Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan amnesti terhadap 19 ribu narapidana (napi) ditargetkan untuk diumumkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025, dan juga sebelum pengumuman pemberian remisi kepada narapidana lainnya.

Dia mengatakan awalnya pemerintah berencana untuk memberikan remisi terhadap 44 ribu narapidana. Namun, angka tersebut turun menjadi 19 ribu narapidana setelah pihaknya melakukan verifikasi dan asesmen kembali.

"Mudah-mudahan ini terus kami perbaikan sekaligus penyesuaian terutama terkait dengan 4 kriteria," kata Supratman saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Namun, dia mengatakan bahwa angka 19 ribu narapidana yang akan mendapatkan remisi juga belum pasti. Karena, kata dia, pemerintah terus melakukan tahap-tahap verifikasi kepada para narapidana itu.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa pemerintah juga menampung aspirasi terkait pemberian amnesti, termasuk usulan yang disampaikan oleh Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua soal kelompok kriminal bersenjata (KKB). Menurut dia, usulan amnesti itu pun akan disampaikan kepada Presiden.

"Kalau ada suratnya dan apalagi kalau sudah ada pernyataan ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada Republik, saya rasa amnesti ini kan bukan barang pertama kali kita lakukan," tutur dia.

Menurut dia, pemerintah sebelumnya pun sudah memberikan amnesti kepada seluruh orang yang sempat terlibat separatisme di Aceh pada waktu silam. Sehingga, dia menilai pemberian amnesti kepada orang-orang yang terlibat KKB, bukan suatu hal yang tidak mungkin.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Hukum: Amnesti 19 ribu napi diumumkan sebelum Lebaran

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan amnesti terhadap 19 ribu narapidana ditargetkan untuk diumumkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025, dan juga sebelum pengumuman pemberian remisi kepada narapidana lainnya.

Dia mengatakan awalnya pemerintah berencana untuk memberikan remisi terhadap 44 ribu narapidana, namun, angka tersebut turun menjadi 19 ribu narapidana setelah pihaknya melakukan verifikasi dan asesmen kembali.

"Mudah-mudahan ini terus kami perbaikan sekaligus penyesuaian terutama terkait dengan 4 kriteria," kata Supratman saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sebanyak 9 ribu narapidana yang akan mendapatkan pengampunan juga belum pasti. Karena, kata dia, pemerintah terus melakukan tahap-tahap verifikasi kepada para narapidana itu.

Mudah-mudahan ini terus kami perbaikan sekaligus penyesuaian terutama terkait dengan 4 kriteria

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan amnesti terhadap 19 ribu narapidana (napi) ditargetkan untuk diumumkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025, dan juga sebelum pengumuman pemberian remisi kepada narapidana lainnya.

Dia mengatakan awalnya pemerintah berencana untuk memberikan remisi terhadap 44 ribu narapidana. Namun, angka tersebut turun menjadi 19 ribu narapidana setelah pihaknya melakukan verifikasi dan asesmen kembali.

"Mudah-mudahan ini terus kami perbaikan sekaligus penyesuaian terutama terkait dengan 4 kriteria," kata Supratman saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Namun, dia mengatakan bahwa angka 19 ribu narapidana yang akan mendapatkan remisi juga belum pasti. Karena, kata dia, pemerintah terus melakukan tahap-tahap verifikasi kepada para narapidana itu.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa pemerintah juga menampung aspirasi terkait pemberian amnesti, termasuk usulan yang disampaikan oleh Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua soal kelompok kriminal bersenjata (KKB). Menurut dia, usulan amnesti itu pun akan disampaikan kepada Presiden.

"Kalau ada suratnya dan apalagi kalau sudah ada pernyataan ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada Republik, saya rasa amnesti ini kan bukan barang pertama kali kita lakukan," tutur dia.

Menurut dia, pemerintah sebelumnya pun sudah memberikan amnesti kepada seluruh orang yang sempat terlibat separatisme di Aceh pada waktu silam. Sehingga, dia menilai pemberian amnesti kepada orang-orang yang terlibat KKB, bukan suatu hal yang tidak mungkin.

