Badung, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, memeriksa dua orang warga negara asing (WNA) asal Polandia yang diduga bekerja menjadi pemandu wisata atau guide ilegal.

"Apabila terbukti terdapat pelanggaran keimigrasian maka akan kami tindak sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Winarko di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

Dua WNA asal Polandia itu pria dan wanita masing-masing berinisial RS dan MT.

Keduanya ditangkap petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai di area penurunan penumpang di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Jumat (7/2).

Mereka ditangkap sesaat setelah mengantarkan para wisatawan asing untuk bersiap meninggalkan Bali usai liburan di Pulau Dewata.

Saat ditangkap keduanya bahkan masih mengenakan seragam hitam putih dan membawa atribut berupa papan berwarna merah diduga nama agen perjalanan wisata.

Berdasarkan data perlintasan keimigrasian, kedua WNA tersebut masuk Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai pada 4 Januari 2025.

Mereka masuk Bali menggunakan visa kunjungan saat kedatangan atau Visa on Arrival (VOA) dan memiliki izin tinggal yang masih berlaku.

"Saat ini terhadap kedua WNA tersebut masih kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut," ucapnya.

Imigrasi Ngurah Rai mencatat sejak 1 Januari hingga 10 Februari 2025, pihaknya telah memberikan 90 tindakan administratif keimigrasian.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA guna menjaga iklim pariwisata di Bali tetap kondusif," imbuhnya.

Pengawasan WNA di Bali menjadi tantangan tersendiri terutama terkait pelanggaran keimigrasian, sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara selama 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah kunjungan wisman di Bali pada 2024 mencapai 6,33 juta orang atau naik 20,1 persen dibandingkan 2023 yang mencapai 5,27 juta orang.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Beijing (ANTARA) - China sedang mempercepat reformasi sistem penetapan harga energi terbarukan yang berorientasi pasar dalam upaya membangun sistem ketenagalistrikan baru dan mendorong pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan yang berkelanjutan.

Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (National Development and Reform Commission/NDRC) China dan Administrasi Energi Nasional (National Energy Administration/NEA) China baru-baru ini merilis sebuah pengumuman bersama mengenai pendalaman reformasi penetapan harga untuk listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan.

Reformasi tersebut berfokus pada tiga aspek utama, yaitu membuat kekuatan-kekuatan pasar dapat menentukan harga energi terbarukan, membangun mekanisme penetapan harga dan penyelesaian yang mendukung keberlanjutan jangka panjang serta mengadopsi kebijakan yang beragam untuk proyek yang sudah ada maupun proyek baru.

"Kebijakan penetapan harga baru ini akan secara signifikan mempercepat pembangunan sistem ketenagalistrikan modern dan memastikan pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi China untuk Promosi Pembangunan Industri Zhang Dayong.

Kalangan pakar industri percaya bahwa reformasi tersebut sangat penting karena China memasuki tahap baru dalam pengembangan energi terbarukan.

China sangat menghargai sektor energi baru seperti tenaga bayu dan tenaga surya, dengan meluncurkan serangkaian kebijakan pendukung yang mencakup penetapan harga, keuangan, dan industri. Langkah-langkah yang mendukung, termasuk mekanisme penetapan harga tetap telah menghasilkan pertumbuhan eksponensial dalam kapasitas energi terbarukan.

Pada akhir 2024, total kapasitas terpasang energi terbarukan di China mencapai 1,41 miliar kilowatt, menyumbang 40 persen lebih dari total kapasitas listrik negara itu dan melampaui kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga batu bara.

Terlepas dari ekspansi yang pesat itu, mekanisme penetapan harga tetap yang ada saat ini untuk energi terbarukan masih kesulitan untuk mencerminkan dinamika penawaran dan permintaan pasar yang riil.

Kalangan analis mengatakan kondisi saat ini sudah memungkinkan untuk beralih ke penetapan harga berbasis pasar, di mana mereka mengutip penurunan biaya pembangkit listrik dan pasar yang terus berkembang. Mereka juga memprediksi bahwa reformasi tersebut akan meningkatkan efisiensi industri serta memastikan pertumbuhan berkualitas tinggi yang berkelanjutan.

