Medan (ANTARA) - Korban kasus dugaan penipuan dan penggelapan Rp78 juta bermodus arisan online atau daring bernama Intan Aseh meminta Polrestabes Medan untuk segera memanggil ahli pidana tambahan untuk kepastian hukum.

“Kita mendesak Satreskrim Polrestabes Medan agar segera memanggil ahli pidana dalam rangka memastikan apakah kasus ini memenuhi unsur pidana atau tidak,” kata Intan melalui kuasa hukumnya Sevendy Christyan di Medan, Rabu (29/1).

Dia menegaskan bahwa kliennya selaku korban saat ini menantikan keadilan dan kepastian hukum. Pasalnya, kasus penipuan dengan tersangka seorang wanita berinisial NS terkesan lambat.

Bahkan, lanjut dia, kasus ini sudah hampir dua tahun berjalan, namun belum juga menunjukkan rasa keadilan bagi korban dalam proses penyidikan ini.

"Sejak dilaporkan pada tanggal 27 Februari 2023, dengan LP Nomor: LP/B/717/II/2023/SPKT/Polrestabes Medan. Status penyidikan masih P19,” jelas dia.

Padahal, kata dia, sesuai petunjuk Jaksa pada Kejari Medan ada yang harus kembali dilengkapi oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Medan.

"Perkembangan terbaru, kami dapat dari penyidik berdasarkan P19 yang dilemparkan oleh pihak Kejari Medan, yang mana intinya penyidik disuruh untuk memeriksa ahli pidana dan perdata," sebut dia.

Oleh karena itu, Sevendy mendesak penyidik Satreskrim Polrestabes Medan untuk segera meminta keterangan ahli pidana tambahan yang akan dihadirkan pihaknya, agar kasus tersebut terang benderang.

"Kesimpulan dari pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap ahli pidana dan perdata, menyatakan laporan kami bukan merupakan perbuatan pidana, dikarenakan tidak terpenuhinya unsur pidana," jelas Sevendy.

Menurut dia, kasus ini merupakan pidana murni dan bukan perdata. Sebab, korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp78 juta.

Untuk itu, Sevendy mengatakan upaya hukum selanjutnya, pihaknya telah melayangkan surat ke penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, agar bisa melakukan pemanggilan ahli pidana tambahan.

“Kita telah membuat surat permohonan untuk dilakukannya pemanggilan terhadap ahli pidana yang kami hadirkan, untuk dimintai keterangannya,” kata dia.

Ia menambahkan, dalam surat permohonan itu juga ditembuskan kepada Kapolda Sumut, Bag Wassidik Polda Sumut, Kejati Sumut dan Kejari Medan beserta JPU yang memeriksa perkara ini.

"Kami ingin adanya perbandingan, antara ahli pidana yang diperiksa penyidik Polrestabes Medan dengan ahli pidana yang akan kami hadirkan," tutur Sevendy.

Pihaknya berharap dengan adanya laporan tersebut, kliennya mendapatkan kepastian hukum dan meminta agar kasus ini menjadi atensi Kapolrestabes Medan.

“Klien kami hanya menginginkan keadilan atas apa yang telah dialaminya, dan meminta agar segera mendapatkan kepastian hukum,” tegas dia.

Secara terpisah, Kepala Polrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, yang baru menjabat pada Oktober 2024 ketika dikonfirmasi mengaku akan mengecek kembali perkembangan kasus ini.

"Saya cek dulu ya,” ujarnya singkat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI mendesak pertanggungjawaban hukum Malaysia atas insiden penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu, Selangor.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Kementerian HAM RI, Munafrizal Manan mengatakan bahwa penembakan yang mengakibatkan satu warga negara Indonesia tewas, satu orang kritis, dan tiga orang lainnya luka-luka itu merupakan tindakan yang tidak menghormati nilai dan prinsip HAM.

“Mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial oleh aparat penegak hukum Malaysia terhadap petugas APMM yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut,” kata Manan di Jakarta, Rabu.

Kementerian HAM mengecam insiden yang terjadi pada Jumat (24/1) tersebut. Oleh karenanya, Kementerian HAM mendorong Komisi HAM Malaysia (SUHAKAM) untuk proaktif, profesional, dan independen memantau perkembangan kasus itu atas dasar hak asasi untuk semua.

