Manado (ANTARA) - LembagaPemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ulu Siau, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. bekerja sama dengan Puskesmas Ulu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) lapas tersebut.

Kepala.Lapas Ulu Siau Stady Umboh ketika dihubungi Minggu, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Lapas Kelas IIB Ulu Siau untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi seluruh WBP.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh WBP di Lapas Ulu Siau dalam kondisi sehat dan mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai," katanya.

Menurut dia, pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan para WBP secara berkala.

"Beberapa pelayanan yang dilakukan antara lain pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, serta konsultasi kesehatan umum," ujarnya.

Ia menjelaskan kerja sama dengan Puskesmas Ulu merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Lapas Ulu Siau.

"Kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai komitmen Lapas Ulu Siau dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan WBP," katanya.

Pewarta: Jorie MR Darondo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jayapura (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, Papua Tengah terus memperketat pengawasan Warga Negara Asing (WNA) yang memasuki wilayah itu melalui Bandara Mozes Kilangin tetapi juga di hotel.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Harlo Biantong di Timika, Minggu, mengatakan untuk pengawasan awal terhadap WNA dilakukan di bandara untuk mengetahui tujuan datang ke Kabupaten Mimika.

"Selanjutnya kami tetap melakukan pengawasan di lapangan jika mereka (WNA) datang ke Mimika untuk bekerja maka harus menunjukkan surat dari perusahaan yang memperkerjakan mereka," katanya.

Menurut Harlo, bandara merupakan pintu masuk utama ke Kabupaten Mimika sehingga perlu diperketat pengawasan seperti pemeriksaan semua dokumen milik WNA termasuk izin tinggal.

Dia menjelaskan pada pada November 2024 pihaknya mendeportasi salah satu WNA asal Mesir karena ditemukan dugaan pelanggaran keimigrasian terkait penggunaan visa yang tidak sesuai.

"WNA asal Mesir ini memiliki bisa kunjungan tetapi digunakan untuk bekerja di Kabupaten Mimika," ujarnya.

Dia menambahkan dari 600 lebih WNA di Kabupaten Mimika yang izin tinggal di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika sebagian besar merupakan pekerja di PT. Freeport Indonesia.

"Dan kebanyakan WNA yang bekerja di Mimika juga membawa keluarga mereka sehingga kami juga perlu mendapat surat izin dari perusahaan terkait guna mempermudah pengawas kami," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi sejak Senin (27/1) hingga akhir pekan ini, dan berikut berita pilihan untuk anda baca pada Minggu pagi, yakni mulai dari putusan “dismissal” sengketa Pilkada 2024 yang akan dibacakan pada 4-5 Februari 2025 hingga progres pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

1. MK bacakan putusan “dismissal” sengketa pilkada pada 4-5 Februari

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugur tidaknya suatu perkara atau putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota, atau sengketa Pilkada 2024 pada 4–5 Februari 2025.

"Sidang selanjutnya masih menunggu pemberitahuan dari MK berkaitan dengan kelanjutan daripada perkara ini, apakah perkara akan lanjut pada tahap pembuktian atau nanti akan diputus dengan putusan dismissal yang akan diucapkan nanti pada 4 dan 5 Februari 2025," kata Ketua MK Suhartoyo di MK, Jakarta, Kamis (30/1).

Selengkapnya baca di sini.

2. Komisi III DPR: Penindakan 30 jaksa nakal sesuai komitmen Presiden

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengemukakan bahwa penindakan terhadap 30 jaksa yang dikenakan sanksi disiplin oleh Kejaksaan Agung merupakan bentuk komitmen dari Presiden Prabowo Subianto.

Sahroni mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ingin menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas hukum di Indonesia. Visi dari Presiden tersebut dipahami Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Selengkapnya baca di sini.

3. Pembongkaran pagar laut di Tangerang sudah mencapai 18,7 km

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama I Made Wira Hady melaporkan bahwa pembongkaran pagar laut di perairan pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten, saat ini telah mencapai 18,7 kilometer dari panjang keseluruhan 30,16 kilometer.

