Jakarta (ANTARA) - Universitas Pancasila membuka Training Centre The Pancasila School of Law Diplomacy and Executive Leadership Program untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih mumpuni dalam mengembangkan keilmuannya.

Rektor Universitas Pancasila (UP) Prof. Marsudi Wahyu Kisworo, usai peresmian, Jumat mengatakan Training Centre Hukum didirikan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan di bidang hukum, baik bagi mahasiswa, alumni, para praktisi maupun masyarakat.

Lebih lanjut Rektor mengungkapkan tujuan pendirian training center ini adalah pertamauntuk meningkatkan profesionalisme dari para pelaku bisnis, para pemimpin mengenai bagaimana berdiplomasi.

Yang kedua bagaimana meningkatkan kompetensi dari para pelaku hukum, notaris, pengacara,dan sebagainya.

Selain itu untuk UP adalah bagaimana kita meningkatkan pendapatan yang non SPP, karena saya targetkan UP harus 30 persen dari sumber' non SPP. "SPP itu nanti hanya 70 persen saja," katanya.

Dengan demikian komunikasi jadi lebih maju karena tidak tergantung lagi dengan jumlah mahasiswa.

Rektor menjelaskan salah tugas pemimpin itu ada tugas keluar adalah mewakili organisasi, tugas ke dalam adalah menyelesaikan konflik di dalam organisasi.

Dua hal ini memerlukan diplomasi kenapa ketika menyelesaikan masalah keluar dia harus bisa berdiplomasi sehingga dengan diplomasi itu apa yang dia inginkan bisa tercapai.

Kemudian di dalam ketika terjadi perbedaan pendapat di dalam internal dia harus bisa berdiplomasi sehingga tetap menjaga keutuhan dari timnya.

Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) Prof. Eddy Pratomo menjelaskan ada beberapa partner dalam training center ini seperti kementerian luar negeri, namun ada partner lain tergantung topiknya,karena setiap tahun topiknya berbeda beda.

"Untuk tahap awal training center akan membahas tentang syariah," jelasnya.

Lebih lanjut Prof.Eddy mengatakan sekarang forum-forum diplomasi sangat penting, dimana mediasi sesuatu penyelesaian sengketa secara damai dan kita ingin memasyarakatkan itu bagaimana berdiplomasi dan melakukan negosiasi sehingga nanti diajari juga tentang penyusunan kontrak, skill, bagaimana berpidato, jadi pemimpin.

"Communication skill juga salah satu bagian dari topik dari training center," ujarnya.

Dikatakannya setiap training akan mendapatkan materi tentang diplomasi. Ini adalah salah satu fokus daripada training center, yang di Universitas lain tidak ada dan pengajarnya para diplomat yang masih aktif.

Di satu sisi, reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Namun, kita juga harus memastikan bahwa tidak terjadi ketimpangan kekuasaan yang justru melemahkan independensi institusi penegak hukum

Makassar (ANTARA) - Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) mengadakan lokakarya/workshop membedah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di Kampus Tamalanrea, Makassar, Jumat.

Ketua panitia, Prof Dr Amir Ilyas SH MH, mengatakan workshop ini bertujuan untuk membahas dan mengevaluasi berbagai aspek dalam RUU KUHAP yang berpotensi mempengaruhi sistem penegakan hukum di Indonesia.

Ia menjelaskan, salah satu fokus utama adalah independensi kewenangan Polri dalam proses penyidikan, serta keseimbangan antara kepolisian dan kejaksaan dalam menjalankan fungsi dan kewenangan mereka secara proporsional, profesional, dan transparan.

Selain itu, lanjut dia, workshop ini juga menjadi wadah bagi akademisi untuk memberikan kajian akademik sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam revisi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Diskusi ini penting mengingat akses terhadap draf RUU KUHAP masih terbatas, sementara ada sekitar 15 poin perubahan yang krusial, termasuk dalam hal kewenangan penyidikan,” ujarnya.

Sekretaris Universitas Prof Ir Sumbangan Baja MPhil PhD, menyampaikan Unhas sebagai institusi akademik memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan hukum sekaligus menjadi tempat berpikir kritis dan objektif. Gagasan serta kajian akademik yang dihasilkan harus mampu memberikan masukan konstruktif bagi pembentuk kebijakan.

