Soal Hambali dan soal Reynhard, saya sudah menegaskan bahwa kasus kedua orang ini tidaklah menjadi prioritas bagi pemerintah untuk segera merepatriasi yang bersangkutan ke sini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa rencana pemulangan narapidana kasus kekerasan seksual di Inggris, Reynhard Sinaga, dan tersangka terorisme yang ditahan di Guantanamo, Hambali, bukan menjadi prioritas utama pemerintah untuk dipulangkan saat ini.

"Soal Hambali dan soal Reynhard, saya sudah menegaskan bahwa kasus kedua orang ini tidaklah menjadi prioritas bagi pemerintah untuk segera merepatriasi yang bersangkutan ke sini," kata Yusril di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikannya sebagai jawaban menanggapi pertanyaan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Otto Hasibuan; dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan kasus Reynhard dan Hambali sebab menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perhatian kepada warga negaranya, sekalipun berada di luar negeri.

"Betapa pun salah, betapa pun kita tidak suka dengan apa yang dia lakukan, bahkan dia mempermalukan kita, tapi tanggung jawab negara tidak terlepas terhadap hal itu karena setiap warga negara di mana pun menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perhatian, perlindungan dan pembelaan," ujarnya.

Terkait kasus Reynhard, Yusril menjelaskan bahwa menurut hukum yang berlaku di Inggris sendiri, yang bersangkutan baru boleh mengajukan permohonan keringanan setelah menjalani hukuman penjara selama 30 tahun.

"Bahkan kemungkinan sekiranya ada negara minta supaya ditransfer itu juga perlu waktu 30 tahun. Jadi enggak mudah karena memang kasus yang sangat berat," ucapnya.

Adapun terkait kasus Hambali yang telah ditahan di Guantanamo selama lebih dari dua dekade tanpa proses peradilan, Yusril menjelaskan bahwa pemerintah telah meminta pemerintah Amerika Serikat untuk segera mengadili yang bersangkutan, namun belum ada perkembangan signifikan terkait proses hukum Hambali hingga saat ini.

"Mengupayakan kepada pemerintah Amerika minta supaya yang bersangkutan diadili, tapi sampai hari ini tidak pernah diadili. Jadi itu juga masalah terorisme pada satu pihak, pada lain pihak masalah Hak Asasi Manusia juga. Kami belum ada satu pembicaraan yang agak rinci mengenai (pemulangan) Hambali," katanya.

Dia pun menyebut perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada dua kasus tersebut.

"Jadi lebih banyak kasus-kasus lain yang memang perlu ditangani, seperti ada sekitar 54 warga negara Indonesia yang dipidana mati di Malaysia, juga Arab Saudi," ucap dia.

Dia lantas menegaskan kembali, "Reynhard itu sudah saya jawab tidak menjadi prioritas bagi kita ya, karena kita menghadapi banyak sekali kasus-kasus serupa yang terjadi di Arab Saudi, maupun juga di Malaysia dan itu lebih prioritas kita selesaikan."

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa rencana pemberian amnesti oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat ini tengah berproses pada tahap finalisasi para calon penerima amnesti oleh Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas.

"Amnesti sudah ditangani teknisnya oleh Supratman di Kementerian Hukum. Jadi semua koordinasi sudah kami lakukan, nama-namanya sudah dikumpulkan oleh beliau dan sedang dibahas untuk diajukan finalnya kepada Presiden," kata Yusril ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa Kementerian Hukum RI mendapuk tugas mengurus teknis terkait pemberian amnesti tersebut.

"Untuk pelaksanaan teknisnya nanti silahkan tanya langsung ke Supratman," ucapnya.

Ketika ditanya kapan pemberian amnesti ditargetkan terealisasi, dia pun enggan meresponsnya. Yusril hanya menjawab bahwa amnesti merupakan kebijakan yang dikantongi presiden dan bisa dilakukan kapan saja, baik di awal maupun di akhir masa jabatannya.

"Amnesti kan bisa diberikan kepada siapa saja berdasarkan pertimbangan presiden. karena ini kan bukan lagi persoalan hukum, tapi persoalan kebijakan yang diambil oleh presiden untuk memutuskan sesuatu, yang katakanlah misalnya sudah divonis, inkrah oleh pengadilan, presiden kan bisa saja memberikan amnesti," tuturnya.

