Semua sudah terlampir dalam kelengkapan berkas penyerahan pada hari ini

Singkawang (ANTARA) - Seorang anggota DPRD Singkawang berinisial HA, resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Singkawang, Kalimantan Barat, Jumat, karena diduga sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bawah umur pada tahun 2023.

"Pelimpahan ke Kejaksaan ini merupakan prosedur yang ada. Kita menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Singkawang," kata Kasat Reskrim Polres Singkawang, AKP Deddi Sitepu.

Barang bukti yang diserahkan Polisi di antaranya, satu unit sepeda motor yang digunakan tersangka, pakaian korban serta hasil visum.

"Semua sudah terlampir dalam kelengkapan berkas penyerahan pada hari ini," ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan kata kasat Reskrim, kondisi tersangka dalam keadaan sehat sehingga bisa dilaksanakan tahap dua ke Kejaksaan Negeri Singkawang.

Atas perbuatannya, Polres Singkawang menjerat tersangka dengan UU Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 5 hingga 15 tahun.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Singkawang, Nur Handayani didampingi Kasipidum Heri Susanto mengatakan pihaknya sudah menerima tahap II dari Polres Singkawang atas nama tersangka H Herman alias H Aman.

"Tersangka ini dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 81 ayat 2 dan atau pasal 82 ayat 1 UU No 17 tahun 2016 dan atau pasal huruf C UU RI No 12 tahun 2022," katanya.

Selain terancam sangkaan pidana UU Perlindungan anak, tersangka juga dijerat UU tindak kekerasan seksual.

"Untuk selanjutnya tersangka dilakukan penahanan di Lapas Singkawang selama 20 hari. Namun sebelum 20 hari kita akan segera melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Singkawang," ujarnya.

Dalam persidangan kelak, Kejaksaan Negeri Singkawang sudah menyiapkan sebanyak enam Jaksa Penuntut Umum.

"Untuk kasus ini kita akan menunjuk enam orang jaksa penuntut umum dalam persidangan tersangka nantinya di pengadilan," ucapnya.

HA sendiri merupakan anggota DPRD Singkawang terpilih untuk periode 2025 hingga 2030.

Pewarta: Narwati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa terkait hukum dan undang-undang terjadi di sepanjang Jumat (31/1). Dari mulai LHKPN pejabat hingga investigasi penembakan WNI di Malaysia.

Berikut ragam berita hukum yang telah dirangkum ANTARA.

1. KPK: Penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2024 sudah 33,45 persen

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2024 telah mencapai 33,45 persen.

"Berdasarkan data per 31 Januari 2025, penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2024, tercatat dari total 418.665 wajib lapor, sejumlah 145.320 wajib lapor sudah menyampaikan LHKPN-nya, atau sekitar 33,45 persen," kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

2. Pigai yakin napi amnesti berubah "mindset" dengan pendidikan HAM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meyakini 44.000 narapidana yang mendapatkan amnesti akan berubah pola pikir (mindset) dari kriminal menjadi humanis dengan adanya pendidikan hak asasi yang akan diberikan Kementerian HAM.

"Itu kewajiban kami [memberikan pendidikan HAM]. Soal nanti berubah total dan lain-lain, belum tentu bisa, ya, syukur alhamdulillah [jika berubah]. Akan tetapi, saya yakin 99 persen berubah,” kata Pigai menjawab ANTARA saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Baca di sini

3. KPK pastikan laporan Abraham Samad soal pagar laut ditindaklanjuti

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011—2015 Abraham Samad soal dugaan korupsi terkait pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, akan ditindaklanjuti.

“Informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK. Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisis ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan tugas KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

4. Kapolri minta personel tangani narkoba-"judol" dengan maksimal

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta personel kepolisian untuk menangani permasalahan judi online (judol) dan narkoba dengan maksimal.

Dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2025 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat, Kapolri mengatakan bahwa judi online memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Bahkan, saat ini pemain judi online sudah merambah ke kelompok anak-anak di bawah umur.