Lebih lanjut, Prof Sumbangan Baja menyoroti RUU KUHAP yang sedang dalam pembahasan membawa sejumlah tantangan bagi kewenangan penyidikan aparat penegak hukum.

“Di satu sisi, reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Namun, kita juga harus memastikan bahwa tidak terjadi ketimpangan kekuasaan yang justru melemahkan independensi institusi penegak hukum,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa sinergisitas antara Polri dan Kejaksaan harus didasarkan pada prinsip check and balance, bukan dominasi satu lembaga atas yang lain.

“Dengan demikian, kita dapat mencegah potensi penyalahgunaan wewenang serta memastikan bahwa sistem hukum kita tetap berpihak pada keadilan substantif,” jelasnya.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Di satu sisi, reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Namun, kita juga harus memastikan bahwa tidak terjadi ketimpangan kekuasaan yang justru melemahkan independensi institusi penegak hukum

Makassar (ANTARA) - Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) mengadakan lokakarya/workshop membedah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di Kampus Tamalanrea, Makassar, Jumat.

Ketua panitia, Prof Dr Amir Ilyas SH MH, mengatakan workshop ini bertujuan untuk membahas dan mengevaluasi berbagai aspek dalam RUU KUHAP yang berpotensi mempengaruhi sistem penegakan hukum di Indonesia.

Ia menjelaskan, salah satu fokus utama adalah independensi kewenangan Polri dalam proses penyidikan, serta keseimbangan antara kepolisian dan kejaksaan dalam menjalankan fungsi dan kewenangan mereka secara proporsional, profesional, dan transparan.

Selain itu, lanjut dia, workshop ini juga menjadi wadah bagi akademisi untuk memberikan kajian akademik sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam revisi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Diskusi ini penting mengingat akses terhadap draf RUU KUHAP masih terbatas, sementara ada sekitar 15 poin perubahan yang krusial, termasuk dalam hal kewenangan penyidikan,” ujarnya.

Sekretaris Universitas Prof Ir Sumbangan Baja MPhil PhD, menyampaikan Unhas sebagai institusi akademik memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan hukum sekaligus menjadi tempat berpikir kritis dan objektif. Gagasan serta kajian akademik yang dihasilkan harus mampu memberikan masukan konstruktif bagi pembentuk kebijakan.

Lebih lanjut, Prof Sumbangan Baja menyoroti RUU KUHAP yang sedang dalam pembahasan membawa sejumlah tantangan bagi kewenangan penyidikan aparat penegak hukum.

“Di satu sisi, reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Namun, kita juga harus memastikan bahwa tidak terjadi ketimpangan kekuasaan yang justru melemahkan independensi institusi penegak hukum,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa sinergisitas antara Polri dan Kejaksaan harus didasarkan pada prinsip check and balance, bukan dominasi satu lembaga atas yang lain.

“Dengan demikian, kita dapat mencegah potensi penyalahgunaan wewenang serta memastikan bahwa sistem hukum kita tetap berpihak pada keadilan substantif,” jelasnya.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

dari 267 perusahaan itu telah dicabut karena tidak memenuhi komitmen nilai minimal investasi bagi PMA yakni mencapai Rp10 miliar.

Badung, Bali (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi menjaring sebanyak 312 warga negara asing (WNA) dalam operasi gabungan Wira Waspada sektor pariwisata periode Januari-Februari 2025 di Bali yang dijamin perusahaan penanaman modal asing (PMA) bermasalah.

"Komitmen kami untuk melakukan pengawasan dan penindakan hukum seoptimal mungkin di Indonesia," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Ia merinci dalam operasi pertama pada 14-17 Januari 2025, tim gabungan memeriksa sebanyak 267 perusahaan PMA di Bali.

Saat ini, Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan asing itu sudah dicabut oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada November 2024.

NIB itu didapatkan melalui proses perizinan daring memanfaatkan Online Single Submission (OSS).

Dari jumlah itu, sebanyak 74 PMA masih aktif menjadi penjamin sebanyak 126 WNA yang menyalahgunakan izin keimigrasian.

Dari 126 WNA itu, sebanyak 15 orang diantaranya sudah dideportasi dan masuk daftar penangkalan serta sisanya sebanyak 111 orang asing lainnya menunggu tindakan serupa.