Menurut dia, pemberian amnesti oleh kepala negara juga merupakan suatu yang lumrah, sebagaimana yang dilakukan pula oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

"Misalnya Presiden Biden memberikan amnesti kepada para narapidana di Amerika Serikat, normal saja," kata dia.

Sebelumnya, Rabu (5/2), Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa amnesti yang akan diberikan Presiden RI Prabowo Subianto tidak ditujukan kepada narapidana politik yang melakukan tindakan makar bersenjata.

"(Amnesti) tidak diperuntukkan bagi mereka yang bersenjata," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebaliknya, kata dia, amnesti oleh presiden akan diberikan kepada seluruh narapidana politik atau yang melakukan makar tanpa senjata. Tak terkecuali, pemberian amnesti bagi narapidana politik terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dalam rangka menciptakan rekonsiliasi dan perdamaian di bumi Cendrawasih.

Selain narapidana politik, di awal Pigai merinci bahwa amnesti akan diberikan pula terhadap narapidana dengan kondisi sakit berkepanjangan, lanjut usia (lansia), disabilitas, hamil, merawat bayi kurang dari tiga tahun, di bawah umur, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), hingga mereka yang terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Meski dalam keterbatasan, Kemenko Kumham Imipas menjadi salah satu yang dinilai berkinerja baik oleh masyarakat dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan merupakan alasan untuk berkinerja tanpa aksi.

Pernyataan tersebut merupakan arahan Menko Yusril di Jakarta (10/2), berupa motivasi serta inspirasi kepada 234 pegawai yang telah dimutasi ke Kemenko Kumham Imipas agar seluruh pegawai dapat terus berkinerja meski dalam keterbatasan.

“Meski saudara pindah ke Kemenko Kumham Imipas saat pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi, saya harap kinerja tidak menurun, aksi tetap harus terus berjalan, meski dalam keterbatasan,” ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, anggaran Kemenko Kumham Imipas pada tahun 2025 ditetapkan sekitar Rp9 miliar, namun terkena efisiensi anggaran senilai Rp6 miliar, sehingga hanya menjadi sekitar Rp3 miliar atau merupakan anggaran terkecil dari seluruh kementerian dan lembaga yang ada.

Meski demikian, Yusril memotivasi seluruh pegawai dengan capaian yang telah diraih Kemenko Kumham Imipas, khususnya pada 100 hari pertama Kabinet Merah Putih.

“Meski dalam keterbatasan, Kemenko Kumham Imipas menjadi salah satu yang dinilai berkinerja baik oleh masyarakat dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi,” ucap dia.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran kementerian/lembaga (k/l) diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Untuk belanja k/l, Menteri Keuangan Sri Mulyani menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

Bila sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri.

Sementara untuk rincian pemangkasan anggaran TKD, Menkeu menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.

Pemangkasan dilakukan terhadap enam instrumen, di antaranya kurang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, serta pemahaman yang sama dalam melaksanakan kebijakan penanganan anak yang menjadi korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana terorisme sehingga dapat berjalan dengan maksimal.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan pendekatan yang tepat sangat diperlukan agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi para anak yang terdampak terorisme.

"Berbagai kementerian dan lembaga terkait diharapkan memiliki kesamaan pemikiran, pola, dan tindakan dalam menangani isu ini," kata Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menurut Eddy, kerja sama dan kesamaan persepsi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam menangani anak pada kasus terorisme juga akan membantu terimplementasinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak secara maksimal.

PP tersebut, kata dia, harus dipahami dan diimplementasikan secara maksimal oleh pemangku kebijakan.

Dalam penanganan anak pada kasus terorisme, Kepala BNPT juga berpesan agar semua pihak beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat terutama di dunia digital, sehingga kebijakan yang disiapkan dan dijalankan bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman.

Kebijakan yang adaptif terhadap dunia digital saat ini, sambung dia, perlu dihadirkan karena mengingat generasi muda di masa sekarang cenderung dekat dengan media sosial.

"Kecenderungan tersebut dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap propaganda berbagai kelompok ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme," tuturnya.

Adapun untuk mendorong sinergi dan pemahaman yang sama, BNPT telah menggelar kegiatan bertajuk Ilmu Komunikasi: Lokakarya Peningkatan Keterampilan Kepemimpinan "Mencapai keunggulan dalam pemajuan hak-hak anak" di Cianjur, Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan itu berlangsung selama dua hari, yakni 6-7 Februari 2025, yang digelar bekerja sama dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan narkoba dan kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) dan pemerintah Kanada.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Badung (ANTARA) - Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyatakan menghormati proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang terkait dengan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

“Memang kejadiannya di Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), jadi kalau kami, Pertamina, memandangnya ya kami hormati dulu apa yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung,” ucap Fadjar ketika ditemui di sela acara Media Gathering Subholding Upstream di Badung, Bali, Selasa.