Baca di sinj

5. RI kirim nota diplomatik ke Malaysia untuk investigasi
penembakan WNI

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Kepresidenan Philips Vermont mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik kepada Malaysia terkait insiden penembakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

Philips, dalam keterangannya di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, Jumat, mengatakan nota tersebut dikirim melalui Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur sebagai langkah resmi untuk meminta investigasi menyeluruh.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

ANTARA - Dua bus yang membawa tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel tiba di Ramallah, Tepi Barat, pada hari Kamis (30/1). Israel telah menyelesaikan pembebasan 110 tahanan Palestina pada hari itu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan-sandera dengan Hamas yang mulai berlaku pada 19 Januari. (XINHUA/Rijalul Vikry/Yovita Amalia/Ardi Irawan)

Penyederhanaan kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata mendukung efisiensi anggaran negara.

Jakarta (ANTARA) - Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 yang diperingati pada hari Jumat digelar dengan syukuran sederhana secara serentak di lingkungan internal Direktorat Jenderal Imigrasi, baik kantor pusat, wilayah, maupun kantor imigrasi dan rumah detensi di seluruh Indonesia, sebagaimana arahan efisiensi dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, menekankan bahwa efisiensi tidak hanya diterapkan di tingkat pusat, tetapi hingga kantor wilayah dan kantor imigrasi serta rumah detensi di seluruh Indonesia.

"Penyederhanaan kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata mendukung efisiensi anggaran negara. Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat," katanya.

Mengusung tema Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi, syukuran hari jadi Imigrasi tahun ini dilaksanakan dengan mencakup pemotongan tumpeng, doa bersama, dan pemutaran video sejarah keimigrasian. Pelaksanaan di tingkat wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI dibatasi hingga 15 peserta demi menjaga efisiensi dan fokus pada esensi.

Selain itu, Ditjen Imigrasi juga mengadakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Menyapa secara virtual. Menteri berinteraksi dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat beserta pemangku kepentingan, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkayang, Satgas Pengamanan Perbatasan, dan UMKM.

Kegiatan itu membahas distribusi bantuan sosial bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat dan tanggung jawab sosial korporasi (CSR) untuk UMKM. Distribusi akan dilakukan dalam dua tahap: 310 paket pada tanggal 31 Januari 2025 di PLBN Jagoi Babang dan 1.800 paket sebelum 7 Februari 2025 ke desa-desa yang terdampak banjir di Kecamatan Siding dan Jagoi.

Di samping itu, sebagai salah satu program perluasan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia, Menteri Agus juga berinteraksi dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Tengah untuk membahas rencana pembentukan kantor imigrasi di Blora.

Syukuran Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 merupakan acara puncak dari rangkaian peringatan hari jadi Imigrasi yang dilaksanakan sepanjang Januari 2025. Sebelumnya telah digelar layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di satuan kerja Imigrasi se-Indonesia, serta Immigration Run, Layanan 1.075 Paspor, dan Festival Imigrasi di Gelora Bung Karno.

"Momentum ini bukan sekadar peringatan hari jadi, melainkan juga pengingat akan tanggung jawab untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Kami percaya, efisiensi dan kebersahajaan dalam pelaksanaan acara justru akan memperkuat makna peringatan ini," demikian Agus.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa penutupan Kampung Rusia di Bali merupakan bentuk tegas dari pemerintah untuk menegakkan hukum kepada Warga Negara Asing (WNA) yang abai terhadap aturan Indonesia.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan Pemda setempat guna memperlancar penertiban Kampung Rusia di Bali. Hal ini juga menjadi perhatian khusus, karena bagaimanapun Bali merupakan salah satu pintu utama kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia,” kata Deputi Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menanggapi tindak lanjut terhadap penutupan Kampung Rusia di Bali, Hariyanto mengatakan bahwa sebelumnya wilayah yang terkenal dengan sebutan "Kampung Rusia" di Jalan Sriwedari, Tegallalang, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali itu mendapat banyak respons kurang baik dari warga setempat.