Dalam operasi kedua pada 17-21 Februari 2025, tim gabungan menjaring 186 WNA yang disponsori oleh 86 PMA bermasalah dan saat ini mereka sedang tahap pemeriksaan, sehingga total dalam dua operasi yang diadakan bersama kepolisian, kejaksaan dan BKPM itu menjaring 312 orang WNA.

Selain dua operasi tersebut, Imigrasi juga mengawasi 208 WNA di Bali yang disponsori oleh 43 perusahaan diduga fiktif dan sebanyak 48 WNA diantaranya sudah dideportasi.

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Brigadir Jenderal Polisi Yuldi Yusman menjelaskan mayoritas WNA yang dideportasi berasal dari China, Rusia, Pakistan, India dan Australia dengan bidang usaha perdagangan dan jasa konsultan.

Ia mengungkapkan NIB dari 267 perusahaan itu telah dicabut karena tidak memenuhi komitmen nilai minimal investasi bagi PMA yakni mencapai Rp10 miliar.

"Operasi Wira Waspada akan dilaksanakan berkelanjutan di seluruh Indonesia utamanya yang memiliki aktivitas tinggi WNA," ucapnya.

Selain sektor pariwisata di Bali, operasi tersebut juga menyasar sektor pertambangan di Maluku Utara.

Dalam operasi tersebut, Imigrasi memeriksa sebanyak 4.656 orang WNA asal China dari 74 perusahaan di Maluku Utara.

Hasilnya, terdapat 41 WNA dari lima perusahaan disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Imigrasi tidak dalam kapasitas mengeluarkan red notice atau blue notice, kami hanya cegah dan tangkal.

Badung, Bali (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi tetap memantau perlintasan tersangka kasus korupsi Harun Masiku yang saat ini masih buron.

"Sampai dengan saat ini Harun Masiku belum terdeteksi berdasarkan hasil perlintasan dari pelabuhan resmi yang dimiliki oleh imigrasi," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Plt. Dirjen Imigrasi mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan menelusuri keberadaan tersangka kasus korupsi itu. Namun, pihaknya membantu tugas kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau perlintasan Harun Masiku.

Kerja sama dengan imigrasi luar negeri, lanjut dia, juga tidak dilaksanakan karena mekanisme kerja sama melalui Interpol yang menerbitkan daftar merah atau red notice.

"Imigrasi tidak dalam kapasitas mengeluarkan red notice atau blue notice, kami hanya cegah dan tangkal," ucapnya.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di KPU RI.

Meski begitu, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Sementara itu, Godam menambahkan bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sudah masuk daftar cekal setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024 atas kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019—2024 dan perintangan penyidikan

"Hasto sudah lama dicekal setelah status tersangka beberapa waktu yang lalu," ucapnya.

Selain Hasto, lanjut dia, ada beberapa pihak lain yang juga dicegah bepergian keluar negeri.

"Ada beberapa yang dicekal, tetapi saya tidak hafal," ucapnya.

Saat ini Hasto Kristiyanto telah ditahan KPK selama 20 hari ke depan sejak Kamis (20/2).

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari proses hukum yang wajib diikuti.

"Kita semua negara hukum, wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata Maruarar yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Maruarar yang juga mantan kader PDIP tersebut turut merespons soal permintaan Hasto agar KPK juga memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang juga mantan kader partai berlambang banteng itu.

Ara, sapaan akrabnya, mempersilakan KPK untuk menindaklanjuti permintaan Hasto tersebut. Sebagai negara hukum yang memiliki aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan hingga KPK memiliki tugasnya masing-masing.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata Ara.

Ara juga meminta tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun, baik lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, dalam melakukan check and balance dengan baik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2). Penahanan Hasto dilatari atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" dan tangan terborgol serta dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore.

Politisi asal Yogyakarta itu sebelumnya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka atas perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jayapura (ANTARA) - Senator DPD Republik Indonesia berharap penangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua dapat lebih komprehensif karena seperti diketahui provinsi tersebut memiliki sejarah pelanggaran HAM yang kompleks dan berkepanjangan sehingga perlu ditangani dengan teliti.