Fadjar menegaskan bahwa selama ini dalam melakukan pengadaan dan aksi korporasi lainnya, Pertamina telah menerapkan prinsip GCG atau Good Corporate Governance.

GCG merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

“Jadi, untuk saat ini, kami hormati dulu apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sambil jika memang diperlukan data dari Pertamina, tentu kami akan siap untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum,” kata Fadjar.

Fadjar juga menyampaikan bahwa secara berkala, Pertamina juga terus melakukan audit internal.

“Tapi kan ini mungkin ada kaitan juga dengan Kementerian ESDM. Jadi, mungkin ya, itulah. Ini juga masih dugaan, jadi kami menunggu saja,” ucapnya.

Senin (10/2), Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan telah memeriksa 70 saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Badung (ANTARA) - Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyatakan menghormati proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang terkait dengan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

“Memang kejadiannya di Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), jadi kalau kami, Pertamina, memandangnya ya kami hormati dulu apa yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung,” ucap Fadjar ketika ditemui di sela acara Media Gathering Subholding Upstream di Badung, Bali, Selasa.

Fadjar menegaskan bahwa selama ini dalam melakukan pengadaan dan aksi korporasi lainnya, Pertamina telah menerapkan prinsip GCG atau Good Corporate Governance.

GCG merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

“Jadi, untuk saat ini, kami hormati dulu apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sambil jika memang diperlukan data dari Pertamina, tentu kami akan siap untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum,” kata Fadjar.

Fadjar juga menyampaikan bahwa secara berkala, Pertamina juga terus melakukan audit internal.

“Tapi kan ini mungkin ada kaitan juga dengan Kementerian ESDM. Jadi, mungkin ya, itulah. Ini juga masih dugaan, jadi kami menunggu saja,” ucapnya.

Senin (10/2), Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan telah memeriksa 70 saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Kota Gorontalo (ANTARA) - Salah seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) berinisial GB yang masih menjalani masa pidana, melangsungkan pernikahan di aula dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Senin.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Gorontalo Sulistyo Wibowo mengatakan pernikahan itu merupakan bentuk pemenuhan hak warga binaan untuk membangun keluarga.

"Kami sangat mendukung warga binaan untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, termasuk dalam hal pernikahan. Ini adalah hak mereka," ujar Sulistyo.

Momen bahagia bagi WBP tersebut turut dihadiri jajaran Lapas Gorontalo, bahkan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimaswat) Rusli Usman menjadi saksi dalam pernikahan itu.

"Prosesi ijab kabul berjalan dengan khidmat dan lancar. GB dengan didampingi oleh petugas Lapas Gorontalo, mengucapkan janji suci di hadapan penghulu dan saksi. Momen ini menjadi bukti bahwa cinta dan kebahagiaan dapat ditemukan di mana saja, termasuk di dalam Lapas," ujar dia.

Kepala Lapas mengungkapkan GB merupakan warga binaan kasus penganiayaan dengan vonis satu tahun penjara dan telah menjalani enam bulan masa pidana.

Menurut dia, meskipun berada di balik jeruji besi, GB tetap berhak untuk membangun rumah tangga.

"Selain itu, kami juga berharap momen ini dapat menjadi motivasi bagi GB untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah menjalani masa pidananya," pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa hari yang lalu, elpiji (LPG) dalam tabung hijau ukuran 3 kilogram sempat sulit diperoleh, sehingga menimbulkan antrean panjang konsumen di pangkalan resmi elpiji.

Kini situasi telah kembali normal, setelah pengecer diperbolehkan kembali menjual langsung pada publik.

Kendati akhirnya pengecer boleh kembali menjual elpiji 3 kilogram (biasa disebut “gas melon”), antrean masyarakat berpotensi berulang, mengingat konsumen “gas melon” terbilang besar.

Salah satu sebab, mengapa konsumen gas melon demikian besar, karena ada subsidi, artinya konsumen membeli gas melon di bawah harga keekonomiannya.

