Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan relaksasi anggaran untuk BPIP tahun anggaran 2025 sebesar Rp210.000.000.000 dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kami mengusulkan total relaksasi anggaran sebesar Rp210 miliar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendukung terlaksananya penguatan dan keberlanjutan," kata Yudian dalam rapat.

Dia menyebut besaran relaksasi anggaran itu diusulkan berangkat dari pagu awal anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp374.428.347.000, yang kemudian terkena efisiensi sebesar Rp217.899.000.000.

"Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000," ujarnya.

Adapun efisiensi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dia juga menyebut besaran anggaran relaksasi tersebut diusulkan sebab dalam melakukan efisiensi anggaran pihaknya harus memenuhi rincian biaya wajib, yakni belanja pegawai serta kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan total Rp111.898.490.000.

Yudian lantas merinci usulan relaksasi tersebut dianggarkan untuk sosialisasi Pancasila bersama lembaga tinggi negara Rp150 miliar; penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui RUU BPIP Rp10 miliar; pelaksanaan program Paskibraka Rp25 miliar; pelaksanaan sertifikasi pengajar PIP dan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP Rp25 miliar.

Adapun Komisi XIII DPR RI mendukung agar BPIP memperoleh relaksasi anggaran Rp210.000.000.000, sehingga pagu anggaran BPIP untuk tahun 2025 hasil efisiensi dan usulan relaksasi menjadi sebesar Rp366.529.347.000.

Komisi XIII DPR RI juga meminta BPIP melakukan penyusunan kembali anggaran BPIP dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan yang mencerminkan produktivitas kinerja BPIP.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan relaksasi anggaran untuk BPIP tahun anggaran 2025 sebesar Rp210.000.000.000 dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kami mengusulkan total relaksasi anggaran sebesar Rp210 miliar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendukung terlaksananya penguatan dan keberlanjutan," kata Yudian dalam rapat.

Dia menyebut besaran relaksasi anggaran itu diusulkan berangkat dari pagu awal anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp374.428.347.000, yang kemudian terkena efisiensi sebesar Rp217.899.000.000.

"Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000," ujarnya.

Adapun efisiensi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dia juga menyebut besaran anggaran relaksasi tersebut diusulkan sebab dalam melakukan efisiensi anggaran pihaknya harus memenuhi rincian biaya wajib, yakni belanja pegawai serta kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan total Rp111.898.490.000.

Yudian lantas merinci usulan relaksasi tersebut dianggarkan untuk sosialisasi Pancasila bersama lembaga tinggi negara Rp150 miliar; penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui RUU BPIP Rp10 miliar; pelaksanaan program Paskibraka Rp25 miliar; pelaksanaan sertifikasi pengajar PIP dan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP Rp25 miliar.

Adapun Komisi XIII DPR RI mendukung agar BPIP memperoleh relaksasi anggaran Rp210.000.000.000, sehingga pagu anggaran BPIP untuk tahun 2025 hasil efisiensi dan usulan relaksasi menjadi sebesar Rp366.529.347.000.

Komisi XIII DPR RI juga meminta BPIP melakukan penyusunan kembali anggaran BPIP dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan yang mencerminkan produktivitas kinerja BPIP.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan relaksasi anggaran untuk BPIP tahun anggaran 2025 sebesar Rp210.000.000.000 dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kami mengusulkan total relaksasi anggaran sebesar Rp210 miliar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendukung terlaksananya penguatan dan keberlanjutan," kata Yudian dalam rapat.

Dia menyebut besaran relaksasi anggaran itu diusulkan berangkat dari pagu awal anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp374.428.347.000, yang kemudian terkena efisiensi sebesar Rp217.899.000.000.

"Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000," ujarnya.

Adapun efisiensi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dia juga menyebut besaran anggaran relaksasi tersebut diusulkan sebab dalam melakukan efisiensi anggaran pihaknya harus memenuhi rincian biaya wajib, yakni belanja pegawai serta kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan total Rp111.898.490.000.

Yudian lantas merinci usulan relaksasi tersebut dianggarkan untuk sosialisasi Pancasila bersama lembaga tinggi negara Rp150 miliar; penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui RUU BPIP Rp10 miliar; pelaksanaan program Paskibraka Rp25 miliar; pelaksanaan sertifikasi pengajar PIP dan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP Rp25 miliar.