“Memang penangan HAM di Tanah Papua ini tidak mudah selain letak geografis namun juga kondisinya yang mengharuskan agar penangan lebih hati-hati,” kata Senator Republik Indonesia Paul Finsen Mayor di Jayapura, Jumat (21/2).

Menurut Paul, oleh sebab itu kehadiran kantor perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perlu dihadirkan pada enam provinsi se Tanah Papua.

“Dengan semakin banyaknya kantor perwakilan di berbagai provinsi di Papua maka pasti angka kasus yang berkaitan dengan HAM dapat diminimalisir,” ujarnya.

Dia menjelaskan kehadiran kantor perwakilan tersebut di mana penangan HAM di Tanah Papua pasti akan lebih mudah.

Dia menjelaskan Komnas HAM sendiri merupakan pilar penting yang perlu mendapat dukungan dalam perkembangannya oleh sebab itu peran tersebut sangat membantu dalam penyelesaian berbagai permasalahan terkait kasus HAM.

“Melalui peran tersebut maka kami di DPD RI sedang berupaya untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah Pusat, termasuk dalam mendorong Komnas HAM RI untuk membuka kantor perwakilan,” katanya.

Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengatakan pihaknya berharap kantor perwakilan Komnas dapat terwujud karena jangkauan kerja terlalu luas.

“Dengan adanya kantor ini merupakan harapan yang telah lama kami nantikan,” katanya.

Menurut Frits, dengan letak kondisi geografis Papua yang sangat luas pihaknya mengalami kendala dalam menjangkau semua daerah, terutama saat merespons setiap permasalahan HAM yang terjadi.

Sebelumnya, telah dilakukan kunjungan kerja dari Senator DPR RI ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua di Kota Jayapura, Papua pada Kamis (20/2).

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa negara-negara MIKTA, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, harus menjadi ujung tombak dalam mewujudkan reformasi tata kelola global yang lebih inklusif dan responsif.

“Multilateralisme saat ini terlalu sering digunakan hanya ketika menguntungkan. MIKTA harus berada di garis depan dalam mendorong tata kelola global yang lebih adaptif dan efektif,” ucap Arrmanatha dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) MIKTA ke-27 di Johannesburg, Afrika Selatan, Kamis (20/2).

Menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Jumat, para menlu MIKTA menyepakati bahwa sistem multilateral saat ini masih belum efektif dalam merespons tantangan global.

Oleh karena itu, Wamenlu RI menyatakan supaya MIKTA terus mendorong implementasi Pakta Masa Depan PBB sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem multilateral.

Ia pun memastikan bahwa MIKTA berkomitmen memperkuat koordinasi dalam memastikan agenda negara-negara berkembang supaya tetap berkesinambungan dalam berbagai forum internasional dan terus mendorong isu-isu utama negara berkembang.

Isu-isu tersebut, kata dia, di antaranya adalah ekonomi berkelanjutan, transformasi digital inklusif, dan hak pembangunan bagi semua negara.

Dalam pertemuan yang diadakan di sela-sela G20 FMM di Johannesburg tersebut, Wamenlu RI juga menekankan pentingnya diversifikasi kemitraan untuk memperkuat posisi MIKTA dalam menghadapi ketidakpastian global.

“Sebagai kelompok middle power lintas kawasan, MIKTA memiliki peran strategis dalam memastikan tatanan global yang lebih adil dan representatif,” ujar dia.

Menurut keterangan Kemlu RI, pertemuan MIKTA FMM menghasilkan komunike bersama yang menegaskan komitmen terhadap demokrasi, hukum internasional, dan multilateralisme, serta mendorong penyelesaian konflik dan masalah kemanusiaan di Palestina, khususnya Jalur Gaza.

Komunike turut menyatakan dukungan MIKTA terhadap penyelesaian damai atas konflik global, perlindungan HAM dan pekerja migran, serta penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan global.

Pertemuan MIKTA FMM tersebut juga menjadi momentum serah terima keketuaan MIKTA dari Meksiko kepada Korea Selatan. Untuk itu, Arrmanatha menyatakan apresiasinya terhadap kepemimpinan Meksiko di MIKTA selama setahun terakhir.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Mukomuko (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu mendukung penggunaan sebagian dana desa untuk kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

"Kami mendukung desa menggelar kegiatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pengetahuan hukum bagi perangkat desa dan masyarakat," kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Mukomuko, Wagimin, di Mukomuko, Jumat.