"Tidak ada masalah karena ini upaya kita dalam rangka membangun dialog dan sebagai sebuah bangsa satu kesatuan, tentu kita menginginkan hal yang sama dengan teman-teman, saudara-saudara kita di Papua," ujarnya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Situbondo (ANTARA) - Komando Distrik Militer (Kodim) 0823/Situbondo memberikan sosialisasi memperkuat disiplin dan kepatuhan terhadap aturan hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), kepada jajaran prajurit di Jawa Timur, Senin.

Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0823/ Situbondo Mayor Kav Aan Jauhari mengemukakan, kegiatan sosialisasi aturan hukum di lingkungan TNI ini menghadirkan narasumber dari Detasemen Polisi Militer Subdenpom V/3-5 Situbondo (Denpom).

"Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh prajurit dan PNS TNI. Ini bertujuan untuk menegaskan bahwa pentingnya tata tertib serta kesadaran hukum dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam kedinasan maupun bermasyarakat," ujar Aan di Jawa Timur, Senin.

Kasdim 0823/ Situbondo menegaskan bahwa kegiatan ini menekankan kepada seluruh prajurit TNI dan PNS TNI mengenai kewajiban untuk menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap hukum.

"Saya berharap melalui sosialisasi ini kami semua dapat lebih memahami aturan yang harus dipatuhi serta konsekuensi dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit," ujar Mayor Kav Aan Jauhari.

Dia menegaskan, sosialisasi bagi prajurit di jajaran Kodim 0823 ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin diri.

"Jadikan kegiatan ini sebagai sarana untuk memahami lebih dalam aturan yang berlaku, sehingga kita dapat terhindar dari segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun satuan," kata Mayor Kav Aan Jauhari di hadapan prajurit.

Sosialisasi ini diharapkan pula seluruh personel semakin memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai kedisiplinan serta kepatuhan hukum dalam setiap melakukan tindakan.

"Hal ini sejalan dengan komitmen TNI untuk selalu menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas negara," kata Kasdim.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya syarat yang diminta pemerintah Singapura untuk ekstradisi buronan kasus korupsi KTP-el Paulus Tannos, hingga Brimob dari Timika, Kabupaten Mimika, memperkuat pengamanan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

KPK: Salah satu syarat ekstradisi Tannos adalah kelanjutan penuntutan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan salah syarat yang diminta pemerintah Singapura untuk ekstradisi buronan kasus korupsi KTP-el Paulus Tannos adalah kepastian soal kelanjutan terhadap proses hukumnya.

"Ada permintaan, salah satunya pernyataan dari Indonesia, dalam hal ini saudara PT bila nanti diekstradisi, bisa dan akan dilakukan penuntutan, itu salah satunya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Tessa mengatakan ada perbedaan dalam sistem hukum yang digunakan oleh Indonesia dan Singapura, oleh karena KPK bersama semua instansi terkait kini tengah fokus dalam melengkapi persyaratan ekstradisi dari Negeri Singa.

Baca selengkapnya di sini.

Tim Bareskrim amankan mobil boks bawa ganja 500 kg di Pasaman Barat

Satu unit mobil boks yang diduga membawa narkotika ditangkap petugas kepolisian yang berpakaian preman di di Jalan lintas Padang-Simpang Empat tepatnya di Rambah, Jorong IV Koto Barat, Nagari IV Koto Barat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Minggu (16/2).

"Benar, informasinya ada penangkapan narkotika dari tim gabungan Bareskrim Polri," kata Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto di Simpang Empat, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

Kajati NTT komitmen berantas TPPO yang tertinggi di Indonesia

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Timur (NTT) Zet Tadung Allo, menegaskan komitmen dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang di wilayah NTT merupakan kasus TPPO tertinggi di Indonesia.

“Provinsi NTT merupakan salah satu daerah dengan kasus TPPO tertinggi di Indonesia, sehingga penanganannya menjadi perhatian khusus bagi Kejaksaan Tinggi NTT,” katanya di Kupang, Minggu.

Sebagai langkah komitmenya pada Jumat (14/2), pihaknya menangkap Goris yang merupakan seorang DPO dalam kasus tindak pidana perdagangan orang di NTT.

Baca selengkapnya di sini.

KPK pindahkan penahanan empat tersangka Dinas PUPR ke Polda Kalsel

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan penahanan empat tersangka perkara korupsi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan (PUPR Kalsel) ke Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Kalsel di Banjarmasin.

"Pemindahan ke Polda Kalsel dikawal ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat dikonfirmasi dari Banjarmasin, Minggu.

