Ambon (ANTARA) - Kajati Maluku Agoes SP mengutarakan pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (JAM Pidmil) dalam struktur kejaksaan merupakan kolaborasi penyatuan dua kepentingan subyek hukum yakni sipil dan militer.

"JAM Pidmil terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia mengenai pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam struktur organisasi di kejaksaan," kata Kajati di Ambon, Selasa.

Penegasan Kajati disampaikan saat menggelar sekaligus membuka diskusi terarah dengan tema "Disparitas Dalam Penanganan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Umum".

Peserta diskusi terdiri dari Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Militer III-18 Ambon, Oditur Milter IV-19 Ambon, Ditreskrimum Polda Maluku, Pomdam XV/Pattimura, Kumdan XV/Pattimura, Polres Pulau Ambon, Fakultas Hukum Unpatti Ambon dan UKIM Ambon, Pom Lantamal IX Ambon, Pom Lanud Pattimura, Kantor Imigrasi Kelas I Ambon, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Ambon dan Dinas Kehutanan provinsi.

Menurut dia, penanganan perkara koneksitas kerap menimbulkan dualisme kebijakan penuntutan dan disparitas pemidanaan antara Peradilan Militer dan Peradilan Umum.

"Pembentukan JAM Pidmil dalam struktur organisasi di kejaksaan ini telah menunjukkan komitmen kuat kedua institusi dalam pelaksanaan penegakan hukum nasional, khususnya dalam penanganan perkara koneksitas," kata dia.

Lebih Lanjut, Kajati menjelaskan dalam praktik penyelesaian perkara koneksitas kerap menimbulkan tantangan apabila dilakukan secara terpisah, yang dapat menyebabkan dualisme kebijakan penuntutan serta disparitas dalam pemidanaan khususnya penanganan barang bukti dalam perkara yang displitzing atau dipisah antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Oleh karena itu, perlunya penanganan terpadu yang menjadi kunci dalam upaya penegakan hukum yang adil dan efektif.

Ia berharap dapat membangun hubungan kerja sama dengan menyatukan persepsi antar Lembaga dan menciptakan keselarasan dalam penanganan perkara yang melibatkan sipil dan militer, sehingga kemitraan yang harmonis dapat terhindar dari sekat perbedaan, dikotomi dan disparitas perlakuan sipil militer.

Serang (ANTARA) - Tim kuasa hukum calon Bupati dan Wakil Bupati Serang, Banten nomor urut 02, Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas, berencana melaporkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena dinilai telah keluar dari aspek hukum.

Kuasa Hukum Zakiyah-Najib, Daddy Hartadi, di Serang, Selasa, mengatakan kebijakan yuridis yang digunakan hakim MK dalam pertimbangan putusan dinilai tidak tepat, karena tidak ada bukti apapun yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan maupun Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), atau aparat penegak hukum yang melanggar undang-undang Pilkada.

"Unsur Tidak Memenuhi Syarat (TMS) harusnya memenuhi unsur kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada, sementara dalil permohonan yang diajukan pemohon, hanya mendalilkan kecurangan yang diajukan oleh Mendes PDT saja," ujarnya.

Pada sidang dengan Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut, keputusannya dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta, Senin (24/2).

Selain itu, pihaknya juga menegaskan laporan-laporan yang menyangkut dengan Mendes PDT tidak pernah ditindak lanjuti oleh Bawaslu yang memang berwenang sebagai penyelenggara dalam menangani masalah pelanggaran Pemilu karena tidak terbukti adanya pelanggaran.

Menurutnya, hakim telah keluar dari aspek hukum dan telah melanggar norma etik, maka pihaknya bersama dengan paslon nomor urut 02 akan segera mengajukan laporan ke MKMK.

"Kita akan mengajukan permohonan ke paslon nomor urut 02, agar memberikan kuasa kepada kita untuk mengajukan permohonan ke MKMK terkait adanya potensi pelanggaran etik, " ujarnya.

Daddy Hartadi mengaku sudah yakin dengan kemenangan 70 persen Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas dan ditambah dengan Keputusan MK yang dianggap mencederai suara murni masyarakat maka masyarakat Kabupaten Serang akan lebih membuktikan lagi kemenangan besarnya pada pemungutan suara ulang (PSU).