Hal tersebut terbukti dengan adanya temuan pemerintah daerah setempat yang menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana alih fungsi lahan pertanian dan sawah yang dilindungi. Sehingga harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bangunan tersebut dinilai melanggar Pasal 19 ayat 3 pada Perda Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, juga Perda Gianyar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Sebagai tindak lanjut dari adanya temuan tersebut, Kemenpar melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna memperlancar penertiban Kampung Rusia di Bali.

“Hal ini juga menjadi perhatian khusus, karena bagaimanapun Bali merupakan salah satu pintu utama kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia,” ujar Hariyanto.

Menurutnya, saat ini kasus telah ditangani oleh pihak terkait yaitu Direktorat Kriminal Umum Reserse Kriminal Polda Bali.

“Kita semua berharap ke depan tidak akan terjadi kembali kejadian seperti ini, karena Bali sudah dikenal sebagai destinasi pariwisata yang aman, serta sudah mendapatkan penghargaan dunia, misalnya Destinasi Wisata terbaik kedua di dunia 2025 dari TripAdvisor, Best Island dari majalah DestinAsian 2024, dan lainnya,” kata dia.

Sebagai destinasi wisata yang paling banyak mendatangkan wisatawan mancanegara bersama Jakarta dan Kepulauan Riau, ia mengatakan keamanan pariwisata di Bali harus terus diperketat agar tujuan mewujudkan pariwisata yang berkualitas (quality tourism) bisa tercapai.

“Kasus ini tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang dan penegakan hukum itu mesti ditegakkan. Kita sudah harus mengarah ke sana, karena kita sudah mengarah ke quality tourism, kita harus pastikan wisatawan yang datang ikut bertanggung jawab,” ujar dia.

Sebelumnya, pada Senin (20/1) kemarin Pemkab Gianyar melalui Satpol PP menutup dan membubarkan Parq Ubud yang merupakan apartemen dilengkapi ruang kerja, restoran, kafe, dan fasilitas lainnya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Bali pun telah menetapkan Direktur PT Parq Ubud Partners berinisial AF (53) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan dan sawah dilindungi di Ubud, Bali pada Jumat (24/1).

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai tahun 2025.

Keputusan ini diambil untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PPDB selama ini serta memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan merata bagi seluruh siswa di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menjelaskan, perubahan itu bukan sekadar pergantian nama, tetapi merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki mekanisme penerimaan siswa baru agar lebih adil dan transparan.

Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah menyesuaikan sistem penerimaan di tingkat SMP dengan mengatur ulang persentase penerimaan melalui berbagai jalur.

Untuk jenjang SMA, SPMB akan diberlakukan lintas kabupaten/kota dengan pengelolaan yang berada di tingkat provinsi. Sementara itu, penerimaan siswa SD tetap mengikuti sistem yang ada tanpa perubahan.

Perubahan ini didasarkan pada kajian menyeluruh terhadap implementasi PPDB sejak 2017, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas koordinasi dengan pemerintah daerah.

Menurut Abdul Mu’ti, SPMB merupakan sebuah penyempurnaan dari metode sebelumnya yang dinilai memiliki sejumlah kelemahan seperti ketimpangan daya tampung sekolah negeri, praktik jual beli kursi, dan kurangnya akses bagi siswa berprestasi yang tidak tinggal dalam radius sekolah tertentu. Dengan sistem baru ini, diharapkan masalah-masalah tersebut dapat diatasi.

Jalur penerimaan murid

SPMB akan tetap mempertahankan mekanisme penerimaan siswa melalui empat jalur utama, seperti jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah administratif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili murid dengan satuan pendidikan.

Kemudian, jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.

Sedangkan jalur prestasi didasarkan pada pencapaian akademik maupun non-akademik. Selain prestasi olahraga dan seni, jalur ini kini juga mencakup kepemimpinan, seperti pengalaman menjadi pengurus OSIS atau Pramuka.

Terakhir, jalur mutasi diberikan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua atau wali dan anak guru yang merupakan calon murid pada satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

Kuota jalur penerimaan murid pada SPMB juga diatur bagi masing-masing jenjang pendidikan. Pada jenjang SD diberlakukan jalur domisili minimal 70 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur mutasi maksimal 5 persen, dan tidak ada jalur prestasi.

