Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi semakin cepat dan mudah dengan layanan e-Harmonisasi yang diluncurkan pada Selasa (25/2).

Menurutnya, kehadiran layanan baru tersebut sangat penting karena pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam tata pemerintahan suatu negara.

"Dengan jumlah 55 kementerian/lembaga (k/l), 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota, Indonesia tentu membutuhkan harmonisasi dalam pembentukan perundang-undangannya untuk mewujudkan kepastian hukum," ujar Supratman dalam peluncuran, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, kata dia, aplikasi e-Harmonisasi dapat memudahkan k/l dan pemerintah daerah untuk mengajukan, meninjau, serta melakukan penyelarasan terhadap rancangan peraturan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, aplikasi e-Harmonisasi juga dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberi masukan atau tanggapan atas rancangan regulasi.

Adapun layanan e-Harmonisasi dapat diakses pada situs Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) https://djpp.kemenkum.go.id. Begitu pula dengan buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan yang juga diluncurkan bersamaan e-Harmonisasi.

Supratman menyebutkan buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi panduan sekaligus memberi jalan keluar saat instansi pemerintah menemui kendala dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peluncuran buku tanya jawab merupakan hasil kerja sama kedua kalinya antara pemerintah Indonesia dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) yang sama-sama memiliki tujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Ini merupakan komitmen bahwa Indonesia sangat terbuka dan Kemenkum berperan sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk membangun kepastian hukum,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menkum mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang bercita-cita untuk dapat menjadi anggota dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (The Organization for Economic Cooperation and Development/OECD).

Oleh karena itu, sambung dia, dibutuhkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Ia juga menyampaikan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam memberikan layanan hukum.

Akuntabilitas, kata Supratman, menjadi poin yang harus diperhatikan apabila ingin menciptakan kepastian hukum di Indonesia yang berdampak dalam peningkatan investasi. Salah satu upaya peningkatan akuntabilitas, yakni dengan menghadirkan pelayanan digital di bidang hukum.

Dia berpendapat Indonesia dapat lebih terbuka dan akuntabel dalam segala bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta iklim investasi yang dibutuhkan oleh negara-negara yang akan berinvestasi di Indonesia.

“Akuntabilitas hanya dapat diperoleh jika seluruh layanan kita lakukan dalam bentuk digital sehingga kepastian hukumnya jauh lebih mudah. Transformasi digital menjadi sangat penting,” kata Menkum menambahkan.

Pada kegiatan peluncuran, Ditjen PP Kemenkum juga melaksanakan penandatanganan kerja sama dengan satu lembaga dan lima universitas di bidang pengembangan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lembaga tersebut meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lima universitas dimaksud, yakni Universitas Khairun Maluku Utara, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan, Universitas Galuh Ciamis, Universitas Yarsi, dan Universitas Jember.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkum nilai penyusunan UU semakin mudah dengan e-Harmonisasi

Pangkalpinang (ANTARA) - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui program pemberdayaan perempuan, Sisternet bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia resmi memulai program SheInspire Sinergi Berdaya; Bersinar Bangkit Bersama dalam membangun masa depan bersama Perempuan Warga Binaan.

Program ini bertujuan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan warga binaan di 10 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan membekali mereka keterampilan kewirausahaan, literasi digital, serta pendampingan psikososial guna mempercepat reintegrasi sosial setelah bebas dari lapas.

Dalam program pelatihan yang digelar di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Senin (24/2), hadir secara langsung, Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA RI, Amurwani Dwi Lestariningsih, Direktur of HR Corporate Wings Group sekaligus perwakilan dari Yayasan WINGS Peduli, Meriam Katombo, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan Kementrian imigrasi dan Pemasyarakatan, Ceno Hersusetyo Kartiko, serta Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY, Lili.

Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi mengatakan dirinya sangat mengapresiasi inisiatif ini, di mana reintegrasi sosial bagi perempuan warga binaan merupakan tantangan besar, terutama dalam mengatasi stigma dan diskriminasi di masyarakat.

Program ini menjadi jembatan harapan, membekali mereka dengan keterampilan yang tak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga memulihkan harga diri dan kepercayaan diri untuk kembali menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat.

"Kami berharap inisiatif ini dapat menginspirasi lebih banyak perusahaan dan organisasi lainnya untuk turut serta dalam upaya pemberdayaan perempuan. Dengan dukungan dan intervensi yang tepat, perempuan warga binaan dapat memiliki masa depan yang lebih baik dan berdaya secara ekonomi," ujarnya dalam rilis yang diterima media di Pangkalpinang, Rabu.