"Karena dalil permohonan ada faktor peran pak Mendes itu sama sekali tidak ada peran, dan faktor besarnya itu adalah Charlie Van Houten yang blusukan ke seluruh kecamatan bersama Raffi Ahmad," katanya menegaskan.

Selain itu, menurutnya juga karena keinginan masyarakat yang mau dilakukan perubahan nyata dan besar secara fundamental di Kabupaten Serang.

"Pasangan calon nomor urut 2 kalau PSU bisa saja masyarakat, ulama, santri, membuktikan kemenangannya lagi, maka hukumnya dijaga ditertibkan dan kita tinggal jalankan putusan MK. Namun memang seperti dikatakan tadi bahwa terjadi anomali dengan adanya putusan ini," pungkas Daddy Hartadi.

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari pada Rabu (26/2) besok.

"Benar, (Japto Soerjosoemarno) akan diperiksa besok. Kalau tidak salah memang terjadwalnya begitu. Jadi ditunggu saja kehadirannya, hadir apa enggak besok," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selain itu Asep mengatakan pada Kamis (27/2), penyidik KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap politisi Ahmad Ali sebagai saksi dalam penyidikan perkara yang sama.

Sejauh ini Asep belum memberikan keterangan soal materi apa saja yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan terhadap keduannya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Arif Rahman mengatakan Japto Soerjosoemarno bakal memenuhi panggilan penyidik komisi antirasuah.

"Sepertinya beliau akan datang, hadir sebagai Warga negara yang taat hukum," kata Arif Rahman saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).

Penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Menggunakan sprindik gratifikasi RW," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2).

Usai penggeledahan, penyidik KPK menyita 11 mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Japto, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, hingga Mitsubishi Coldis.

Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang rupiah dan mata uang asin senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik.

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari pada Rabu (26/2) besok.

"Benar, (Japto Soerjosoemarno) akan diperiksa besok. Kalau tidak salah memang terjadwalnya begitu. Jadi ditunggu saja kehadirannya, hadir apa enggak besok," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selain itu Asep mengatakan pada Kamis (27/2), penyidik KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap politisi Ahmad Ali sebagai saksi dalam penyidikan perkara yang sama.

Sejauh ini Asep belum memberikan keterangan soal materi apa saja yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan terhadap keduannya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Arif Rahman mengatakan Japto Soerjosoemarno bakal memenuhi panggilan penyidik komisi antirasuah.

"Sepertinya beliau akan datang, hadir sebagai Warga negara yang taat hukum," kata Arif Rahman saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).

Penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Menggunakan sprindik gratifikasi RW," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2).

Usai penggeledahan, penyidik KPK menyita 11 mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Japto, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, hingga Mitsubishi Coldis.

Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang rupiah dan mata uang asin senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bangka Belitung Harun Sulianto mendorong Pemda Belitung untuk menyusun produk hukum daerah terkait kekayaan intelektual guna melindungi dan mengembangkan ekosistem kekayaan intelektual di daerah tersebut.

"Dengan adanya produk hukum yang jelas, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produsen, mendorong perekonomian daerah, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi," ujar Harun dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Selasa.

Harun menjelaskan dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015, setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan perancang peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga berlaku untuk pembentukan produk hukum daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga pengundangan, kataHarun saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Belitung di Tanjungpandan, Senin (24/2).

Kunjungan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Belitung Syamsir ini, Harun menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Belitung yang baru.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga sinergi yang telah terjalin antara Kanwil Kemenkumham Babel dengan Pemda Belitung. Harun berharap kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam penyusunan produk hukum daerah.

Dalam kesempatan ini, Harun juga meminta dukungan Wakil Bupati Syamsir agar para kepala desa (kades) dan lurah di Belitung dapat berpartisipasi dalam kontestasi "Paralegal Justice Awards (PJA) Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Kemenkumham. Pendaftaran untuk ajang ini akan ditutup pada 7 Maret 2025.

"Paralegal Justice Award" merupakan penghargaan yang diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kepada kades/lurah yang telah berperan aktif sebagai juru damai di wilayahnya.

