Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aset strategis negara yang memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi nasional.

"BUMN harus terus ditransformasikan menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global dengan melakukan restrukturisasi, reorganisasi, konsolidasi, dan refocusing agar menciptakan entitas yang lebih ramping, fokus, dan memberikan nilai tambah," kata Supratman pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.

Hal ini juga sesuai dengan visi dan arah kebijakan pemerintah terkait BUMN, yakni mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing global.

Selain itu, Supratman mengatakan bahwa BUMN juga perlu mengimplementasikan tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance), pengembangan sumber daya manusia unggul yang berintegritas dan berwawasan global serta terus melakukan akselerasi, inovasi, dan penguasaan teknologi untuk peningkatan produktivitas.

Dalam delapan Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam demi meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Ia pun berharap BUMN dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, termasuk nikel, bauksit, dan tembaga.

"Menjadi penguatan rantai pasok industri strategis, seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik, dan juga untuk peningkatan kandungan lokal dan substitusi impor untuk memperkuat kemandirian ekonomi," ujarnya.

Selain dalam penciptaan nilai melalui hilirisasi, BUMN juga diharapkan dapat menjadi agen pembangunan nasional.

Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan konektivitas yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan ketahanan energi dan pangan nasional, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat melakukan kontribusi fiskal terhadap penerimaan negara melalui dividen dan pajak.

Oleh karena itu, lanjut Menkum, pemerintah mendukung revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dibahas lebih lanjut pada Rapat Tingkat II Paripurna DPR RI.

Dalam perkembangannya, aturan ini telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah dilakukan untuk dapat senantiasa mengakselerasi persaingan BUMN.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa penutupan Kampung Rusia di Bali merupakan bentuk tegas dari pemerintah untuk menegakkan hukum kepada Warga Negara Asing (WNA) yang abai terhadap aturan Indonesia.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan Pemda setempat guna memperlancar penertiban Kampung Rusia di Bali. Hal ini juga menjadi perhatian khusus, karena bagaimanapun Bali merupakan salah satu pintu utama kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia,” kata Deputi Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menanggapi tindak lanjut terhadap penutupan Kampung Rusia di Bali, Hariyanto mengatakan bahwa sebelumnya wilayah yang terkenal dengan sebutan "Kampung Rusia" di Jalan Sriwedari, Tegallalang, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali itu mendapat banyak respons kurang baik dari warga setempat.

Hal tersebut terbukti dengan adanya temuan pemerintah daerah setempat yang menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana alih fungsi lahan pertanian dan sawah yang dilindungi. Sehingga harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bangunan tersebut dinilai melanggar Pasal 19 ayat 3 pada Perda Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, juga Perda Gianyar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Sebagai tindak lanjut dari adanya temuan tersebut, Kemenpar melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna memperlancar penertiban Kampung Rusia di Bali.

“Hal ini juga menjadi perhatian khusus, karena bagaimanapun Bali merupakan salah satu pintu utama kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia,” ujar Hariyanto.

Menurutnya, saat ini kasus telah ditangani oleh pihak terkait yaitu Direktorat Kriminal Umum Reserse Kriminal Polda Bali.

“Kita semua berharap ke depan tidak akan terjadi kembali kejadian seperti ini, karena Bali sudah dikenal sebagai destinasi pariwisata yang aman, serta sudah mendapatkan penghargaan dunia, misalnya Destinasi Wisata terbaik kedua di dunia 2025 dari TripAdvisor, Best Island dari majalah DestinAsian 2024, dan lainnya,” kata dia.

Sebagai destinasi wisata yang paling banyak mendatangkan wisatawan mancanegara bersama Jakarta dan Kepulauan Riau, ia mengatakan keamanan pariwisata di Bali harus terus diperketat agar tujuan mewujudkan pariwisata yang berkualitas (quality tourism) bisa tercapai.

“Kasus ini tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang dan penegakan hukum itu mesti ditegakkan. Kita sudah harus mengarah ke sana, karena kita sudah mengarah ke quality tourism, kita harus pastikan wisatawan yang datang ikut bertanggung jawab,” ujar dia.

Sebelumnya, pada Senin (20/1) kemarin Pemkab Gianyar melalui Satpol PP menutup dan membubarkan Paro Ubud yang merupakan apartemen dilengkapi ruang kerja, restoran, kafe, dan fasilitas lainnya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Bali pun telah menetapkan Direktur PT Parq Ubud Partners berinisial AF (53) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan dan sawah dilindungi di Ubud, Bali pada Jumat (24/1).

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Penutupan Kampung Rusia untuk tegakkan hukum pada WNA abai aturan

Ternate (ANTARA) - Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir secara langsung menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke 75.

