Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) mengapresiasi langkah produsen otomotif asal China, Build Your Dream (BYD) yang menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa merek Denza dengan PT Worcas Nusantara Abadi (WNA).

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum Hermansyah Siregar mengatakan langkah tersebut menunjukkan penghormatan terhadap sistem hukum di Indonesia dan upaya menjaga keadilan bagi semua pihak.

"Sengketa ini menjadi pengingat bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek-nya sesegera mungkin sesuai dengan kategori usaha masing-masing," kata Hermansyah dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

DJKI juga terus berupaya memperkuat sistem pemeriksaan merek agar dapat meminimalkan potensi sengketa serupa di masa depan.

Sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan merek dagang, DJKI menekankan pentingnya mendaftarkan merek dengan itikad baik.

Prinsip utama perlindungan merek di Indonesia, sambung dia, didasarkan pada prinsip first to file (pertama kali mengajukan pendaftaran) dan prinsip teritorial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adapun sengketa hukum antara BYD Indonesia dengan PT WNA terkait merek Denza sedang menjadi sorotan publik.

PT WNA, yang dikenal sebagai perusahaan makanan dan minuman khas Indonesia, mendaftarkan merek Denza pada 3 Juli 2023 ke DJKI dengan nomor registrasi IDM001176306 pada kelas 12 (di antaranya untuk jenis barang kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara, atau air). Merek tersebut memperoleh pelindungan hingga 3 Juli 2033.

Pendaftaran merek Denza oleh BYD di Indonesia baru dilakukan pada 8 Agustus 2024, dengan kode kelas yang sama. Merek itu masih dalam proses pemeriksaan di DJKI.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada hari Senin (3/2), di antaranya beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

Polri jamin keamanan saat putusan "dismissal" MK

Polri menjamin keamanan selama proses sidang perselisihan hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk pada saat pembacaan putusan dismissal pada tanggal 4–5 Februari 2025.

"Terkait dengan adanya putusan dismissal MK, setiap tahapan, mulai dari awal Pilkada sampai dengan tahap ini, tentu Polri sudah mempersiapkan dan merencanakan tahapan pengamanan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko.

Baca selengkapnya di sini.

Cegah pungli, Imigrasi pasang tanda "no tipping" di bandara-pelabuhan

Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas) memasang tanda tanda tidak menerima tip atau no tipping di bandara maupun pelabuhan internasional yang ramai penumpang untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli).

"Kami telah memasang sign (tanda) 'no tipping' dalam tiga bahasa, terutama di perlintasan bandara dan pelabuhan internasional yang paling ramai penumpang," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam.

Baca selengkapnya di sini.

Satgas Damai Cartenz sita dua senpi Polri dan tangkap anggota KKB

Satgas Operasi Damai Cartenz menyita dua pucuk senjata api organik Polri milik Polres Yalimo serta menangkap seorang anggota KKB.

"Ya, benar, Satgas Damai Cartenz telah menyita dua dari empat pucuk senpi organik Polri jenis AK 47 yang dibawa kabur Askel Mabel mantan anggota Polres Yalimo," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol. Faizal Rahmadani.

Baca selengkapnya di sini.

Bareskrim akan gelar perkara kasus pagar laut Tangerang

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri akan melaksanakan gelar perkara terkait dengan kasus pagar laut di Tangerang, Banten.

"Gelar perkara kemungkinan akan kami laksanakan besok (Selasa)," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.

Baca selengkapnya di sini.

KPK periksa advokat Donny Tri Istiqomah

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa advokat Donny Tri Istiqomah (DTI) sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan anggota DPR RI 2019—2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diketahui, penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Chelsea berhasil naik peringkat empat besar Liga Premier Inggris 2024/25 setelah mengalahkan West Ham dengan skor 2-1.

Pertandingan pekan ke-24 tersebut berlangsung di Stamford Bridge pada Selasa dini hari WIB.