Pada PJA 2025, terdapat tiga kategori penghargaan, yaitu:
1. Non Litigation Peacemaker (NLP): Diberikan kepada kades/lurah yang berperan dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya.
2. Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ): Diberikan kepada desa/kelurahan binaan dan/atau sadar hukum yang mendukung program prioritas pemerintah.
3. Paralegal Justice Award (PJA): Anugerah bagi kades/lurah yang telah lolos seleksi dan mengikuti pendidikan hukum melalui Paralegal Academy.

Pada 2024 sebanyak 12 kades/lurah dari Bangka Belitung berhasil lolos ke tingkat nasional, salah satunya adalah Kepala Desa Keciput Pratiwi Perucha yang berhasil memenangkan tiga penghargaan sekaligus, yaitu NLP, ASJ, dan PJA 2024.

Wakil Bupati Belitung Syamsir menyambut baik kunjungan Kakanwil Harun Sulianto dan jajarannya. Ia menyatakan komitmen Pemda Belitung untuk terus bersinergi dengan Kanwil Kemenkumham Babel, baik dalam penyusunan produk hukum daerah maupun kegiatan lainnya yang terkait.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, Kadiv Pelayanan Hukum Kaswo, serta sejumlah perancang peraturan dan analis kekayaan intelektual dari Kanwil Kemenkumham Babel.

Serang (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Serang mengoptimalkan lahan sempit untuk meningkatkan ketersediaan pangan serta memberikan pengalaman bertani dan beternak kepada warga binaan.

Kepala Rutan Kelas IIB Serang, Marthen Butar Butar, di Serang, Selasa, mengatakan, hal itu bagian dari implementasi arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pemberdayaan warga binaan melalui program ketahanan pangan.

“Kami juga ingin memastikan bahwa para warga binaan pemasyarakatan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga mendapatkan keterampilan yang berguna bagi kehidupan mereka setelah bebas,” ujarnya.

Marthen juga mengatakan bahwa Rutan Serang sudah memanen kangkung sebanyak 5 kg, tomat cherry 4 kg, dan ikan lele sekitar 25 kg.

"Hasil panen kali ini kita akan jual kepada pengunjung ataupun pegawai dengan harga seikhlasnya, hal ini kita lakukan sebagai bentuk promosi produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan,” kata dia.

“Hasil penjualannya kita gunakan untuk kembali membeli bibit tanaman dan ikan, termasuk untuk perawatannya juga," ungkapnya.

"Kita variatif harganya, ada yang beli tomat dan kangkung dengan harga Rp5.000 serta ada juga yang beli ikan lele dengan harga Rp20.000-Rp25.000 per kilogram," kata dia menambahkan.

Program ketahanan pangan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pelatihan kerja, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan pangan di dalam maupun di luar rutan serta mengajarkan nilai-nilai kemandirian.

“Kami berharap program ini dapat terus berjalan dan dikembangkan lebih lanjut agar warga binaan memiliki peluang lebih baik setelah mereka kembali ke masyarakat,” ujar dia.

Salah satu warga binaan pemasyarakatan, Cecep, mengatakan dirinya sudah mempelajari cara menanam tanaman dan budidaya lele sekitar 4-5 bulan terakhir.

Ia bercerita bahwa ada kebiasaan setelah panen, di mana petugas rutan akan menyisihkan sebagian hasil untuk bancakan bersama warga binaan. Menu yang diolah dari hasil panen biasanya cah kangkung, sambal, dan lele goreng.

“Alhamdulillah saya dan teman-teman yang lain juga senang dengan kegiatan yang bermanfaat ini, selain belajar untuk menambah ilmu pengetahuan, ada juga rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang dibangun antara warga binaan dan petugas disini,” kata dia.

Cecep berharap dapat bergabung dengan teman warga binaan lainnya yang sudah lebih dahulu bebas untuk mengolah lahan pertanian dengan bekal ilmu yang didapat dari Rutan Serang.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan bahwa intensitas perlintasan warga negara asing (WNA) di wilayah timur lebih tinggi bila dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia.

Dia menyampaikan perlintasan WNA yang melakukan perjalanan masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui pemeriksaan di wilayah timur pada tahun 2023 hingga Januari 2025 sebesar 56,4 persen dari total keseluruhan perlintasan nasional.