Sebelumnya, empat tersangka yakni eks Kepala Dinas PUPR Kalsel Ahmad Solhan, Yulianti Erlynah selaku mantan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Kepala Balai Laboratorium Konstruksi Dinas PUPR Kalsel sekaligus Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean dan Ahmad selaku pengurus Rumah Tahfiz Martapura ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Timur.

Baca selengkapnya di sini.

Kapolres: Brimob Timika bantu perkuat pengamanan di Puncak Jaya

Kepolisian Resor (Polres) Puncak Jaya mendapat bantuan pasukan Brimob dari Timika, Kabupaten Mimika, sebanyak 20 personel yang akan memperkuat pengamanan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

"Anggota Brimob ini telah berada di Mulia dan bergabung dengan anggota lainnya di Mapolres Puncak Jaya," kata Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara yang dihubungi dari Jayapura, Minggu petang.

Baca selengkapnya di sini.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemarin, syarat ekstradisi Tannos hingga Brimob turun di Puncak Jaya

Mukomuko (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum (LBH) untuk merealisasikan program bantuan pendampingan hukum untuk warga miskin yang terjerat berbagai perkara pidana dan perdata.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko M Arpi di Mukomuko, Minggu, mengatakan, alokasi program bantuan hukum untuk warga miskin di Mukomko tahun 2025 bertambah dari dari tiga perkara menjadi empat perkara.

"Untuk merealisasikan program bantuan hukum untuk warga miskin ini, kami tetap menjalin kerja sama atau MoU dengan LBH, atau sama seperti tahun sebelumnya," katanya.

Dia mengatakan, pemerintah daerah setempat setiap tahun mengalokasikan dana untuk melaksanakan program bantuan hukum untuk warga miskin yang terjerat perkara perdata dan pidana.

Selanjutnya, katanya, pihak LBH menyampaikan proposal usulan kerja sama untuk menggunakan dana program bantuan hukum untuk warga miskin.

Dia mengatakan, sampai sekarang sudah ada proposal usulan kerja sama dari LBH Bhakti Alumni Universitas Bengkulu, selanjutnya pemerintah daerah akan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen usulannya dari LBH tersebut.

"Tahun 2024, kami menjalin bekerja sama dengan LBH Bhakti Alumni Universitas Bengkulu karena lembaga itu sudah punya rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)," ujarnya.

Namun, realisasi program bantuan hukum untuk warga miskin di Kabupaten Mukomuko tahun 2024 tidak mencapai 100 persen, hanya dua dari tiga perkara yang terealisasi tahun sebelumnya.

Dia menjelaskan, penyebab realisasi program bantuan hukum untuk warga miskin tidak mencapai 100 persen karena ada usulan bantuan hukum untuk warga miskin tetapi diajukan oleh LBH yang belum ada rekomendasi dari Kemenkumham.

Kemudian, ada usulan pendampingan hukum terhadap warga miskin yang terjerat perkara dari LBH yang memiliki rekomendasi Kemenkumham, tetapi pada saat itu pelaksanaannya di akhir tahun sehingga tidak terkejar lagi waktunya.

Untuk itu, pihaknya tahun 2025 mematangkan persiapan agar realisasi program bantuan hukum untuk warga miskin bisa tercapai 100 persen.

Jambi (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Provinsi Jambi merancang inovasi dalam bentuk Warung Telekomunikasi khusus (Wartelsus) untuk memenuhi hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Inovasi tersebut bagian dari upaya untuk memenuhi hak WB dalam komunikasi dengan anggota keluarganya," kata Kakanwil Ditjenpas Jambi Hidayat di Jambi, Minggu.

Dia menjelaskan, program Wartelsus ini direncanakan ada di setiap Lapas di wilayah kerjanya.

"Saya membuat terobosan ini menindaklanjuti perintah Dirjenpas, yang mana selain memenuhi hak WB juga bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan handphone di Lapas. Ini solusi dari kita," katanya.

Dalam penerapannya, tentu diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) supaya semua warga binaan memiliki hak yang sama di dalam Lapas.

"Warga binaan yang normal tentulah membutuhkan komunikasi dengan keluarganya, kecuali yang pikiran normalnya berkurang bisa jadi tidak butuh," katanya.