Biaya pembangkit listrik tenaga bayu dan tenaga surya di China telah turun secara signifikan dibandingkan pada tahap awal pengembangan. Saat ini, biaya pembangkit listrik tenaga bayu dan surya di negara tersebut berkisar antara 0,2 yuan (1 yuan = Rp2.237) hingga 0,3 yuan per kilowatt-jam (kWh). Sementara itu, pasar listrik lokal telah matang, dengan regulasi lebih baik yang memfasilitasi partisipasi lebih luas.

Wakil Kepala NEA Song Hongkun menyoroti peningkatan peran kekuatan pasar dalam distribusi listrik. Dari Januari hingga Oktober 2024, transaksi listrik berbasis pasar di China mencapai 5,08 triliun kWh, dengan pangsa listrik yang diperdagangkan di pasar naik dari 17 persen pada 2016 menjadi 62 persen. Hampir separuh dari semua pembangkit listrik terbarukan diperdagangkan di pasar.

"Sektor energi terbarukan di China memimpin di kancah dunia, tetapi guna memastikan kekuatan jangka panjang dan perkembangan yang sehat, sektor ini harus diuji dalam lingkungan pasar yang kompetitif," tutur Liu Manping, seorang ekonom NDRC. Ia menekankan bahwa penetapan harga listrik berbasis pasar merupakan inti dari reformasi tersebut.

Para pakar memperkirakan bahwa dorongan yang berorientasi pasar akan memicu kemajuan teknologi dalam hal tenaga bayu dan tenaga surya serta semakin mengurangi biaya.

Zhang menambahkan pada saat yang sama, reformasi tersebut dapat menyebabkan keuntungan yang lebih rendah untuk beberapa proyek, mengarahkan modal sosial ke arah pengaplikasian energi terbarukan non-listrik, yang akan membantu mendorong pertumbuhan ekosistem energi terbarukan yang lebih luas di China.

Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Singaraja, Bali (ANTARA) - Imigrasi Kelas II Singaraja, Bali, melakukan deportasi terhadap dua orang warga negara asing (WNA) berkebangsaan Tiongkok yang kedapatan menjadi instruktur selam secara ilegal di Kabupaten Karangasem.

"Dua WNA berkebangsaan Tiongkok yang dideportasi ini adalah laki-laki berinisial CJ dan perempuan berinisial AM," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja Hendra Setiawan, di Singaraja, Selasa.

Kasus tersebut bermula saat petugas Imigrasi tengah melakukan sosialisasi aplikasi pelaporan orang asing (APOA) ke kawasan perhotelan di wilayah Kabupaten Karangasem.

“Saat penyebaran informasi mengenai APOA, tim kami menemukan adanya aktivitas mencurigakan terhadap rombongan turis yang telah selesai melakukan diving," kata dia.

Hendra memaparkan petugas Imigrasi juga sebelumnya telah melakukan observasi dan pemeriksaan awal terhadap dokumen keimigrasian dari dua WNA bersangkutan.

"Atas dugaan adanya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, tim Imigrasi melakukan pemanggilan terhadap dua WNA tersebut untuk diminta keterangan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Singaraja”, ujarnya.

Dia mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan secara mendalam, kedua WNA tersebut diketahui sebagai pemegang izin tinggal kunjungan (ITK).

WNA tersebut masuk ke Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, masing-masing inisial CJ pada 26 November 2024 dan AM pada 21 Desember 2024. Adapun masa berlaku izin tinggal keduanya, yakni CJ hingga 24 Maret 2025 dan AM hingga 18 Juni 2025.

Dia menegaskan kedua WNA itu dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan karena yang bersangkutan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Jo. Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Adapun proses pendeportasian dilakukan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai masing-masing dengan penerbangan China Southern Airlines nomor penerbangan CZ626 (Denpasar-Guangzhou) dengan tujuan akhir Wenzhou dan dengan penerbangan China Southern Airlines nomor penerbangan CZ6066 (Denpasar-Shenzen) dengan tujuan akhir Beijing.