Gol Jarrod Bowen membuat Chelsea lebih dulu tertinggal di babak pertama sebelum tim tuan rumah berbalik unggul berkat gol Pedro Neto dan bunuh diri Aaron Wan Bissaka.

Raihan poin penuh ini membuat skuad asuhan Enzo Maresca naik ke peringkat empat besar dengan 43 poin. The Blues menggeser Manchester City yang dibantai Arsenal 5-1 pada Minggu (2/2).

Sedangkan West Ham tetap berada di papan bawah, tepatnya urutan ke-15 dengan hanya mengoleksi 27 poin dari 24 pertandingan, demikian yang dilansir laman resmi Liga Inggris.

Chelsea: Filip Jorgensen, Levi Colwill, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella, Reece James (Malo Gusto 61'), Cole Palmer (Trevoh Chalobah 90), Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Jadon Sancho (Pedro Neto 52'), Noni Madueke (Christopher Nkunku 61'), Nicolas Jackson (Marc Guiu 52')

West Ham United: Alphonse Areola, Max Kilman, Aaron Cresswell (Luis Guilherme 87'), Vladimir Coufal (Konstantin Mavropanos 72'), Andrew Irving (Lewis Orford 77'), Tomas Soucek, Emerson (Oliver Scarles 71'), Aaron Wan-Bissaka, Carlos Soler (Danny Ings 77'), Jarrod Bowen, Mohammed Kudus

Jakarta (ANTARA) - Chelsea berhasil naik peringkat empat besar Liga Premier Inggris 2024/25 setelah mengalahkan West Ham dengan skor 2-1.

Pertandingan pekan ke-24 tersebut berlangsung di Stamford Bridge pada Selasa dini hari WIB.

Gol Jarrod Bowen membuat Chelsea lebih dulu tertinggal di babak pertama sebelum tim tuan rumah berbalik unggul berkat gol Pedro Neto dan bunuh diri Aaron Wan Bissaka.

Raihan poin penuh ini membuat skuad asuhan Enzo Maresca naik ke peringkat empat besar dengan 43 poin. The Blues menggeser Manchester City yang dibantai Arsenal 5-1 pada Minggu (2/2).

Sedangkan West Ham tetap berada di papan bawah, tepatnya urutan ke-15 dengan hanya mengoleksi 27 poin dari 24 pertandingan, demikian yang dilansir laman resmi Liga Inggris.

Tuan rumah membuka ancaman lewat Nicolas Jackson saat laga berjalan dua menit. Namun, tendangannya masih bisa diblok pemain bertahan West Ham.

Selama 15 menit pertama, Chelsea terus memberikan tekanan ke area pertahanan West Ham, tetapi upaya mereka belum membuahkan gol.

West Ham mulai balas mengancam di pertengahan babak pertama melalui Jarrod Bowen, Andrew Irving, dan Mohamed Kudus.

Upaya mereka berhasil berujung gol pada menit ke-41. Bowen mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari kesalahan backpass Levi Colwill, bolanya bisa direbut dan diselesaikan Bowen menjadi gol. Skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Chelsea melakukan sejumlah pergantian di babak kedua. Enzo Maresca memasukkan Pedro Neto dan Marc Guiu untuk memberikan alternatif serangan.

Pergantian tersebut terbukti sukses setelah Neto bisa mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-64. Sepakannya dari sudut sempit di kotak penalti mengubah skor menjadi 1-1.

Empat menit selepas kebobolan, West Ham nyaris unggul atas Chelsea. Umpan silang Irving berhasil disundul Kudus, tetapi bola masih mengenai tiang gawang.

Chelsea yang akhirnya bisa berbalik unggul pada menit ke-76. Cole Palmer menggiring di sisi kiri dan berniat melepaskan umpan tarik. Bolanya mengenai kaki Aaron Wan-Bissaka sehingga membuat bola berbelok masuk ke gawang West Ham. Skor menjadi 2-1.

