Ya kalau petugasnya (petugas Rutan Salemba) sudah dihukum. Untuk orangnya (tahanan dan narapidana kabur) kita minta tolong ke kepolisian. Kita ‘kan (urusan) tempat saja

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersama Polri masih mencari tujuh tahanan dan narapidana yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba bulan November 2024.

Menteri Imipas Agus Andrianto saat ditemui di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa, mengatakan penangkapan tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian. Sebab, Kementerian Imipas bertanggung jawab hanya untuk tempat pembinaan.

"Ya kalau petugasnya (petugas Rutan Salemba) sudah dihukum. Untuk orangnya (tahanan dan narapidana kabur) kita minta tolong ke kepolisian. Kita ‘kan (urusan) tempat saja," ucap Agus.

Dia mengatakan bahwa Kementerian Imipas tidak memiliki kewenangan untuk mengejar maupun menangkap buron. Oleh karena itu, dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian.

"Kita tetap bekerja sama dengan kepolisian, untuk melakukan bantuan penangkapan kepada mereka-mereka yang lari. Mudah-mudahan mereka tidak keluar dari Indonesia dan nanti kita bisa ungkap apakah ada peranan anggota dari dalam atau tidak," ujar Agus.

Sebanyak tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2024. Mereka diketahui kabur dari rutan sekitar pukul 07.50 WIB.

Usai kejadian tersebut, kepala Rutan Salemba langsung dinonaktifkan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) juga membentuk panitia kerja bersama Komisi XIII DPR RI untuk mengusut peristiwa dimaksud.

Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Teknologi Informasi dan Kerja sama Ditjen PAS Marselina Budiningsih mengatakan bahwa selain menjalin kerja sama dengan kepolisian, Ditjen PAS juga berkomunikasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) memburu para tahanan dan narapidana narkoba yang kabur.

Untuk mencegah peristiwa berulang, Ditjen PAS melakukan pemetaan terhadap tahanan maupun narapidana berdasarkan kasus. Terlebih, sejumlah tahanan yang kabur, seperti Murtala bin Ilyas, Meri Janwar bin Zainal Abidin, dan Maulana bin Sulaiman berasal dari perkara yang sama, yakni pengedaran narkoba.

"Kami juga memetakan sarana-prasarana yang tidak terlalu mendukung akan segera ditindaklanjuti," kata Marselina di Kantor BNN RI, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Situbondo (ANTARA) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri setempat memberikan pemahaman terkait aspek hukum kepada wartawan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2025 dan HUT Ke-79 PWI, Selasa.

Kegiatan program Penerangan Hukum yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Situbondo, ini diikuti puluhan wartawan yang tergabung dalam PWI dan sebagian dari organisasi wartawan lainnya.

"Terlaksananya penerangan hukum ini karena kami tahu pers punya fungsi kontrol sosial, salah satunya mengenai tindak pidana korupsi," kata Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Ginanjar Cahya Pramana mengawali sambutannya.

Ia menyampaikan bahwa korupsi merupakan suatu tindak pidana untuk memperkaya diri yang merugikan keuangan negara dan melibatkan lebih dari satu orang.

Ginanjar menyebutkan dari 30 macam tindak pidana korupsi hanya ada dua pasal yang berkaitan dengan kerugian negara, yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada pasal 2 ayat (1) disebutkan tindak pidana korupsi memiliki tiga unsur utama, yakni secara melawan hukum,memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, serta merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara.

Sementara pasal 3, tindak pidana korupsi terjadi ketika seseorang menyalahgunakan kewenangan jabatan atau kedudukan.

"Di pasal 2 ancaman hukumannya minimal 4 tahun, sedangkan pasal 3 ancaman hukumannya minimal 1 tahun," kata Kajari Ginanjar.

Ia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi dalam proses lelang proyek di LPSE (pengadaan barang/jasa) di lingkungan Pemkab Situbondo.

Menurut Ginanjar, pengaturan pemenang lelang proyek pembangunan infrastruktur di layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE di daerah menjadi pintu masuk melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud pengaturan lelang proyek itu,katanya, ada komunikasi antara pengusaha/kontraktor dan OPD terkait atau pejabat lainnya bagaimana mereka bisa memenangkan lelang yang dimaksud.