Sedangkan pada jenjang SMP, diberlakukan kuota jalur domisili dari minimal 50 persen menjadi minimal 40 persen, jalur afirmasi dari minimal 15 persen menjadi 20 persen, jalur mutasi maksimal 5 persen, serta jalur prestasi dari sisa kuota menjadi minimal 25 persen.

Adapun pada jenjang SMA, diberlakukan kuota jalur domisili dari minimal 50 persen menjadi minimal 30 persen, jalur afirmasi dari minimal 15 persen menjadi 30 persen, jalur mutasi maksimal 5 persen, serta jalur prestasi dari sisa kuota menjadi minimal 30 persen.

Abdul Mu'ti menyebutkan keempat sistem tersebut diberlakukan untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terbatas oleh sistem zonasi yang ketat.

Pelibatan sekolah swasta

Salah satu inovasi dalam SPMB adalah keterlibatan sekolah swasta dalam proses penerimaan siswa. Hal ini dilakukan agar anak-anak yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri tetap memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan siswa di sekolah negeri yang sering kali kelebihan siswa.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan bahwa transparansi dalam penerimaan siswa juga akan ditingkatkan. Dengan sistem baru ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang daya tampung serta peringkat akreditasi sekolah negeri di berbagai daerah.

Hal ini memungkinkan orang tua dan calon siswa untuk lebih memahami peluang mereka dalam memilih sekolah yang sesuai.

Langkah ini diharapkan dapat menjadikan sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.

Reformasi sistem penerimaan murid ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengapresiasi kebijakan pelibatan sekolah swasta dalam SPMB. Menurutnya, langkah ini dapat memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk bersekolah, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan jumlah sekolah negeri.

Selain itu, JPPI menilai bahwa keterlibatan sekolah swasta juga dapat mengurangi praktik "jual beli" kursi yang sering terjadi akibat keterbatasan kuota sekolah negeri.

Menurut Ubaid, jika daya tampung sekolah ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak institusi pendidikan, maka peluang terjadinya kecurangan dalam penerimaan siswa dapat diminimalisasi.

Namun, implementasi SPMB juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan sistem baru ini. Pemerintah pusat berencana melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahwa seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mendukung pelaksanaan SPMB secara optimal.

Di sisi lain, sosialisasi mengenai perubahan sistem ini perlu dilakukan secara masif agar masyarakat memahami mekanisme baru yang diterapkan. Banyak orang tua yang masih memiliki persepsi bahwa sistem zonasi dalam PPDB merupakan satu-satunya jalur penerimaan siswa baru, sehingga edukasi terkait sistem SPMB menjadi krusial.

Pergantian sistem PPDB menjadi SPMB menandai langkah besar dalam reformasi sistem pendidikan di Indonesia. Dengan empat jalur penerimaan yang lebih fleksibel dan melibatkan sekolah swasta, diharapkan sistem pendidikan yang lebih adil, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi semua kalangan bisa tercipta di Indonesia.

Jambi (ANTARA) - Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jambi memfasilitasi kepada para pengunjung dari kelompok disabilitas dan rentan untuk bisa berkunjung melihat keluarganya di dalam lapas.

Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) serta sejalan dengan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), kata Kepala Laspas (Kalapas) Kelas IIA Jambi, Yunus M Simangunsong, di Jambi Kamis.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi terus berupaya meningkatkan dan melengkapi kualitas pelayanan publik dengan menyediakan jalur disabilitas dan fasilitas bermain anak bagi para pengunjung, serta pelayanan yang khusus bagi pengunjung disabilitas dan kelompok rentan.

Lapas Kelas II A Jambi memberikan pelayan pengunjung penyandang disabilitas dan kelompok rentan sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik dan optimal terkhusus bagi masyarakat penyandang disabilitas yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang.

Penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Lapas Jambi telah mendapat beberapa pengunjung dari kelompok rentan lanjut usia yang melakukan kunjungan ke warga binaan.

"Para petugas Lapas Jambi dengan sigap membantu dan memfasilitasi dengan memberikan bantuan kursi roda bagi yang membutuhkan," kata Yunus M Simangungsong.