Adapun Komisi XIII DPR RI mendukung agar BPIP memperoleh relaksasi anggaran Rp210.000.000.000, sehingga pagu anggaran BPIP untuk tahun 2025 hasil efisiensi dan usulan relaksasi menjadi sebesar Rp366.529.347.000.

Komisi XIII DPR RI juga meminta BPIP melakukan penyusunan kembali anggaran BPIP dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan yang mencerminkan produktivitas kinerja BPIP.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan relaksasi anggaran untuk BPIP tahun anggaran 2025 sebesar Rp210.000.000.000 dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kami mengusulkan total relaksasi anggaran sebesar Rp210 miliar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendukung terlaksananya penguatan dan keberlanjutan," kata Yudian dalam rapat.

Dia menyebut besaran relaksasi anggaran itu diusulkan berangkat dari pagu awal anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp374.428.347.000, yang kemudian terkena efisiensi sebesar Rp217.899.000.000.

"Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000," ujarnya.

Adapun efisiensi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dia juga menyebut besaran anggaran relaksasi tersebut diusulkan sebab dalam melakukan efisiensi anggaran pihaknya harus memenuhi rincian biaya wajib, yakni belanja pegawai serta kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan total Rp111.898.490.000.

Yudian lantas merinci usulan relaksasi tersebut dianggarkan untuk sosialisasi Pancasila bersama lembaga tinggi negara Rp150 miliar; penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui RUU BPIP Rp10 miliar; pelaksanaan program Paskibraka Rp25 miliar; pelaksanaan sertifikasi pengajar PIP dan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP Rp25 miliar.

Adapun Komisi XIII DPR RI mendukung agar BPIP memperoleh relaksasi anggaran Rp210.000.000.000, sehingga pagu anggaran BPIP untuk tahun 2025 hasil efisiensi dan usulan relaksasi menjadi sebesar Rp366.529.347.000.

Komisi XIII DPR RI juga meminta BPIP melakukan penyusunan kembali anggaran BPIP dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan yang mencerminkan produktivitas kinerja BPIP.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan relaksasi anggaran untuk BPIP tahun anggaran 2025 sebesar Rp210.000.000.000 dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kami mengusulkan total relaksasi anggaran sebesar Rp210 miliar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendukung terlaksananya penguatan dan keberlanjutan," kata Yudian dalam rapat.

Dia menyebut besaran relaksasi anggaran itu diusulkan berangkat dari pagu awal anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp374.428.347.000, yang kemudian terkena efisiensi sebesar Rp217.899.000.000.

"Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000," ujarnya.

Adapun efisiensi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dia juga menyebut besaran anggaran relaksasi tersebut diusulkan sebab dalam melakukan efisiensi anggaran pihaknya harus memenuhi rincian biaya wajib, yakni belanja pegawai serta kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan total Rp111.898.490.000.

Yudian lantas merinci usulan relaksasi tersebut dianggarkan untuk sosialisasi Pancasila bersama lembaga tinggi negara Rp150 miliar; penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui RUU BPIP Rp10 miliar; pelaksanaan program Paskibraka Rp25 miliar; pelaksanaan sertifikasi pengajar PIP dan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP Rp25 miliar.

Adapun Komisi XIII DPR RI mendukung agar BPIP memperoleh relaksasi anggaran Rp210.000.000.000, sehingga pagu anggaran BPIP untuk tahun 2025 hasil efisiensi dan usulan relaksasi menjadi sebesar Rp366.529.347.000.

Komisi XIII DPR RI juga meminta BPIP melakukan penyusunan kembali anggaran BPIP dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan yang mencerminkan produktivitas kinerja BPIP.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Kenya memperkuat komitmen kedua negara untuk bekerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (P/CVE).

Penguatan tersebut ditekankan dalam dialog bilateral Indonesia-Kenya bertajuk “The Whole of Government and The Whole Society Approach: The Significant Role of Civil Society in PCVE Efforts in Indonesia and Kenya” pada Senin, di Nairobi, sebagaimana rilis pers yang diperoleh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Nairobi, Selasa.

Dalam dialog tersebut, KBRI menegaskan komitmen Indonesia dan Kenya untuk memperkuat kerja sama P/CVE, termasuk mendorong pelibatan masyarakat sipil kedua negara pada upaya P/CVE.