Ia mengatakan, setiap tahun sebagian desa dari sebanyak 148 desa di daerah ini mengalokasikan sebagian dana desa untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

Dia menambahkan, pihak desa melibatkan narasumber dari Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resor Mukomuko untuk memberikan penyuluhan hukum kepada perangkat desa dan masyarakat.

"Biasanya kegiatan penyuluhan hukum yang melibatkan dua institusinya terpisah, termasuk mengenai bahan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat," ujarnya.

Terkait dengan jumlah desa yang menggunakan sebagian dana desa untuk penyuluhan hukum, ia mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan melalui kasi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat di desa.

Dia mengatakan, yang pasti desa di daerah ini yang mengalokasikan dana desa untuk penyuluhan hukum, yakni desa-desa di Kecamatan Ipuh dan Kecamatan Penarik.

Selanjutnya, katanya, pihaknya masih mendata berapa banyak jumlah desa di daerah ini yang menggunakan dana desanya untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum.

Sementara itu, ia mengatakan, instansinya sebelumnya ikut mendampingi pihak penegak hukum dari Kejaksaan Negeri dalam memberikan penyuluhan hukum kepada perangkat desa dan masyarakat.

Dalam kegiatan itu juga, katanya, pihaknya juga memberikan penyuluhan tentang mekanisme penggunaan dana desa.

Dia berharap, dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum membuat perangkat desa lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya mengelola dana desa agar tidak terjerat hukum.

Selain itu, kata dia, di desa juga disediakan aplikasi jaksa jaga desa untuk mencegah penyelewengan dana desa.

Penundaan ini sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia. Penundaan keberangkatan agar mereka tidak menjadi korban tindak pidana di luar negeri

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Banda Aceh menunda keberangkatan 54 penumpang pesawat terbang yang hendak berangkat ke Malaysia melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, untuk mencega pekerja migran ilegal.

Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh Gindo Ginting di Banda Aceh, Jumat, mengatakan penundaan keberangkatan puluhan penumpang keluar negeri tersebut dilakukan periode 1 Januari hingga 20 Februari 2025.

"Penundaan ini dilakukan setelah petugas imigrasi mendalami indikasi penumpang tersebut berencana berangkat ke luar negeri sebagai pekerja migran secara nonprosedural," kata Gindo Ginting.

Ia menyebutkan modus atau alasan keberangkatan mereka keluar negeri dengan tujuan mengunjungi saudara atau berwisata, namun setelah diperiksa lebih lanjut, mereka tidak dapat membuktikan dan menjelaskan alasan tersebut.

"Penundaan ini sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia. Penundaan keberangkatan agar mereka tidak menjadi korban tindak pidana di luar negeri," katanya.

Gindo Ginting menegaskan penundaan tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi calon pekerja migran dari potensi eksploitasi dan memastikan keberangkatan pekerja migran sesuai dengan prosedur yang sah.

"Penundaan keberangkatan ini adalah langkah preventif mencegah tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia. Kami bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait memastikan pekerja migran yang sah yang dapat berangkat keluar negeri," katanya.

Gindo Ginting mengingatkan masyarakat berhati-hati ketika menerima tawaran bekerja di luar negeri, terutama yang tidak jelas asal-usulnya. Pastikan tawaran bekerja di luar negeri tersebut terdaftar resmi dan dilakukan secara prosedural.

"Jangan asal menerima tawaran bekerja di luar negeri. Pastikan dokumen persyaratan bekerja ke luar negeri sudah lengkap, sah, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku,, sehingga tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia," kata Gindo Ginting.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dengan pembelajaran, stimulasi, motivasi, serta pemberian kuasa dalam pengelolaan pertanian dan peternakan, diharapkan mereka dapat lebih berdaya dan mandiri....

Jakarta (ANTARA) - Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 AT Polri) dan PT Sang Hyang Seri (PT SHS) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pemberdayaan eks narapidana terorisme (eks napiter) dalam peningkatan produksi komoditas pertanian.

Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh Kepala Densu 88 Anti Teror Sentot Prasetyo dan Direktur Utama PT SHS Adhi Cahyono, di Subang, Jawa Barat, Jumat.

