Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Selasa (4/2), mulai dari Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan sela (dismissal) sengketa hasil Pilkada 2024 hingga kecelakaan maut yang terjadi di Gerbang Tol (GT) Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat.

Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.

1. MK gelar putusan "dismissal" 158 perkara sengketa pilkada hari ini

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan sela (dismissal) untuk 158 perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota (PHPU kepala daerah) atau sengketa Pilkada 2024 pada hari Selasa ini.

Sidang putusan gugur atau tidaknya suatu perkara tersebut dimulai pukul 08.00 WIB. Sidang digelar secara pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta.

Selengkapnya baca di sini.

2. Menko Polkam pastikan peredaran LPG 3 kg dipantau dengan ketat

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan bahwa peredaran LPG 3 kg di tingkat pusat dan pengecer akan dipantau ketat.

Selengkapnya baca di sini.

3. Nusron kaget pagar laut Bekasi memiliki SHGB seluas 581 hektare

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN) Nusron Wahid mengaku kaget saat mengetahui pagar laut di perairan Paljaya Kabupaten Bekasi, sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) seluas 581 hektare.

Dia bahkan menyebutkan kalau luas sertifikat kepemilikan lahan di perairan pagar laut Bekasi jauh lebih besar dibandingkan area pagar laut di Desa Kohod, Tangerang.

Selengkapnya baca di sini.

4. ESDM segera ajukan kasasi atas vonis bebas penambang ilegal asal China

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap warga negara China dalam kasus dugaan penambangan ilegal.

"Sekarang dengan keputusan dia (warga negara China) bebas, kami naik banding ke kasasi. Dan tidak apa-apa kita buka saja, mau pakai undang-undang apapun kita laporkan di aparat penegak hukum lain, silakan kami terbuka," ujar Bahlil di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

5. Korban kecelakaan maut GT Ciawi bertambah, delapan meninggal 11 luka

Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo menyatakan korban kecelakaan maut di Gerbang Tol (GT) Ciawi, Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat, bertambah menjadi delapan meninggal dunia dan 11 luka-luka.

"Yang meninggal dunia delapan dan luka-luka 11, terakhir barusan," kata Kombes Eko kepada Antara Rabu dini hari.

Selengkapnya baca di sini.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemarin, MK bacakan putusan "dismissal" hingga kecelakaan maut Ciawi

Mukomuko (ANTARA) - Pengamat hukum Muslim Chaniago, meminta pemerintah menindak tegas orang-orang yang melakukan perambahan atau pembukaan kawasan hutan secara ilegal di daerah ini.

Direktur Kantor Hukum M. CH dan Partners Kabupaten Mukomuko, Muslim Chaniago, saat dihubungi dari Mukomuko, Selasa, mengatakan pembukaan kawasan hutan secara ilegal merupakan kejahatan tingkat tinggi karena tindakan tersebut merugikan negara dalam berbagai aspek.

"Untuk itu, pemerintah sebagai penanggung jawab harus memberikan tindakan tegas. Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan secara terang-terangan," katanya.

Berdasarkan data dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mukomuko, sekitar 80 persen dari 78 ribu hektare Hutan Produksi (HP) maupun Hutan Produksi Terbatas (HPT) di daerah ini telah terbuka akibat perambahan.

Ia mengatakan negara dirugikan secara multidimensi, termasuk dari sektor pendapatan, karena para pelaku pembukaan kawasan hutan secara ilegal tidak membayar pajak. Selain itu, dampak lainnya adalah terganggunya ekosistem hutan yang berujung pada kerusakan lingkungan dan potensi bencana alam, seperti banjir.

Pembukaan kawasan hutan secara ilegal, kata dia, hanya menguntungkan kelompok tertentu atau orang kaya yang memiliki modal untuk melakukannya.

"Saya kasihan dengan orang miskin di Mukomuko ini. Kekayaan alam berupa lahan dalam kawasan hutan tidak bisa mereka garap karena ketidakmampuan ekonomi," ujarnya.