Selain itu, lanjutnya, yang menjadi pintu masuk kejaksaan untuk melakukan penyelidikan adanya indikasi tindak pidana korupsi itu adalah pengusaha meminjam CV orang lain (pinjam bendera) dalam pelaksanaan pengerjaan proyek, termasuk sub-kontrak atau pemenang kontrak, namun yang mengerjakan CV lain.

"Jika salah satu dari tiga itu dilanggar dan masyarakat bisa melaporkan kepada kami, maka akan menjadi pintu masuk bagi kami untuk melakukan penyelidikan," ucap Ginanjar.

Dalam kegiatan penerangan hukum itu, juga dihadiri dan sekaligus mengisi materi kegiatan penerangan hukum oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Achmad Rasjid.

Achmad Rasjid mendorong wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI itu bekerja profesional dan memberikan atau menyajikan informasi yang edukatif kepada masyarakat dan tidak beropini.

"Wartawan itu kan berpedoman kepada kode etik jurnalistik, dan tugas utamanya adalah memenuhi kebutuhan hak masyarakat memperoleh informasi dan edukasi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Situbondo Edy Supriyono menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Situbondo dan Pengadilan Negeri Situbondo.

"Dengan kegiatan penerangan hukum ini tentunya akan meningkatkan kualitas teman-teman wartawan dalam menyajikan berita," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan pemberian amnesti oleh Presiden RI Prabowo Subianto kepada narapidana atau warga binaan yang memenuhi klasifikasi.

"Masih naik turun jumlahnya karena nanti ini mau Lebaran, pasti ada remisi dan lain sebagainya. Namun, yang kami pastikan bahwa itu diberikan kepada yang betul-betul penuhi klasifikasi yang ditetapkan,” ucap Agus di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa.

Ditekankan pula bahwa remisi tidak mungkin diberikan kepada koruptor dan bandar narkoba karena skala kejahatannya berdampak luas kepada masyarakat.

Menurut dia, remisi akan diberikan kepada pencandu dan penyalahguna narkotika yang wajib direhabilitasi.

Selain itu, resmi juga akan diberikan kepada narapidana hamil dan merawat anak di bawah usia 3 tahun. Meski demikian, jenis kejahatan yang dilakukan narapidana tetap dipertimbangkan.

"Lansia di atas 70 tahun dan sakit menahun, ini juga yang akan mendapatkan amnesti," sambung dia.

Hingga saat ini, Kementerian Imipas masih melakukan asesmen bersama Kementerian Hukum dan Kementerian HAM di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Asesmen tersebut, kata Agus, akan dilakukan sampai data penerima amnesti betul-betul valid dan tidak menyalahi kriteria yang sudah ditetapkan. Hal itu diperlukan agar Presiden Prabowo tidak salah mengambil keputusan.

"Masih butuh waktu untuk melakukan asesmen dan penelitian. Jangan sampai nanti petugas salah di dalam menyampaikan daftar orang yang mendapatkan amnesti yang dampaknya kepada salah pimpinan mengambil keputusan," katanya.

Sebelumnya, saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (19/2), Agus mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 narapidana yang lolos verifikasi pemberian amnesti.

Di sisi lain, terdapat 20.589 warga binaan tidak lolos verifikasi. Sebelum tahap verifikasi dan asesmen ini, awalnya pemberian amnesti direncanakan untuk 44.495 narapidana.

"Dari hasil verifikasi awal ini, selanjutnya dikirimkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk dilakukan verifikasi secara saksama," kata Agus.

Menteri Imipas mengatakan bahwa jumlah narapidana yang lolos verifikasi masih dapat berubah. Hal ini mengingat akan ada remisi khusus hari besar keagamaan dan program integrasi dalam waktu dekat.

Untuk itu, Kementerian Imipas akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Lansia di atas 70 tahun dan sakit menahun, ini juga yang akan mendapatkan amnesti.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan pemberian amnesti oleh Presiden RI Prabowo Subianto kepada narapidana atau warga binaan yang memenuhi klasifikasi.

