Jambi (ANTARA) - Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Jambi terus berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) melalui program CLBK (control langsung blok kesehatan).

“Program ini merupakan inisiatif rutin yang digelar untuk memantau langsung kondisi kesehatan para WBP di setiap blok hunian,” kata Kasubsi Bimkesmawat selaku koordinator Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Jambi, Riko Hamdan, di Jambi, Jumat.

Dalam pelaksanaan program CLBK kali ini, tim medis dari klinik lapas secara aktif melakukan kunjungan ke blok-blok hunian yang berjumlah 11 blok hunian dan 107 kamar hunian, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, serta memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi di lingkungan lapas.

Riko juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pendekatan pelayanan kesehatan yang lebih humanis dan responsif, dengan turun langsung ke blok agar bisa lebih cepat mendeteksi masalah kesehatan dan memberikan penanganan lebih dini.

Program CLBK juga mendapatkan apresiasi dari para WBP yang merasa lebih diperhatikan kondisi kesehatannya.

“Kami senang karena petugas medis langsung datang dan memeriksa kami. Ini membuat kami merasa lebih aman dan diperhatikan,” kata salah satu warga binaan.

Kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk nyata dari komitmen Lapas Kelas IIA Jambi dalam mewujudkan layanan kesehatan yang prima dan merata bagi seluruh penghuni lapas.

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menggelar sosialisasi keimigrasian dengan memberikan edukasi tentang bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) kepada pelajar di SMAN 1 Sabang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, Muchsin Miralza, di Sabang, Jumat, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada para siswa mengenai tugas pokok imigrasi serta bahaya menerima tawaran kerja di luar negeri yang diiming-imingi dengan gaji tinggi, karena berpeluang besar akan menjadi korban TPPO dan TPPM.

“Harapannya para siswa dan siswi dapat mengetahui tentang modus-modus yang dilakukan oleh agen TPPO dan TPPM dalam merekrut calon korban baru yang akan diajak untuk bekerja di luar negeri agar masyarakat Indonesia khususnya warga Kota Sabang tidak menjadi korban TPPO/TPPM,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Muchsin dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan sosialisasi bertajuk “Tugas Pokok Keimigrasian dan Pencegahan TPPO serta TPPM di Luar Negeri”.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Mohamad Agus Sofani, yang bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini memberikan penjelasan kepada para siswa mengenai tugas pokok keimigrasian serta cara mencegah TPPO dan TPPM.

Dalam materinya, Agus memaparkan agar para siswa SMAN 1 Sabang tidak mudah tergiur dengan tawaran bekerja di luar negeri jika kantor, jenis pekerjaan, serta kontrak kerjanya tidak jelas.

“Apabila ingin bekerja di luar negeri agar mendaftar melalui agen penyalur tenaga kerja yang resmi dan mempersiapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan seperti paspor, visa, dan lainnya,” kata Agus.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya tengah merencanakan pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

Hal itu merespons soal pidato Megawati yang kembali menyinggung bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta dimasakkan nasi goreng olehnya.

"Betul," kata Prasetyo seraya mengamini pidato Megawati yang menyinggung Presiden Prabowo rindu dibuatkan nasi goreng, saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Prasetyo menanggapi pertemuan kedua ketua umum itu sebenarnya sudah terlaksana pada 7 April 2025 saat Presiden Prabowo mengunjungi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Pertemuan itu merupakan pertemuan perdana sejak Prabowo Subianto memenangkan Pemilihan Presiden 2024 bersama pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, atau setelah pertemuan terakhir Prabowo-Megawati pada Oktober 2023.

"Kan kangennya sudah dua setengah tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua," kata Prasetyo.

Namun demikian, Prasetyo mengaku akan mengatur kembali pertemuan keduanya, terutama setelah pidato Megawati yang menyinggung Presiden Prabowo yang rindu nasi goreng buatan putri Presiden Pertama RI tersebut.

"Sedang diatur, tenang aja," kata Prasetyo.