Kadispenal mengatakan bahwa pembongkaran sepanjang 18,7 kilometer itu dilakukan tim gabungan dari TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan nelayan yang dilaksanakan di perairan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Mauk dan Kronjo.

Selengkapnya baca di sini.

4. Polda Bali koordinasi dengan Interpol cari 8 perampok WN Ukraina

Kepolisian Daerah (Polda) Bali berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional (Interpol) untuk mencari delapan orang terduga pelaku perampokan terhadap seorang warga negara asal Ukraina Igor Iermakov (48), di Bali.

"Kami koordinasikan Divhubinter Polri sama Interpol jika memang yang bersangkutan meninggalkan Indonesia. Semuanya masuk dalam target yang kami cari," kata Kabid Humas Polda Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy di Denpasar, Jumat (31/1).

Selengkapnya baca di sini.

5. KPK tegaskan pencarian Harun Masiku masih terus dilakukan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 Harun Masiku (HM), masih aktif dilakukan.

"Masih aktif pencariannya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (27/1).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa proses pengumpulan dokumen ekstradisi pemulangan buron kasus korupsi KTP elektronik Paulus Tannos atau Thian Po Tjhin dari Singapura dijadwalkan rampung pekan depan.

"Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu.

Ia mengemukakan pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum terkait proses ekstradisi Paulus Tannos.

Setelah rampung, dokumen tersebut akan diserahkan ke otoritas yang ada di Singapura.

Di lain sisi, Menkum mengaku tak menemui kendala dalam proses pemulangan Paulus Tannos ke tanah air.

Pemulangan buron KPK itu hanya menunggu waktu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa proses pengumpulan dokumen ekstradisi pemulangan buron kasus korupsi KTP elektronik Paulus Tannos atau Thian Po Tjhin dari Singapura dijadwalkan rampung pekan depan.

"Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu.

Ia mengemukakan pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum terkait proses ekstradisi Paulus Tannos.

Setelah rampung, dokumen tersebut akan diserahkan ke otoritas yang ada di Singapura.

Di lain sisi, Menkum mengaku tak menemui kendala dalam proses pemulangan Paulus Tannos ke tanah air.

Menurutnya, pemulangan buron KPK itu hanya menunggu waktu.

Supratman mengatakan ini pertama kalinya implementasi perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Singapura dilakukan.

"Jadi, bukan soal ada kendala atau tidak. Ini sekali lagi kita tunggu prosesnya. Selanjutnya, baik kejaksaan, KPK, kemudian juga kepolisian untuk melakukan koordinasi di sana. Administrasinya untuk permohonannya di Kementerian Hukum kami sudah siapkan," jelasnya.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura saat dikonfirmasi pada Sabtu (25/1), melaporkan bahwa Paulus Tannos ditahan di Changi Prison, Singapura.

Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo lantas menjelaskan bahwa Paulus Tannos tidak pernah ditahan di KBRI Singapura.

"Sejak 17 Januari 2025, setelah Pengadilan Singapura mengabulkan permintaan penahanan sementara (provisional arrest request), Paulus Tannos ditahan di Changi Prison," ungkapnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Hampir genap dua pekan sejak kesepakatan gencatan senjata Gaza disetujui bersama oleh Israel dan kelompok perjuangan kemerdekaan Palestina, Hamas pada 19 Januari lalu, serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.400 warga Palestina untuk sejenak menemukan jeda.

Kesepakatan yang tercapai usai pembicaraan panjang itu terdiri dari tiga tahap. Dalam periode tahap pertama kesepakatan yang akan berlangsung selama 42 hari, terdapat sejumlah butir kesepakatan, mulai dari penarikan pasukan Israel, pertukaran tahanan dan sandera, masuknya bantuan kemanusiaan, hingga dibukanya kembali perlintasan Rafah.

Berikut sejumlah implementasi dari butir-butir kesepakatan tahap pertama yang telah ANTARA rangkum dari sejumlah sumber.

Setengah juta warga kembali

PBB melaporkan bahwa hampir setengah juta orang telah kembali ke wilayah utara Jalur Gaza sejak gencatan senjata mulai berlaku per Jumat (31/1).