Ia berharap HBI bertema “melayani, mengabdi, dan berinovasi” dapat menjadi momentum bagi jajaran imigrasi semakin maju dan berdampak.

“Selamat kepada jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Malut yang saat ini merayakan Hari Ulang Tahunnya yang ke-75 Tahun. Semoga Imigrasi Indonesia semakin melayani, mengabdi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat,” kata Budi kepada Kakanwil Ditjen Imigrasi Malut, Ian Fidihanto Markos dan jajaran, saat menghadiri acara syukuran yang ditandai dengan pemotongan tumpeng di Ternate, Jumat.

Kakanwil Ditjenim, Ian F. Markos mengapresiasi sinergi yang terus dibangun Budi dan jajaran Kemenkum Malut di masa transisi. Hal ini, merupakan bentuk solidaritas Insan Pengayoman pascatransisi.

Kegiatan yang dilaksanakan secara hibrid ini, turut dihadiri secara virtual oleh Kanwil Ditjen Imigrasi di seluruh Indonesia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andriyanto dalam sambutannya menyampaikan selamat Hari Bhakti Imigrasi ke-75 kepada seluruh insan imigrasi di seluruh penjuru negeri, dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote.

Lebih lanjut Agus mengajak seluruh insan imigrasi menjadikan momen Hari Bhakti Imigrasi Ke 75 ini sebagai penyemangat untuk terus berdedikasi dan berinovasi dalam memajukan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara.

Ankara (ANTARA) - Kelompok pejuang Palestina, Hamas, pada Jumat (31/1) merilis nama 183 tahanan Palestina di penjara Israel yang dijadwalkan dibebaskan pada Sabtu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Israel.

Dalam sebuah pernyataan, Kantor Informasi Tahanan yang dikelola Hamas mengemukakan bahwa mereka yang akan dibebaskan termasuk 18 orang yang menjalani hukuman seumur hidup, 54 orang yang menjalani hukuman jangka panjang, dan 111 warga Palestina dari Gaza yang ditangkap setelah 7 Oktober 2023.

Menurut pernyataan tersebut, 54 dari tahanan yang akan dibebaskan pada Sabtu adalah anggota Fatah, delapan prang anggota Hamas, enam orang terafiliasi dengan Jihad Islam, dua orang dari Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), dan dua dari Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP).

Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa tujuh tahanan akan dideportasi setelah dibebaskan dari penjara Israel.

Sebelumnya pada Jumat pagi, Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, mengumumkan nama tiga tawanan Israel yang akan dibebaskan pada Sabtu.

"Sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan Banjir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam telah memutuskan untuk membebaskan tawanan Israel berikut pada Sabtu, 1 Februari 2025: Ofer Calderon, Keith Samuel Siegel, dan Yarden Bibas," kata Juru Bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubeida.

Di bawah tahap pertama kesepakatan, yang akan berlangsung selama 42 hari, sebanyal 33 tawanan Israel akan dibebaskan dengan imbalan sekitar 1.700-2.000 tahanan Palestina.

Hamas membebaskan tiga sandera Israel dan lima sandera Thailand di Gaza pada Kamis, sementara Israel membebaskan 110 tahanan Palestina. Ini merupakan pertukaran ketiga sejak kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 19 Januari.

Perang genosida Israel telah menewaskan lebih dari 47.400 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Hingga kini pihak Polres Parigi Moutong belum merincikan kronologi terkait kaburnya tujuh tahanan tersebut

Kota Palu (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mengimbau tahanan tujuh orang tahanan yang kabur dari sel segera menyerahkan diri.

"Benar tujuh tahanan melarikan diri, saat ini kami melakukan pencarian," kata Kasi Humas Polres Parigi Moutong Iptu Sumarlin dihubungi dari Palu, Jumat.

Ia mengemukakan polisi kini telah disebar melakukan pencarian para tersangka yang melarikan diri, dilaporkan satu dari tujuh tersangka telah ditemukan.

Ia juga meminta bantuan para wartawan bila mendapat informasi keberadaan para tahanan yang kabur tersebut segera laporkan kepada pihak kepolisian.

"Rekan-rekan bila menemukan informasi segera beritahu kami. Kami juga minta masyarakat bila mendapat informasi keberadaan para tahanan laporkan kepada kami," ujarnya.

Dilaporkan, tujuh tahanan kabur dari sel Polres Parigi Moutong pada Jumat (31/1) sekitar Pukul 05:00 WITA.

Adapun tujuh tahanan tersebut atas nama Fandi, Sopian, Caling, Alan, Moh Guntur, Moh Trisno dan Waldi.

"Harus ditemukan, kami berkomitmen melakukan pencarian dengan mengerahkan sumber daya yang ada," kata dia.

Hingga kini pihak Polres Parigi Moutong belum merincikan kronologi terkait kaburnya tujuh tahanan tersebut.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Depok (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok menggalakkan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai program strategis yang berdampak luas bagi masyarakat.

"Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terus digalakkan melalui sosialisasi di sekolah dan komunitas untuk meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat," kata Kepala Bakesbangpol Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny, di Depok, Sabtu.

Menurut dia di bidang stabilitas sosial-politik, Bakesbangpol aktif berkoordinasi dengan berbagai instansi guna memastikan situasi yang aman dan kondusif.

Ia mengatakan tantangan ke depan tetap ada, terutama dalam menghadapi dinamika sosial-politik yang terus berkembang serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas kota.

Namun, ia optimistis bahwa dengan kerja sama yang solid, Kota Depok akan terus menjadi contoh dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja, transparansi, dan inovasi dalam menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Harapan kami, Kota Depok semakin maju dan harmonis dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat," ujarnya.

"Kami tentunya memberikan kinerja terbaik dengan program untuk masyarakat luas," katanya.

Ke depan, Bakesbangpol berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas program, menghadapi dinamika sosial-politik yang terus berkembang, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas kota.

"Dengan capaian ini, Kota Depok diharapkan semakin berkembang dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan demokratis," kata Lienda.

Ambon (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas IIA Ambon melakukan pemusnahan barang sitaan dari para tahanan dari dalam rutan, yang meliputi handphone, narkoba serta barang bukti pungli dan penipuan.

Kepala Rutan kelas IIA Ambon Adam Ridwansah dalam keterangan yang diterima di Ambon, Sabtu, menjelaskan pemusnahan itu dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama petugas dan warga binaan dalam mendukung 13 program utama akselerasi Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sendiri telah meluncurkan 13 program utama akselerasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelayanan publik.

Program ini mencakup digitalisasi layanan imigrasi, peningkatan kapasitas pegawai, revitalisasi lapas, bantuan hukum, pengawasan ketat, kampanye kesadaran, kerja sama internasional, program pemulihan, penggunaan teknologi, program berbasis komunitas, program pemasyarakatan, dan sistem monitoring dan evaluasi.

Dengan berbagai program ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk menciptakan sistem yang lebih efektif, efisien, dan transparan dalam mengelola imigrasi dan pemasyarakatan di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut Rutan Ambon berharap dapat menjadi contoh dan bukti nyata bagaimana komitmen dalam memberantas peredaran barang yang dilarang di lingkungan Rutan/Lapas.

Karutan mengatakan pihaknya juga melakukan pemasangan tanda kepada masing-masing kamar dengan kode warna hijau, kuning dan merah.

"Yang artinya dengan kode hijau kamar tersebut bersih dari benda terlarang kuning dengan kode terindikasi dan merah bahwa kamar tersebut menggunakan benda-benda terlarang, tentunya dengan begitu kami bisa meningkatkan pengawasan kepada para tahanan,” tegasnya.

Ia juga berharap segala upaya yang dilakukan pihaknya mendapat dukungan penuh dari aparat penegak hukum terkait sehingga terjalin sinergisitas antarinstansi penegak hukum di Maluku.

“Besar harapan kami sinergi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya terus terjaga dengan baik,” tambahnya.

Pekanbaru, (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Siak, Provinsi Riau menyediakan layanan mobil untuk antar jemput anak sekolah gratis sebagai dukungan terhadap Program Asta Cita Presiden Prabowo dalam pembangunan sumber daya manusia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Imigrasi Riau Agung Prianto dalam peresmiannya di Siak, Sabtu, mengatakan hal ini untuk memudahkan siswa siswi dengan tempat tinggal jauh dari sekolah, sehingga dapat berangkat dengan aman dan nyaman.

"Anak sekolah harus jadi SDM unggul dan berkualitas, peran orang tua dan dukungan pihak pemerintah penting. Oleh karena itu imigrasi juga hadir membantu menggapai cita-cita mereka menjadi penerus yang unggul," katanya.

Dia mengatakan inovasi ini baru pertama kalinya di kantor imigrasi seluruh Provinsi Riau.

Maka dari itu, pihaknya juga berencana memberikan satu bus lagi untuk keperluan anak sekolah di Siak.

Wakil Bupati Siak Husni Merza, yang hadir dalam kesempatan itu, menyampaikan inovasi dari Imigrasi ini membantu anak sekolah. Pasalnya banyak kendala dalam mengantarkan anak ke sekolah apalagi bagi yang tak mempunyaibkendaraan.

Palembang (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Lahat, Sumatera Selatan, memberi bantuan hukum kepada Inspektorat Lahat dalam menangani penagihan kewajiban pembayaran terkait laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap sepuluh rekanan, tujuh belas desa, dan organisasi KONI di Kabupaten itu.