Di sisa waktu, Chelsea beberapa kali menekan berusaha mengunci kemenangan. Namun, tidak ada gol lagi tercipta.

Chelsea sukses melakukan comeback dan mengalahkan West Ham United 2-1.

Susunan Pemain:
Chelsea: Filip Jorgensen, Levi Colwill, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella, Reece James (Malo Gusto 61'), Cole Palmer (Trevoh Chalobah 90), Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Jadon Sancho (Pedro Neto 52'), Noni Madueke (Christopher Nkunku 61'), Nicolas Jackson (Marc Guiu 52')

West Ham United: Alphonse Areola, Max Kilman, Aaron Cresswell (Luis Guilherme 87'), Vladimir Coufal (Konstantin Mavropanos 72'), Andrew Irving (Lewis Orford 77'), Tomas Soucek, Emerson (Oliver Scarles 71'), Aaron Wan-Bissaka, Carlos Soler (Danny Ings 77'), Jarrod Bowen, Mohammed Kudus

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2025

Pamekasan (ANTARA) - Kapolres Pamekasan, Jawa Timur AKBP Hendra Eko Triyulianto menyatakan akan menindak tegas anggota yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

"Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, pasti kami tindak tegas, sesuai dengan ketentuan yang berlaki," katanya, Senin, menanggapi adanya oknum anggota institusi itu berinisial SU yang ditangkap Polres Sumenep, karena terlibat kasus penipuan dan penggelapan beberapa hari lalu.

Ia menjelaskan, jerat hukum yang berlaku bagi aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum lebih berat.

Sebab, selain melalui jalur hukum sebagaimana biasanya, juga melalui proses internal institusi, yakni melalui sidang yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polisi

"Ini sesuai dengan perintah Kapolri agar anggota polisi yang melanggar kode etik profesi Polri dan pelanggaran lain yang diatur dalam undang-undang agar ditindak dengan tegas," tambah kapolres.

Sebelumnya, oknum anggota Polres Pamekasan berinisial SU ditangkap tim Reskrim Polres Sumenep karena terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan dengan korban warga asal Kabupaten Sumenep.

Oknum polisi berpangkat Bripka dan bertugas di Satuan Samapta Polres Pamekasan itu dilaporkan oleh korban berinisial OA (27) warga Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat sebagai tercatat dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/13/I/2025/Spkt Polres Sumenep/Polda Jawa Timur, tanggal 14 Januari 2025.

Kasus ini bermula pada Minggu (12/1) sekitar pukul 22.00 WIB di rumah pelapor yang beralamat di Jalan Arya Wiraraja, Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep.

Kala itu, sekitar pukul 19.30 WIB tersangka berangkat dari Pamekasan bersama dengan temannya mengendarai mobil pribadi dan turun di Pertigaan Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Sumenep sekitar pukul 20.30 WIB.

Selanjutnya ia naik bus dan turun di pertigaan Terminal Arya Wiraraja, Sumenep, berjalan kaki menuju rumah teman karibnya yang menjadi korban itu.

Sesampainya di depan rumah korban, tersangka mengetok pintu pagar lalu keluar korban menemui tersangka hingga kemudian tersangka dipersilahkan masuk lalu berbincang- bincang.

Di tengah perbincangan berlangsung, tersangka SU meminta kepada korban agar berkenan memberikan pinjaman sepeda motor miliknya dengan alasan untuk menemui seseorang yang juga teman tersangka.

Akan tetapi sepeda motor milik korban yang dipinjam kepada oleh tersangka itu dibawa ke Pamekasan dan digadaikan kepada orang lain sebesar Rp2,2 juta.

Selain menangkap tersangka, Polres Sumenep juga menyita barang bukti berupa surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Tersangka dijerat Pasal 378 dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan dan Penggelapan dengan ancaman di atas empat tahun penjara.