Mengutip Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric mengatakan bahwa mitra-mitra kemanusiaan menyampaikan warga Palestina yang mengungsi juga bergerak dari utara ke selatan, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil.

PBB bersama mitra kemanusiaannya turut meningkatkan respons di sejumlah titik pemantauan di sepanjang jalur tersebut. Pemantauan tersebut mencakup pertolongan pertama dan dukungan psikologis bagi mereka yang rentan.

Pertukaran tawanan capai gelombang keempat

Sesuai tahap pertama kesepakatan yang akan berlangsung selama 42 hari, sebanyak 33 tawanan Israel akan dibebaskan dengan imbalan sekitar 1.700-2.000 tahanan Palestina.

Sebanyak 32 warga Palestina dibebaskan dari penjara Israel pada Sabtu sebagai bagian dari gelombang ke-empat kesepakatan pertukaran tawanan antara Israel dan Hamas. Namun, Hamas mencatat secara keseluruhan sebanyak 183 warga Palestina akan dibebaskan pada hari tersebut.

Pada hari sebelumnya, Jumat (31/1), Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, telah membebaskan tiga tawanan dari Gaza dan menyerahkannya kepada Palang Merah Internasional.

Perbatasan Rafah dibuka, pasien berobat ke Mesir

Kelompok pertama pasien dan warga Palestina yang terluka, yang terdiri dari 50 orang anak, meninggalkan Jalur Gaza melalui perbatasan Rafah pada Sabtu untuk menjalani perawatan medis di Mesir.

Keberangkatan mereka menandai hari pertama pembukaan perbatasan Rafah sesuai dengan perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari.

Direktur Rumah Sakit di Kementerian Kesehatan Gaza, Mohammed Zaqout, menyampaikan bahwa ada lebih banyak pasien yang siap untuk berangkat ke Mesir dengan jumlah sekitar 6.000. Selain itu, ada ekitar 12.000 lainnya yang sangat membutuhkan perhatian medis.

Hamas kecam usulan Trump untuk pindahkan warga

Kelompok Palestina, Hamas, mengecam pernyataan berulang dari Amerika Serikat tentang pemindahan warga Palestina dari Gaza dengan menyebutnya tidak masuk akal dan tidak berarti.

Pemimpin Senior Hamas, Sami Abu Zuhri, menyampaikan bahwa pengumuman berulang dari AS tentang pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza dengan dalih pembangunan kembali mencerminkan keterlibatan yang terus-menerus dalam kejahatan tersebut.

Pemimpin Hamas tersebut menganggap desakan pemerintahan AS terhadap rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza sebagai “resep” untuk kekacauan dan ketegangan lebih lanjut di kawasan.

Pada Jumat, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia yakin Mesir dan Yordania akan menerima warga Palestina dari Jalur Gaza, menekankan kembali pernyataan sebelumnya mengenai isu tersebut.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Kapuas Hulu (ANTARA) - Imigrasi Putussibau Kapuas Hulu Kalimantan Barat melakukan pertemuan dengan pihak Imigrasi Lubok Antu Malaysia membahas antisipasi dan pengawasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia wilayah Kapuas Hulu.

"Pertemuan itu untuk memperkuat kerja sama lintas negara dalam mencegah dan menangani kasus TPPO di daerah perbatasan, termasuk di Terminal Pemberangkatan Internasional PLBN Badau," kata Kasubsi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Putussibau, Muhammad Fahrul Rizki, di Putussibau Kapuas Hulu, Jum'at.

Fahrul mengatakan dalam pertemuan itu membahas baik itu pencegahan maupun penanganan dalam rangka mengantisipasi maraknya TPPO di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Ia menyampaikan perdagangan orang seringkali melibatkan jaringan yang kompleks dengan para korban yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja maupun prostitusi.

Sehingga perlu dilakukan pertemuan dengan pihak Imigrasi Lubok Antu Malaysia untuk memperkuat kerja sama, sebab sinergisitas dan komitmen bersama sangat penting terjalin dengan baik khususnya mengenai TPPO.