"Masih naik turun jumlahnya karena nanti ini mau Lebaran, pasti ada remisi dan lain sebagainya. Namun, yang kami pastikan bahwa itu diberikan kepada yang betul-betul penuhi klasifikasi yang ditetapkan,” ucap Agus di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa.

Ditekankan pula bahwa remisi tidak mungkin diberikan kepada koruptor dan bandar narkoba karena skala kejahatannya berdampak luas kepada masyarakat.

Menurut dia, remisi akan diberikan kepada pencandu dan penyalahguna narkotika yang wajib direhabilitasi.

Selain itu, resmi juga akan diberikan kepada narapidana hamil dan merawat anak di bawah usia 3 tahun. Meski demikian, jenis kejahatan yang dilakukan narapidana tetap dipertimbangkan.

"Lansia di atas 70 tahun dan sakit menahun, ini juga yang akan mendapatkan amnesti," sambung dia.

Hingga saat ini, Kementerian Imipas masih melakukan asesmen bersama Kementerian Hukum dan Kementerian HAM di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Asesmen tersebut, kata Agus, akan dilakukan sampai data penerima amnesti betul-betul valid dan tidak menyalahi kriteria yang sudah ditetapkan. Hal itu diperlukan agar Presiden Prabowo tidak salah mengambil keputusan.

"Masih butuh waktu untuk melakukan asesmen dan penelitian. Jangan sampai nanti petugas salah di dalam menyampaikan daftar orang yang mendapatkan amnesti yang dampaknya kepada salah pimpinan mengambil keputusan," katanya.

Sebelumnya, saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (19/2), Agus mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 narapidana yang lolos verifikasi pemberian amnesti.

Di sisi lain, terdapat 20.589 warga binaan tidak lolos verifikasi. Sebelum tahap verifikasi dan asesmen ini, awalnya pemberian amnesti direncanakan untuk 44.495 narapidana.

"Dari hasil verifikasi awal ini, selanjutnya dikirimkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk dilakukan verifikasi secara saksama," kata Agus.

Menteri Imipas mengatakan bahwa jumlah narapidana yang lolos verifikasi masih dapat berubah. Hal ini mengingat akan ada remisi khusus hari besar keagamaan dan program integrasi dalam waktu dekat.

Untuk itu, Kementerian Imipas akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato Sri Saifuddin Nasution membahas soal pertukaran narapidana Indonesia-Malaysia dalam pertemuan di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa.

"Dalam pertemuan ini kami bahas bersama untuk di-follow up untuk waktu yang tidak terlalu lama, tentang pertukaran narapidana antara Indonesia dan Malaysia yang nanti akan dibahas lebih detail," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa.

Yusril mengatakan perwakilan Indonesia-Malaysia selanjutnya akan membahas soal nama-nama yang akan disertakan dalam pertukaran narapidana, kapan dilaksanakan dan berbagai detail lain terkait proses tersebut.

Dia mengungkapan bahwa kebijakan transfer narapidana saat ini dijalankan berdasarkan diskresi Presiden, dengan mempertimbangkan aspek hubungan internasional, kerja sama dengan negara-negara tetangga, serta prinsip-prinsip dalam berbagai pakta kemanusiaan.

"Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur regulasi transfer dan pertukaran narapidana antarnegara. Sehingga keputusan mengenai hal ini menjadi implikasi dari kebijakan Presiden dengan mempertimbangkan hubungan baik dengan negara lain," ujarnya.

Berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat sebanyak 5.592 narapidana Indonesia yang ditahan di Malaysia, sementara sebanyak 302 narapidana Malaysia berada di Indonesia.

Lebih lanjut Yusril juga menekankan pentingnya sinergi antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks di bidang hukum dan imigrasi.

"Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan sejarah dan kultural yang erat. Oleh karena itu, kerja sama dalam penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia bagi warga kedua negara harus terus diperkuat," kata Yusril.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Dato’ Sri Saifuddin Nasution, menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari pemerintah Indonesia dan menegaskan komitmen Malaysia untuk memperkuat hubungan bilateral.