Ramallah (ANTARA) - Komisi Palestina untuk Urusan Tahanan dan Eks Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina pada Jumat mengumumkan bahwa 90 tahanan Palestina dijadwalkan dibebaskan dari penjara Israel pada Sabtu, sebagai bagian perjanjian gencatan senjata di Gaza.

Dalam pernyataan bersama, kedua organisasi tersebut mengonfirmasi bahwa pembebasan ini akan mencakup 81 tahanan yang menjalani hukuman jangka panjang dan sembilan lainnya yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Pembebasan ini menyusul tahap ketiga pembebasan tahanan di bawah perjanjian gencatan senjata Gaza yang mulai berlaku semalam.

Dalam tahap tersebut, otoritas Israel membebaskan 110 tahanan, termasuk 32 tahanan dengan hukuman seumur hidup, 48 dengan berbagai waktu hukuman, dan 30 anak dibawah umur.

Gencatan senjata saat ini di Gaza merupakan perjanjian yang dimediasi secara internasional bertujuan untuk mengakhiri serangan Israel selama 470 hari di Gaza.

Gencatan senjata yang telah dilaksanakan secara bertahap tersebut, mencakup ketentuan untuk pertukaran tahanan, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan diskusi tentang upaya de-eskalasi jangka panjang.

Selain pembebasan bertahap tahanan Palestina dari penjara Israel, gencatan senjata tersebut mencakup mekanisme untuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dengan memenuhi kebutuhan mendesak seperti pasokan medis, makanan, dan tempat tinggal bagi warga sipil yang mengungsi.

Sumber: WAFA

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh menahan seorang warga negara Pakistan yang diduga menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Novianto Sulastono di Banda Aceh, Jumat, mengatakan warga negara Pakistan tersebut berinisial FA berusia 46 tahun.

FA ditahan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

"Sebelumnya, FA ditangkap atas dugaan penyalahgunaan visa di sebuah kamar kos di kawasan Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, pada 12 Januari 2025," kata Novianto Sulastono.

Didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Gindo Ginting, Novianto Sulastono mengatakan FA masuk ke Indonesia melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Desember 2024.

Setelah sebulan tinggal di Sumatera Utara, kata dia, FA masuk ke wilayah Aceh pada 5 Januari 2025. FA masuk dengan visa atau izin sebagai pelayanan purnajual suatu produk.

Namun selama di Aceh, kata Novianto Sulastono, FA menjual barang, bukan memberi layanan purnajual sebuah produk. Barang yang dijual adalah lukisan. Lukisan tersebut diakui dibuat adik perempuannya yang saat ini berada di Palestina.

"Setelah diperiksa, FA mengaku lukisan tersebut bukan milik adik perempuannya. Adik perempuan juga tidak ada di Palestina. Beberapa lukisan ada yang laku dan dibeli masyarakat," katanya.

Novianto Sulastono menyebutkan perbuatan FA melanggar Pasal 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ancaman hukumannya pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

"Saat ini, FA ditahan di ruang detensi Kantor Imigrasi Banda Aceh. Selanjutnya, kami akan mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dan menetapkan FA sebagai tersangka tindak pidana keimigrasian," kata Novianto Sulastono.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Pakar hukum Prof Dr Deni SB Yuherawan SH, MS menyoroti pasal yang dinilai ambigu dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

"Salah satunya Pasal 6 RUU KUHAP menjabarkan bahwa penyidik adalah pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu, yang diberi kewenangan melakukan penyidikan," katanya kepada wartawan di Surabaya, Jumat.

Di sisi lain, dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 17 yang tidak memberikan kewenangan atribusi kepada jaksa untuk melakukan penyidikan.

“Implikasi dari kewenangan ini, kita tahu persis dampak yuridisnya, yang dirugikan bukan hanya penyidik atau jaksa, tetapi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Hak asasi manusia bisa terganggu karena persoalan kewenangan yang tidak jelas,” ujarnya.

Prof Deni menegaskan hukum haruslah clear dan precise, yakni jelas, tepat dan akurat.