Dian Siswarini, menegaskan komitmen perusahaan dalam memberdayakan perempuan melalui teknologi dan pelatihan keterampilan.

"Kami percaya bahwa setiap perempuan, termasuk mereka yang berada dalam lingkungan Lapas, memiliki potensi besar untuk bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Melalui program ini, pihaknya berharap dapat memberikan bekal keterampilan yang nyata, baik dalam kewirausahaan maupun digitalisasi sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan setelah bebas.

"Program ini hadir sebagai solusi dengan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek keterampilan, kepercayaan diri, serta jaringan sosial yang mendukung," katanya.

Dian menambahkan program pelatihan ini memiliki empat tujuan terukur. Pertama, meningkatkan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan intensif bagi perempuan eks-narapidana agar dapat mengembangkan usaha sendiri.

Kedua, membangun kepercayaan diri melalui seminar dan sesi motivasi agar mereka siap beradaptasi dengan lingkungan sosial dan dunia usaha.

Ketiga, memfasilitasi jaringan sosial dengan menciptakan kesempatan untuk membangun koneksi dengan mentor, komunitas wirausaha, dan dunia usaha. Serta keempat, memberikan dukungan moral dan sosial bagi para peserta untuk menghadapi tantangan setelah bebas dari lapas.

Sementara itu, Direktur of HR Corporate Wings Group sekaligus perwakilan Yayasan WINGS Peduli, Meriam Katombo, mengungkapkan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bangkit dan bertransformasi menjadi versi terbaiknya. Khususnya perempuan yang memiliki peran penting dalam membangun masa depan keluarga dan orang-orang di sekitarnya.

"Kesamaan spirit dengan XL Axiata inilah yang melatarbelakangi kolaborasi kami untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan," katanya.

Rangkaian program SheInspire Sinergi Berdaya ini akan dilaksanakan di sembilan Lapas perempuan di berbagai kota lainnya, yaitu Tangerang, Medan, Bandung, Lampung, Lombok, Kerobokan, hingga Makassar. Pemilihan lokasi ini dilakukan berdasarkan hasil assessment yang dilakukan oleh KemenPPPA dan XL Axiata sesuai kebutuhan dan kesiapan fasilitas di masing-masing Lapas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan para kepala daerah pentingnya memperkuat HAM dalam melaksanakan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, penguatan HAM menjadi poin pertama Astacita sehingga memayungi poin lainnya. Adapun poin pertama Astacita tersebut yakni ‘Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM’.

“Jadi kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah, maka Bapak menentang [Astacita] nomor satu,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dalam menjalankan HAM. Hal itu di antaranya pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Pigai menerangkan pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menyusun kebijakan daerah perlu didasarkan pada nilai-nilai HAM.

Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan HAM lebih menyeluruh, seperti membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Dirinya juga membentuk kantor wilayah (kanwil) di seluruh daerah, sehingga pelaksanaan HAM lebih optimal. Tak hanya itu, pihaknya juga bakal rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Forum tersebut nantinya bakal melibatkan para kepala daerah.

Dalam kesempatan itu, Pigai juga memberikan sertifikat kepada para kepala daerah yang menjadi peserta retret. Dirinya menilai para kepala daerah yang mengikuti paparannya telah berpartisipasi dalam memperkuat HAM.

Ia berharap dengan sertifikat tersebut para kepala daerah dapat lebih semangat dalam menjaga HAM.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan para kepala daerah pentingnya memperkuat HAM dalam melaksanakan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, penguatan HAM menjadi poin pertama Astacita sehingga memayungi poin lainnya. Adapun poin pertama Astacita tersebut yakni ‘Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM’.

“Jadi kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah, maka Bapak menentang [Astacita] nomor satu,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dalam menjalankan HAM. Hal itu di antaranya pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Pigai menerangkan pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menyusun kebijakan daerah perlu didasarkan pada nilai-nilai HAM.

Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan HAM lebih menyeluruh, seperti membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Dirinya juga membentuk kantor wilayah (kanwil) di seluruh daerah, sehingga pelaksanaan HAM lebih optimal. Tak hanya itu, pihaknya juga bakal rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Forum tersebut nantinya bakal melibatkan para kepala daerah.

Dalam kesempatan itu, Pigai juga memberikan sertifikat kepada para kepala daerah yang menjadi peserta retret. Dirinya menilai para kepala daerah yang mengikuti paparannya telah berpartisipasi dalam memperkuat HAM.