Menurut Kasi Humas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiharto, oknum anggota Polres Pamekasan berinisial SU itu sebelumnya merupakan anggota Polres Sumenep dan pindah tugas dinas ke Polres Pamekasan pada 2010.

Ia juga pernah menjabat sebagai Banit Samapta Polsek Waru dan mengalami beberapa kali pindah satuan fungsi lain di Mapolres Pamekasan.

"Dalam catatan Propam Polres Pamekasan, SU ini pernah 3 kali menjalani sidang disiplin karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, dan sudah menjalani sanksi dari kedinasan Polri," katanya.

Saat ini, sambung Sugiharto, SU sedang proses penyelidikan pelanggaran disiplin disersi yaitu tidak masuk dinas sejak bulan Oktober 2024 hingga kejadian penangkapan oleh Polres Sumenep, karena kasus dugaan penggelapan dan penipuan tersebut.

"Dan penangkapan oleh Polres Sumenep ke SU ini sebenarnya atas bantuan Polres Pamekasan. Propam Polres Pamekasan mencari SU yang tidak pernah masuk dinas, dan diserahkan kepada penyidik Polres Sumenep untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut," katanya.

Terkait adanya pelanggaran disersi SU, Polres Pamekasan akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan tindakan selanjutnya.

"Sesuai atensi pimpinan yaitu Bapak Kapolri, kami akan menindak tegas anggota tersebut, dengan sidang kode etik, sanksi jelas akan kita berikan sesuai dengan apa yang dia perbuat, kalau memang harus di PTDH apa boleh buat, anggota saya masih banyak, lebih baik hilang 1 dari pada mengotori institusi," kata Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto.

"Sengketa ini menjadi pengingat bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek-nya sesegera mungkin sesuai dengan kategori usaha masing-masing,"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) mengapresiasi langkah produsen otomotif asal China, Build Your Dream (BYD) yang menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa merek Denza dengan PT Worcas Nusantara Abadi (WNA).

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) Hermansyah Siregar mengatakan langkah tersebut menunjukkan penghormatan terhadap sistem hukum di Indonesia dan upaya menjaga keadilan bagi semua pihak.

"Sengketa ini menjadi pengingat bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek-nya sesegera mungkin sesuai dengan kategori usaha masing-masing," kata Hermansyah dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, DJKI juga terus berupaya memperkuat sistem pemeriksaan merek agar dapat meminimalkan potensi sengketa serupa di masa depan.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung industri nasional, DJKI mendorong semua pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menghormati proses hukum yang berlaku.

Dengan demikian, Hermansyah berharap putusan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya adil, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan industri otomotif dan sektor usaha lainnya di Tanah Air.

Ia menegaskan bahwa DJKI akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan berkomitmen untuk menyediakan layanan yang transparan serta akuntabel bagi para pemangku kepentingan.

"Kami percaya, perlindungan kekayaan intelektual yang kuat adalah pondasi utama untuk mendorong inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap dia.

Sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan merek dagang, DJKI menekankan pentingnya mendaftarkan merek dengan itikad baik.

Prinsip utama perlindungan merek di Indonesia, sambung dia, didasarkan pada prinsip first to file (pertama kali mengajukan pendaftaran) dan prinsip teritorial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kedua prinsip itu dapat dikecualikan apabila terdapat unsur itikad tidak baik atau merek tersebut merupakan merek terkenal.

Namun untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihak yang berkepentingan perlu mengajukan keberatan selama periode pengumuman bagi sebuah merek yang masih dalam tahap permohonan. Apabila tidak ada keberatan yang diajukan, prinsip first to file umumnya menjadi prioritas.

Adapun sengketa hukum antara BYD Indonesia dengan PT WNA terkait merek Denza sedang menjadi sorotan publik.