Adapun Megawati kembali mengungkit momen dirinya memasak nasi goreng untuk Prabowo. Momen itu diketahui terjadi ketika Prabowo bertamu ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada 24 Juli 2019.

Sebelumnya, Megawati menegaskan bahwa dirinya tidak bermusuhan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politiknya saat acara HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Januari 2025.

"Media mikir saya sama Pak Prabowo musuhan apa tidak, (ya) tidak," ujar Megawati.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Cianjur (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Cianjur, Jawa Barat, bersama petugas gabungan menggelar razia sel dan tes urine terhadap warga binaan.

Kepala Lapas Kelas IIB Cianjur, Eris Ramdani di Cianjur, Jumat, mengatakan petugas gabungan terdiri atas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur, Polres Cianjur dan Kodim 0608 Cianjur, melakukan razia menyasar blok tahanan dan blok narapidana kasus narkoba.

“Razia yang dilakukan sebagai bentuk penguatan pengawasan dan pengamanan dengan fokus utama pemberantasan narkoba dan penggunaan ponsel ilegal di dalam lapas, ini program prioritas Kementerian Hukum dan HAM," katanya.

Saat digelar razia secara mendadak, pihaknya hanya menemukan sejumlah korek api, sendok, pisau cutter dan alat cukur yang termasuk barang terlarang di dalam sel tahanan.

Sedangkan tes urine yang dilakukan terhadap empat pegawai dan sebelas orang warga binaan, menunjukkan hasil negatif. Kegiatan serupa akan digelar rutin setiap pekannya guna menekan angka pelanggaran dilakukan warga binaan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah isu anggaran belanja yang belum cair menjadi salah satu alasan Hasan Nasbi sempat mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO).

Seperti diketahui, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi kembali bekerja di Kantor PCO, Gedung Kwartir Nasional Lantai 14, Jakarta, pada Selasa (6/5) setelah pada 29 April 2025 mengumumkan pengunduran dirinya.

"Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Apa tadi yang disampaikan itu, alhamdulillah semua sudah selesai. Bahkan sebelum adanya surat pengunduran diri itu pun sudah terselesaikan. Jadi bukan, tidak ada kaitannya dengan masalah ini," kata Prasetyo saat memberikan keterangan kepada media di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Prasetyo menjelaskan bahwa secara prosedur, Hasan Nasbi memang mengirimkan surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Namun, Presiden kemudian mempelajari dan mempertimbangkan keputusan Hasan mengundurkan diri.

"Kemudian Bapak Presiden memberikan keputusan dan mempertimbangkan untuk kemudian meminta beliau tetap lanjut menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," kata Prasetyo.

Saat ditanya lebih lanjut soal alasan Presiden meminta Hasan kembali memimpin lembaga itu, Prasetyo hanya menjawab alasan tersebut rahasia.

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo tentu memiliki penilaian tersendiri terhadap sosok Hasan Nasbi, yang sudah mengemban jabatan itu sejak Agustus 2024.

"Ketika beliau merasa bahwa beliau memutuskan, memerintahkan (Hasan Nasbi) untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengaku telah bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan diminta untuk melanjutkan perannya memimpin lembaga tersebut.

"Saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya," kata Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/5).

Hasan Nasbi tidak menjawab secara gamblang mengenai surat pengunduran dirinya apakah diterima atau ditolak oleh Presiden. Namun, dia telah mendapat perintah untuk meneruskan tugas sebagai Kepala PCO.

Adapun Hasan Nasbi dilantik oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada 19 Agustus 2024 melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Bengkulu (ANTARA) - Zul Zivilia, vokalis terkenal dari band Zivilia, kembali menjadi sorotan publik setelah tampil di luar lembaga pemasyarakatan (lapas). Diketahui, saat ini Zul Zivilia masih menjalani masa tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor, untuk menjalani hukuman 18 tahun penjara akibat kasus narkotika.