Kementerian HAM mendorong Komisi Nasional (Komnas) HAM RI untuk proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan SUHAKAM. Terlebih, Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjalin nota kesepahaman di bidang hak asasi.

“Mendorong Komnas HAM RI untuk segera membahas peristiwa tindakan tidak manusiawi yang dialami oleh PMI tersebut dalam Forum Institusi HAM Nasional se-Asia Tenggara (SEANF), di mana Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjadi anggotanya,” demikian Manan.

Petugas APMM menembak sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 dini hari waktu setempat. Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan sehingga menyebabkan satu WNI meninggal dunia.

“Mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial oleh aparat penegak hukum Malaysia terhadap petugas APMM yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut,”

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI mendesak pertanggungjawaban hukum yang jelas oleh Malaysia atas insiden penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu, Selangor.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Kementerian HAM RI, Munafrizal Manan mengatakan bahwa penembakan yang mengakibatkan satu warga negara Indonesia tewas, satu orang kritis, dan tiga orang lainnya luka-luka itu merupakan tindakan yang tidak menghormati nilai dan prinsip HAM.

“Mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial oleh aparat penegak hukum Malaysia terhadap petugas APMM yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut,” kata Manan dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

Kementerian HAM mengecam insiden yang terjadi pada Jumat (24/1) tersebut. Oleh karenanya, Kementerian HAM mendorong Komisi HAM Malaysia (SUHAKAM) untuk proaktif, profesional, dan independen memantau perkembangan kasus itu atas dasar hak asasi untuk semua.

Di sisi lain, Kementerian HAM mendorong Komisi Nasional (Komnas) HAM RI untuk proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan SUHAKAM. Terlebih, Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjalin nota kesepahaman di bidang hak asasi.

“Mendorong Komnas HAM RI untuk segera membahas peristiwa tindakan tidak manusiawi yang dialami oleh PMI tersebut dalam Forum Institusi HAM Nasional se-Asia Tenggara (SEANF), di mana Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjadi anggotanya,” demikian Manan.

Sebelumnya, APMM menembak sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 dini hari waktu setempat. Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan sehingga menyebabkan satu WNI meninggal dunia.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur menyatakan korban meninggal dunia dengan inisial B akan dipulangkan ke Indonesia setelah selesai menjalani autopsi, sementara empat korban lainnya telah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Adapun, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut jenazah B yang berasal dari Riau itu akan dipulangkan pada Kamis (30/1). Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau dan pemerintah daerah setempat terkait pemulangan jenazah.

Kementerian P2MI mengecam insiden tersebut serta mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan pengusutan dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa terkait hukum terjadi di sepanjang Selasa (28/1). Dari mulai penipuan jasa umrah hingga pencabutan pagar laut.

Berikut ragam pilihan berita hukum yang telah dirangkum ANTARA.

1. Korban penipuan umrah PT HMS terus bertambah jadi 151 orang

Yogyakarta (ANTARA) - Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menyebut jumlah korban penipuan biro umrah PT HMS terus bertambah menjadi 151 orang dengan total kerugian mencapai Rp4,95 miliar.

Kasubbid Penmas Bid Humas Polda DIY AKBP Verena Sri Wahyuningsih di Yogyakarta, Selasa, menjelaskan bahwa jumlah tersebut berdasarkan aduan yang masuk ke Posko Pengaduan Korban Penipuan Biro Umrah PT HMS sejak 23 hingga 27 Januari 2025.

Baca di sini

2. KP2MI bantu pemulangan jenazah PMI korban penembakan di Malaysia

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) akan membantu proses pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban insiden penembakan otoritas maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM), dengan mengakibatkan lima orang korban (24/1).

Baca di sini

3. Keluarga makamkan potongan tubuh UK korban mutilasi di Blitar

Blitar (ANTARA) - Keluarga UK (29), korban mutilasi, warga Kelurahan Bence, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, memakamkan potongan tubuh yang baru ditemukan setelah autopsi di RS Bhayangkara Kediri.

Ayah kandung korban Nur Khalim bersyukur potongan tubuh anaknya telah ditemukan. Kini seluruh anggota tubuh anaknya telah lengkap dan semua bisa dimakamkan dengan layak.