Menurutnya, daripada hanya menguntungkan kelompok tertentu, lebih baik lahan tersebut dibagikan kepada masyarakat miskin agar mereka juga mendapatkan manfaat.

Muslim juga menyoroti lemahnya penegakan hukum di daerah tersebut. "Di sini ada penegak hukum, tetapi belum ada penindakan terhadap pelaku perambahan hutan. Negara akan kehilangan wibawa jika hukum tidak ditegakkan," katanya.

Ia mempertanyakan kesulitan dalam mengusut kasus perambahan hutan. "Apakah sulit diusut? Tidak sulit, karena modus operandi kejahatan ini sangat sederhana," katanya. Seperti kejahatan kriminal pada umumnya, meskipun tidak dilaporkan ke penegak hukum, pelakunya tetap bisa ditangkap dalam waktu singkat.

Menurut dia, pemerintah harus mengembalikan citra negara dengan menegakkan hukum secara tegas agar kepercayaan publik kembali.

"Pembukaan hutan secara ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat miskin yang membutuhkan tanah. Orang yang tidak punya modal atau memiliki status sosial rendah takut berurusan dengan hukum, berbeda dengan mereka yang memiliki status sosial kuat dan yakin tidak akan diusut," katanya.

Ia menegaskan negara tidak boleh kalah dari pelanggar hukum. "Jangan sampai publik mengatakan bahwa negara kalah dengan pelanggar hukum. Itu tidak boleh terjadi karena dapat menghilangkan wibawa negara," tegasnya.

Samarinda (ANTARA) - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik meminta kepada Kanwil Kemenkum setempat untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menyiarkan ke ruang publik tentang produk hukum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Akmal Malik di Samarinda, Selasa, mengatakan penyampaian informasi produk hukum lebih intensif melalui kanal-kanal media sosial ke organisasi kemasyarakatan maupun kelompok masyarakat.

"Mudah-mudahan kami bersama Kanwil Kemenkum kita bisa menjadikan Kaltim lebih baik," kata Akmal Malik saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur di rumah Jabatan Gubernur Kaltim.

Audiensi dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Gunawan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali, serta Kepala Bagian TU dan Umum Erwin Budiyanto.

Pada kesempatan itu, Akmal juga mengajak Kanwil Kemenkum untuk menjalin kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) di lingkup Pemprov Kaltim dalam upaya bersama meningkatkan pemahaman lembaga publik terkait produk-produk serta proses pembentukan hukum dan peraturan daerah.

Terutama lembaga yang berwenang membentuk dan mengesahkan peraturan daerah seperti Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Sering-sering lah Kanwil Kemenkum dan Biro Hukum duduk bersama DPRD, serta ketemu Bapemperda," pintanya.

Akmal menjelaskan DPRD merupakan lembaga eksekutif sesuai revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

"DPRD beda dengan DPRRI. Kalau DPRRI itu ranahnya legislatif, tapi DPRD adalah eksekutif. Dia masuk unsur pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus menyampaikan terima kasih atas penyambutan Akmal Malik beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dia pun mengapresiasi Dirjen Otda

Dia pun mengapresiasi Dirjen Otda Kemendagri ini atas arahan dan sinergi yang terbangun selama ini.

"Kami memiliki program kerja berkaitan pembentukan dan pengesahan hukum daerah.

"Ke depan Kanwil Kemenkum sudah dilibatkan sejak perencanaan, sebab ada tenggat batas waktu yang harus ditaati," ungkapnya.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak saling bertentangan.

"Tujuannya adalah untuk mewujudkan norma yang harmonis dan mencegah disharmonisasi hukum," kata Muhammad Ikmal.

***2***

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengungkapkan perlunya peningkatan pengawasan distribusi dengan melibatkan aparat hukum sebagai bagian dari usulan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki sistem distribusi elpiji bersubsidi.