"Hal ini menunjukkan bahwa intensitas perlintasan di wilayah timur lebih tinggi dibandingkan wilayah barat pada periode ini," kata Saffar saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia merinci bahwa lima bandara internasional dan pos lintas batas negara (PLBN) di wilayah timur dengan volume perlintasan orang asing tertinggi, yakni Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali sebagai posisi teratas.

"Kemudian diikuti oleh Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Sam Ratulangi Manado, PLBN Motaain Atambua, dan Bandara Zainuddin Abdul Madjid Mataram," katanya.

Dia pun mengatakan bahwa pemeriksaan keimigrasian terhadap WNA yang masuk dan keluar Indonesia di wilayah timur mengalami tren peningkatan di tahun 2023 ke tahun 2024.

Di mana, WNA yang masuk wilayah Indonesia melalui pemeriksaan kedatangan mengalami peningkatan sebesar 24,01 persen, dari 5.906.559 pemeriksaan pada tahun 2023, menjadi 7.324.825 pemeriksaan pada tahun 2024.

"Serta terdapat data terakhir pada Januari 2025 yaitu adanya 602.092 pemeriksaan kedatangan WNA," ucapnya.

Adapun untuk WNA yang keluar wilayah Indonesia melalui pemeriksaan keberangkatan mengalami peningkatan sebesar 21,57 persen, dari 5.966.795 pemeriksaan pada tahun 2023, menjadi sebanyak 7.253.850 pemeriksaan pada tahun 2024.

"Serta Januari 2025 terdapat data keberangkatan WNA sebanyak 639.622," ujarnya.

Dia juga menyebut berdasarkan kinerja penegakan hukum satuan kerja wilayah timur, terdapat 1.758 tindakan administratif keimigrasian diberikan kepada orang asing sepanjang tahun 2024.

"Dan 189 tindakan administratif keimigrasian (diberikan kepada orang asing) pada periode Januari 2025," katanya.

Kemudian, lanjut dia, terdapat 42 orang asing yang dijatuhi sanksi pidana atau pro justitia di tahun 2024, serta satu orang asing yang dijatuhi sanksi pidana atau pro justitia pada Januari 2025.

"Data ini menunjukkan bahwa capaian kinerja penegakan hukum keimigrasian satuan kerja di wilayah timur tahun 2024 berkontribusi sebesar 37,7 persen TAK (tindakan administratif keimigrasian) dan 35,9 persen pro justitia terhadap capaian nasional Indonesia," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Universitas Pancasila Jakarta mengukuhkan empat guru besar yang terdiri atas satu bidang pariwisata, dua bidang farmasi, dan satu bidang teknik, sehingga total guru besar UP saat ini menjadi 34 orang.

"Dengan menambah empat guru besar menjadi 34 menunjukkan bahwa UP komit dalam pembangunan bangsa," kataRektor UP Prof Marsudi Wahyu Kisworo di Jakarta, Selasa.

Keempat guru besar tersebut yaitu Prof. Dr. Apt. Esti Mumpuni, MSi Guru Besar Fakultas Farmasi Bidang Ilmu/Kepakaran Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal, danProf. Apt. Hesty Utami Ramadaniati, M.Clin.Pharm., Ph.D Guru Besar Fakultas Farmasi Bidang Ilmu/Kepakaran Farmasi Klinis dan Komunitas.

Lalu,Prof. Devi Roza Krisnandhi Kausar, Ph.D., CHEGuru Besar Fakultas Pariwisata Bidang Ilmu/Kepakaran Ilmu Pariwisata, serta Prof. Dr. Herawati Zetha Rahman, MTGuru Besar Fakultas TeknikBidang Ilmu/Kepakaran Manajemen dan Pembiayaan Inovatif Infrastruktur.

Rektor mengatakan guru besar merupakan jabatan akademik tertinggi yang bukan hanya guru bagi murid-murid, tetapi bagi bangsa dan negara.

"Bagaimana pemikiran para guru besar ini membuat bangsa yang optimistis agar tahun 2045 Indonesia Emas akan tercapai," ujarnya.

Rektor mengatakanagar menjadi kampus yang unggul maka guru besar UP harus 75 sampai 80 orang."Sekarang saja jumlahnya ada 34 guru besar. Maka kita harus memacu guru besar mencapai 2 kali lipat," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pelaku penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di perairan Malaysia sudah diproses sesuai dengan ketentuan hukum di Malaysia.

"Sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia dan ada langkah hukum diambil, baik terhadap mereka yang terlibat kesalahan ini maupun terhadap aparat keamanan Malaysia juga dilakukan pemeriksaan, apakah sesuai dengan SOP dalam melakukan tindakan pengamanan tersebut," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa.

Yusril mengungkapkan bahwa pemerintah Malaysia sudah merespons permintaan agar pihak yang terlibat dalam diproses secara hukum.

Ia meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Negeri Jiran.

"Jadi, tidak ada lagi hal yang perlu diragukan, jadi permintaan kita, permintaan banyak pihak supaya diambil satu langkah hukum terhadap baik korban maupun pelaku itu sudah diambil oleh pemerintah Malaysia, dan kita menghormati tindakan hukum yang telah diambil oleh pemerintah Malaysia," ujarnya.

Sebelumnya, 24 Januari, lima WNI menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

Penyelidikan atas kejadian tersebut masih terus dilakukan Polisi Diraja Malaysia (PDRM), termasuk memeriksa enam aparat APMM yang diduga terlibat kejadian penembakan tersebut dengan mengenakan pelanggaran Akta Senjata Api 1960.

Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada KBRI Kuala Lumpur, menurut pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia.

Di dalam negeri, kementerian/lembaga terkait juga sedang melakukan pendalaman terkait dengan kemungkinan adanya WNI yang melakukan tindakan penyelundupan manusia.

Diketahui bahwa dalam kapal yang membawa WNI tersebut tidak semuanya merupakan penumpang WNI, tetapi ada juga yang secara aktif melakukan penyelundupan manusia ke Malaysia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menyatakan bahwa meningkatnya ketegangan dan potensi konflik laut di dunia memberi peluang untuk menyempurnakan hukum laut internasional.

“Kita perlu lihat lagi bagaimana aturannya di laut, dan (isu tersebut menunjukkan adanya) campuran antara hukum perang dan hukum laut, dan ini tidak mudah,” ucap Havas usai memberikan sambutan dalam agenda peringatan kontribusi dan pemikiran Hasjim Djalal di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Selasa.

Menurut Wamenlu, kondisi ketegangan di laut yang berpotensi pecah menjadi konflik saat ini jauh lebih tinggi daripada 10 hingga 20 tahun yang lalu.

Selain ketegangan yang belum mereda di Laut China Selatan, ketegangan juga meningkat di laut Timur Tengah, Laut Baltik, hingga Laut Utara. Selain itu, terjadi pula mobilisasi kapal-kapal perang di Samudera Hindia, kata dia.

Mengingat kompleksnya isu hukum laut internasional terkait penanganan ketegangan dan konflik yang terjadi, Havas menyatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan kajian internal terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Apalagi, isu tersebut bukan hal yang pernah dibahas secara mendalam sebelumnya, kata dia, menambahkan.

“Diskusi pemulanya sudah dilakukan meski masih internal. Langkah selanjutnya, kami akan undang pakar-pakar dari universitas untuk berdiskusi terkait hal ini,” ucap Wamenlu RI.

Sebelumnya pada agenda yang sama, mantan wakil menteri luar negeri RI Dino Patti Djalal menegaskan pentingnya Indonesia untuk terus memimpin inisiatif dalam perjuangan diplomasi terkait hukum laut internasional.

Terlebih, Indonesia merupakan salah satu arsitek Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 yang diperjuangkan oleh Hasjim Djalal sebagai Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat itu.

“Indonesia harus terus menjadi pelopor, penggerak, dan pemimpin dalam diplomasi hukum internasional,” kata Dino via daring.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sebagai salah satu arsitek Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, Indonesia harus terus memimpin inisiatif dalam perjuangan diplomasi terkait hukum laut internasional, kata mantan wakil menteri luar negeri RI Dino Patti Djalal.

“Indonesia harus terus menjadi pelopor, penggerak, dan pemimpin dalam diplomasi hukum internasional,” kata Dino dalam sambutannya mewakili keluarga Hasjim Djalal via daring dalam agenda peringatan kontribusi dan pemikiran Hasjim Djalal di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Selasa.

Warisan perjuangan yang ditinggalkan ayahandanya dalam bidang hukum laut internasional, khususnya melalui UNCLOS 1982, berhasil menunjukkan posisi Indonesia sebagai pendobrak dan pemimpin yang disegani, kata Dino.