Pada mulanya, elpiji bersubsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin, sebagaimana tertulis di badan tabung. Namun distribusinya melalui pengecer, dan dijual secara bebas, sehingga ada saja masyarakat yang secara ekonomi bukan kelompok miskin ikut menikmatinya juga, itu sebabnya subsidi energi akan terus meningkat.

Kondisi tersebut semakin memperkuat urgensi reformasi subsidi energi di Indonesia, utamanya bagi elpiji 3 kilogram.

Merujuk data 2024, alokasi subsidi energi mencapai Rp189,1 triliun, dengan Rp87,4 triliun disalurkan untuk elpiji 3 kg.

Angka untuk subsidi elpiji 3 kg adalah yang terbesar dibandingkan subsidi energi lain, seperti jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) dan listrik.

Reformasi subsidi energi

Kebijakan subsidi energi Indonesia bertujuan untuk menjaga harga energi tetap stabil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan menahan harga energi di bawah harga pasar, ini memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah mengakses energi yang tidak mampu mereka beli.

Salah satu masalah di Indonesia adalah orang-orang kaya juga menikmati akses elpiji 3 kg bersubsidi karena lemahnya sistem basis data kelompok sasaran.

Elpiji subsidi yang bisa diakses semua warga, termasuk warga yang tergolong mampu, akan menimbulkan sejumlah masalah.

Subsidi yang sifatnya universal, justru akan mendorong konsumsi berlebihan dari rumah tangga berpenghasilan tinggi, termasuk pelaku usaha skala besar.

Reformasi subsidi menjadi sesuatu yang krusial, mengingat skema harga yang stagnan selama satu dekade terakhir, menjadikan beban keuangan pemerintah terus meningkat.

Sejak 2009, harga elpiji 3 kg di angka Rp5.000 per kg. Harga eceran elpiji 3 kg saat ini di wilayah Jabodetabek masih di kisaran Rp22.000, artinya tidak mengalami kenaikan berarti. Harga tersebut jauh di bawah harga pasar yang semestinya.

Subsidi berasal dari dana APBN, yang sebagian besar diambil dari uang pajak masyarakat, jadi harus digunakan juga untuk kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan reformasi subsidi untuk memastikan, bahwa subsidi energi ini akan diberikan untuk melindungi masyarakat terutama dari kalangan bawah.

Pemerintah terus berupaya memperbaiki kebijakan subsidi energi yang pada prinsipnya adalah memastikan subsidi tersebut tepat sasaran.

Reformasi subsidi energi juga harus diikuti dengan upaya menghadirkan alternatif bagi sektor-sektor yang terkena dampak. Upaya tersebut antara lain pengembangan jaringan gas kota, pembangkit listrik energi terbarukan, dan kendaraan listrik.

Kebijakan ini juga akan mendorong masyarakat untuk mempelajari harga energi yang sebenarnya dan mulai mengubah gaya hidup mereka agar lebih bijak dan tidak boros dalam menggunakan energi.

Pada saat yang sama, industri juga harus mendorong efisiensi energi dalam bisnis, yang akan membantu memastikan bahwa perubahan subsidi energi berdampak kecil pada kegiatan bisnis mereka.

Selanjutnya perlu ada edukasi kepada masyarakat terkait urgensi pengurangan subsidi, semisal dengan cara menunjukkan bagaimana pengalihan dana subsidi digunakan untuk program pembangunan yang lebih berdampak luas, seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial yang lebih terarah.

Perlu juga disampaikan kepada publik, bahwa reformasi subsidi elpiji bukan hanya soal efisiensi fiskal pemerintah, bahwa kebijakan ini terhubung dengan asas keadilan sekaligus keberlanjutan energi.

Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk subsidi yang tidak tepat sasaran, merupakan bentuk ketidakadilan bagi warga yang benar-benar membutuhkan.

Memperkuat infrastruktur jargas

Pemerintah menargetkan beban subsidi dan impor energi bisa ditekan. Strateginya melalui pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga secara masif.

Pembangunan infrastruktur jargas dapat membantu mengurangi subsidi dan impor energi. Pemberian subsidi energi bisa menjadi lebih tepat sasaran dengan adanya jargas.

Pada akhirnya, Indonesia bisa memperbaiki neraca keuangan. Jargas juga dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja selama pembangunan jargas berlangsung.