Dialog bilateral tersebut dibuka oleh Duta Besar RI untuk Kenya Mohamad Hery Saripudin, dan dalam sambutannya, Dubes Saripudin menyampaikan bahwa isu ektremisme berbasis kekerasan dan terorisme menjadi penting dan strategis dalam menjaga keamanan negara maupun global.

Oleh karena itu, dia menilai perlu ada kerja sama internasional baik di tingkat government-to-government maupun people-to-people di akar rumput.

Dia juga menyampaikan perlunya transfer pengetahuan dalam implementasi P/CVE, baik di Indonesia maupun Kenya, dan dia berharap kedua negara dapat bersinergi dalam menghadapi ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

Duta Besar RI itu juga berharap kerja sama di sektor keamanan dapat mendukung peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kenya.

Dialog bilateral itu merupakan acara puncak konferensi lintas negara bertema Enhancing Cooperation: A Cross Country Peer to Peer Learning and Exchange Program on Localizing Preventing and Countering Violent Extremism (PCVE) Strategies in Kenya pada 26 Januari-3 Februari 2025.

Diadakan oleh Joint Initiative for Strategic Religious Action(JISRA) bekerja sama dengan BNPT, NCTC Kenya dan Mensen met een Missie (MM), para peserta dialog terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia, Kenya, dan Nigeria.

Sementara itu, kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan pertukaran praktik terbaik antara Indonesia dan Kenya, khususnya dalam upaya pelokalan RAN P/CVE, mengidentifikasi tantangan dan solusi, serta menyoroti peran strategis masyarakat sipil dalam upaya pelokalan P/CVE.

Kegiatan konferensi lintas negara di Kenya itu dilakukan di Nairobi dan Mombasa, melalui kunjungan ke Kilifi County dan Kwale County.

Sementara itu, pada acara puncak konferensi lintas negara tersebut, para peserta mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut.

Beberapa rekomendasi tersebut di antaranya: Riset terkait rehabilitasi dan reintegrasi, dukungan JISRA terhadap pelokalan RAN PE di Indonesia, serta kelanjutan program pembelajaran dan Peer to Peer Learning antara Indonesia dan Kenya di Indonesia.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

"Mereka datang ke Indonesia menggunakan izin tinggal kunjungan. Tetapi yang jelas kita masih dalam pemeriksaan awal dan pendalaman juga. Saya belum bisa memastikan tujuan mereka ini. Nanti setelah selesai diperiksa hasilnya akan kita sampaikan,"

Selatpanjang, Riau (ANTARA) - Imigrasi Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau melakukan pemeriksaan 20 Warga Negara Asing asal Bangladesh yang terdampar di Pesisir Pantai Beting Beras, Desa Kuala Merbau, Kecamatan Pulau pada Selasa dini hari (4/2).

Kepala Imigrasi Selatpanjang, Putu Sonny Kharmawi G di Selatpanjang, Selasa mengatakan puluhan WNA itu dibawa oleh dua orang tekong lokal yang merupakan warga Desa Kedabu Rapat dan Desa Melai.

Sonny belum bisa memastikan tujuan akhir mereka.

"Mereka datang ke Indonesia menggunakan izin tinggal kunjungan. Tetapi yang jelas kita masih dalam pemeriksaan awal dan pendalaman juga. Saya belum bisa memastikan tujuan mereka ini. Nanti setelah selesai diperiksa hasilnya akan kita sampaikan," katanya.

Di samping melakukan pemeriksaan, pihak juga imigrasi akan menitipkan sementara mereka ke Lembaga Permasyarakatan Selatpanjang. Hal itu dikarenakan tidak ruangan yang memadai di kantor imigrasi untuk menampung puluhan WNA asal Bangladesh tersebut.

"Saya sudah koordinasi ke rekan kita Kepala Lapas Selatpanjang bahwa, akan kita titipkan dulu mereka (20 WNA Bangladesh) ke Lapas untuk sementara waktu. Karena di sana mencukupi untuk penempatannya," jelas Putu Sonny.