PT WNA, yang dikenal sebagai perusahaan makanan dan minuman khas Indonesia, mendaftarkan merek Denza pada 3 Juli 2023 ke DJKI dengan nomor registrasi IDM001176306 pada kelas 12 (di antaranya untuk jenis barang kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara, atau air). Merek tersebut memperoleh pelindungan hingga 3 Juli 2033.

Kendati demikian, pendaftaran merek Denza oleh BYD di Indonesia baru dilakukan pada 8 Agustus 2024, dengan kode kelas yang sama. Merek itu masih dalam proses pemeriksaan di DJKI.

Dalam kasus tersebut, BYD menuntut pembatalan pendaftaran merek Denza atas nama PT WNA dengan alasan adanya itikad tidak baik, serta klaim bahwa merek itu merupakan merek terkenal yang sudah digunakan secara global.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Ambon (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Maluku melakukan harmonisasi produk hukum terkait kekayaan intelektual (KI) ke kabupaten kota di provinsi itu.

"Kali ini kami akan fokus pada harmonisasi produk hukum di daerah seperti pendampingan dan pendaftaran kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, penyuluhan hukum, paralegal justice award hingga strategi kebijakan hukum yang akan dievaluasi secara rutin dari tingkat daerah sampai nasional," kata Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Saiful Sahri di Ambon, Senin.

Hal itu disampaikannya dalam silaturahmi bersama seluruh kepala bidang hukum di seluruh kabupaten/kota di Maluku.

Dalam kesempatan itu ia mengutarakan tentang langkah-langkah aktif dalam mendorong pendaftaran kekayaan intelektual di Maluku yang saat ini banyak potensi, namun belum bisa dieksplor lebih dalam dan didaftarkan sebagai komoditas khas dari Maluku.

“Kemarin saya juga mendorong produk Salak Riri dan Kopi Tuni yang sementara berproses untuk diidentifikasi dan akan didaftarkan pada Indikasi geografis Provinsi Maluku karena hasil dari pendaftaran ini bukan hanya sebagai identitas, tetapi juga akan menambah nilai dari komoditas tersebut untuk bisa mendorong roda perekonomian melalui UMKM secara signifikan," ujar dia.

Sementara itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Maluku Reza Aditiyas Ananda menyampaikan informasi terkait tugas pokok dan fungsi yang baru pada Kanwil Kemenkum Maluku.

Dalam menjalankan tugasnya, Kanwil Kemenkum melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang hukum serta memberikan pelayanan publik di bidang tersebut.

Selain itu, Kanwil Kemenkum juga mengembangkan dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan di bidang hukum serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintahan lainnya, serta dengan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung Evan Yudha Putra Sembiring menegaskan sikap optimisme dalam menjalankan tugas dan fungsi dan kesiapan jajarannya untuk melaksanakan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan saat mengikuti apel pagi bersama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej secara virtual di Aula Rutan Tarutung.

"Kami siap mendukung penuh segala kebijakan dan program yang digulirkan oleh pemerintah pusat. Kami akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan semua pihak untuk memastikan tugas dan fungsi berjalan optimal," ujar Evan, Senin (3/2).

Harapnya, dengan mengikuti apel pagi bersama, seluruh pegawai Rutan Kelas IIB Tarutung semakin termotivasi dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

Dalam amanatnya, Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa apel tersebut menjadi ajang silaturahmi serta sarana berbagi informasi strategis guna membangun sinergi di tengah dinamika perubahan kelembagaan yang masih berlangsung.

"Sinergi yang baik antara bidang hukum, hak asasi manusia, serta imigrasi dan pemasyarakatan akan memastikan program kerja yang berkesinambungan, adaptif terhadap perubahan regulasi, dan mampu mendukung visi besar menuju Indonesia Emas 2045," sebutnya.

Lebih lanjut, Wakil Menteri Hukum juga menegaskan untuk mematuhi instruksi presiden tahun 2025 mengenai pembatasan belanja APBN , meskipun ada pembatasan anggaran kita dituntut untuk tetap bekerja maksimal.