Menurutnya, dalam pertemuan itu juga membahas langkah-langkah konkret seperti apa yang harus dilakukan ketika menemukan indikasi TPPO bagi petugas imigrasi di kedua negara, serta penggunaan teknologi dalam memantau perlintasan orang di kawasan perbatasan.

Fahrul berharap dengan semakin eratnya kerja sama tersebut dapat menekan kasus TPPO, sehingga keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan dapat lebih terjamin.

"Di awal tahun ini ada dua penundaan keberangkatan yang menjadi indikasi TPPO," ucap Fahrul.

Sementara itu, Ketua Operasi ICQS Lubok Antu Malaysia Lo Vui Ket menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar negara.

"Kami siap bekerja sama dengan pihak Imigrasi Indonesia untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi para pelaku perdagangan orang untuk mengekspor atau mengimpor korban ke negara kami," kata Lo Vui Ket.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aset strategis negara yang memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi nasional.

"BUMN harus terus ditransformasikan menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global dengan melakukan restrukturisasi, reorganisasi, konsolidasi, dan refocusing agar menciptakan entitas yang lebih ramping, fokus, dan memberikan nilai tambah," kata Supratman pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.

Hal ini juga sesuai dengan visi dan arah kebijakan pemerintah terkait BUMN, yakni mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing global.

Selain itu, Supratman mengatakan bahwa BUMN juga perlu mengimplementasikan tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance), pengembangan sumber daya manusia unggul yang berintegritas dan berwawasan global serta terus melakukan akselerasi, inovasi, dan penguasaan teknologi untuk peningkatan produktivitas.

Dalam delapan Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam demi meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Ia pun berharap BUMN dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, termasuk nikel, bauksit, dan tembaga.

"Menjadi penguatan rantai pasok industri strategis, seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik, dan juga untuk peningkatan kandungan lokal dan substitusi impor untuk memperkuat kemandirian ekonomi," ujarnya.

Selain dalam penciptaan nilai melalui hilirisasi, BUMN juga diharapkan dapat menjadi agen pembangunan nasional.

Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan konektivitas yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan ketahanan energi dan pangan nasional, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat melakukan kontribusi fiskal terhadap penerimaan negara melalui dividen dan pajak.

Oleh karena itu, lanjut Menkum, pemerintah mendukung revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dibahas lebih lanjut pada Rapat Tingkat II Paripurna DPR RI.

Dalam perkembangannya, aturan ini telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah dilakukan untuk dapat senantiasa mengakselerasi persaingan BUMN.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Jajaran pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung melaksanakan kegiatan deteksi dini berupa kontrol keliling blok hunian dan lingkungan kantor untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban.

"Kontrol keliling merupakan upaya antisipastif terhadap munculnya gangguan kamtib di dalam Rutan," ujar Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan James Bond Naibaho, Sabtu (1/2).

Disebutkan, hal tersebut dilakukan untuk mencegah upaya pelarian dan masuknya barang-barang terlarang.

"Petugas Rutan Tarutung tetap waspada dalam tugas pengamanan dengan meningkatkan intensitas kontrol keliling blok hunian dan mengecek kondisi fisik bangunan baik dinding kamar, terali besi, pengecekan gembok, branggang setiap blok, dan juga mengisi buku laporan pengamanan," sebutnya.

Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan sesuai dengan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya pada poin 1 yakni memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas/ Rutan.

Semarang (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Jawa Tengah, memproses pidana maupun secara kode etik dua orang anggotanya atas dugaan melakukan tindak pemerasan terhadap warga sipil.

"Sedang dilakukan pemeriksaan oleh Seksi Propam Polrestabes Semarang," kata Kepala Polrestabes Semarang Komisaris Besar Polisi M. Syahduddi di Semarang, Sabtu.

Ia membenarkan dugaan pidana yang dilakukan tiga orang yang terdiri atas dua anggota polisi dan seorang warga sipil.

Namun, Kapolrestabes belum mengungkapkan identitas dua orang anggota polisi yang terlibat pemerasan itu.

Terhadap dua orang anggota polisi tersebut, dia mengatakan sudah dilakukan penempatan khusus atau ditahan selama 21 hari ke depan.