Baca di sini

4. BP3MI: Belum ada info PMI Kepri jadi korban penembakan di Malaysia

Batam (ANTARA) - Kepala Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (BP3MI Kepri) Imam Riyadi menyebut pihaknya belum mendapatkan informasi terkait warga Kepri menjadi salah satu PMI korban penembakan di Malaysia.

Menurut Imam, pihaknya terus memantau perkembangan informasi dan berkoordinasi dengan KP2MI, BP2MI Pusat, Kemlu dan KBRI terkait kasus penembakan di Malaysia tersebut.

Baca di sini

5. Pembongkaran pagar laut di Tangerang sudah mencapai 18,7 km

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama I Made Wira Hady melaporkan bahwa pembongkaran pagar laut di perairan pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten, saat ini telah mencapai 18,7 kilometer dari panjang keseluruhan 30,16 kilometer.

Kadispenal mengatakan pembongkaran sepanjang 18,7 kilometer itu dilakukan tim gabungan dari TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan nelayan yang dilaksanakan di perairan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Mauk dan Kronjo

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - “Mendayung di antara dua karang” adalah istilah yang dipakai mantan wakil presiden RI Mohammad Hatta untuk mendeskripsikan posisi Indonesia dalam politik global yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yaitu politik bebas aktif.

Menurut M Sabir pada buku berjudul “Politik Bebas Aktif”, bebas aktif mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan berbagai negara tanpa mengambil sikap ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan.

Implementasi politik bebas aktif melibatkan diplomasi bilateral dan multilateral yang aktif, penolakan terhadap intervensi asing, serta berperan dalam upaya perdamaian dan pengembangan global sehingga politik bebas aktif tetap menjadi prinsip yang relevan dalam dunia geopolitik yang terus berubah.

Salah satu implementasi politik bebas aktif itu adalah saat Indonesia menyatakan secara resmi ingin bergabung dengan blok BRICS tidak lama setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, yang kemudian resmi bergabung sebagai anggota pada Januari 2025.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan bukti Indonesia berpartisipasi aktif di semua forum internasional.

Indonesia tidak berkeinginan untuk bergabung dengan blok atau pakta militer manapun karena secara tradisi maupun konstitusi tidak cocok dengan kepentingan nasional Indonesia.

Selain bergabung dengan BRICS, Indonesia juga sedang dalam proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi (OECD).

Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanatha Nasir menambahkan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung ke OECD dan BRICS merupakan upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas global.

Selain bergabung dengan BRICS dan OECD, Indonesia juga akan terus berperan aktif dalam blok multilateral lainnya seperti G20, Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF), MIKTA dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Diplomasi Pancasila

Selain menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia juga akan mulai melaksanakan diplomasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025, Menlu Sugiono menegaskan bahwa diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis di panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Diplomasi tersebut tidak hanya responsif terhadap krisis, namun juga harus bersifat antisipatif, progresif, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keberpihakan pada kesejahteraan rakyat, dan keadilan bagi semuanya.

Hal itu dapat diwujudkan melalui pendekatan visioner yang tidak hanya menanggapi tantangan tetapi juga turut berperan sebagai kekuatan positif dalam membentuk dinamika global.

Prinsip dalam perdamaian dan persatuan yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan yang ada di dalam sistem internasional itu mirip dengan prinsip dan nilai Pancasila.

Fokus Indonesia ke depan adalah mendorong kembali prinsip dan nilai Pancasila ke dalam konteks internasional dan mendorong untuk melakukan proses reformasi dengan terlibat aktif di PBB, G20, OECD, BRICS dan organisasi internasional lainnya.

Indonesia juga akan mulai memasukkan prinsip-prinsip diplomasi Pancasila dalam berbagai formula dengan harapan prinsip Pancasila itu bisa menjadi bagian yang penting dalam proses perubahan sistem internasional.

Sementara itu, menurut mantan diplomat RI Darmansyah Djumala, ke depannya Kemlu RI dapat memfokuskan diplomasi Pancasila pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Darmansjah mengapresiasi atas komitmen Kemlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Darmansjah yang menjabat sebagai Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri ini menilai diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemlu RI tepat waktu.