"Untuk itu, saya mengajak seluruh jajaran untuk lebih kreatif dan efisien dalam menjalankan tugas. Pastikan setiap kebijakan yang diambil optimal meskipun dengan sumber daya terbatas. Mari berinovasi dan mencari cara baru yang lebih efektif. Saya percaya dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan dedikasi, kita dapat menghadapi semua tantangan," tukas Wamen.

Jakarta (ANTARA) - Penasihat hukum terdakwa Hendry Lie, Syahputra Sandiyudha, mengatakan kliennya tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian PT Timah tbk. dengan para smelter lantaran bukan bukan pemegang saham dalam PT Tinindo Internusa.

"Baik dari sudut pandang pemegang saham maupun beneficial owner, seharusnya terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) kepada PT Tinindo Internusa," ucap Syahputra saat membacakan nota keberatan (eksepsi) terkait kasus dugaan korupsi timah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Maka dari itu, dirinya menilai JPU telah keliru karena menyamaratakan kondisi dan fakta hukum yang terjadi di perusahaan smelter swasta lainnya dengan kondisi yang terjadi di PT Tinindo Internusa maupun di pribadi terdakwa.

Dirinya pun meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menerima nota keberatan pihaknya, menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, serta menyatakan Hendry tidak dapat disalahkan dan dihukum berdasarkan surat dakwaan yang batal demi hukum tersebut.

Selain itu, Syahputra juga meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Hendry dikeluarkan dari tahanan serta merehabilitasi dan memulihkan nama baik, ha-hak kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya semula.

Di sisi lain, ia menyebutkan bahwa Hendry tidak pernah mengetahui keberadaan dari CV yang didakwakan telah mengumpulkan biji timah untuk dibeli terdakwa serta tidak pernah ada aliran uang dari CV tersebut.

Dengan demikian, lanjut dia, kliennya tidak terlibat dalam penambangan, pembelian, maupun pengumpulan bijih timah ilegal.

"Terdakwa juga sama sekali tidak terlibat dalam pembentukan perusahaan boneka yang terafiliasi dengan PT Tinindo Internusa serta tidak pernah menerbitkan atau menandatangani dokumen apapun terkait CV itu," tuturnya.

Sebelumnya, pengusaha Hendry Lie didakwa menerima uang senilai Rp1,06 triliun melalui PT Tinindo Internusa dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015—2022.

Uang tersebut diduga diterima dari pembayaran pembelian bijih timah ilegal melalui kegiatan borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan (SHP), sewa smelter, dan harga pokok produksi (HPP) PT Timah.

Atas perbuatannya bersama dengan para terdakwa maupun terpidana lain, Hendry didakwakan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp300 triliun dalam kasus itu.

Dengan demikian, perbuatan Hendry diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hendry didakwa merupakan pemilik saham mayoritas PT Tinindo Internusa, yang pada awalnya memerintahkan General Manager Operasional PT Tinindo Internusa Rosalina dan Marketing PT Tinindo Internusa tahun 2008-2018 Fandy Lingga untuk membuat dan menandatangani Surat Penawaran PT Tinindo Internusa perihal penawaran kerja sama sewa alat processing (pengolahan) timah kepada PT Timah.

Kerja sama dilakukan bersama smelter swasta lainnya, antara lain PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, dan PT Stanindo Inti Perkasa, yang diketahuinya para smelter swasta tersebut tidak memiliki orang yang kompeten atau Competent Person (CP), dengan format surat penawaran kerja samanya sudah dibuatkan oleh PT Timah.

Setelah itu, Hendry bersama-sama dengan Fandy dan Rosalina melalui PT Tinindo Internusa dan perusahaan afiliasi, yaitu CV Bukit Persada Raya, CV Sekawan Makmur Sejati, dan CV Semar Jaya Perkasa diduga melakukan pembelian dan/atau pengumpulan bijih timah dari penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Perlu segera ada 'leading' lembaga penegak hukum yang menegaskan proses hukum atas kasus ini, apakah itu Kejaksaan Agung (Kejagung) atau Kepolisian

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai perlunya langkah konkret dari lembaga penegak hukum untuk menuntaskan persoalan pagar laut di Tangerang, Banten, dan Bekasi, Jawa Barat.