Dalam sebuah video yang diunggah sejumlah akun Instagram, terlihat Zul Zivilia tampil membawakan lagu hit miliknya, Aishiteru. Ia tampil sambil memetik gitar listrik di atas panggung, mengenakan kemeja berwarna merah muda, celana jins, dan sepatu sneakers.

Namun, yang paling mencuri perhatian adalah gelang GPS yang terpasang di kaki kanannya. Penampilan Zul dengan alat pelacak tersebut menuai berbagai respons dari publik. Tak sedikit warganet yang justru memberikan dukungan moral kepada vokalis tersebut untuk bangkit dan membuka lembaran baru.

“Lagu-lagunya penuh kenangan, euy. Semoga cepat kelar, ya, Bang Zul. Aamiin,” tulis akun @dyan_uyee di kolom komentar Instagram salah satu akun.

Kehadiran Zul Zivilia di panggung IPPAFest merupakan bagian dari program pembinaan narapidana. Gelang GPS yang terpasang di kakinya merupakan bagian dari sistem pengawasan elektronik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk memastikan ia tetap dalam pemantauan meskipun diberikan izin beraktivitas di luar lapas.

Dalam penampilannya tersebut, Zul membawakan sejumlah lagu hit Zivilia seperti Aishiteru, serta lagu kolaborasi terbaru bersama Gita Youbi berjudul Jangan Kamu Biar Aku. Ia juga baru saja merilis single Setia Walau Tak di Sampingmu bersama Zivilia pada November 2024.

Proses rekaman dan pembuatan video klip lagu-lagu tersebut bahkan didukung penuh oleh pihak Lapas Gunung Sindur, sebagai bentuk dukungan terhadap program pembinaan narapidana melalui jalur seni dan kreativitas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) sehingga menciptakan iklim yang kurang kondusif di kalangan pengusaha.

"Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu mengatasnamakan organisasi-organisasi kemasyarakatan, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif. Jadi, Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," kata Prasetyo dalam keterangan kepada media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, pemerintah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Meresahkan pada Selasa (6/5), guna menangani berbagai aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan menghambat iklim investasi.

Prasetyo menjelaskan bahwa atas keresahan yang dirasakan, Presiden Prabowo berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mencari jalan keluar, termasuk pembinaan terhadap ormas agar tidak mengganggu iklim usaha dan ketertiban masyarakat.

Jika ditemukan tindak pidana, pemerintah tentu akan mengevaluasi dan tidak akan segan memberikan sanksi.

"Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasi," kata Prasetyo.

Mensesneg menambahkan bahwa pembinaan terhadap ormas tidak hanya menjadi tupoksi satgas, namun sudah berjalan melalui Polri dan Kementerian Dalam Negeri jika ormas tersebut tidak berbadan hukum.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Meresahkan yang baru dibentuk, yakni menindak kelompok-kelompok yang melakukan premanisme, termasuk ormas yang meresahkan dan melakukan praktik pemalakan terhadap pelaku usaha.

Tito mengatakan satgas ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan berbagai kementerian dan lembaga sebagai anggotanya, termasuk Kemendagri.

Aceh Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sebagai upaya memberi bantuan kepada masyarakat yang bermasalah dengan hukum.

“Penyediaan bantuan hukum ini sebagai upaya untuk membantu masyarakat, dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma,” kata Bupati Aceh Barat Tarmizi SP di Aceh Barat, Jumat.

Tarmizi mengatakan penyediaan bantuan hukum dari pemerintah daerah tersebut, bekerjasama dengan sejumlah lembaga bantuan hukum dan yayasan.

Ada pun lembaga bantuan yang telah resmi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam penyediaan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut diantaranya, Yayasan Karib Insan Madani, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) SATA Alfaqih, serta Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat.

Ia mengatakan setiap masyarakat di Aceh Barat khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu, berhak mendapatkan keadilan dan bantuan hukum dari pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan Qanun (Peraturan Daerah) Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Tarmizi mengatakan penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut, sebagai bukti hadirnya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum.