Hal itu berkaitan dengan penganugerahan status Memory of the World oleh PBB UNESCO untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew.”

Naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.

Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia.

Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.

Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.

Diplomasi Indonesia akan terus diarahkan untuk mendukung pencapaian visi besar Asta Cita yang dilakukan dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan menjaga marwah politik luar negeri bebas aktif dan memastikan kedaulatan bangsa dihormati di mata dunia.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - “Mendayung di antara dua karang” adalah istilah yang dipakai mantan wakil presiden RI Mohammad Hatta untuk mendeskripsikan posisi Indonesia dalam politik global yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yaitu politik bebas aktif.

Menurut M Sabir pada buku berjudul “Politik Bebas Aktif”, bebas aktif mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan berbagai negara tanpa mengambil sikap ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan.

Implementasi politik bebas aktif melibatkan diplomasi bilateral dan multilateral yang aktif, penolakan terhadap intervensi asing, serta berperan dalam upaya perdamaian dan pengembangan global sehingga politik bebas aktif tetap menjadi prinsip yang relevan dalam dunia geopolitik yang terus berubah.

Salah satu implementasi politik bebas aktif itu adalah saat Indonesia menyatakan secara resmi ingin bergabung dengan blok BRICS tidak lama setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, yang kemudian resmi bergabung sebagai anggota pada Januari 2025.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan bukti Indonesia berpartisipasi aktif di semua forum internasional.

Indonesia tidak berkeinginan untuk bergabung dengan blok atau pakta militer manapun karena secara tradisi maupun konstitusi tidak cocok dengan kepentingan nasional Indonesia.

Selain bergabung dengan BRICS, Indonesia juga sedang dalam proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi (OECD).

Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanatha Nasir menambahkan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung ke OECD dan BRICS merupakan upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas global.

Selain bergabung dengan BRICS dan OECD, Indonesia juga akan terus berperan aktif dalam blok multilateral lainnya seperti G20, Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF), MIKTA dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Diplomasi Pancasila

Selain menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia juga akan mulai melaksanakan diplomasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025, Menlu Sugiono menegaskan bahwa diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis di panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Diplomasi tersebut tidak hanya responsif terhadap krisis, namun juga harus bersifat antisipatif, progresif, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keberpihakan pada kesejahteraan rakyat, dan keadilan bagi semuanya.

Hal itu dapat diwujudkan melalui pendekatan visioner yang tidak hanya menanggapi tantangan tetapi juga turut berperan sebagai kekuatan positif dalam membentuk dinamika global.

Prinsip dalam perdamaian dan persatuan yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan yang ada di dalam sistem internasional itu mirip dengan prinsip dan nilai Pancasila.

Fokus Indonesia ke depan adalah mendorong kembali prinsip dan nilai Pancasila ke dalam konteks internasional dan mendorong untuk melakukan proses reformasi dengan terlibat aktif di PBB, G20, OECD, BRICS dan organisasi internasional lainnya.

Indonesia juga akan mulai memasukkan prinsip-prinsip diplomasi Pancasila dalam berbagai formula dengan harapan prinsip Pancasila itu bisa menjadi bagian yang penting dalam proses perubahan sistem internasional.

Sementara itu, menurut mantan diplomat RI Darmansyah Djumala, ke depannya Kemlu RI dapat memfokuskan diplomasi Pancasila pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Darmansjah mengapresiasi atas komitmen Kemlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Darmansjah yang menjabat sebagai Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri ini menilai diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemlu RI tepat waktu.

Hal itu berkaitan dengan penganugerahan status Memory of the World oleh PBB UNESCO untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew.”

Naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.

Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia.

Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.

Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.

Diplomasi Indonesia akan terus diarahkan untuk mendukung pencapaian visi besar Asta Cita yang dilakukan dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan menjaga marwah politik luar negeri bebas aktif dan memastikan kedaulatan bangsa dihormati di mata dunia.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Jambi (ANTARA) - Kepolisian Resor Muaro Jambi, Provinsi Jambi hingga saat ini masih mengejar seorang tahanan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang kabur dari sel.

Kasubbid Penmas Polda Jambi Kompol Amin Nasution di Jambi, Selasa, mengatakan sampai dengan saat ini polisi masih melakukan pencarian terhadap tahanan itu.