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Hipmi Anggawira mengatakan, dalam jangka pendek Hipmi menyoroti perlunya peningkatan pengawasan distribusi elpiji 3 kg dengan melibatkan aparat penegak hukum dan masyarakat.

“Pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam distribusi elpiji 3 kg. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya membeli elpiji di pangkalan resmi,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Untuk jangka menengah, Hipmi mendorong percepatan pembangunan jaringan gas kota guna mengurangi ketergantungan pada elpiji 3 kg. Selain itu, optimalisasi penggunaan kompor listrik dengan insentif bagi masyarakat juga dianggap sebagai langkah penting.

“Kami melihat bahwa solusi jangka menengah harus mencakup alternatif energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti jaringan gas kota dan penggunaan kompor listrik. Ini akan membantu mengurangi konsumsi elpiji bersubsidi secara bertahap,” kata Anggawira.

Sementara itu, dalam jangka panjang, Hipmi mengusulkan agar subsidi elpiji 3 kg dialihkan menjadi subsidi langsung kepada penerima yang berhak melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, digitalisasi distribusi elpiji juga dinilai penting untuk memastikan sistem yang lebih efisien dan terkontrol.

“Kami berharap pemerintah dapat menerapkan subsidi langsung bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, digitalisasi dalam distribusi elpiji dapat menjadi solusi untuk mengawasi alur distribusi dan memastikan bahwa subsidi tepat sasaran,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang menaungi pengusaha muda, Hipmi siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami percaya bahwa dengan sinergi yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, permasalahan ini dapat diselesaikan. Hipmi akan terus berkontribusi dalam mendukung kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan perekonomian nasional,” kata Anggawira.

Hipmi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam membenahi tata niaga gas elpiji 3 kg bersubsidi. Anggawira menyatakan bahwa HIPMI siap mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik.

Ia menekankan bahwa pembenahan tata niaga elpiji harus dilakukan secara menyeluruh, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mempertimbangkan agar Rukun Warga (RW) dapat menjadi sub-pangkalan untuk mendistribusikan elpiji 3 kg sehingga produk tersebut dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran.

Karena masih berupa pertimbangan, tentunya hal ini belum diputuskan. Pertimbangan ini menjadi salah satu langkah yang mungkin diambil Kementerian ESDM untuk menindaklanjuti mekanisme sub-pangkalan dalam distribusi elpiji 3 kg.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Koordinator Tim Hukum Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, Edward Dewaruci bersyukur Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pasangan Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta.

Edward Dewaruci dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa malam mengatakan putusan dismissal ini adalah keputusan yang bijaksana dan adil oleh para Hakim MK.

"Kami atas nama tim hukum Khofifah-Emil dan masyarakat Jawa Timur menyampaikan terima kasih kepada para Hakim Konstitusi yang telah memberikan keputusan bijak dan adil," tuturnya usai mengikuti putusan.

Pihaknya juga berterima kasih kepada masyarakat Jawa Timur yang menjadi bagian dari proses demokrasi dalam Pemilu 2024 sehingga Jatim tetap kondusif.

"Kemenangan ini adalah kemenangan rakyat Jatim. Sekarang tidak ada lagi kubu 01, 02 dan 03. Semua melebur menjadi satu bersama-sama membangun Jawa Timur menuju Gerbang Baru Nusantara untuk Indonesia yang lebih maju," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang diajukan pasangan calon nomor urut 3, Tri Rismaharini (Risma) dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).

Keputusan ini dibacakan dalam sidang putusan dismissal pada Selasa (4/2/2025) untuk perkara nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dengan demikian, kemenangan resmi pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Khofifah-Emil) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025–2030 dinyatakan sah.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan permohonan Risma-Gus Hans tidak dapat diterima. Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan, “Pemohon tidak menyajikan bukti yang cukup terkait dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, dalil pemohon *aquo* tidak beralasan menurut hukum.”

