Kom13

Imigrasi Ponorogo deportasi WNA Irak yang langgar izin tinggal

Ponorogo, Jatim (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo, Jawa Timur mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Irak berinisial HHMA (43) karena terdeteksi melanggar izin tinggal di Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo, Happy Reza Dipayuda, di kantornya, Jumat mengatakan HHMA diamankan pada 5 Mei 2025 di wilayah Kabupaten Pacitan setelah tinggal secara ilegal sejak 1 April.

"Yang bersangkutan tinggal bersama warga lokal berinisial SAS, dan diketahui tidak memiliki dokumen izin tinggal yang sah," ujarnya.

HHMA masuk ke Indonesia dengan tawaran sebagai investor produksi arang batok kelapa melalui sebuah CV.

Namun dalam perjalanan usahanya, perusahaan yang dikelola HHMA bangkrut. Pelanggaran keimigrasian terjadi karena WNA asal Irak itu tidak pernah mengurus izin tinggal terbatas ke Kantor Imigrasi di Indonesia.

Selain tidak memenuhi syarat sebagai investor, HHMA juga mengaku menjadi korban penipuan senilai Rp33 juta oleh SAS, dan telah melaporkannya ke Polres Pacitan.

"Kami sudah koordinasi dengan Konsulat Irak untuk proses pemulangan. Jika seluruh dokumen lengkap, akan segera dideportasi," kata Happy.

Imigrasi Ponorogo mengimbau masyarakat agar aktif melapor jika mendapati keberadaan WNA mencurigakan di lingkungannya sebagai bagian dari pengawasan bersama.

Kementerian PKP menyiapkan satgas pemanfaatan lahan lapas untuk rumah

Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian lapas-lapas tersebut akan dipindahkan ke pulau-pulau begitu.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan satuan tugas atau satgas pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan.

"Luar biasa perhatian Presiden Prabowo. Tadi malam saya berbicara hampir 2 jam dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan beliau juga konkret yang bagaimana kita membentuk satgas pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan, itu arahan beliau," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, banyak lapas yang berlokasi di area strategis perkotaan, seperti Salemba dan Cipinang di Jakarta.

"Aset-aset negara yang strategis seperti penjara ternyata itu ada di kota seperti di Salemba dan Cipinang, Jakarta itu, luasnya luar biasa. Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian lapas-lapas tersebut akan dipindahkan ke pulau-pulau begitu," katanya.

Ara mengatakan bahwa pihaknya akan kembali melakukan rapat terkait rencana pembangunan rumah di atas lahan lapas tersebut.

"Kami akan rapat lagi pada hari Rabu di Lapas Cipinang, bagaimana kita juga ada terobosan penjara menjadi perumahan dan dipindahkan ke pulau atau ke tempat yang juga layak. Sekarang kan penjara kita sudah terlalu padat (overcrowded), jadi supaya juga lebih manusiawi," katanya lagi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebelumnya melakukan diskusi terkait rencana potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lapas di sejumlah lokasi di Jakarta.

Lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Menurut Menteri PKP, konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu, juga ingin supaya lapas yang sekarang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Adanya pemanfaatan lapas menjadi lokasi pembangunan rumah masyarakat, ujarnya lagi, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus. Pertama, penjara yang layak. Kedua, juga bisa buat perumahan. Nantinya perumahan tersebut dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

Ara mengatakan dirinya merasa tidak sendirian dalam menjalankan arahan Presiden untuk membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Kementerian PKP mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satgas dari lintas Kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan

Sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi saat lapas ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Ditjen Bina Adwil dan Biro Ortala percepat reformasi birokrasi 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui sinergi strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) terus memperkuat komitmennya dalam percepatan Reformasi Birokrasi (RB) 2025

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat komitmennya dalam percepatan Reformasi Birokrasi (RB) 2025 melalui sinergi strategis dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala).

Kolaborasi ini diwujudkan dalam kegiatan Asistensi dan Coaching Clinic yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung H, Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5).