"Kewenangan harus dibatasi dengan jelas, tanpa adanya ambigu," tuturnya.

Prof Deni khawatir jika kewenangan tidak dibatasi dengan jelas, peradaban bangsa bisa terganggu.

“Jangan biarkan kewenangan kemana-mana. Kalau satu, ya satu. Jangan ada frasa ‘dan lain-lain' yang membuat kewenangan itu kabur dan tidak terarah,” ucapnya.

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh menahan seorang warga negara Pakistan yang diduga menyalahi izin tinggal atau visa di wilayah Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Novianto Sulastono di Banda Aceh, Jumat, warga negara Pakistan tersebut berinisial FA berusia 46 tahun. FA ditahan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

"Sebelumnya, FA ditangkap atas dugaan penyalahgunaan visa di sebuah kamar kos di kawasan Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, pada 12 Januari 2025," kata Novianto Sulastono.

Didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Gindo Ginting, Novianto Sulastono mengatakan FA masuk ke Indonesia melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Desember 2024.

Setelah sebulan tinggal di Sumatera Utara, kata dia, FA masuk ke wilayah Aceh pada 5 Januari 2025. FA masuk dengan visa atau izin sebagai pelayanan purnajual suatu produk.

Namun selama di Aceh, kata Novianto Sulastono, FA menjual barang, bukan memberi layanan purnajual sebuah produk. Barang yang dijual adalah lukisan. Lukisan tersebut diakui dibuat adik perempuannya yang saat ini berada di Palestina.

"Setelah diperiksa, FA mengaku lukisan tersebut bukan milik adik perempuannya. Adik perempuan juga tidak ada di Palestina. Beberapa lukisan ada yang laku dan dibeli masyarakat," katanya.

Novianto Sulastono menyebutkan perbuatan FA melanggar Pasal 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ancaman hukumannya pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

"Saat ini, FA ditahan di ruang detensi Kantor Imigrasi Banda Aceh. Selanjutnya, kami akan mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dan menetapkan FA sebagai tersangka tindak pidana keimigrasian," kata Novianto Sulastono.

Pada masa transisi saat ini, komitmen kami terhadap tata kelola keuangan yang berkualitas tetap menjadi prioritas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai sinergi yang baik antara Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan seluruh unit kerja sangatlah penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) 2024.

Seluruh unit kerja tersebut, kata dia, terutama di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian HAM (Kemenham), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) guna memperoleh kembali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-16.

"Pada masa transisi saat ini, komitmen kami terhadap tata kelola keuangan yang berkualitas tetap menjadi prioritas," ucap Supratman dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Jumat, seperti dikonfirmasi.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa seluruh unit kerja harus memperkuat kerja sama dan komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta fungsi instansi lembaga.

Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) per 23 Januari 2025, Kemenkumham pada tahun anggaran 2024 telah merealisasikan belanja sebesar Rp20,89 triliun atau 97,97 persen dari total pagu belanja Rp21,32 triliun dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp11,20 triliun atau 140,29 persen dari target Rp7,98 triliun.

Menkum menyebutkan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kementerian/lembaga dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam hal tersebut, kata Supratman, setiap kementerian/lembaga, termasuk Kemenkumham, wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Pemeriksaan oleh BPK dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan bahwa pemeriksaan BPK sangat penting dan potensial untuk mencapai visi dan misi Pemerintah saat ini, yaitu Astacita.

Kemenkumham, menurut dia, merupakan lembaga yang potensial karena memiliki kerja sama yang baik dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan.

"Kami berharap sinergi antara Kemenkumham dan tim pemeriksa BPK terus terjalin secara dinamis," ungkap Nyoman.

Ia juga menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan laporan keuangan untuk menilai kewajaran. Opini WTP yang diberikan BPK pun memiliki berbagai manfaat bagi institusi yang mendapatkannya.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemenkum, Kemenham, dan Kemenimipas hadir, termasuk Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum Razilu.

Di akhir pertemuan, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK menyerahkan Surat Tugas Pemeriksaan atas Laporan Kementerian Hukum dan HAM TA 2024 kepada Menkum.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025