Lebih lanjut, Mahkamah menolak klaim pemohon terkait dugaan manipulasi Sirekap. Menurut MK, hasil penghitungan suara yang sah tetap mengacu pada rekapitulasi manual berjenjang, sehingga tidak serta-merta membuktikan adanya kecurangan.

Selain itu, terkait tuduhan manipulasi rekap formulir C1, Mahkamah menegaskan bahwa saksi-saksi dari semua pihak telah menandatangani sebagian besar formulir, sehingga tidak ditemukan persoalan mendasar yang dapat mempengaruhi hasil akhir.

MK juga menolak dalil pemohon yang menyebut tingginya tingkat partisipasi pemilih sebagai indikasi manipulasi.

"Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat perbuatan melawan hukum. Kalaupun ada, jumlahnya tidak signifikan," kata Saldi Isra dalam putusannya.

Terkait klaim pemohon mengenai banyaknya suara tidak sah, MK menilai argumentasi yang diajukan tidak cukup kuat untuk menunjukkan adanya pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilihan.

Sementara itu, soal dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (PKH), Mahkamah menegaskan bahwa tuduhan tersebut hanya asumsi semata, kecuali dapat dibuktikan secara kuat.

“Terhadap permohonan pemohon, Mahkamah tidak menemukan kejadian khusus yang dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada tentang ambang batas selisih suara. Dengan demikian, pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara ini,” lanjut Saldi Isra.

Sebelumnya, Risma-Gus Hans mengajukan petitum agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pemungutan suara ulang (PSU) serta mendiskualifikasi pasangan Khofifah-Emil. Namun, MK menilai seluruh tuntutan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan pleno KPU Jatim, pasangan calon nomor urut 1 yakni Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim memperoleh 1.797.332 suara (8,67%), paslon nomor urut 2 (Khofifah-Emil): 12.192.165 suara (58,81%) dan paslon nomor urut 3 (Risma-Gus Hans): 6.743.095 suara (32,52%).

Dengan keputusan ini, Khofifah-Emil resmi memimpin Jawa Timur untuk lima tahun ke depan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa anggota TNI yang melanggar hukum akan berhadapan dengan hukum pidana militer, dan hukum pidana umum.

“Jadi, kami tidak main-main juga mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum, dan itu tidak pernah dibiarkan,” kata Sjafrie dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan tiga Kepala Staf TNI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa anggota TNI yang melanggar hukum dipastikan akan menghadapi aturan-aturan hukum yang berlaku di tanah air.

Sementara itu, dia mengingatkan seluruh anggota TNI bahwa siapa pun yang terlibat dengan hukum dapat dipecat dari kedinasan.

“Biasanya susah mendapatkan tempat di luar, dan ini menjadi catatan. Hati-hati terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum, diberhentikan. Contoh; mereka yang desertir, insubordinasi,” jelasnya.

Sebelumnya, pada rapat yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengaku sedih dengan tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anggota TNI.

“Jadi, ini kan juga harus menjadi perhatian. Tentu di mana saja, di lembaga mana saja, tidak mungkin semua orang ini akan baik. Selama ada iblis itu pasti ada saja orang yang rusak,” kata Jazuli.

Ia melanjutkan, “Akan tetapi, bagaimana caranya sistem pengawasan dan pembinaan TNI ini agar oknum-oknum ini tidak terus berulang melakukan tindak kejahatan karena itu akan mencoreng wibawa institusi.”

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berharap bimbingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berlanjut sebagai auditor negara guna memastikan terpenuhinya upaya pencegahan terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan hal tersebut seiring dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Saya mengucapkan apresiasi yang tinggi atas arahan dan petunjuk BPK selama ini serta berharap bimbingan tersebut dapat terus berlanjut," ujar Eddy dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2024 di Sentul, Jawa Barat, Selasa, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (A/T) Polri tersebut pun turut menjabarkan fokus tugas BNPT berdasarkan amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, yakni pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Maka dari itu, dirinya berharap BPK bisa terus memberikan bimbingan dan arahan, terutama dalam mengelola laporan keuangan, agar berbagai upaya pencegahan terorisme dapat tercapai.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksa Keuangan I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komunikasi BPK dengan kementerian/lembaga sesuai UU Keuangan Negara.