Kepala Bagian Umum Ditjen Bina Adwil Kemendagri Rizza Kamajaya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit sebagai kunci utama keberhasilan reformasi birokrasi.

"Ditjen Bina Adwil memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang unik. Kami tidak hanya mengampu kebijakan tingkat pemerintah daerah tetapi juga dalam beberapa tugas fungsinya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ini mempengaruhi pola sosial politik di Indonesia, misalnya terkait bencana, trantibumlinmas, bagaimana reformasi birokrasi bisa menjawab tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Bina Adwil,” kata Rizza.

Salah satu capaian positif Ditjen Bina Adwil dalam mendukung reformasi birokrasi adalah peningkatan digitalisasi arsip melalui implementasi aplikasi SRIKANDI yang berjalan konsisten dan sistematis. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga berperan strategis dalam menjalankan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi.

Rizza juga memberikan arahan terkait inventaris kegiatan reformasi birokrasi. "Masing-masing direktorat Ditjen Bina Adwil silakan menginventarisasi kegiatan utama reformasi birokrasi tematik, jangan terjebak pada hal teknis saja dan jangan sampai mendegradasi peranan kita," ujarnya.

Dalam sesi pemaparan, Analis SDM Aparatur Ahli Muda perwakilan dari Kepala Biro Ortala Rahmad Hadi menyampaikan materi mengenai Reformasi Birokrasi General dan Tematik.

Ia menekankan reformasi birokrasi bukan sekadar pemenuhan administrasi, namun merupakan proses berkelanjutan yang mencerminkan komitmen terhadap perubahan dan peningkatan kinerja birokrasi secara menyeluruh.

"Dari total 24 indikator Reformasi Birokrasi General, mayoritas mengalami peningkatan. Sementara itu, dalam Reformasi Birokrasi Tematik, fokus diarahkan pada isu-isu strategis nasional seperti percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, serta pengendalian inflasi" ujar Rahmad.

Sebagai bagian dari komitmen bersama dalam percepatan reformasi birokrasi, Ditjen Bina Adwil siap untuk melaksanakan seluruh ketentuan serta petunjuk teknis dan pelaksana yang telah ditetapkan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja eselon II dan III di lingkungan Ditjen Bina Adwil dan diakhiri dengan semangat Reformasi Birokrasi sebuah dorongan untuk terus bergerak maju mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lincah dan responsif.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Hukum berkurban, apakah wajib atau sunnah? Ini penjelasannya

Jakarta (ANTARA) - Menjelang Hari Raya Idul Adha, umat Islam di Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah kurban. Namun, masih banyak yang mempertanyakan, apakah berkurban itu hukumnya wajib atau sunnah? Berikut penjelasan berdasarkan pandangan para ulama.

Pendapat mayoritas ulama: Sunnah Muakkadah

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, yaitu amalan sunnah yang sangat dianjurkan dan mendekati wajib. Pendapat ini didasarkan pada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan kurban setiap tahun, namun tidak pernah mewajibkannya bagi umat Islam secara umum.

Misalnya, dalam hadis riwayat Ahmad, Baihaqi, dan Daruqutni, Nabi SAW bersabda: “Tiga perkara bagiku hukumnya wajib dan bagi kalian hukumnya sunnah yaitu berkurban, shalat witr, dan dua rakaat dhuha.” Hadis ini menjadi dasar bagi ulama dalam menyimpulkan bahwa berkurban memiliki kedudukan yang sangat dianjurkan, meskipun tidak bersifat wajib bagi setiap Muslim.

Namun, para ulama menafsirkan bahwa pernyataan ini berlaku khusus bagi Nabi SAW, sedangkan bagi umatnya, hukum berkurban adalah sunnah muakkadah.

Pendapat yang menganggap berkurban wajib bagi yang mampu

Beberapa ulama, seperti yang dikutip dalam buku "Saku Fikih Qurban Kekinian" oleh Dr. Oni Sahroni Lc MA dkk., berpendapat bahwa berkurban menjadi wajib bagi umat Islam yang mampu secara finansial. Pendapat ini didasarkan pada perintah Allah dalam Al Quran dan hadis yang menekankan pentingnya berkurban sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan.