“Tindakan ini merupakan wujud nyata penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja kami. Kami akan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Kami juga berharap masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui tentang aktivitas WNA yang mencurigakan, meresahkan atau melanggar peraturan ke nomor hotline Kantor Imigrasi Singaraja 0813-5390-9733," ujar Hendra.

Pewarta: IMBA Purnomo/Rolandus Nampu
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani Mustafa menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan reformasi untuk mengembangkan pariwisata dan mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

"Pemerintah bisa dibilang sedang restrukturisasi atau reformasi terkait dengan semua sektor, termasuk di dalamnya pariwisata. Kami juga sebenarnya sedang berjuang," katanya dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI yang disiarkan pada Selasa.

Ia mengatakan bahwa pemerintah berupaya memperbaiki regulasi dan pengelolaan pariwisata serta mengatasi persoalan-persoalan terkait kepariwisataan agar sektor pariwisata bisa memberikan kontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Kementerian Pariwisata berkoordinasi kementerian dan lembaga lain dalam upaya mengembangkan pariwisata dan mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

"Kita nanti bisa lebih bergerak bersama untuk memang menunjukkan bahwa sektor ini mampu berkontribusi," kata Rizki.

Selama tahun 2025, Rizki menyampaikan, Kementerian Pariwisata menjalankan program unggulan yang di antaranya mencakup Gerakan Wisata Bersih (GWB), digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan, pengembangan wisata bahari dan wisata kesehatan, serta peningkatan desa wisata.

Menurut dia, pemerintah juga berusaha meningkatkan promosi pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B. Sukamdani berharap pemerintah lebih memperhatikan sektor pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam upaya untuk memajukan pariwisata Indonesia agar bisa bersaing dengan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memaparkan sejumlah rekomendasi untuk membangun sistem keamanan laut yang komprehensif.

"Kita perlu melakukan hal-hal berkaitan dengan membangun sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif dan inklusif. Kami merekomendasikan beberapa hal," kata Yusril di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikannya saat rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Otto Hasibuan; dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus.

Dia menyebut hal pertama yang perlu dilakukan ialah penguatan regulasi penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

"Mungkin dengan metode omnibus atau apa ya, kita pertimbangkan lah nanti mana yang lebih efektif dan lebih cepat kita kerjakan," ucapnya.

Dia juga menyebut perlunya menetapkan satu institusi sebagai penjaga keamanan laut (coast guard) Indonesia yang mempunyai kegunaan penyidikan dalam kasus tindak pidana di laut.

Selanjutnya, dia mengatakan diperlukan alat pendukung (supporting) investigasi canggih mencakup teknologi informasi, komunikasi, dan infrastrukturnya.

Kemudian, lanjut dia, perlunya penguatan anggaran pembangunan sistem pengawasan keamanan laut yang lebih modern dan efektif. Termasuk, peningkatan kerja sama internasional dalam pengamanan laut.

"Keenam, efisiensi dan efektivitas birokrasi termasuk pencegahan, pemeriksaan berulang-ulang dan penguatan pengawasan menjadi satu pintu pelayanan," tuturnya.

Terakhir, perlunya peran serta masyarakat maupun sektor swasta terlibat dalam penjagaan keamanan laut.

"Termasuk integrasi masyarakat terhadap keamanan di laut," katanya.

Di awal, Yusril memberikan sejumlah rekomendasi di atas berangkat dari empat isu strategis sistem keamanan laut yang menjadi fokus perhatian, yakni urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut lantaran banyaknya regulasi yang tumpang tindih.

Kemudian, konsolidasi kelembagaan yang diperlukan pula untuk efisiensi dalam menegakkan hukum di laut. Selanjutnya, masalah kolaborasi antara instansi; dan peningkatan infrastruktur keamanan di laut.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Martapura (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan melakukan panen raya ikan air tawar yang dibudidayakan warga binaan di dalam kolam terpal.

"Hari ini kami memanen ikan lele yang dibudidayakan sejak tahun 2024," kata Kepala Lapas Kelas IIB Martapura OKU Timur Edi Saputra di Martapura, Selasa.