Dino melanjutkan, Hasjim Djalal memiliki cita-cita luhur untuk memperjuangkan Indonesia supaya menjadi negara maritim yang kuat, dan UNCLOS 1982 yang dicetuskannya membuat dunia mengakui konsep negara kepulauan, yang merupakan ciri khas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tugas kita selanjutnya adalah bagaimana dengan modal tersebut kita bisa menjadi bangsa maritim yang punya perkapalan kuat, angkatan laut yang kuat, dan bisa menguasai dengan nyata nilai-nilai ekonomi di laut kita,” kata pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu.

Ia kemudian menyoroti inisiatif Hasjim Djalal dalam menyelenggarakan lokakarya terkait Laut China Selatan lebih dari 30 tahun lalu telah memberi dasar bagi proses diplomasi untuk menyelesaikan sengketa di kawasan.

Dino pun mendorong supaya Indonesia terus memperjuangkan terwujudnya kesepakatan lokakarya tersebut dalam bentuk kerja sama substansial di Laut China Selatan.

Mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat itu juga mengajak diplomat Indonesia agar terus memperjuangkan kepentingan nasional dengan tetap memperhatikan kebermanfaatannya di tingkat global, sebagaimana yang dicontohkan Hasjim Djalal melalui “perpaduan antara nasionalisme, multilateralisme, dan globalisme.”

Lahir pada 1934, Hasjim Djalal adalah diplomat senior Indonesia yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1981—1983, kemudian Kanada pada 1983—1985, dan untuk Jerman pada periode 1990—1993.

Hasjim adalah salah satu diplomat Indonesia yang berperan dalam penyusunan UNCLOS 1982 dan berjasa memperjuangkan gagasan negara kepulauan serta wawasan nusantara, sebagaimana diamanatkan Deklarasi Djuanda 1957, supaya diakui komunitas internasional.

Hasjim Djalal wafat pada 12 Januari 2025 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, dalam upacara pemakaman yang dipimpin Menlu RI Sugiono.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersama Polri masih mencari tujuh tahanan dan narapidana yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba bulan November 2024.

Menteri Imipas Agus Andrianto saat ditemui di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa, mengatakan penangkapan tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian. Sebab, Kementerian Imipas bertanggung jawab hanya untuk tempat pembinaan.

"Ya kalau petugasnya (petugas Rutan Salemba) sudah dihukum. Untuk orangnya (tahanan dan narapidana kabur) kita minta tolong ke kepolisian. Kita ‘kan (urusan) tempat saja," ucap Agus.

Dia mengatakan bahwa Kementerian Imipas tidak memiliki kewenangan untuk mengejar maupun menangkap buron. Oleh karena itu, dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian.

"Kita tetap bekerja sama dengan kepolisian, untuk melakukan bantuan penangkapan kepada mereka-mereka yang lari. Mudah-mudahan mereka tidak keluar dari Indonesia dan nanti kita bisa ungkap apakah ada peranan anggota dari dalam atau tidak," ujar Agus.

Sebanyak tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2024. Mereka diketahui kabur dari rutan sekitar pukul 07.50 WIB.

Usai kejadian tersebut, kepala Rutan Salemba langsung dinonaktifkan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) juga membentuk panitia kerja bersama Komisi XIII DPR RI untuk mengusut peristiwa dimaksud.

Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Teknologi Informasi dan Kerja sama Ditjen PAS Marselina Budiningsih mengatakan bahwa selain menjalin kerja sama dengan kepolisian, Ditjen PAS juga berkomunikasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) memburu para tahanan dan narapidana narkoba yang kabur.

Untuk mencegah peristiwa berulang, Ditjen PAS melakukan pemetaan terhadap tahanan maupun narapidana berdasarkan kasus. Terlebih, sejumlah tahanan yang kabur, seperti Murtala bin Ilyas, Meri Janwar bin Zainal Abidin, dan Maulana bin Sulaiman berasal dari perkara yang sama, yakni pengedaran narkoba.

"Kami juga memetakan sarana-prasarana yang tidak terlalu mendukung akan segera ditindaklanjuti," kata Marselina di Kantor BNN RI, Jakarta, Selasa (19/11/2024).