Menurutnya, dengan langkah tegas dalam kasus pagar laut, Pemerintah dapat menunjukkan bahwa hukum tetap menjadi panglima dan tidak tunduk pada kepentingan segelintir kelompok yang berusaha menguasai sumber daya secara tidak sah.

"Perlu segera ada leading lembaga penegak hukum yang menegaskan proses hukum atas kasus ini, apakah itu Kejaksaan Agung (Kejagung) atau Kepolisian," ujar Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, penegakan hukum yang jelas diperlukan untuk memberikan kepastian kepada publik dan investor.

Menurut dia, Negara saat ini menghadapi kesulitan keuangan sehingga pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang sehat, bukan sekadar belanja negara dan konsumsi rumah tangga.

Investor, sambung dia, baik dari dalam maupun luar negeri, perlu melihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan kepastian hukum. Dengan demikian, para investor tidak boleh takut menanamkan modalnya untuk investasi yang taat hukum.

"Sebaliknya, bagi investor hitam yang sering mengakali hukum, ini adalah saat yang tepat untuk memberikan sinyal bahwa era mereka sudah berakhir," ucap dia melanjutkan.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa publik perlu segera mendapat sinyal penegakan hukum yang jelas dan tidak berputar di persoalan administratif seperti yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dia mencontohkan, salah satunya seperti pembatalan sertifikat oleh Kementerian ATR yang dipimpin Menteri Nusron Wahid. Hal tersebut dinilai ia hanya merupakan masalah detail yang seharusnya berada di bawah prioritas penegakan hukum utama.

Hardjuno berpendapat yang terpenting bagi publik dalam masalah pagar laut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah jelas memerintahkan pengusutan tuntas dan ada pelanggaran pidana dalam kasus itu.

"Maka aparat penegak hukum yang harus menjadi leading organisasi yang memimpin penyelesaian kasus pagar laut ini," tutur Hardjuno.

Kasus pagar laut saat ini sedang mencuat. Setelah ditemukan di Tangerang pada pertengahan Januari 2025, belakangan pagar laut yang mengganggu nelayan turut ditemukan di perairan Kabupaten Bekasi pada akhir Januari 2025.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyatakan tengah menyelidiki soal pagar laut yang berada di perairan Tangerang, Banten.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (31/1), mengatakan surat perintah penyelidikan telah dikeluarkan pada 10 Januari 2025.

"Ketika mulainya pemberitaan di awal Januari adanya pagar laut Tangerang, kami diperintahkan Bapak Kapolri (Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo) melalui Bapak Kepala Bareskrim Polri (Komjen Pol Wahyu Widada) untuk melaksanakan penyelidikan," ucapnya.

Selain Polri, Kejagung juga tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM) pada bagian yang ditanami pagar laut di perairan laut Tangerang, Banten.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar pada Kamis (30/1) mengatakan dalam proses penyelidikan, Kejagung hanya mengumpulkan data dan keterangan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bakal memotong pendanaan masa depan untuk Afrika Selatan atas dugaan penyitaan tanah dan perlakuan buruk terhadap kelompok tertentu.

"Afrika Selatan sedang menyita tanah dan memperlakukan kelompok tertentu dengan SANGAT BURUK. Ini adalah situasi yang buruk yang bahkan tidak ingin disebutkan oleh Media Kiri Radikal. Ini adalah PELANGGARAN Hak Asasi Manusia yang besar, setidaknya, sedang terjadi dan dapat dilihat semua orang," kata Trump di platform Truth Social miliknya, Minggu (2/2).