Dengan telah adanya penandatanganan kerjasama dengan yayasan dan lembaga bantuan hukum tersebut, saat ini masyarakat miskin termasuk kelompok nelayan, petani, dan semua kategori masyarakat miskin, telah bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemerintah.

“Selain bantuan hukum, masyarakat miskin juga bisa mendapatkan layanan konsultasi hukum dan layanan hukum lainnya,” katanya.

Bupati Tarmizi mengajak yayasan dan lembaga bantuan hukum agar dapat membantu pemerintah daerah, dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk membantu suksesnya tugas pemerintah daerah.

Sementara itu, Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) SATA Alfaqih, Said Atah mengatakan bantuan hukum adalah panggilan jiwa.

“Kerjasama ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami, tanpa disuruh pun, kami siap untuk memberi bantuan hukum bagi masyarakat,” katanya.

Said Atah mengatakan pihaknya kami juga siap membantu pemerintah daerah dan masyarakat miskin, dan akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) sehingga menciptakan iklim yang kurang kondusif di kalangan pengusaha.

"Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu mengatasnamakan organisasi-organisasi kemasyarakatan, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif. Jadi, Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," kata Prasetyo dalam keterangan kepada media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, pemerintah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Meresahkan pada Selasa (6/5), guna menangani berbagai aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan menghambat iklim investasi.

Prasetyo menjelaskan bahwa atas keresahan yang dirasakan, Presiden Prabowo berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mencari jalan keluar, termasuk pembinaan terhadap ormas agar tidak mengganggu iklim usaha dan ketertiban masyarakat.

Jika ditemukan tindak pidana, pemerintah tentu akan mengevaluasi dan tidak akan segan memberikan sanksi.

"Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasi," kata Prasetyo.

Mensesneg menambahkan bahwa pembinaan terhadap ormas tidak hanya menjadi tupoksi satgas, namun sudah berjalan melalui Polri dan Kementerian Dalam Negeri jika ormas tersebut tidak berbadan hukum.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Meresahkan yang baru dibentuk, yakni menindak kelompok-kelompok yang melakukan premanisme, termasuk ormas yang meresahkan dan melakukan praktik pemalakan terhadap pelaku usaha.

Tito mengatakan satgas ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan berbagai kementerian dan lembaga sebagai anggotanya, termasuk Kemendagri.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pasti dan ini kan sudah di kejaksaan dan sebentar lagi dilimpahkan ke pengadilan

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan bahwa proses hukum penyelesaian kasus tanah yang dialami keluarga Tupon Hadi Suwarno (Mbah Tupon) sampai tingkat kejaksaan setelah dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian DIY.

"Untuk proses kasusnya Mbah Tupon hari ini sudah sampai ke kejaksaan, jadi dari polda, kemudian ke kejati (kejaksaan tinggi), dan sebentar lagi ke pengadilan," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai mengunjungi kediaman keluarga Mbah Tupon di Ngentak, Bangunjiwo, Bantul, Jumat.

Pemkab Bantul telah memberikan bantuan pendampingan hukum kepada keluarga Mbah Tupon dengan membentuk tim advokasi untuk mengawal kasus ini agar hak-hak keluarga Mbah Tupon yang sertifikat tanahnya telah beralih nama dapat segera kembali.

"Dalam proses yang cukup memakan waktu ini, kami sekadar bersilaturahmi, memastikan kesehatan Mbah Tupon dan sekeluarga. Alhamdulillah baik-baik saja sehingga proses hukum yang nanti pada akhirnya menghadirkan Mbah Tupon, Mbah Tupon sekeluarga siap," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, selain memberikan dukungan moril, Bupati Bantul juga memberikan perhatian lain dalam bentuk bantuan materiil. Pemkab berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga hak-hak Mbah Tupon dan keluarga kembali seperti semula.

"Dan alhamdulillah Mbah Tupon sekeluarga baik baik saja dan jajaran forkopimda (forum kordinasi pimpinan daerah) akan terus mengawal ini sampai hak-hak Mbah Tupon itu kembali lagi seperti semula," katanya.