Hidayat juga menyebutkan, program Kanwil Ditjenpas Jambi menyalurkan bantuan sosial ke warga di lingkungan lapas dan keluarga dari warga binaan yang kurang mampu.

Sumber bansos ini dari hasil panen lahan dengan berbagai komoditas yang ditanam di sekitar lapas.

Gaza City, Palestina (ANTARA) - Sekelompok tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel tiba di Khan Younis, Gaza Selatan, dengan bus pada Sabtu (15/2).

Para tahanan yang dibebaskan langsung dibawa ke Rumah Sakit Eropa di Khan Younis untuk menjalani pemeriksaan medis.

Menurut Kantor Media Tahanan Palestina, salah satu tahanan, Nader Jamal Hussein dari kamp pengungsi Jabalia, dibawa ke rumah sakit dengan ambulans.

Hussein dilaporkan mengalami luka dan memar yang terlihat di wajah serta tubuhnya.

Sumber medis yang dikutip Anadolu menyebut bahwa Hussein tidak bisa berdiri dan mengalami penurunan berat badan yang signifikan.

Pembebasan tersebut merupakan bagian dari gelombang keenam dalam kesepakatan pertukaran tahanan yang masih berlangsung.

Sumber: Anadolu

Gaza City, Palestina (ANTARA) - Sekelompok tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel tiba di Khan Younis, Gaza Selatan, dengan bus pada Sabtu (15/2).

Para tahanan yang dibebaskan langsung dibawa ke Rumah Sakit Eropa di Khan Younis untuk menjalani pemeriksaan medis.

Menurut Kantor Media Tahanan Palestina, salah satu tahanan, Nader Jamal Hussein dari kamp pengungsi Jabalia, dibawa ke rumah sakit dengan ambulans.

Hussein dilaporkan mengalami luka dan memar yang terlihat di wajah serta tubuhnya.

Sumber medis yang dikutip Anadolu menyebut bahwa Hussein tidak bisa berdiri dan mengalami penurunan berat badan yang signifikan.

Pembebasan tersebut merupakan bagian dari gelombang keenam dalam kesepakatan pertukaran tahanan yang masih berlangsung.

Pada Sabtu (15/2) pagi, sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, dan sayap militer Jihad Islam, Brigade Al-Quds, membebaskan tiga sandera Israel – termasuk dua warga negara ganda berkewarganegaraan Amerika dan Rusia – di Khan Younis, Gaza Selatan.

Sebagai balasannya, Israel membebaskan 369 tahanan Palestina, termasuk 36 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 333 lainnya yang ditahan dari Gaza setelah 7 Oktober 2023.

Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, menghentikan serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta meninggalkan wilayah tersebut dalam kondisi porak-poranda.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA dalam sepekan terakhir, mulai dari vonis Harvey Moeis di tingkat banding diperberat menjadi 20 tahun penjara hingga usulan untuk Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berikut berita hukum sepekan terakhir untuk kembali Anda simak.

1. PT DKI Jakarta perberat hukuman Harvey Moeis jadi 20 tahun penjara

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman terdakwa Harvey Moeis, yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT), menjadi 20 tahun penjara terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022.

Hakim Ketua Teguh Harianto mengatakan hukuman diperberat seiring dengan penerimaan upaya banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) dan penasihat hukum Harvey.

Baca selengkapnya di sini.

2. Menko Yusril: Organisasi profesi kedokteran idealnya satu di Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa organisasi profesi seperti organisasi kedokteran idealnya hanya ada satu di Indonesia.

Hal ini disampaikan Yusril menyikapi adanya dualisme organisasi profesi kedokteran yang ada di Indonesia, antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), saat menghadiri dan membuka Muktamar XXXII Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (12/2).

Baca selengkapnya di sini.

3. Bareskrim geledah kantor hingga rumah Kades Kohod Tangerang

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah kantor dan rumah Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, di Banten pada Senin (10/2) malam.

Penggeledahan itu melibatkan jajaran Bareskrim Polri, Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan petugas Polsek setempat.

Baca selengkapnya di sini.

4. TNI AL terus lanjutkan bongkar pagar laut di Tangerang hingga 24,9 km

TNI Angkatan Laut (AL) terus melanjutkan upaya pembongkaran pagar laut di perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, hingga berhasil mencapai 24,9 kilometer dari total pagar 30,16 kilometer (km).