Putu Sonny menerangkan bahwa puluhan WNA tersebut memegang dokumen paspor yang digunakan untuk masuk ke luar negeri dengan menggunakan jalur ilegal. Tetapi hanya 15 orang yang masih memiliki paspor, sedangkan paspor 5 orang lainnya hanyut ke laut.

"Karena mereka ada memegang dokumen paspor, rencana ke depan akan kita deportasi ke negara asalnya. Kalau paspor yang hilang hanyut, kita segera laporkan dan koordinasikan ke kedutaan atau konsulat terdekat untuk digantikan paspornya," sebutnya.

Ditambahkan Kepala Seksi Intel Dakim, Rianto Hendro Santoso, penitipan 20 WNA asal Bangladesh di Lapas Selatpanjang sifatnya hanya sementara. Imigrasi Selatpanjang akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dari mana dan akan ke mana mereka akan dibawa.

"Nanti setelah selesai kita dalami dan menyelesaikan administrasi, seterusnya akan segera kita pindahkan ke rumah detensi Imigrasi Pekanbaru dalam rangka pendeportasian," tutur Rianto.

Pewarta: Bayu Agustari Adha/Rahmat Santoso
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Pada intinya kita mendapatkan nilai penghormatan dan kedaulatan dari dua negara. Sekaligus penekanan terhadap aspek hukum internasional,"

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI menyatakan bahwa pemerintah Prancis wajib untuk memberikan pembinaan hukum terhadap terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui yang telah dikembalikan oleh pemerintah Indonesia.

"Pada intinya kita mendapatkan nilai penghormatan dan kedaulatan dari dua negara. Sekaligus penekanan terhadap aspek hukum internasional," kata Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas, Ahmad Usmarwi Kaffah di Tangerang, Selasa.

Ia juga menyebutkan, pemerintah Prancis harus menghormati dan mengakui putusan pengadilan Indonesia. Dalam hal ini, Prancis mesti mengakui bahwa Serge, warga negaranya itu, merupakan narapidana yang dijatuhi hukuman mati.

"Maka mencapai kesepakatan dan pada akhirnya kita melakukan pemulangan terpidana mati asal Prancis ini secara resmi," ucapnya.

Dalam hal ini, proses pemulangan Serge Areski Atlaoui dilakukan dengan cara yang sama, yakni mengikuti syarat pemindahan terpidana mati lainnya seperti Mary Jane ke Filipina maupun pemindahan lima narapidana anggota kasus Bali Nine ke Australia.

Oleh sebab itu, kewenangan untuk pembinaan kepada narapidana akan diserahkan kepada negara bersangkutan setelah dipindahkan. Dan Indonesia pun menghormati kebijakan yang diambil oleh Prancis, termasuk jika memberikan grasi kepada Serge.

"Dalam ruang lingkup ini kita berharap antara Indonesia dan Prancis bisa ditingkatkan, baik pemulangan maupun transfer narapidana itu," kata dia.

Sementara itu, Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis untuk Indonesia Fabien Penone menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah mengabulkan kesepakatan pemulangan terpidana mati atas warga negaranya tersebut.

"Khususnya saya ingin menyampaikan terimakasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dan tentu saja kami juga sampaikan apresiasi kepada otoritas tertinggi di Republik Indonesia," katanya.

Ia juga mengatakan, bahwa hasil kesepakatan yang diberikan Pemerintah Indonesia tentunya akan dihormati sesuai peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, pihaknya akan menjalani pembinaan kepada narapidana yang sudah diserahkan.

"Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pengaturan praktis tentang pemindahan narapidana telah dibicarakan dan ditanda tangani oleh Kehakiman Prancis dan Indonesia," kata dia.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten, pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen, Provinsi Aceh, menggencarkan program penyuluhan hukum kepada para pelajar guna mencegah kenakalan remaja di daerah tersebut

Kepala Kejari Bireuen Munawal Hadi di Bireuen, Selasa, mengatakan penyuluhan hukum tersebut merupakan bagian dari program jaksa masuk sekolah. Program tersebut bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada pelajar agar mereka tidak bermasalah dengan hukum yang dapat mengganggu masa depan mereka.

"Kami terus menggencarkan penyuluhan hukum melalui program jaksa masuk sekolah. Tujuannya, meningkatkan kesadaran pelajar terhadap hukum, sehingga dapat mencegah kenakalan remaja di kalangan pelajar," katanya.