Bupati Bantul mengatakan tim hukum yang melakukan pendampingan pada keluarga Mbah Tupon dan juga keluarga Bryan Manov Qrisna Huri, yang juga menjadi korban mafia tanah, memastikan bahwa proses hukum tidak lama lagi akan sampai ke pengadilan.

"Pasti dan ini kan sudah di kejaksaan dan sebentar lagi dilimpahkan ke pengadilan. Kasus-kasus yang lain juga sudah dilaporkan ke polda sehingga kasus yang terkait dengan mafia tanah ini insyaallah akan selesai satu demi satu sehingga Bantul ini nanti bebas dari mafia tanah," katanya.

Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, menjadi korban penggelapan sertifikat tanah setelah sertifikat tanah seluas 1.655 meter persegi miliknya beralih nama menjadi milik orang lain, kemudian dijadikan agunan kredit sebesar Rp1,5 miliar di sebuah lembaga keuangan.

Sementara Bryan, warga Tamantirto, Bantul, juga mengungkap kasus penipuan yang sama. Kasus itu bermula sekitar Agustus 2023 ketika ibunda Bryan, Endang Kusumawati (67), mempunyai kenalan bernama Triono dan meminta bantuan untuk melakukan pecah sertifikat tanah.

Namun, sertifikat tanah seluas 2.275 meter milik keluarga Bryan itu tiba-tiba beralih nama menjadi Muhammad Achmadi dan dijadikan agunan kredit di lembaga perbankan yang ada di Kabupaten Sleman.

Dua korban penipuan kasus tanah itu saat ini menunggu pengembalian hak dan keadilan atas sertifikat tanah yang mereka anggap telah disalahgunakan pihak yang dipercayai. Kasus tanah tersebut telah dilaporkan keluarga ke Polda DIY.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan tiga pilar kewilayahan merupakan garda terdepan dan ujung tombak dalam mencegah penyebaran paham radikal dan terorisme di tingkat kelurahan atau desa.

Dalam kegiatan diseminasi buku saku di Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/5), Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Brigadir Jenderal Polisi Wawan Ridwan mengatakan tiga pilar kewilayahan dimaksud, yakni lurah atau kepala desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

"Tiga pilar kewilayahan ini sebagai pembina masyarakat serta ujung tombak keamanan, ketertiban, dan pelayanan langsung terhadap masyarakat," ucap Brigjen Pol. Wawan, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dengan melihat peran penting mereka, BNPT pun terus memperkuat serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan ketiga unsur tersebut, salah satunya melalui kehadiran Buku Saku Deteksi dan Cegah Dini Potensi Radikal Terorisme di Kelurahan/Desa.

Melalui buku itu, Wawan berharap para lurah atau kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dapat menggunakannya sebagai panduan praktis untuk melakukan pencegahan terorisme melalui deteksi dan cegah dini potensi radikal terorisme.

"Mereka sebagai benteng pertahanan pencegahan radikal terorisme di tingkat kelurahan atau desa harus punya guidance dalam rangka khususnya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme," ungkapnya.

Kendati demikian, dirinya menitikberatkan pentingnya sinergisitas antar-unsur tiga pilar dalam upaya pencegahan terorisme di kelurahan atau desa.

Menurutnya, peran dan tugas dalam mencegah terorisme merupakan tanggung jawab bersama, terlebih bagi para lurah atau kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, yang merupakan aparatur tiga pilar kewilayahan.

"Keberhasilan dalam mengantisipasi ancaman tersebut akan dapat tercapai apabila semua stakeholders yang terlibat dapat menyinergikan tugas, fungsi, dan peran dalam penanggulangan terorisme," tutur Wawan.

Sementara itu, salah seorang peserta diseminasi, yaitu Kepala Desa Batujajar Barat Erwan Hariwan mendukung kegiatan tersebut, terutama terkait peningkatan sinergisitas tiga pilar dalam pencegahan terorisme.