Kepala Kejari Lahat Toto Roedianto di Lahat, Sabtu, mengatakan memberi bantuan hukum kepada Inspektorat Lahat dalam menangani penagihan kewajiban pembayaran terkait laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap sepuluh rekanan, tujuh belas desa, dan organisasi KONI di Kabupaten itu.

Ia menambahkan Kejaksaan Negeri Lahat menerima surat kuasa khusus (SKK) dari Inspektorat Kabupaten Lahat pada 31 Januari 2025.

"SKK ini berupa permohonan bantuan hukum penagihan kewajiban pembayaran terkait laporan hasil pemeriksaan BPK RI," ucapnya.

Ia menambahkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 10/LHP/XVIII/PLG/01/2024, terdapat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi kualitas pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) sebesar Rp1.337.462.723,38.

Namun, hingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Dinas PUPR dan Dinas Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) telah menagih kepada pihak ketiga dan telah dilakukan pembayaran yang disetorkan kepada kas daerah Pemerintah Kabupaten Lahat sebesar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah.

Sementara kekurangan masih tersisa sebesar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma enam puluh tiga rupiah.

Selanjutnya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI terdapat kekurangan volume yang tidak sesuai spesifikasi kualitas pekerjaan belanja hibah pada PUPR dan KONI lahat senilai Rp2.018.352.923,43.

Namun, hingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) telah menagih kepada pihak ketiga dan telah dilakukan pembayaran yang disetorkan kepada kas daerah Pemerintah Kabupaten Lahat sebesar Rp442.000.000.

Serta berdasarkan laporan hasil pemeriksaan APIP periode tahun 2020-2024 terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Lahat ada 18 desa yang kelebihan pembayaran sebesar Rp2.587.844.118,96.

Namun, hingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Inspektorat Kabupaten Lahat telah melakukan tindak lanjut dan penagihan terhadap para kepala desa dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp56.138.645,00.

Sementara kekurangan masih tersisa sebesar Rp2.531.705.473,96. Sehingga total keseluruhannya yang belum dibayar berjumlah Rp4.850.422.155,02.

"Kegiatan bantuan hukum dari Tim Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Lahat ini merupakan wujud optimalisasi kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015 serta sebagai Upaya pemulihan keuangan negara," terangnya.

• Mengurangi risiko hak asasi manusia di Sri Lanka, di tempat produksi bahan mentah, bekerja sama dengan Mitsui Norin

Tokyo--(ANTARA/Business Wire)-- Kirin Holdings Company, Limited (Kirin Holdings) (TOKYO:2503) dan Mitsui Norin Co., Ltd. (Mitsui Norin) sedang mengembangkan inisiatif uji tuntas hak asasi manusia dengan target perkebunan teh di Sri Lanka dan bertujuan mendapatkan sumber berkelanjutan bagi daun teh hitam yang digunakan untuk Kirin Gogo-no-Kocha.

Sumber: Kirin Holdings Company, Limited

• Mengurangi risiko hak asasi manusia di Sri Lanka, di tempat produksi bahan mentah, bekerja sama dengan Mitsui Norin

Tokyo--(ANTARA/Business Wire)-- Kirin Holdings Company, Limited (Kirin Holdings) (TOKYO:2503) dan Mitsui Norin Co., Ltd. (Mitsui Norin) sedang mengembangkan inisiatif uji tuntas hak asasi manusia dengan target perkebunan teh di Sri Lanka dan bertujuan mendapatkan sumber berkelanjutan bagi daun teh hitam yang digunakan untuk Kirin Gogo-no-Kocha.

Sumber: Kirin Holdings Company, Limited

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2025

Singkawang (ANTARA) - Seorang anggota DPRD Singkawang berinisial HA, resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Singkawang, Kalimantan Barat, Jumat, karena diduga mrlakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bawah umur pada tahun 2023.

"Pelimpahan ke Kejaksaan ini merupakan prosedur," kata Kasat Reskrim Polres Singkawang, AKP Deddi Sitepu, Jumat.

Barang bukti yang diserahkan polisi ke kejaksaan, satu unit sepeda motor yang digunakan tersangka, pakaian korban serta hasil visum.

Berdasarkan pemeriksaan kata kasat Reskrim, kondisi tersangka dalam keadaan sehat sehingga bisa dilaksanakan tahap dua ke Kejaksaan Negeri Singkawang.

Atas perbuatannya, Polres Singkawang menjerat tersangka dengan UU Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 5 hingga 15 tahun.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Singkawang, Nur Handayani didampingi Kasipidum Heri Susanto mengatakan pihaknya sudah menerima tahap II dari Polres Singkawang atas nama tersangka H Herman alias H Aman.

"Tersangka ini dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 81 ayat 2 dan atau pasal 82 ayat 1 UU No 17 tahun 2016 dan atau pasal huruf C UU RI No 12 tahun 2022," katanya.