Mengenai kasus dugaan pemerasan tersebut, Kapolrestabes mengatakan bahwa kasus itu telah ditangani Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang.

Syahduddi menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan anggota Polri.

"Bila terbukti akan ditindak tegas dan tuntas," tambahnya.

Sementara itu, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan dua orang anggota polisi dan seorang warga sipil itu terungkap setelah beredar video di media sosial.

Dalam video tersebut, peristiwa dugaan pemerasan terjadi di sekitar Jalan Hasanudin, Kota Semarang, pada Jumat (31/1) malam.

Dalam video tersebut diketahui warga mengerumuni sebuah mobil berwarna merah setelah seorang perempuan berteriak meminta tolong.

Warga yang mengerumuni mobil tersebut meminta penumpang yang ada di dalam untuk keluar dan ternyata mereka mengaku sebagai anggota polisi sambil menunjukkan kartu anggota.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Semarang (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Jawa Tengah, memproses pidana maupun secara kode etik dua orang anggotanya atas dugaan melakukan tindak pemerasan terhadap warga sipil.

"Sedang dilakukan pemeriksaan oleh Seksi Propam Polrestabes Semarang," kata Kepala Polrestabes Semarang Komisaris Besar Polisi M. Syahduddi di Semarang, Sabtu.

Ia membenarkan dugaan pidana yang dilakukan tiga orang yang terdiri atas dua anggota polisi dan seorang warga sipil.

Namun, Kapolrestabes belum mengungkapkan identitas dua orang anggota polisi yang terlibat pemerasan itu.

Terhadap dua orang anggota polisi tersebut, dia mengatakan sudah dilakukan penempatan khusus atau ditahan selama 21 hari ke depan.

Mengenai kasus dugaan pemerasan tersebut, Kapolrestabes mengatakan bahwa kasus itu telah ditangani Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang.

Syahduddi menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan anggota Polri.

"Bila terbukti akan ditindak tegas dan tuntas," tambahnya.

Sementara itu, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan dua orang anggota polisi dan seorang warga sipil itu terungkap setelah beredar video di media sosial.

Dalam video tersebut, peristiwa dugaan pemerasan terjadi di sekitar Jalan Hasanudin, Kota Semarang, pada Jumat (31/1) malam.

Dalam video tersebut diketahui warga mengerumuni sebuah mobil berwarna merah setelah seorang perempuan berteriak meminta tolong.

Warga yang mengerumuni mobil tersebut meminta penumpang yang ada di dalam untuk keluar dan ternyata mereka mengaku sebagai anggota polisi sambil menunjukkan kartu anggota.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mendukung revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dibahas lebih lanjut pada Rapat Tingkat II Paripurna DPR RI.

Hal itu disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mewakili Presiden, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara dalam Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.

"Setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi. Izinkanlah kami mewakili Bapak Presiden RI Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dalam rapat tingkat satu ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pemerintah menyatakan mendukung Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat Tingkat II Paripurna DPR RI," kata Supratman.

Dia juga menyebutkan beberapa pokok materi penting dalam RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Pertama, pemberian kuasa atribusi kepada menteri sebagai wakil pemerintah.

Kedua, pendirian dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan dividen BUMN.

Ketiga, penguatan tata kelola BUMN melalui fungsi pemisahan, fungsi regulator, pemegang saham dan pengawas BUMN, serta pengaturan koordinasi tentang Menteri dan Badan.

Kemudian, penegasan status kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan agar lebih lincah untuk menjalankan aksi korporasi.

"Diharapkan dapat semakin memperkuat daya saing BUMN dan mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden RI saat ini," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengakui aset perusahaan pelat merah akan digabung melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)

Saat ini, badan baru ini masih menunggu peresmian dari Presiden Prabowo Subianto.

"DPR menyampaikan akan ada badan pengelola," tambah Erick ketika ditemui di Gedung DPR/MPR saat pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) atau perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Kamis (23/1).

Erick menambahkan pihaknya menyambut baik penggabungan pengelolaan aset perseroan negara melalui Danantara dengan prinsip good corporate governance (GCG).

"Kami juga menyambut penggabungan pengelolaan aset (BUMN) secara GCG," katanya.(*)