Sinergisitas tersebut dinilai sangat penting, terlebih dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap mantan narapidana terorisme yang mungkin ada di sebuah kelurahan atau desa.

“Kolaborasi di antara kami semua sangat penting dalam mencegah adanya penyebaran paham radikal terorisme di desa,” kata Erwan dalam kesempatan yang sama.

Kegiatan Diseminasi Buku Saku Deteksi dan Cegah Dini Potensi Radikal Terorisme tersebut berlangsung selama dua hari, yaitu pada 7-8 Mei 2025.

Peserta kegiatan terdiri atas 70 orang kepala desa atau lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas di wilayah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

Selama dua hari, para peserta mendapatkan materi terkait peran masing-masing unsur tiga pilar serta materi deteksi dan cegah dini potensi penyebaran paham radikal terorisme, yang dikemas dalam pedoman atau buku saku oleh Kodam III Siliwangi, Bakesbangpol Provinsi Jabar, Satgaswil Jabar Densus 88 AT Polri, akademisi dari Universitas Muhamadiyah Jakarta, Korbinmas Polri, dan Teritorial TNI AD.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Penanganan perkara ini adalah wujud tanggung jawab dan konsistensi penegakan hukum kehutanan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kememhut) telah melanjutkan proses hukum pelaku perusak ekosistem mangrove dan penampungan arang bakau ilegal, dengan penyerahan tersangka berinisial AHUI kepada Kejaksaan Negeri Batam, Kepulauan Riau.

"Mangrove merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap dipelihara kelestariannya, negara akan selalu hadir dalam menjamin kelestarian dan keberlanjutan keberadaan kawasan mangrove di Indonesia," kata Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

"Penanganan perkara ini adalah wujud tanggung jawab dan konsistensi penegakan hukum kehutanan yang dilakukan Ditjen Gakkum Kehutanan untuk menjaga agar ekosistem hutan mangrove tetap lestari sesuai fungsinya," tambahnya.

Dia menjelaskan bahwa tersangka JI alias AHUI selaku Direktur PT AMP telah dinyatakan lengkap berkas perkaranya (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Tersangka telah dilimpahkan (Tahap II) pada tanggal 5 Mei 2024 kepada Kejaksaan Negeri Batam.

Tidak hanya itu, diserahkan pula barang bukti berupa dua unit gudang dan arang bakau sebanyak lebih kurang 7.065 kantong atau setara dengan lebih kurang 185 ton.

Dokumen terkait tindak pidana yang disita Penyidik Gakkum Kehutanan turut dilimpahkan kepada JPU Kejaksaan Negeri Batam sebagai barang bukti untuk persidangan.

Dalam keterangan yang sama, Kepala Balai Gakkum Kehutanan Sumatera Hari Novianto mengatakan kasus itu bermula dari sidak Komisi IV DPR RI bersama Ditjen Gakkum pada 25 Januari 2023 ke gudang arang PT AMP yang berlokasi di Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Lokasi gudang yang menampung ratusan ton arang bakau tersebut berada di kawasan lindung dan sumber arang yang berada di gudang diduga berasal dari hasil pemanfaatan kayu mangrove ilegal.

Penyidik Gakkum menemukan bahwa arang bakau itu berasal dari pohon mangrove yang ditebang dari areal hutan mangrove yang diolah menjadi kayu arang di Dapur Arang di Provinsi Kepulauan Riau dan Riau.

Kayu arang bakau tersebut kemudian diangkut, dibeli dan ditampung oleh PT AMP yang merupakan eksportir arang bakau ke luar negeri.

Hari menyebut AHUI sejak ditetapkan tersangka melalui kuasa hukumnya mengajukan dua kali upaya perlawanan hukum melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri Batam, namun hakim memutuskan menolak permohonan praperadilan tersangka untuk seluruhnya.

Dia terancam pidana penjara dan paling lama 10 tahun serta denda paling banyak Rp10 miliar.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025