"Entry meeting ini sebenarnya untuk komunikasi kami dengan partner kami kementerian/lembaga, termasuk BNPT, sesuai yang diamanatkan UU keuangan negara," ucap Nyoman dalam kesempatan yang sama.

Dia juga menjelaskan arahan khusus Presiden Prabowo Subianto kepada BNPT, yang disampaikan Presiden pada dirinya saat melaporkan rencana entry meeting pada hari ini.

Adapun tiga poin utama yang ditekankan Presiden kepada BNPT, yaitu semua kegiatan terkait keuangan negara harus dicatat dengan benar, wajib meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta penguatan deradikalisasi dan pencegahan radikal terorisme.

Kepala BNPT menyambut kehadiran Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK beserta jajaran di Kantor Pusat BNPT.

Saat penutupan acara, Kepala BNPT menerima surat tugas pemeriksaan atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2024 sebagai simbol dimulainya pemeriksaan.

Jakarta (ANTARA) - Bagi Anda yang ingin melanjutkan kuliah di jurusan hukum, pemeringkatan terbaru yang dirilis oleh Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) by Subject 2025 bisa menjadi referensi penting.

Setiap tahunnya, Times Higher Education (THE) menilai ratusan universitas dari berbagai negara menggunakan 18 indikator ketat untuk menentukan kampus terbaik di masing-masing bidang, termasuk hukum.

Khusus untuk bidang hukum, pemeringkatan ini dibuat dengan mempertimbangkan keunikan dan kualitas akademik dari berbagai disiplin ilmu hukum di seluruh dunia. Ada beberapa bidang yang dinilai dalam kategori ini, seperti:

• Hukum Tata Negara dan Administrasi, yang membahas tentang struktur pemerintahan dan sistem regulasi.
• Hukum Internasional, yang mencakup hukum global dan berbagai perjanjian internasional.
• Hukum Komersial dan Perusahaan, yang berfokus pada aturan bisnis, kontrak, serta regulasi perusahaan.
• Hukum Pidana dan Keadilan, yang membahas sistem peradilan serta prosedur hukum pidana.
• Teori Hukum dan Yurisprudensi, yang mendalami konsep serta filosofi hukum.

Dalam pemeringkatan tahun ini, ada tujuh universitas Indonesia yang masuk dalam daftar kampus terbaik di bidang hukum versi THE WUR by Subject 2025.

Berikut adalah daftar universitas di Indonesia yang masuk dalam pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) by Subject 2025 untuk jurusan hukum:

1. Universitas Sebelas Maret (UNS)

Berhasil menempati peringkat 201-250 dunia, Universitas Sebelas Maret (UNS) menjadi universitas dengan peringkat tertinggi di Indonesia untuk bidang hukum. Prestasi ini mencerminkan kualitas akademik, penelitian, serta kontribusi UNS dalam pengembangan ilmu hukum di tingkat nasional maupun internasional.

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Berada di peringkat 251-300, UGM tetap mempertahankan reputasinya sebagai salah satu kampus terbaik dengan Fakultas Hukum yang kuat di Indonesia.

3. Universitas Indonesia (UI)

Sama seperti UGM, UI juga masuk dalam kelompok peringkat 251-300 dunia, menegaskan reputasinya sebagai salah satu institusi terkemuka dengan program studi hukum yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

4. Universitas Diponegoro (Undip)

Masuk dalam kategori peringkat 300+, Undip terus berkembang dalam bidang hukum dengan berbagai penelitian dan inovasi akademik.

5. Universitas Airlangga (Unair)

Dengan peringkat 300+, Unair tetap menjadi salah satu pusat pendidikan hukum unggulan di Indonesia.

6. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Berada di peringkat 300+, Unpad dikenal memiliki program studi hukum yang kompetitif dan berkualitas.

7. Universitas Brawijaya (Unibraw)

Terakhir ada Universitas Brawijaya yang juga masuk dalam peringkat 300+, Unibraw terus berupaya meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian di bidang hukum.

Ketujuh universitas ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak pilihan kampus berkualitas bagi calon mahasiswa yang ingin mendalami ilmu hukum.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menandatangani perintah eksekutif pada Selasa (4/2) untuk menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC), demikian dilansir media setempat.

Trump juga akan menghentikan pendanaan kepada Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Dekat (UNRWA), menurut laporan tersebut mengutip seorang pejabat Gedung Putih.

Pada hari yang sama, Trump dijadwalkan bertemu dengan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu yang sedang melakukan kunjungan, yang sejak lama telah mengkritik UNRWA.

Selama masa jabatan pertama Trump pada Juni 2018, AS menarik diri dari UNHRC, mengatakan bahwa badan tersebut memberikan keanggotaan kepada negara-negara yang tidak layak menerimanya dan menaruh "fokus yang tidak proporsional dan permusuhan tak berkesudahan terhadap Israel."

Namun demikian, pada Februari 2021, menteri luar negeri AS saat itu, Antony Blinken, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintahan Joe Biden akan kembali terlibat dengan UNHRC sebagai pengamat.

Sejak 1950, UNRWA telah mendampingi pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, Suriah, Gaza, dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Pewarta: Xinhua
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menandatangani perintah eksekutif pada Selasa (4/2) untuk menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC), demikian dilansir media setempat.

Trump juga akan menghentikan pendanaan kepada Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Dekat (UNRWA), menurut laporan tersebut mengutip seorang pejabat Gedung Putih.

Pada hari yang sama, Trump dijadwalkan bertemu dengan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu yang sedang melakukan kunjungan, yang sejak lama telah mengkritik UNRWA.

Selama masa jabatan pertama Trump pada Juni 2018, AS menarik diri dari UNHRC, mengatakan bahwa badan tersebut memberikan keanggotaan kepada negara-negara yang tidak layak menerimanya dan menaruh "fokus yang tidak proporsional dan permusuhan tak berkesudahan terhadap Israel."

Namun demikian, pada Februari 2021, menteri luar negeri AS saat itu, Antony Blinken, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintahan Joe Biden akan kembali terlibat dengan UNHRC sebagai pengamat.

Sejak 1950, UNRWA telah mendampingi pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, Suriah, Gaza, dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Pewarta: Xinhua
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Kenya memperkuat komitmen kedua negara untuk bekerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (P/CVE).

Penguatan tersebut ditekankan dalam dialog bilateral Indonesia-Kenya bertajuk “The Whole of Government and The Whole Society Approach: The Significant Role of Civil Society in PCVE Efforts in Indonesia and Kenya” pada Senin, di Nairobi, sebagaimana rilis pers yang diperoleh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Nairobi, Selasa.

Dalam dialog tersebut, KBRI menegaskan komitmen Indonesia dan Kenya untuk memperkuat kerja sama P/CVE, termasuk mendorong pelibatan masyarakat sipil kedua negara pada upaya P/CVE.

Dialog bilateral tersebut dibuka oleh Duta Besar RI untuk Kenya Mohamad Hery Saripudin, dan dalam sambutannya, Dubes Saripudin menyampaikan bahwa isu ektremisme berbasis kekerasan dan terorisme menjadi penting dan strategis dalam menjaga keamanan negara maupun global.

Oleh karena itu, dia menilai perlu ada kerja sama internasional baik di tingkat government-to-government maupun people-to-people di akar rumput.