Polres Muaro Jambi juga telah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan tahanan curanmor yang kabur tersebut.

Selain melakukan pencarian terhadap tahanan, Propam Polres Muaro Jambi juga memeriksa personel yang berjaga di sel saat kejadian seorang tahanan kabur.

"Propam Polres Muaro Jambi sedang melakukan pemeriksaan internal," kata Amin.

Apabila ditemukan kelalaian, katanya, maka personel yang bersangkutan akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Tahanan Polres Muaro Jambi yang kabur itu merupakan tahanan titipan Polsek Sekernan. Tahanan itu terlibat kasus curanmor dengan menggunakan senjata api.

Tahanan tersebut bernama Zul, warga Sekernan, Muaro Jambi, berusia 26 tahun.

Berdasarkan olah TKP, tahanan kabur dengan cara memanjat dek dan menjebol plafon. Kejadian ini pada Minggu (26/1).

Kasi Humas Polres Muaro Jambi Iptu Saaluddin menegaskan saat ini Polres Muaro Jambi masih melakukan pengejaran terhadap tahanan yang kabur itu.

Polisi meminta warga untuk waspada dan segera melapor ke kepolisian jika melihat tahanan tersebut di sekitar lingkungan tempat tinggal warga.

ANTARA - Lebih dari 12 pejabat Kementerian Hukum Amerika Serikat dipecat lantaran terlibat dalam upaya investigas Donald Trump 4 tahun silam. Para pegawai yang dipecat tersebut, menjadi bagian sebuah tim yang memeriksa Trump setelah ia berupaya membatalkan hasil Pemilu AS 2020 dan berujung kerusuhan.(XINHUA/ Roy Rosa Bachtiar/Soni Namura/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

... hukum adat juga berperan dalam perlindungan, pelestarian budaya, dan pembangunan hukum di negara ini.

Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau membantu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) untuk mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kemenkumham Riau Dina Rasmalita di Pekanbaru, Selasa, menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat hukum adat penting karena pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tercantum dalam Pasal 18 B Ayat (2) dan pasal 28 I Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

"Hukum adat memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia karena hukum adat juga berperan dalam perlindungan, pelestarian budaya, dan pembangunan hukum di negara ini," kata

Menurut dia, penting memastikan harmonisasi ranperda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, harmonisasi juga bertujuan untuk memperjelas substansi aturan agar implementasi di lapangan berjalan efektif.

Ia menyatakan siap membantu dalam pembentukan rancangan peraturan daerah, diskusi terkait dengan harmonisasi, maupun naskah akademik sesuai dengan tata cara dan aturan berlaku. Hal ini agar peraturan yang dihasilkan adalah peraturan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kemenkumham Riau, menurut dia, berwenang mendukung pengharmonisasian Ranperda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Ranperda Zakat untuk menghindari permasalahan yang tumpang tindih, inkonsistensi, multitafsir, dan tidak operasional peraturan yang sering muncul dalam perancangan peraturan perundang-undangan.

Staf Ahli Bupati Kuantan Singingi Samisar menyebutkan dua ranperda tersebut penting guna memperkuat kebijakan daerah dalam pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat serta mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai salah satu instrumen dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Frislidia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Ahli hukum tata negara Universitas Airlangga Surabaya Dr. Radian Salman mengatakan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus diarahkan pada penguatan penegakan hukum yang dapat mewujudkan kebenaran materiil dan formil untuk mewujudkan keadilan.

"Harus ada prinsip keseimbangan dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system)," kata Radian di Surabaya, Selasa.

Ia menjelaskan diferensiasi fungsional menekankan pemisahan yang jelas antara tugas penyidikan oleh kepolisian dan tugas penuntutan oleh kejaksaan. Hal ini bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di satu lembaga.

"Ini sesuai dengan Putusan MK Nomor 28/PUU-V/2007," katanya.

Radian menuturkan jika RUU KUHAP Pasal 111 ayat 2, Pasal 12 ayat 11, Pasal 6 hingga Pasal 30 b disahkan maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan. Ini tentu berpotensi tidak adanya batasan yang jelas antara jaksa dan polisi.