Dia mengatakan bahwa budi daya ikan air tawar di dalam kolam tersebut dilakukan warga binaan di lahan pertanian Sarana Asimilasi Edukasi (SAE) yang terletak di belakang area Lapas Martapura.

Kasubsi Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIB Martapura, OKU Timur Dicki Novriandi secara teknis menjelaskan bahwaa lahan yang dulunya terbengkalai "disulap" menjadi area bercocok tanam jenis sayur mayur dan budi daya ikan air tawar dengan memberdayakan warga binaan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari pelatihan keterampilan bagi warga binaan, khususnya dalam bidang pertanian dan peternakan agar dapat memberikan bekal bermanfaat selama menjalani masa pidana.

Saat ini, kata dia, Lapas Martapura memiliki sebanyak delapan kolam terpal yang membudidayakan ribuan ikan air tawar berbagai jenis mulai dari Ikan Lele, Gurami, Patin, Nila dan Mujair.

"Untuk panen hari ini ada sebanyak 20 kilogram ikan lele segar. Sebelumnya, kami juga sudah memanen sayur kangkung dan terong," katanya.

Dia menjelaskan, hasil panen tersebut langsung didistribusikan ke dapur lapas untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi warga binaan di Lapas Martapura.

Dengan hasil panen ini, Lapas Martapura terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan program pelatihan yang produktif, inovatif, dan bermanfaat bagi warga binaan.

"Melalui program ini diharapkan agar warga binaan dapat terus belajar keterampilan yang bermanfaat dan menambah wawasan tentang pertanian dan perikanan," ujarnya.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

KY memiliki peran penting dalam menjaga kualitas hakim dan kualitas peradilan di Indonesia, karena hal ini sangat berdampak pada tegaknya kepastian hukum yang sangat mempengaruhi dunia usaha

Jakarta (ANTARA) - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menyatakan keberadaan Komisi Yudisial (KY) sangat strategis dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia

“KY memiliki peran penting dalam menjaga kualitas hakim dan kualitas peradilan di Indonesia, karena hal ini sangat berdampak pada tegaknya kepastian hukum yang sangat mempengaruhi dunia usaha,” ujarnya saat menggelar entrymeeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) KY tahun 2024 di Kantor KY, dikutip dari keterangan di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, keuangan negara merupakan sumber daya utama dalam mencapai tujuan KY, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan baik.

Bentuk dukungan BPK adalah memastikan dan memberikan rekomendasi agar pengelolaan sumber daya tersebut sesuai dengan ketentuan.

"BPK memastikan anggaran dan aset dapat dikelola dengan baik dalam mencapai tujuan Komisi Yudisial," ungkap Nyoman.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga berharap tidak ditemukan temuan yang berulang dari tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa aspek penting yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu komitmen pimpinan, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sinergi antar lembaga, serta efektivitas dalam pengelolaan digitalisasi.

BPK menegaskan pentingnya implementasi sistem pengawasan internal yang kuat guna memastikan tata kelola baik dalam penggunaan anggaran negara.

“Melalui kegiatan ini, BPK dan KY meneguhkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dengan sinergi yang baik antara kedua lembaga, diharapkan pengelolaan anggaran di KY dapat terus ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kuasa hukum Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin, Yunihar mengaku bahwa pihaknya hingga saat ini tidak mengetahui keberadaan kliennya yang kini berstatus sebagai saksi dalam kasus pemalsuan girik pada SHGB/SHM pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

"Untuk saat ini memang kami belum ada dan tidak tahu keberadaan beliau karena fokus kami adalah pendampingan warga," ucap Yunihar saat dikonfirmasi di Tangerang, Selasa.

Ia mengatakan setelah memenuhi proses pemanggilan dari Bareskrim Polri terhadap Kades Kohod, timnya belum lagi bertemu sama kliennya tersebut. Bahkan, katanya, dirinya saat ini juga tengah mencari keberadaan Arsin.

"Kami juga sedang mencari tau di mana posisi beliau (Arsin). Kemungkinan sih beliau sedang ada agenda di luar," ujarnya.

