasi diselesaikan bersama Mensesneg.

"Beliau memberikan arahan untuk diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini, dalam waktu dekat," katanya saat ditanya terkait penghapusan sistem zonasi.

Mu'ti berharap keputusan ini bisa keluar dalam waktu dekat, karena sekolah-sekolah sudah mulai membuka pendaftaran dan memerlukan kepastian.

Dia menambahkan jika keputusan tidak segera diambil, akan ada tantangan dalam konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi ke pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat.

Meski demikian, ia belum memastikan apakah konsep zonasi akan dihapuskan sepenuhnya dalam skema PPDB yang baru. "Soal kepastiannya, tunggu saja hingga keputusan resmi keluar," katanya.

Pewarta: Fathur Rochman, Andi Firdaus
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memberi sinyal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak akan dihapus.

"Enggak, enggak (dihapus, red.). Tetap kombinasi lah. Kita cari yang terbaik, karena masing-masing sistemnya ada kelebihan, ada kekurangan," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Namun, Prasetyo tidak merinci lebih jauh terkait kombinasi yang dimaksud. Dia mengatakan detail mengenai hal tersebut lebih tepat dijelaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

Meski demikian, Prasetyo mengatakan keputusan final terkait nasib sistem zonasi dalam PPDB masih menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari lawatan ke luar negeri.

Dia menyebut bahwa Presiden akan melakukan rapat terbatas (ratas) dengan menteri terkait untuk memutuskan hal tersebut. Semua usulan terus digodok untuk mendapatkan keputusan terbaik.

"Ya kan begini kan, sebuah keputusan, karena itu menyangkut banyak hal, banyak sektor, tentunya kita ingin mengambil keputusan yang benar-benar itu bisa diterapkan dengan lebih baik daripada sistem yang sebelumnya," ucap dia.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengemukakan kepastian terkait nasib sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 segera diputuskan Presiden dalam waktu dekat.

Mu'ti seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1), mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar keputusan final zonasi diselesaikan bersama Mensesneg.

"Beliau memberikan arahan untuk diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini, dalam waktu dekat," katanya saat ditanya terkait penghapusan sistem zonasi.

Mu'ti berharap keputusan ini bisa keluar dalam waktu dekat, karena sekolah-sekolah sudah mulai membuka pendaftaran dan memerlukan kepastian.

Dia menambahkan jika keputusan tidak segera diambil, akan ada tantangan dalam konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi ke pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat.

Meski demikian, ia belum memastikan apakah konsep zonasi akan dihapuskan sepenuhnya dalam skema PPDB yang baru. "Soal kepastiannya, tunggu saja hingga keputusan resmi keluar," katanya.