"Kami memahami pentingnya perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pemerintah Malaysia berkomitmen untuk terus memperbaiki mekanisme perlindungan dan memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan imigrasi dan pemberantasan kejahatan lintas negara," ujar Saifuddin.

Pertemuan ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, terutama dalam bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

Khususnya untuk mengetahui tentang capaian program kebijakan strategis yang telah berhasil dilaksanakan

Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam dan para kepala kantor wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi wilayah tengah dan timur Indonesia.

"Rapat dengar pendapat ini merupakan rangkaian rapat dengar pendapat dengan Dirjen Imigrasi dan Kakanwil seluruh Indonesia yang telah dimulai pada 24 Februari kemarin dengan kepala kantor wilayah barat dan pada hari ini dengan wilayah bagian timur," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia menyebut RDP digelar untuk membahas sejumlah hal, yakni peran kantor imigrasi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan RI melalui pengawasan dari kedatangan orang asing.

Lalu, pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah timur, yaitu yang ada di Pulau Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Maluku Utara, serta Bali.

"Khususnya untuk mengetahui tentang capaian program kebijakan strategis yang telah berhasil dilaksanakan," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, untuk mengetahui kendala atau permasalahan yang terjadi di daerah masing-masing kantor wilayah Ditjen Imigrasi, di antaranya terkait visa dan dokumen perjalanan, izin tinggal, dokumen perjalanan, intelijen keimigrasian, pengawasan dan penindakan keimigrasian, hingga kerja sama keimigrasian.

Selain Plt. Dirjen Imigrasi Saffar M. Godam, rapat tersebut dihadiri oleh 15 orang kepala kantor wilayah Ditjen Imigrasi di wilayah timur, yaitu Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Selatan, Bali, Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Tengah, Papua Barat, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo.

Sebelumnya pada Senin (24/2), Komisi XIII DPR RI menggelar RDP dengan Plt. Dirjen Imigrasi Saffar M. Godam dan para Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi wilayah barat.

"Jadi hari ini Komisi XIII rapat dengan Dirjen Imigrasi dan kanwil-kanwil wilayah barat Indonesia, terutama untuk mendalami bagaimana kebijakan dan implementasi," kata Andreas ditemui usai rapat.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

ANTARA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meluncurkan buku Tanya Jawab Pembentukan Undang-Undang edisi kedua di kantor Kementerian Hukum Jakarta, Selasa (25/2). Buku tersebut merupakan acuan bagi pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan ataupun turunannya. Menurutnya, buku ini menjadi penting sebagai bekal bagi Indonesia yang ingin menjadi anggota OECD yang peraturannya akan lebih terbuka terhadap investasi. (Sanya Dinda Susanti/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

Tanjabtim (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Provinsi Jambi bersama Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur (Polres Tanjabtim) melaksanakan aksi tabur benih ikan lele, sekaligus meninjau lahan di dalam area Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Muara Sabak.

Kakanwil Ditjenpas Hidayat di Jambi, Selasa mengatakan kegiatan ini sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan secara nasional yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita bergerak bersama sebagai bentuk dukungan program ketahanan pangan nasional, dengan memberdayakan warga binaan memanfaatkan lahan yang tersedia di Lapas," katanya.

Menurutnya, program ini akan diterapkan di seluruh lapas, rutan dan lembaga pembinaan khusus anak yang tersebar di Provinsi Jambi (11 Lapas, Rutan dan LPKA).

Kakanwil berharap langkah yang dilakukan ini mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun warga binaan pemasyarakatan.

Dalam kesempatan ini Kakanwil memberikan apresiasi kepada Kapolres Tanjabtim telah mendukung program ini, dengan memberikan bantuan bibit jagung di lapas Muara Sabak.

"Terimakasih pak Kapolres, sudah berpartisipasi, mudah mudahan bantuan ini bermanfaat mendukung program pemerintah," kata Hidayat.

Kapolres Tanjabtim AKBP. Maulia Kuswicaksono memberikan apresiasi kepada pihak Lapas, memberdayakan warga binaan memanfaatkan lahan kosong untuk kegiatan bercocok tanam dan pembudidayaan ikan.