Pada proses penggeledahan oleh tim penyidik Bareskrim Polri Senin (9/2) malam, Kades Kohod Arsin pun tak tampak hadir dalam agenda tersebut.

Adapun penyidik telah menggeledah kantor dan rumah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Penggeledahan itu melibatkan jajaran, Bareskrim Polri, Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan petugas Polsek setempat.

"Kami datang ke sini untuk menjalankan tugas untuk memeriksa berkas-berkas dan data yang ada di ruang kantor Desa Kohod. Kami pun ada surat perintahnya," kata salah satu penyidik Bareskrim Polri.

Setelah penyidik mengkonfirmasi, mereka tampak memasuki ruangan Kades Kohod dan Sekretaris Desa Kohod untuk memeriksa sejumlah berkas dokumen serta data yang ada di dalam ruangan itu

Kemudian, tim penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait perkara yang ditangani Bareskrim, yakni kasus pagar laut.

Sementara itu, di tempat berbeda pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah pribadi Kades Kohod yang berlokasi tidak jauh dari penggeledahan pertama di kantor Desa Kohod.

Beberapa anggota kepolisian langsung menemui dan mengkonfirmasi kepada keluarga serta kerabat yang ada di kediaman Kades Kohod tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan dalam agenda penggeledahan tersebut, pihaknya menerjunkan sebanyak 20 personel dengan dibagi tiga tim.

Tim pertama, diarahkan untuk melakukan pemeriksaan ke kantor Desa Kohod, tim kedua bertugas menggeledah di kediaman Kepala Desa Kohod yakni Arsin, lalu tim ketiga memeriksa kediaman Sekretaris Desa Kohod.

"Iya benar, kami telah melakukan penggeledahan terkait kasus pagar laut di wilayah Pakuhaji, kabupaten Tangerang Banten. Ada berapa personel yang diturunkan dan berapa dokumen yang kita sita," terangnya.

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan kepada Istri dan keluarga Kades Kohod terkait perkara kasus SHGB/SHM pagar laut di Kabupaten Tangerang.

Proses pemeriksaan itu dilakukan di Kantor Polsek Pakuhaji dengan agenda permintaan informasi terhadap keluarga bersangkutan.

aca juga: KKP periksa Kepala Desa Kohod dan 13 nelayan soal pagar laut Tangerang

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengajak Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) agar memanfaatkan aplikasi Jaga Desa apabila dihadapkan pada persoalan hukum.

"Kalau ada yang mengancam, oknum yang mengancam, oknum yang memeras, jangan takut, lawan saja. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab laporkan saja, apalagi sekarang kan ada Jaga Desa, aplikasi online sekarang, sudah saya luncurkan itu, real time monitoring," kata Mendes Yandri dalam audiensi bersama Apdesi dan Papdesi di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa.

Mendes Yandri meyakini bahwa digitalisasi mampu membantu mengurai persoalan di desa, salah satunya adalah aplikasi Jaga Desa. Jaga desa adalah solusi efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi kepala desa ataupun masyarakat desa, seperti pemerasan dan intimidasi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Aplikasi yang berada di bawah naungan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung itu memungkinkan kepala desa dan perangkatnya untuk melaporkan kendala dengan respons cepat dari pihak berwenang.

Kolaborasi antara Kemendes PDT dan Kejaksaan Agung tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa serta menyelesaikan permasalahan seperti konflik lahan dan infrastruktur desa.

Dengan penerapan sistem informasi yang terintegrasi, Jaga Desa diyakini mampu mempercepat kemajuan desa sekaligus mendukung keberhasilan program pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah kepala desa yang tergabung, baik di Apdesi maupun Papdesi, membenarkan bahwa persoalan hukum merupakan hal yang ditakuti oleh pimpinan desa itu.

Menurut Kepala Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat Pipit, tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu penyebab kepala desa kerap kebingungan ketika menghadapi persoalan hukum.

Dengan demikian, dia meminta Kemendes PDT membantu memberikan bimbingan kepada para kepala desa terkait hal tersebut.