Dia juga menyampaikan perlunya transfer pengetahuan dalam implementasi P/CVE, baik di Indonesia maupun Kenya, dan dia berharap kedua negara dapat bersinergi dalam menghadapi ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

Duta Besar RI itu juga berharap kerja sama di sektor keamanan dapat mendukung peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kenya.

Dialog bilateral itu merupakan acara puncak konferensi lintas negara bertema Enhancing Cooperation: A Cross Country Peer to Peer Learning and Exchange Program on Localizing Preventing and Countering Violent Extremism (PCVE) Strategies in Kenya pada 26 Januari-3 Februari 2025.

Diadakan oleh Joint Initiative for Strategic Religious Action(JISRA) bekerja sama dengan BNPT, NCTC Kenya dan Mensen met een Missie (MM), para peserta dialog terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia, Kenya, dan Nigeria.

Sementara itu, kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan pertukaran praktik terbaik antara Indonesia dan Kenya, khususnya dalam upaya pelokalan RAN P/CVE, mengidentifikasi tantangan dan solusi, serta menyoroti peran strategis masyarakat sipil dalam upaya pelokalan P/CVE.

Kegiatan konferensi lintas negara di Kenya itu dilakukan di Nairobi dan Mombasa, melalui kunjungan ke Kilifi County dan Kwale County.

Sementara itu, pada acara puncak konferensi lintas negara tersebut, para peserta mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut.

Beberapa rekomendasi tersebut di antaranya: Riset terkait rehabilitasi dan reintegrasi, dukungan JISRA terhadap pelokalan RAN PE di Indonesia, serta kelanjutan program pembelajaran dan Peer to Peer Learning antara Indonesia dan Kenya di Indonesia.

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI menyatakan bahwa pemerintah Prancis wajib untuk memberikan pembinaan hukum terhadap terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui yang telah dikembalikan oleh pemerintah Indonesia.

"Pada intinya kita mendapatkan nilai penghormatan dan kedaulatan dari dua negara. Sekaligus penekanan terhadap aspek hukum internasional," kata Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas, Ahmad Usmarwi Kaffah di Tangerang, Selasa.

Ia juga menyebutkan, pemerintah Prancis harus menghormati dan mengakui putusan pengadilan Indonesia. Dalam hal ini, Prancis mesti mengakui bahwa Serge, warga negaranya itu, merupakan narapidana yang dijatuhi hukuman mati.

"Maka mencapai kesepakatan dan pada akhirnya kita melakukan pemulangan terpidana mati asal Prancis ini secara resmi," ucapnya.

Dalam hal ini, proses pemulangan Serge Areski Atlaoui dilakukan dengan cara yang sama, yakni mengikuti syarat pemindahan terpidana mati lainnya seperti Mary Jane ke Filipina maupun pemindahan lima narapidana anggota kasus Bali Nine ke Australia.

Oleh sebab itu, kewenangan untuk pembinaan kepada narapidana akan diserahkan kepada negara bersangkutan setelah dipindahkan. Dan Indonesia pun menghormati kebijakan yang diambil oleh Prancis, termasuk jika memberikan grasi kepada Serge.

"Dalam ruang lingkup ini kita berharap antara Indonesia dan Prancis bisa ditingkatkan, baik pemulangan maupun transfer narapidana itu," kata dia.

Sementara itu, Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis untuk Indonesia Fabien Penone menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah mengabulkan kesepakatan pemulangan terpidana mati atas warga negaranya tersebut.

"Khususnya saya ingin menyampaikan terimakasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dan tentu saja kami juga sampaikan apresiasi kepada otoritas tertinggi di Republik Indonesia," katanya.

Ia juga mengatakan, bahwa hasil kesepakatan yang diberikan Pemerintah Indonesia tentunya akan dihormati sesuai peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, pihaknya akan menjalani pembinaan kepada narapidana yang sudah diserahkan.

"Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pengaturan praktis tentang pemindahan narapidana telah dibicarakan dan ditanda tangani oleh Kehakiman Prancis dan Indonesia," kata dia.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten, pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.