Jargas juga dapat membantu menurunkan impor yang selama ini membebani negara, rantai bisnis pengembangan jargas cukup panjang, sehingga membutuhkan kerja gotong royong yang sinergis agar jargas bisa optimal memberikan manfaat kepada masyarakat.

Selain itu pengembangan jargas juga selaras dengan program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya dalam upaya swasembada energi sehingga keberlanjutan proyek akan terus dilakukan.

Gas bumi merupakan salah satu sumber energi andalan di era transisi energi, oleh karenanya diperlukan infrastruktur terintegrasi untuk bisa menyalurkan gas dari area sumber gas menuju area penerima manfaat, seperti kawasan industri dan konsumen rumah tangga.

Manfaat pembangunan infrastruktur jaringan gas, agar harga gas lebih terjangkau, dengan biaya (toll fee) lebih murah, guna memenuhi kebutuhan gas untuk industri, pembangkit listrik dan rumah tangga.

Salah satu jargas skala besar yang sudah siap adalah jaringan pipa gas Cisem (Cirebon – Semarang) tahap 1 dengan investasi Rp1,13 triliun. Kemudian dilanjutkan pembangunan Cisem tahap 2, untuk tahun 2024 membutuhkan investasi Rp1,33 triliun, dan untuk tahun 2025 membutuhkan investasi Rp l2,01 triliun. Investasi lebih besar, karena jarak pipa yang dibangun juga lebih panjang.

Proyek CISEM merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan bagian dari rencana interkoneksi pipa transmisi antara jaringan pipa transmisi Sumatera, Jawa Bagian Barat dengan jaringan pipa transmisi Jawa Bagian Timur.

Interkoneksi pipa ini memperkuat rantai suplai pasokan gas bumi dan dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau secara berkelanjutan, terutama untuk kebutuhan sektor industri eksisting di sepanjang jalur pipa dan kawasan-kawasan industri yang akan segera beroperasi di beberapa wilayah.

Antara lain, Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, serta kawasan industri lainnya yang sedang dalam proses pembangunan.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menegaskan dukungannya, terhadap pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (CISEM).

Kementerian ESDM berusaha mendukung sepenuhnya pembangunan CISEM Tahap I dan II selesai tepat waktunya. Kementerian ESDM sudah mengidentifikasi sumber-sumber gas yang produksinya bisa dialirkan lewat pipa ini untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat.

Pembangunan pipa transmisi gas bumi seperti CISEM, bertujuan meningkatkan akses gas bumi bagi seluruh masyarakat maupun industri.

Pipa transmisi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas gas bumi yang sebagian besar berasal dari lapangan gas di Jawa Timur dapat sampai ke wilayah Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan industri yang sedang berkembang.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya industri maupun pembangkit listrik, pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pembangunan transmisi pipa gas.

Selain pipa Cirebon-Semarang, penting dicatat adalah proyek West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping dan Sei ruas Mangkei-Dumai.

Selain itu, pengembangan pipa LNG skala kecil dan virtual untuk mengamankan pasokan energi di daerah-daerah yang terkendala faktor geografis, seperti di pulau-pulau kecil terutama yang berlokasi di bagian timur Indonesia.

*) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.

Copyright © ANTARA 2025

"KUHP kan berlaku 1 Januari 2026 dan menganut nilai-nilai yang baru, di antaranya dia lebih mengutamakan restorative justice, rehabilitatif, dan restitutif, yang mana secara logika tentu memerlukan KUHAP yang juga baru, yang memuat nilai-nilai yang s

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum telah terjadi pada Senin (10/2), dan berikut sejumlah topik yang dapat Anda baca kembali pada Selasa pagi ini, yakni mulai dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.

1. KY usul RUU KUHAP sinkronkan aturan penyadapan di luar untuk pidana

Komisi Yudisial (KY) RI mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyinkronkan aturan mengenai penyadapan di luar penegakan hukum pidana.

"Mempertegas ketentuan lain yang tidak sinkron dengan aturan yang ada dalam KUHAP, utamanya terkait dengan pengaturan mengenai penyadapan dan pemanggilan paksa di luar kepentingan penegakan hukum pidana," kata Ketua KY Amzulian Rifai pada rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).

Selengkapnya baca di sini.

2. Kejagung geledah kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM

Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (10/2), menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Informasi penggeledahan tersebut dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar.

Selengkapnya baca di sini.

3. Ketua Komisi III: Urgensi penyusunan RUU KUHAP samakan nilai dengan KUHP

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut urgensi penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ialah untuk menyamakan nilai-nilai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2026.