Merespons masalah itu, Mendes Yandri menyampaikan kembali bahwa Kemendes PDT telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung serta Kepolisian Republik Indonesia, di antaranya kerja sama dalam memberikan pendampingan dan pembinaan hukum bagi kepala desa.

Aplikasi Jaga Desa, ujar Yandri, merupakan salah satu wujud kolaborasi itu.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Dan pembentukan Badan Legislasi Nasional sampai sekarang belum dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyinggung soal pembentukan Badan Legislasi Nasional yang bertugas menggodok rancangan undang-undang di internal pemerintah sebelum diajukan ke DPR RI.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana yang menjadi amanat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Sebenarnya telah diamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legilasi Nasional, seperti halnya DPR punya Badan Legislasi, pemerintah semestinya dengan amanat undang-undang itu mempunyai satu badan yang menggodok program legislasi internal pemerintah," kata Yusril saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Aturan tersebut, lanjut dia, juga mengamanatkan agar sebelum Badan Legislasi Nasional terbentuk maka tugasnya dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM, namun saat ini Kementerian Hukum dan HAM telah dipecah menjadi tiga nomenklatur.

"Dan pembentukan Badan Legislasi Nasional sampai sekarang belum dilakukan," ucapnya.

Untuk itu, dia menyebut pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah guna merealisasikan usulan pembentukan Badan Legislasi Nasional, termasuk melaporkannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Dan telah juga menyampaikan kepada bapak presiden, dan telah melakukan rapat koordinasi dengan tiga menteri di bawah koordinasi kementerian koordinator ini, mengusulkan untuk pembentukan Badan Legislasi Nasional," tuturnya.

Terkait pembentukan Badan Legislasi Nasional, dia menyebut hal itu bisa diejawantahkan dengan membentuk sebuah badan baru ataupun mentransformasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

"Diusulkan apakah itu akan di bawah Kementerian Hukum, menteri hukum merangkap sebagai Kepala Badan Legislasi Nasional seperti Bappenas, BPN atau akankah ditarik ke Kemenko," ujarnya.

Yusril pun menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Yang penting kita punya satu badan legislasi internal pemerintah, yang menggodok setiap peraturan perundang-undangan, draf, secara koordinatif, mengoordinasikan seluruhnya sehingga betul-betul ada kesamaan persepsi, sebelum RUU itu diajukan ke DPR," katanya.

Dia menggarisbawahi bahwa fungsi Badan Legislasi Nasional nantinya akan mirip seperti Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"Sama juga seperti DPR, Baleg akan meminta pandangan fraksi-fraksi sebelum bulat menjadi usul inisiatif DPR," lanjut dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Indonesia memiliki dasar hukum untuk menindak pejabat asing yang terlibat suap di Tanah Air, apabila bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Dalam Pertemuan Teknis Konvensi Anti-Penyuapan OECD di Jakarta, Senin (10/2), ia menyampaikan bahwa konvensi OECD mewajibkan negara anggota melakukan kriminalisasi suap terhadap pejabat publik asing serta menyediakan strategi pencegahan dan instrumen hukum yang lebih kuat.

"Indonesia menegaskan komitmen dalam memberantas korupsi dan penyuapan, khususnya di sektor publik dan bisnis internasional," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Pemerintah Indonesia, lanjutnya, terus memperbarui regulasi guna menyesuaikan dengan tantangan baru dalam pemberantasan korupsi, termasuk kriminalisasi suap pejabat asing, penyalahgunaan pengaruh dalam bisnis, serta korupsi sektor swasta.

Dia menambahkan, mekanisme pelaporan dan perlindungan kepada pemberi informasi rahasia atau whistleblower juga diperkuat untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam pencegahan korupsi.

Sebagai langkah konkret, Indonesia berfokus pada peningkatan kapasitas penegak hukum, penguatan sistem audit dan pengawasan, serta penyempurnaan regulasi keuangan guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan anggaran negara.

Yusril pun berharap implementasi Konvensi Anti-Penyuapan OECD dapat menciptakan persaingan bisnis yang adil dan transparan di tingkat global.

Adapun saat ini Indonesia menjadi negara aksesi OECD bersama dengan Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand.