Surabaya (ANTARA) - Ahli hukum tata negara Universitas Airlangga Surabaya Dr. Radian Salman mengatakan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus diarahkan pada penguatan penegakan hukum yang dapat mewujudkan kebenaran materiil dan formil untuk mewujudkan keadilan.

"Harus ada prinsip keseimbangan dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system)," kata Radian di Surabaya, Selasa.

Ia menjelaskan diferensiasi fungsional menekankan pemisahan yang jelas antara tugas penyidikan oleh kepolisian dan tugas penuntutan oleh kejaksaan. Hal ini bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di satu lembaga.

"Ini sesuai dengan Putusan MK Nomor 28/PUU-V/2007," katanya.

Radian menuturkan jika RUU KUHAP Pasal 111 ayat 2, Pasal 12 ayat 11, Pasal 6 hingga Pasal 30 b disahkan maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan. Ini tentu berpotensi tidak adanya batasan yang jelas antara jaksa dan polisi.

Hal ini membuat terjadinya dualisme prosedur penyelidikan karena baik polisi maupun jaksa sama-sama memiliki kewenangan untuk menyelidiki.

Radian juga menambahkan bahwa integrated criminal justice system menghendaki adanya pengawasan yang dilakukan secara vertikal dan horisontal.

"Khususnya pada pengawasan secara horisontal ini dapat terjadi apabila kewenangan antara lembaga seimbang dan tidak mendominasi satu sama lain," katanya.

Ia berpesan reformasi KUHAP dapat dimulai dengan semangat kolaborasi antar-subsistem agar tercipta sistem peradilan pidana terpadu atau integrated criminal justice system, baik antara penyidik, jaksa, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan.

"Sinergi ini merupakan fondasi dari sistem peradilan pidana yang kuat dan kredibel. KUHAP harus menjadi instrumen untuk memperkuat sinergi ini, bukan malah menciptakan konflik kewenangan baru," katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Tehran (ANTARA) - Gerakan perlawanan Palestina Hamas telah menyerahkan daftar 33 tahanan Israel yang akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dengan Israel, termasuk 25 orang di antaranya masih hidup.

Kantor Berita Iran IRNA mengutip Reuters, Senin (27/1), menyebutkan seorang pejabat Hamas memastikan bahwa Israel telah menerima daftar tersebut.

Tel Aviv telah lama mencari informasi tentang nasib para tahanan Israel di Gaza sejak pecah perang 7 Oktober 2023 menyusul serangan lintas batas Hamas yang menewaskan 1.200 pemukim dan personel militer Israel.

Dalam operasi militer itu, para pejuang Hamas dilaporkan membawa 250 warga dan personel militer Israel ke Gaza.

Tahap awal gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari itu akan berlangsung selama enam minggu. Pada setiap Sabtu, Hamas akan menyerahkan beberapa tahanan Israel untuk dipertukarkan dengan pembebasan para tahanan Palestina yang jumlahnya jauh lebih banyak.

Sementara itu, keluarga para tahanan Israel mengingatjan agar tidak ada upaya apa pun dari kabinet Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu untuk mengganggu kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Dalam sebuah pernyataan pada Senin, kubu keluarga tahanan mengatakan beberapa menteri Israel dan kalangan media tengah mencoba menggagalkan kesepakatan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas tersebut.

Pernyataan mereka itu muncul setelah mantan menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir, mengatakan bahwa perjanjian dengan Hamas itu ilegal seraya memperingatkan bahwa perjanjian tersebut akan menjadi bencana bagi Israel.

Awal pekan ini, Ben Gvir, yang mengundurkan diri dari kabinet Netanyahu pada pekan lalu karena kesepakatan gencatan senjata itu, mengatakan kembalinya ribuan warga Palestina ke rumah-rumah mereka di Gaza utara adalah kemenangan bagi Hamas dan kegagalan bagi Israel.

“Ini bukanlah gambaran kemenangan total; ini adalah gambaran penyerahan total,” katanya, seraya mendesak Israel untuk melanjutkan perang di Gaza.

Hamas menggambarkan kembalinya warga Palestina sebagai kemenangan signifikan bagi rakyat Palestina dan kegagalan bagi mereka yang mendorong rencana pengusiran untuk Gaza.

Sumber : IRNA

​​​​​​​