"KUHP kan berlaku 1 Januari 2026 dan menganut nilai-nilai yang baru, di antaranya dia lebih mengutamakan restorative justice, rehabilitatif, dan restitutif, yang mana secara logika tentu memerlukan KUHAP yang juga baru, yang memuat nilai-nilai yang sama. Nah, ini yang kami lihat urgen," kata Habiburokhman.

Selengkapnya baca di sini.

4. KPK periksa Rini Soemarno terkait penyidikan korupsi PGN

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri BUMN periode 2014—2019 Rini Soemarno sebagai saksi penyidikan dugaan korupsi terkait dengan persoalan jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. dan PT Isargas/Inti Alasindo Energi (IAE) pada 2017—2021.

"Diperiksa terkait dengan tindak pidana korupsi dalam transaksi jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE pada tahun 2017—2021," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/2).

Selengkapnya baca di sini.

5. Bareskrim geledah kantor hingga rumah Kades Kohod Tangerang

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah kantor dan rumah Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Senin (10/2) malam.

Penggeledahan itu melibatkan jajaran Bareskrim Polri, Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan petugas Polsek setempat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Cukup kajian-kajian, cukup. Apa itu FGD? forum group discussion, forum group discussion, mau diskusi apa lagi?

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menyentil oknum-oknum yang tidak menyetujui kebijakan efisiensi anggaran dan merasa kebal hukum menghadapi keputusan-keputusan yang diambil oleh dirinya saat memperjuangkan kemakmuran rakyat.

Dalam sambutan pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Senin, Prabowo mengatakan dirinya tak masalah dengan pembangkangan tersebut, namun oknum itu harus berani berhadapan langsung dengan rakyat, terutama kalangan ibu-ibu yang disebutnya dengan emak-emak.

"Kau boleh melawan Prabowo, tetapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, dablek!" kata Prabowo dalam siaran langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden.

Di hadapan para Muslimat NU yang merupakan kalangan ibu-ibu, Presiden Prabowo menceritakan langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga diambil agar pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan dan berpotensi menjadi ladang korupsi bisa dihilangkan.

Namun, pada praktiknya ada saja pihak-pihak yang kontra dengan keputusan tersebut dan bahkan merasa kebal dari keputusan yang diambil Prabowo itu sehingga mengabaikannya.

"Ada, yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada," ujar Prabowo.

Padahal, menurut Prabowo, langkah efisiensi yang diambilnya sudah tepat karena program-program yang terdampak efisiensi merupakan kegiatan bersifat seremonial dan hanya untuk menggugurkan syarat formal di atas kertas.

Presiden mencontohkan beberapa kegiatan yang dirasakan tak perlu dilakukan pada era pemerintahannya sehingga anggaran untuk acara tersebut bisa digunakan untuk menangani persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Cukup kajian-kajian, cukup. Apa itu FGD? forum group discussion, forum group discussion, mau diskusi apa lagi? Itu tuh mengentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat, yang lapar carikan makan, sekolahnya rusak? perbaiki, jalan yang rusak? perbaiki. Diskusi, diskusi. Studi banding, studi banding, mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia, kok belajar ke Australia?" kata Prabowo.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Beijing (ANTARA) - Israel dan Hamas pada Sabtu (8/2) menyelesaikan pertukaran tahanan-sandera yang kelima dalam fase pertama perjanjian gencatan senjata Gaza yang sedang berlangsung, menurut sejumlah sumber Israel dan Palestina.

Berikut kronologi peristiwa penting terkait proses pertukaran itu sejak Israel dan Hamas menyetujui kesepakatan gencatan senjata Gaza pada Januari.

-- Pada 19 Januari 2025, kesepakatan gencatan senjata Gaza mulai berlaku. Yang pertama, fase 42 hari dari perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang difasilitasi oleh Mesir dan Qatar dengan dukungan dari Amerika Serikat (AS), menetapkan bahwa Hamas akan membebaskan 33 sandera, sementara Israel akan membebaskan ratusan tahanan Palestina.

-- Pada hari yang sama, tiga wanita Israel, yang dibebaskan dari penahanan Hamas di Gaza, tiba di Israel pada hari pertama perjanjian gencatan senjata mulai berlaku.