Munawal Hadi mengatakan penyuluhan hukum tersebut di antaranya dilakukan di SMK Negeri 1 Ganda Pura, Kabupaten Bireuen. Kegiatan tersebut diikuti puluhan pelajar dan dewan guru.

Program jaksa masuk sekolah merupakan upaya inovasi dan komitmen Kejaksaan RI dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara khususnya masyarakat yang berstatus pelajar.

Munawal Hadi menyebutkan program jaksa masuk sekolah tersebut merupakan upaya Kejari Bireuen membentuk generasi muda sadar hukum dan memiliki sikap saling menghargai satu sama lain.

"Kami berharap dari penyuluhan hukum melalui program jaksa masuk sekolah ini melahirkan generasi muda di Kabupaten Bireuen yang sadar hukum serta terhindar dari kenakalan remaja dan tindak pidana umum lainnya," kata Munawal Hadi.

Sementara itu, Dona Popo Saragih dari Kejari Bireuen yang menjadi penyuluh hukum dalam kegiatan jaksa masuk sekolah di SMK Negeri 1 Ganda Pura, Kabupaten Bireuen, menyatakan kenakalan remaja sering terjadi di antaranya perundungan, penyalahgunaan narkotika, dan lainnya.

"Kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak negatif pada remaja itu sendiri dan lingkungan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius," kata Dona Popo Saragih.

Penyuluhan hukum tersebut mendapat respons positif dari para pelajar dan guru SMK Negeri 1 Ganda Pura. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara rutin untuk memberikan edukasi hukum yang bermanfaat bagi para pelajar.

Jakarta (ANTARA) - Pelatih Chelsea Enzo Maresca memuji mentalitas timnya saat mengalahkan West Ham United dalam pertandingan Liga Inggris di Stamford Bridge, Selasa WIB.

Chelsea dikejutkan oleh gol Jarrod Bowen pada babak pertama setelah memanfaatkan kesalahan Levi Colwill. The Blues kemudian bangkit lewat gol Pedro Neto dan gol bunuh diri Aaron Wan-Bissaka.

“Saya sangat senang terutama karena saya menganggap pertandingan ini laga terberat secara mental,” kata Maresca dalam laman Liga Inggris di J Sabtu.

Kesalahan Colwill yang berujung gol adalah kelima kalinya The Blues melakukan kesalahan berujung gol dalam enam pertandingan terakhi dan yang ke-10 di Liga Inggris musim ini.

Maresca menyanjung cara timnya bangkit memenangkan pertandingan di Stamford Bridge setelah tertinggal pada babak pertama untuk pertama kalinya sejak mengalahkan Southampton 3-1 pada Desember 2013.

"Pesan saya pada babak pertama adalah jangan mengubah apa pun, lanjutkan dengan cara yang sama karena West Ham tidak bisa bermain intens selama 90 menit, itu tidak mungkin," kata pelatih asal Italia itu.

Sementara itu, pertandingan ini adalah malam yang penuh emosi bagi pelatih West Ham Graham Potter yang menyambangi lagi Stamford Bridge setelah meninggalkannya pada April 2023.

“Cara mereka bermain, level performa, menurut saya bagus. Kami merasa sedikit kurang beruntung dengan gol pertama dan menurut saya itu adalah momen penting dalam pertandingan tersebut,” kata pelatih asal Inggris tersebut.

Kemenangan ini membawa Chelsea naik ke posisi empat besar dengan 43 poin, menggeser Manchester City dan Newcastle ke posisi kelima dan keenam dengan 41 poin. Sebaliknya, The Hammers turun ke posisi ke-15 klasemen dengan 27 poin dari 24 pertandingan.

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia hanya berkomunikasi secara resmi dengan Palestinian National Authority (PA) yang menjadi pemegang otoritas pemerintahan Palestina.

Pernyataan itu muncul setelah beredar berita bahwa kelompok Palestina Hamas berunding dengan Indonesia untuk menampung para tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel.