"Kami jajaran kepolisian siap memberikan bantuan berupa bibit jagung yang nanti akan ditanam di lahan pertanian Lapas Sabak," kata Kapolres.

Kegiatan tabur benih ikan lele diikuti Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjabtim (Kepala BNNK Tanjabtim), perwakilan Pengadilan Negeri (PN Muara Sabak), Kejaksaan Negeri (Kajari Muara Sabak) Komando Distrik Militer (Kodim 0419 Tanjab) dan unsur Forkopimda Kabupaten Tanjabtim.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menilai lebih bermanfaat jika pemerintah memulangkan narapidana warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang memiliki catatan baik.

“Saya rasa, lebih bermanfaat kita pulangkan yang baik saja, ya,” kata Agus di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa, saat ditanya mengenai pemulangan terpidana kasus kekerasan seksual di Inggris, Reynhard Sinaga.

Menurut Agus, pemulangan WNI yang bermasalah hukum di luar negeri menjadi perhatian pemerintah. Terlebih, Indonesia sudah memiliki kesepakatan dengan beberapa negara setelah memulangkan narapidana asing ke negara asalnya, seperti Australia, Prancis, dan Filipina.

“Kemarin sudah ada kesepakatan bahwa harus resiprokal, apa yang mereka terima, ya, kita juga akan minta supaya mereka memperlakukan yang sama (terhadap) warga kita yang menjalani hukuman di sana,” kata Agus.

Di samping itu, Agus mengatakan bahwa belum ada perkembangan signifikan mengenai wacana pemulangan Reynhard Sinaga dari Inggris.

Menurut dia, Kementerian Imipas belum dilibatkan dalam pembahasan mengenai hal itu.

“Sampai sekarang belum ada pembahasan sedikitpun tentang itu. Jadi itu silakan ditanya kepada siapa yang menyampaikan, ya. Tapi sampai saat ini, kami dari Kementerian Imipas belum pernah diajak bicara, ya, terkait dengan pemulangan Sinaga itu,” katanya.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) sebelumnya mewacanakan Reynhard Sinaga dikembalikan ke Indonesia dari Inggris. Upaya pengembalian terhadap Reynhard dilakukan melalui negosiasi bilateral.

"Kami akan sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan, pihak Kedutaan Besar Inggris dalam waktu dekat akan bernegosiasi dengan kami, mudah-mudahan kita bisa mengembalikan," kata Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas Ahmad Usmarwi Kaffah di Tangerang, Selasa (4/2).

Namun, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memastikan pemulangan Reynhard Sinaga tidak menjadi prioritas pemerintah.

Menurut dia, pemerintah memfokuskan upaya diplomasi hukum untuk menyelamatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati.

“Reynhard Sinaga itu tidak menjadi prioritas bagi kami karena isu yang beliau itu sangat sensitif,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Semua pihak diminta hormati proses hukum yang sedang berjalan di Negeri Jiran.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pelaku penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di perairan Malaysia sudah diproses sesuai dengan ketentuan hukum di Malaysia.

"Sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia dan ada langkah hukum diambil, baik terhadap mereka yang terlibat kesalahan ini maupun terhadap aparat keamanan Malaysia juga dilakukan pemeriksaan, apakah sesuai dengan SOP dalam melakukan tindakan pengamanan tersebut," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa.

Yusril mengungkapkan bahwa pemerintah Malaysia sudah merespons permintaan agar pihak yang terlibat dalam diproses secara hukum.

Ia meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Negeri Jiran.

"Jadi, tidak ada lagi hal yang perlu diragukan, jadi permintaan kita, permintaan banyak pihak supaya diambil satu langkah hukum terhadap baik korban maupun pelaku itu sudah diambil oleh pemerintah Malaysia, dan kita menghormati tindakan hukum yang telah diambil oleh pemerintah Malaysia," ujarnya.

Sebelumnya, 24 Januari, lima WNI menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

Penyelidikan atas kejadian tersebut masih terus dilakukan Polisi Diraja Malaysia (PDRM), termasuk memeriksa enam aparat APMM yang diduga terlibat kejadian penembakan tersebut dengan mengenakan pelanggaran Akta Senjata Api 1960.

Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada KBRI Kuala Lumpur, menurut pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia.

Di dalam negeri, kementerian/lembaga terkait juga sedang melakukan pendalaman terkait dengan kemungkinan adanya WNI yang melakukan tindakan penyelundupan manusia.

Diketahui bahwa dalam kapal yang membawa WNI tersebut tidak semuanya merupakan penumpang WNI, tetapi ada juga yang secara aktif melakukan penyelundupan manusia ke Malaysia.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam penerapan asas hukum dan penghormatan terhadap HAM.

Saat menjadi pembicara dalam Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2), Yusril mengatakan bahwa permasalahan hukum di daerah sangat beragam karena mencakup hukum tata negara dan administrasi negara.

"Penyelesaian isu-isu ini menjadi tanggung jawab aparat struktural, termasuk kepolisian dan kejaksaan," jelas Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Yusril juga menyoroti persoalan hak asasi manusia (HAM) di berbagai daerah, termasuk Papua, serta konflik agraria yang kerap terjadi di banyak wilayah.

Ia menuturkan pemerintah harus memastikan kebijakan yang dijalankan tidak melanggar HAM, terutama dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang banyak terjadi di daerah.

Pada kesempatan itu, Yusril menegaskan delapan aset penting terkait ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, serta pembangunan di bidang HAM dan hukum.

Yusril menyampaikan materi yang lebih berfokus pada aspek kedaerahan dibandingkan pembekalan serupa di Sentul, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu sebelumnya.

Sebanyak 456 orang kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21–28 Februari 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat (21/2), menyampaikan total kepala daerah yang mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

"Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan," kata Bima Arya.

Dia mengatakan kepala daerah yang diberikan gelang merah dipersilakan mengikuti retret, namun dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu.

Ia menyebutkan terdapat ada enam kepala daerah yang telah menyampaikan surat izin kepada panitia karena tidak bisa hadir, karena sakit.

Namun demikian, Bima menyampaikan karena kegiatan retret sangat penting untuk memastikan program-program pusat sinkron dengan program daerah maka harus ada pengganti dari kepala daerah yang tidak bisa hadir.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato Sri Saifuddin Nasution membahas soal pertukaran narapidana Indonesia-Malaysia dalam pertemuan di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa.

"Dalam pertemuan ini kami bahas bersama untuk di-follow up untuk waktu yang tidak terlalu lama, tentang pertukaran narapidana antara Indonesia dan Malaysia yang nanti akan dibahas lebih detail," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa.

Yusril mengatakan perwakilan Indonesia-Malaysia selanjutnya akan membahas soal nama-nama yang akan disertakan dalam pertukaran narapidana, kapan dilaksanakan dan berbagai detail lain terkait proses tersebut.

Dia mengungkapan bahwa kebijakan transfer narapidana saat ini dijalankan berdasarkan diskresi Presiden, dengan mempertimbangkan aspek hubungan internasional, kerja sama dengan negara-negara tetangga, serta prinsip-prinsip dalam berbagai pakta kemanusiaan.

"Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur regulasi transfer dan pertukaran narapidana antarnegara. Sehingga keputusan mengenai hal ini menjadi implikasi dari kebijakan Presiden dengan mempertimbangkan hubungan baik dengan negara lain," ujarnya.

Berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat sebanyak 5.592 narapidana Indonesia yang ditahan di Malaysia, sementara sebanyak 302 narapidana Malaysia berada di Indonesia.

Lebih lanjut Yusril juga menekankan pentingnya sinergi antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks di bidang hukum dan imigrasi.

"Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan sejarah dan kultural yang erat. Oleh karena itu, kerja sama dalam penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia bagi warga kedua negara harus terus diperkuat," kata Yusril.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Dato’ Sri Saifuddin Nasution, menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari pemerintah Indonesia dan menegaskan komitmen Malaysia untuk memperkuat hubungan bilateral.

"Kami memahami pentingnya perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pemerintah Malaysia berkomitmen untuk terus memperbaiki mekanisme perlindungan dan memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan imigrasi dan pemberantasan kejahatan lintas negara," ujar Saifuddin.

Pertemuan ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, terutama dalam bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025