Trump mengatakan AS akan menghentikan semua pendanaan ke negara tersebut hingga investigasi menyeluruh terhadap masalah ini selesai.

"Amerika Serikat tidak akan tinggal diam, kami akan bertindak. Selain itu, saya akan menghentikan semua pendanaan masa depan untuk Afrika Selatan hingga investigasi penuh terhadap situasi ini selesai!" tulisnya.

Sebelumnya, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengucapkan selamat kepada Trump atas pelantikannya untuk masa jabatan kedua sebagai Presiden AS.

Dalam panggilan telepon pada November dengan Trump, Ramaphosa menyampaikan harapan baik dari Afrika Selatan dan mengucapkan selamat atas terpilihnya Trump sebagai Presiden AS ke-47.

"Selama percakapan telepon kami, kami berdua sepakat tentang perlunya memperkuat perdagangan dan hubungan politik," katanya saat itu melalui media sosial X.

Sumber : Anadolu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra melantik sebanyak 28 pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan pejabat manajerial di Jakarta, Senin.

Dia mengungkapkan pelantikan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kumham Imipas tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

"Saya percaya dengan pengalaman, integritas, dan kompetensi yang saudara miliki, kita dapat menghadapi tantangan pembangunan bangsa di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan," kata Yusril kepada para pejabat yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada para pejabat bukan hanya bentuk penghargaan atas dedikasi dan kompetensi mereka, tetapi juga merupakan amanah serta tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Pelantikan tersebut, kata dia, menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam memperkuat tata kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Menko berharap para pejabat yang dilantik mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata bagi reformasi di sektor hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

"Dengan dilantiknya pejabat baru, diharapkan Kemenko Kumham Imipas dapat semakin meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan," ucap dia.

Acara pelantikan berlangsung dengan khidmat dan diakhiri dengan prosesi pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan berita acara pelantikan.

Pelantikan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dihadiri pula oleh Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, Sekretaris Jenderal Kementerian HAM Novita Ilmaris, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia.

Adapun terdapat 19 pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang dilantik, yakni meliputi:

1. Pramela Yunidar Pasaribu sebagai Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian
2. Sorta Delima Lumbantobing sebagai Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan HAM
3. Sri Yuliani sebagai Sekretaris Deputi Hukum
4. Syarifudin sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual
5. Heni Yuwono sebagai Inspektur Kemenko Kumham Imipas
6. Jumadi sebagai Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan
7. Dannie Firmansyah sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan
8. Herdaus sebagai Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Kemigrasian dan Pemasyarakatan
9. Dwinastiti sebagai Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan
10. Ramelan Suprihadi sebagai Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum
11. Robianto sebagai Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif
12. Slamet Pramoedji sebagai Sekretaris Deputi Koordinasi HAM
13. Rudi Hartono sebagai Kepala Biro Manajemen dan Kerja Sama
14. Muslim Alibar sebagai Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
15. Ruliana Pendah Harsiwi sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM
16. Achmad Fahrurazi sebagai Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum
17. Mamur Saputra sebagai Kepala Biro Humas dan Teknologi Informasi
18. Nur Azizah sebagai Sekretaris Deputi Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan
19. Achmad Brahmantyo Machmud sebagai Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian

Sementara itu, terdapat pula sebanyak sembilan pejabat manajerial yang dilantik terdiri atas:

1. Anton Tri Oktabiono sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol pada Sekretariat Kementerian Koordinator
2. Agung Adi Putro sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan pengadaan pada Sekretariat Kementerian Koordinator
3. Kyata Rulina sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Inspektorat Kementerian Koordinator
4. Indra Kurniawan sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator
5. Novie Evlina sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri dan Wakil Menteri Koordinator
6. Dinnu Insan Wardiansyah sebagai Kepala Subbagian Protokol
7. Ramdonah sebagai Kepala Subbagian Layanan Pengadaan
8. Rona Puspita sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Koordinator
9. Bobi Indra sebagai Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025