Sentot Prasetyo dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk memberdayakan eks napiter melalui pelatihan dan pendampingan dalam budi daya padi dan peternakan, sehingga mereka dapat memiliki keterampilan dan daya saing.

Menurut dia, program ini merupakan langkah strategis dalam proses reintegrasi sosial bagi mantan napi terorisme.

“Eks napiter yang telah selesai menjalani hukuman dan lolos skrining oleh Densus 88 AT Polri akan mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program ini. Dengan pembelajaran, stimulasi, motivasi, serta pemberian kuasa dalam pengelolaan pertanian dan peternakan, diharapkan mereka dapat lebih berdaya dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

Direktur Utama PT SHS Adhi Cahyono Nugroho menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus pemberdayaan sosial.

“Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, PT SHS siap memberikan pelatihan, pendampingan teknis, serta akses terhadap sarana dan prasarana pertanian bagi para peserta program ini. Kami berharap langkah ini dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi mereka,” katanya pula.

Selain sektor pertanian, mulai tahun ini kerja sama diperluas ke bidang peternakan domba untuk menambah nilai ekonomi sekaligus memperkaya wawasan budi daya bagi para peserta program.

Hal itu karena peternakan domba tidak hanya berkontribusi dalam aspek ekonomi, tetapi juga menciptakan ekosistem pertanian yang lebih berkelanjutan.

Nantinya dalam kerja sama itu, kotoran hewan akan diolah menjadi pupuk organik yang dapat digunakan kembali untuk meningkatkan kesuburan lahan pertanian. Dengan demikian, program ini tak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga mendorong praktik pertanian ramah lingkungan.

Lebih lanjut, dia mengatakan, program ini diharapkan dapat menjadi model dalam mendukung proses reintegrasi sosial bagi eks napiter dan membuka peluang bagi mereka untuk memiliki kehidupan yang lebih produktif melalui sektor pertanian dan peternakan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengenang sosok Komjen Pol. (Purn) Syafruddin yang pernah menjabat sebagai Menteri PANRB periode 2018-2019.

Dia mengungkapkan pada era Menteri Syafruddin diterbitkan kebijakan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui PP Nomor 49 Tahun 2018, dan penilaian kinerja PNS melalui PP Nomor 30 Tahun 2019.

"Selama menjabat sebagai Menteri PANRB, sejumlah hubungan bilateral antar-negara dilakukannya, terutama untuk pengembangan SDM aparatur," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pensiunan jenderal bintang tiga itu banyak memberi kontribusi melewati tantangan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, serta pengelolaan sistem pemerintahan yang tegas. Hal tersebut diwujudkan lewat komunikasi, konsolidasi, koordinasi, dan kerja sama di tingkat nasional, regional, bahkan global.

Pada saat yang bersamaan, Syafruddin ditunjuk sebagai Ketua Kontingen atau Chief de Mission tim Indonesia di Asian Games 2018 yang dihelat di Jakarta dan Palembang. Ia sukses membawa kontingen Indonesia meraih prestasi dengan berada di posisi empat besar.

Hal ini merupakan pencapaian tertinggi kontingen Indonesia dalam event olahraga terbesar di Asia.

Dari sisi lain, Syafruddin merupakan sosok yang sangat peduli dengan kemajuan peradaban Muslim di Indonesia. Ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Rini beserta keluarga besar Kementerian PANRB turut berbelasungkawa atas kepergian Syafruddin pada Kamis (20/2) pukul 18.15 WIB di Rumah Sakit Pusat Pertamina.

"Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Pak Syaf selama ini. Selamat jalan, Pak Syaf, jasamu selalu kami kenang," ungkapnya.

Syafruddin terpilih menjadi Menteri PANRB sejak tanggal 15 Agustus 2018 hingga 20 Oktober 2019. Dia adalah pensiunan perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Wakil Kepala Polri pada tahun 2016 hingga 2018.

Pada tanggal 14 Agustus 2018, Asman Abnur mengundurkan diri dari jabatan Menteri PANRB dan sebagai penggantinya Presiden Joko Widodo menunjuk Wakapolri Komjen Pol. Syafruddin sebagai Menteri PANRB yang baru.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025