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama I Made Wira Hady dalam keterangan tertulis di Tangerang, Rabu (10/2), menyebutkan bahwa pembongkaran pagar laut yang dimulai sejak pagi hari mencapai sepanjang 24,9 km dengan rincian 2,4 km di wilayah Tanjung Pasir, Tangerang.

Baca selengkapnya di sini.

5. KY usul RUU KUHAP sinkronkan aturan penyadapan di luar untuk pidana

Komisi Yudisial (KY) RI mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyinkronkan aturan mengenai penyadapan di luar penegakan hukum pidana.

"Mempertegas ketentuan lain yang tidak sinkron dengan aturan yang ada dalam KUHAP, utamanya terkait dengan pengaturan mengenai penyadapan dan pemanggilan paksa di luar kepentingan penegakan hukum pidana," kata Ketua KY Amzulian Rifai pada rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).

Baca selengkapnya di sini.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sepekan, vonis Harvey Moeis diperberat hingga RUU KUHAP

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepulauan Riau memperkenalkan program IM-pressions, sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan keimigrasian.

Kepala Imigrasi Batam Hajar Aswad di Batam, Sabtu mengatakan program tersebut bertujuan menumbuhkan citra positif kepada masyarakat melalui pemberian lembar pembatas paspor tematik yang didesain khusus untuk disematkan di dalam paspor kepada setiap penumpang yang keluar masuk tempat pemeriksaan imigrasi.

Ia menjelaskan program IM-pressions ini merupakan upaya membangun citra positif Imigrasi Batam sebagai instansi yang ramah dan dekat dengan masyarakat.

"Kami ingin menunjukkan bahwa Imigrasi tidak hanya bertugas mengawasi lalu lintas orang, tetapi juga peduli terhadap hal-hal kecil yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembatas buku ini adalah simbol dari komitmen kepedulian kami dan memberikan pengalaman yang lebih berkesan bagi setiap pemegang paspor," kata Hajar.

Ia menjelaskan pembatas buku ini didesain dengan cermat, penuh pertimbangan, menampilkan desain yang menarik, serta memberikan informasi singkat seputar keimigrasian, seperti pentingnya menjaga paspor dan dokumen perjalanan lainnya.

“Terdapat pula kutipan-kutipan inspiratif dengan bahasa yang mudah dicerna tentang perjalanan yang diharapkan dapat membangkitkan semangat petualang para pemegang paspor,” kata Hajar.

Pada peluncuran perdana ini, Imigrasi Batam mengambil tema kasih sayang untuk memberikan sentuhan cinta dan kepedulian dalam pelayanan publik serta diharapkan dapat menjadi hadiah kecil yang bermakna bagi masyarakat yang keluar masuk melintasi tempat pemeriksaan Imigrasi yang ada di Batam.

Hajar mengatakan saat ini Imigrasi Batam juga telah memiliki 10 unit pintu perlintasan keimigrasian otomatis (autogate) guna memudahkan dan mempercepat pemeriksaan keimigrasian.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku tak berkecil hati jika kinerjanya dinilai buruk.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios), Yusril memperoleh penilaian sebesar 1,6 persen dan masuk dalam kelompok menteri dengan kinerja yang buruk.

Meski sempat mendapat penilaian buruk, Lembaga Indikator Politik Indonesia menempatkan Yusril dalam daftar menteri yang dinilai baik oleh publik. Sementara survei Litbang Kompas mencatat bahwa 72,1 persen responden puas dengan kinerja pemerintah di bidang hukum secara keseluruhan.

"Saya tidak akan merasa tersanjung kalau kinerja dinilai baik, sebaliknya juga tidak akan kecil hati kalau kinerja dinilai buruk. Saya bekerja saja dengan hati nurani, pikiran, ilmu, dan pengalaman yang saya miliki," ucap Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia mengungkapkan tugas menjadi pemimpin tidak mudah lantaran seorang pemimpin berkewajiban untuk menyerap harapan seluruh rakyat.

Pemimpin juga harus menunjukkan kepada rakyat langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi keadaan sekarang untuk menuju hari depan yang lebih baik.

Ada kalanya pemimpin memutuskan sesuatu yang tidak populer di mata rakyat dengan membuat kebijakan yang melawan opini dan bahkan bisa dituduh melawan kehendak rakyat.