-- Pada 20 Januari 2025, Israel membebaskan 90 tahanan Palestina dari penjara Ofer, yang terletak di sebelah barat Ramallah di Tepi Barat, hanya beberapa jam setelah tiga sandera Israel kembali ke Israel pascapembebasan dari penahanan Hamas di Gaza.

-- Pada 25 Januari 2025, Gaza menyaksikan pertukaran sandera kedua saat Hamas membebaskan empat tentara wanita Israel dengan imbalan 200 tahanan Palestina. Tak lama setelah itu, Dinas Penjara Israel mengumumkan bahwa seluruh 200 tahanan Palestina yang akan dibebaskan telah dilepaskan.

-- Pada 30 Januari 2025, Israel setuju untuk membebaskan 110 tahanan Palestina, termasuk 30 anak di bawah umur, yang membatalkan keputusan sebelumnya untuk menunda pertukaran. Langkah tersebut menyusul pembebasan tiga sandera Israel dan lima sandera Thailand oleh Hamas dalam gencatan senjata Gaza yang sedang berlangsung.

-- Pada 1 Februari 2025, Hamas membebaskan tiga sandera Israel dalam gelombang keempat dari tahap pertama pertukaran tahanan dan kesepakatan gencatan senjata. Sebagai balasannya, Israel membebaskan 183 tahanan Palestina dan mengizinkan 50 warga Palestina yang terluka dan sakit meninggalkan Gaza untuk menjalani perawatan medis di luar negeri.

-- Pada 4 Februari 2025, Hamas mengatakan pembicaraan tentang tahap kedua kesepakatan gencatan senjata Gaza dengan Israel telah dimulai, dengan fokus pada tempat berlindung, bantuan, dan rekonstruksi di daerah kantong Palestina yang hancur.

-- Pada 8 Februari 2025, dalam pertukaran tahanan-sandera kelima, tiga sandera Israel yang sebelumnya ditawan oleh Hamas dipindahkan dari Gaza tengah ke Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) dan Badan Keamanan Israel dan menyeberangi perbatasan ke Israel, kata IDF dalam sebuah pernyataan. Sebagai bagian dari pertukaran tersebut, Israel juga membebaskan 183 tahanan Palestina dari penjara Israel pada hari yang sama sesuai kesepakatan.

Kuala Lumpur (ANTARA) - Komisi Antar-Pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) akan menggelar pertemuan ke-40 di Langkawi, Kedah, Malaysia, pada 11-14 Februari 2025.

Salah satu agenda utama pertemuan ini adalah membahas hak-hak korban dan penyintas konflik, sejalan dengan upaya ASEAN dalam memperkuat perlindungan HAM di kawasan.

Menurut Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra), pertemuan pertama AICHR di bawah kepemimpinan Edmund Bon Tai Soon, perwakilan Malaysia untuk AICHR sekaligus Ketua AICHR 2025, juga akan menyoroti inisiatif perdamaian dan pengembangan keamanan.

Selain itu, agenda penting lainnya mencakup usulan deklarasi ASEAN terkait HAM dalam isu lingkungan, pertumbuhan inklusif, pembangunan berkelanjutan, serta hak atas pembangunan.

Perwakilan dari seluruh negara anggota ASEAN akan hadir, termasuk Perwakilan AICHR dari Timor-Leste, yang akan hadir sebagai pengamat.

Sebagai Ketua ASEAN dan AICHR 2025, Malaysia akan menyampaikan bidang prioritas serta pencapaian utama yang selaras dengan tema kepemimpinan ASEAN tahun ini: "Inklusivitas dan Keberlanjutan."

Beberapa fokus utama yang akan dibahas mencakup, pertama, ingin memajukan Memajukan tematik utama HAM, seperti hak atas perdamaian, pembangunan, bisnis dan HAM, perlindungan lingkungan, serta perubahan iklim.

Kedua, menangani tantangan hak asasi manusia yang mendesak di kawasan ASEAN melalui pendekatan holistik “Dipimpin oleh ASEAN” dan “dimiliki oleh ASEAN”.

Ketiga, meningkatkan kerangka kelembagaan AICHR menuju transisi menjadi badan yang lebih berorientasi pada perlindungan.

Keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan proses dan mekanisme AICHR. Kelima, memperkuat kerja sama AICHR dengan badan sektoral ASEAN dan mitra dialog.

Keenam, memperkuat keterlibatan dengan organisasi masyarakat sipil, dan meningkatkan​​​​​​ inklusivitas melalui dialog dan kolaborasi yang berkelanjutan.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025