“Hingga saat ini, tidak ada komunikasi resmi melalui jalur diplomatik antara Indonesia dan pihak terkait mengenai isu tersebut,” kata juru bicara Kemlu RI Rolliansyah Soemirat melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, media Arab News yang mengutip The Quds Press melaporkan bahwa Pakistan adalah salah satu negara yang setuju untuk menampung tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Menurut laporan tersebut, negara-negara yang setuju untuk menampung tahanan Palestina yang dibebaskan Israel karena kesepakatan gencatan senjata itu adalah Turki, Qatar, Pakistan dan Malaysia.

Mereka juga melaporkan bahwa Hamas juga berunding dengan Indonesia dan Aljazair untuk menampung para tahanan Palestina, sementara Tunisia menolak untuk menampung para tahanan itu.

Sebelumnya, perjanjian gencatan senjata antara kelompok Palestina Hamas dan Israel disepakati pada 19 Januari di Gaza untuk menghentikan perang yang telah menyebabkan kerusakan luas dan membuat daerah kantong itu dalam reruntuhan.

Perang genosida Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 47.500 warga Palestina, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 111.600 orang sejak 7 Oktober 2023.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Indonesian American Lawyers Association (IALA) telah menggelar webinar untuk memberikan pemahaman kepada diaspora Indonesia di AS mengenai kebijakan imigrasi baru di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

"Dengan adanya kebijakan imigrasi baru yang semakin ketat di bawah pemerintahan Trump, komunitas Indonesia di AS diharapkan memahami tantangan yang ada serta strategi yang dapat diambil untuk melindungi diri dan keluarga," sebut IALA dalam siaran pers yang diterima Selasa.

IALA menyerukan tetap tenang dan waspada terhadap wabah informasi yang belum terverifikasi dan masih berubah, terutama kebijakan Presiden atau Executive Orders (EO) yang masih menjalani proses judicial review.

“Kalaupun ada perubahan pada Konstitusi, hal tersebut harus melalui proses yang jelas karena AS adalah negara hukum," ujar Michael Indrajana, praktisi hukum di San Mateo, California.

Saat ini, ada EO kewarganegaraan yang ketentuannya diubah Trump, hingga digugat 22 negara bagian AS yaitu kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (birthright citizenship).

Sementara itu, Ida Ayu Sabrina Putri yang berpraktik di Los Angeles mengimbau masyarakat Indonesia untuk menyaring dengan hati-hati serta tidak langsung percaya dan panik akibat konten clickbait di berbagai media sosial sehingga terjerumus dalam praktik penipuan yang menargetkan imigran.

IALA mengingatkan sejak diangkatnya Trump sebagai presiden, telah bermunculan oknum-oknum yang menjual jasa pengajuan suaka politik dengan memalsukan cerita atau alasan pengajuan.

“Sebenarnya banyak cara untuk orang Indonesia mendapatkan legalitas di AS melalui jalur pekerjaan, keluarga, dan hukum-hukum khusus lainnya," ujar Jason Y. Lie yang tinggal di Los Angeles.

Lie menyarankan WNI untuk mencari pengacara atau organisasi nirlaba yang kredibel yang bergerak di bidang keimigrasian untuk mendapatkan legalitas tinggal di negara AS.

Selain itu, komunitas Indonesia harus memastikan bahwa dokumen identitas, seperti paspor dan dokumen resmi lainnya, selalu dalam kondisi aktif masa berlaku agar terhindar dari kendala administratif.

Bagi mereka yang merasa berada dalam risiko deportasi, penting untuk menyiapkan rencana darurat terkait pengasuhan anak, pengelolaan aset dan tabungan, dan lain sebagainya.

Di penghujung acara, IALA menyatakan komitmennya untuk terus menjadi sandaran bagi masyarakat Indonesia di AS.

Webinar yang berlangsung selama tiga jam ini dihadiri para pengacara diaspora Indonesia di AS, staf KBRi Washington, perwakilan Konsulat Jenderal RI di AS, tokoh-tokoh berbagai komunitas Indonesia, perwakilan organisasi nirlaba dengan peserta mencapai 1000 orang.

IALA adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang diinisiasi oleh Lia Sundah Suntoso, Esq. pada 2020 yang berkomitmen membantu komunitas Indonesia di AS dalam menghadapi isu-isu terkait pengetahuan hukum, advokasi, dan layanan hukum.

IALA menjalin kerja sama dengan Pengadilan Federal di New York dalam menyelenggarakan program edukasi publik terkait berbagai isu.

Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025