Indonesia sedang dalam proses penilaian mandiri terhadap kebijakan, regulasi, dan standar nasional dibandingkan dengan instrumen OECD, untuk selanjutnya disampaikan dalam dokumen Memorandum Awal (Initial Memorandum).

Pemerintah Indonesia telah memulai proses aksesi untuk menjadi anggota OECD setelah permohonannya diterima pada 20 Februari 2024.

Dewan OECD menyetujui peta jalan aksesi pada 29 Maret 2024, yang mencakup tahapan, persyaratan, dan evaluasi mendalam terhadap kebijakan serta regulasi Indonesia untuk menyesuaikan dengan standar OECD.

Proses tersebut dimulai dengan penyusunan Initial Memorandum oleh Indonesia, yang kemudian dievaluasi oleh Sekretariat OECD dan komite teknis terkait. Penyesuaian terhadap regulasi Indonesia diperlukan untuk mencapai praktik terbaik OECD, yang dapat mendorong reformasi kebijakan.

Setelah evaluasi teknis, Dewan OECD akan memberikan keputusan akhir dan undangan resmi untuk Indonesia menjadi anggota. Indonesia berharap proses ini selesai pada 2027, dan menjadikan Indonesia sebagai anggota penuh setelah ratifikasi perjanjian aksesi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mehendra merekomendasikan penetapan satu institusi sebagai penjaga keamanan laut (coast guard) Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum di laut.

"Menetapkan satu institusi sebagai coast guard kita yang mempunyai kegunaan penyidikan dalam kasus tindak pidana di laut," kata Yusril saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Hal tersebut menjadi salah satu poin dari sejumlah rekomendasi yang dipaparkannya guna membangun sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif dan inklusif.

Ditemui usai rapat, Yusril lantas mengungkapkan bahwa kemungkinan hanya ada satu badan yang diberikan kewenangan dalam penegakan hukum di laut yang sifatnya non-militer atau tidak menyangkut pertahanan keamanan perang.

"Dia diberikan kewenangan untuk menjaga keselamatan di laut, keamanan di laut dalam artian non-militer, dan kemudian juga mengambil satu langkah-langkah penegakan hukum di laut seperti penyelundupan, kemudian juga pembajakan di laut," ucapnya.

Dia lantas melanjutkan, "Kami akan memilih yang paling pas untuk sebenarnya dia bisa menjadi satu lembaga sendiri, (namun) bisa juga dia berada di bawah satu institusi-institusi yang sebenarnya sudah ada dalam pemerintahan kita."

Yusril mengatakan bahwa penetapan satu institusi sebagai coast guard Indonesia penting dilakukan guna menghindari tumpang tindih kewenangan antarlembaga yang memiliki cakupan keamanan laut Indonesia.

"Selama ini kan memang ada yang di bawah kepolisian Polairud (Korps Kepolisian Perairan dan Udara), ada di bawah TNI Angkatan Laut, ada di bawah Kementerian Kelautan, ada (Kementerian) Perhubungan, ada Bakamla (Badan Keamanan Laut), dan lain-lain, KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai) juga," katanya.

Untuk itu, dia menyebut diperlukan pembenahan dari segi kelembagaan maupun pengaturan menyangkut lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum di laut demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Yang tidak begitu relevan, barangkali ya mungkin tidak perlu lagi terlibat. Kan demi efisiensi pemerintahan supaya tidak terjadi tumpang tindih. Kita tahu kan kita harus menghemat anggaran banyak sekali. Kalau tumpang tindih-tumpang tindih kan akhirnya banyak cost keluar, tapi efektivitas tidak terjamin," tuturnya.

Yusril mengatakan untuk dapat mewujudkan keberadaan coast guard Indonesia maka perlu dirumuskan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut.

Dia pun berharap proses pembahasan RUU tersebut nantinya bergulir secara cepat dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2024-2029, mengingat kehadiran coast guard sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

"Kalau Bapak Presiden menyetujui dan memerintahkan kepada kami di Kemenko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendraft RUU ini insyaAllah dalam beberapa bulan akan dipersiapkan sebuah draft rancangan undang-undangnya untuk disepakati," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025