Kurban bisa menjadi wajib karena nazar

Dalam kondisi tertentu, berkurban bisa menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bernazar untuk berkurban jika suatu hajat terkabul. Misalnya, seseorang bernazar akan berkurban jika lulus ujian atau mendapatkan pekerjaan. Dalam hal ini, hukum berkurban menjadi wajib karena merupakan bentuk pelaksanaan nazar.

Secara umum, berkurban adalah sunnah muakkadah bagi umat Islam yang mampu secara finansial. Namun, bagi yang memiliki kemampuan dan kesempatan, sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan kepada Allah SWT. Selain itu, berkurban juga menjadi sarana untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

Bagi umat Islam yang memiliki kelapangan rezeki, disarankan untuk melaksanakan ibadah kurban setiap tahun. Namun, jika kondisi ekonomi tidak memungkinkan, maka tidak diwajibkan. Yang terpenting adalah niat yang ikhlas dan kesadaran untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Akademisi soroti penggunaan UU konservasi lama dalam penegakan hukum

Banda Aceh (ANTARA) - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) Dr Mukhlis menyoroti penegakan hukum lingkungan hidup masih menggunakan undang-undang Konservasi lama ketimbang undang-undang yang terbaru.

"Undang-undang konservasi lama yakni UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya masih digunakan dalam penegakan hukum. Undang-undang tersebut sudah usang," kata Mukhkis di Banda Aceh, Jumat.

Pernyataan tersebut dikemukakan Mukhlis dalam seminar penegakan hukum terhadap satwa dilindungi. Seminar dilaksanakan Fakultas Hukum USK dengan Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HaKA).

Seminar tersebut menghadirkan narasumber Hakim Agung Ainal Mardhiah serta dihadiri kalangan akademisi dari Fakultas Hukum USK, unsur pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lainnya.

Menurut Mukhlis, kini sudah ada perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Seharusnya, undang-undang perubahan tersebut digunakan karena hukuman tindak pidana lingkungan hidup sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Mukhlis menyebutkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sudah berusia 35 tahun. Dalam undang-undang tersebut banyak pasal yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain undang-undang, Muklis juga menyoroti tidak adanya standarisasi dalam penanganan kejahatan lingkungan hidup. Misalnya, kejahatan terhadap gajah berbeda dengan perburuan dan pembunuhan harimau.

"Penanganan kejahatan terhadap satwa dilindungi ini harus ada standarisasi, sehingga hakim tidak biar dalam memutuskan perkara tindak pidana lingkungan hidup dan hukuman dijatuhkan berkeadilan," katanya.

Sementara itu, Hakim Agung Ainal Mardhiah mengakui UU Nomor 5 Tahun 1990 masih digunakan dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup. Padahal, undang-undang perubahannya sudah diundangkan.

"Kami masih menemui masih ada perkara tindak pidana lingkungan menggunakan UU konservasi lama. Sedangkan undang-undang perubahan sudah diundangkan," kata Ainul Mardhiah yang juga mantan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Ainal Mardhiah menambahkan Mahkamah Agung memberikan atensi dalam mengenai perkara-perkara lingkungan hidup. Setiap hakim yang menangani perkara lingkungan hidup harus memiliki sertifikat khusus.

"Setiap hakim yang menangani perkara tetap berpihak kepada konservasi dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dan setiap hakim yang menangani perkara lingkungan hidup sudah menjalani pelatihan guna meningkatkan kompetensinya," kata Ainal Mardhiah.

Istana sebut pemerintah intensif bahas substansi RUU Perampasan Aset

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah saat ini masih membahas substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sehingga belum ada rencana menerbitkan surat presiden (surpres) baru ke DPR RI.

“Belum sampai ke tahap terbitkan surpres. Kami sedang intensif berkomunikasi mengenai substansi mendasar di dalam RUU tersebut,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat.

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu, sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Dalam kesempatan terpisah, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini juga belum berencana menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset, karena pemerintah memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Prasetyo kemudian menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).