Ia berharap dengan sertifikat tersebut para kepala daerah dapat lebih semangat dalam menjaga HAM.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan para kepala daerah pentingnya memperkuat HAM dalam melaksanakan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, penguatan HAM menjadi poin pertama Astacita sehingga memayungi poin lainnya. Adapun poin pertama Astacita tersebut yakni ‘Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM’.

“Jadi kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah, maka Bapak menentang [Astacita] nomor satu,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dalam menjalankan HAM. Hal itu di antaranya pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Pigai menerangkan pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menyusun kebijakan daerah perlu didasarkan pada nilai-nilai HAM.

Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan HAM lebih menyeluruh, seperti membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Dirinya juga membentuk kantor wilayah (kanwil) di seluruh daerah, sehingga pelaksanaan HAM lebih optimal. Tak hanya itu, pihaknya juga bakal rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Forum tersebut nantinya bakal melibatkan para kepala daerah.

Dalam kesempatan itu, Pigai juga memberikan sertifikat kepada para kepala daerah yang menjadi peserta retret. Dirinya menilai para kepala daerah yang mengikuti paparannya telah berpartisipasi dalam memperkuat HAM.

Ia berharap dengan sertifikat tersebut para kepala daerah dapat lebih semangat dalam menjaga HAM.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan para kepala daerah pentingnya memperkuat HAM dalam melaksanakan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, penguatan HAM menjadi poin pertama Astacita sehingga memayungi poin lainnya. Adapun poin pertama Astacita tersebut yakni ‘Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM’.

“Jadi kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah, maka Bapak menentang [Astacita] nomor satu,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dalam menjalankan HAM. Hal itu di antaranya pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Pigai menerangkan pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menyusun kebijakan daerah perlu didasarkan pada nilai-nilai HAM.

Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan HAM lebih menyeluruh, seperti membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Dirinya juga membentuk kantor wilayah (kanwil) di seluruh daerah, sehingga pelaksanaan HAM lebih optimal. Tak hanya itu, pihaknya juga bakal rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Forum tersebut nantinya bakal melibatkan para kepala daerah.

Dalam kesempatan itu, Pigai juga memberikan sertifikat kepada para kepala daerah yang menjadi peserta retret. Dirinya menilai para kepala daerah yang mengikuti paparannya telah berpartisipasi dalam memperkuat HAM.

Ia berharap dengan sertifikat tersebut para kepala daerah dapat lebih semangat dalam menjaga HAM.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan para kepala daerah pentingnya memperkuat HAM dalam melaksanakan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, penguatan HAM menjadi poin pertama Astacita sehingga memayungi poin lainnya. Adapun poin pertama Astacita tersebut yakni ‘Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM’.

“Jadi kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah, maka Bapak menentang [Astacita] nomor satu,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dalam menjalankan HAM. Hal itu di antaranya pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Pigai menerangkan pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menyusun kebijakan daerah perlu didasarkan pada nilai-nilai HAM.

Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan HAM lebih menyeluruh, seperti membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Dirinya juga membentuk kantor wilayah (kanwil) di seluruh daerah, sehingga pelaksanaan HAM lebih optimal. Tak hanya itu, pihaknya juga bakal rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Forum tersebut nantinya bakal melibatkan para kepala daerah.

Dalam kesempatan itu, Pigai juga memberikan sertifikat kepada para kepala daerah yang menjadi peserta retret. Dirinya menilai para kepala daerah yang mengikuti paparannya telah berpartisipasi dalam memperkuat HAM.

Ia berharap dengan sertifikat tersebut para kepala daerah dapat lebih semangat dalam menjaga HAM.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan para kepala daerah pentingnya memperkuat HAM dalam melaksanakan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, penguatan HAM menjadi poin pertama Astacita sehingga memayungi poin lainnya. Adapun poin pertama Astacita tersebut yakni ‘Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM’.

“Jadi kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah, maka Bapak menentang [Astacita] nomor satu,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dalam menjalankan HAM. Hal itu di antaranya pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Pigai menerangkan pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menyusun kebijakan daerah perlu didasarkan pada nilai-nilai HAM.

Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan HAM lebih menyeluruh, seperti membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Dirinya juga membentuk kantor wilayah (kanwil) di seluruh daerah, sehingga pelaksanaan HAM lebih optimal. Tak hanya itu, pihaknya juga bakal rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Forum tersebut nantinya bakal melibatkan para kepala daerah.

Dalam kesempatan itu, Pigai juga memberikan sertifikat kepada para kepala daerah yang menjadi peserta retret. Dirinya menilai para kepala daerah yang mengikuti paparannya telah berpartisipasi dalam memperkuat HAM.

Ia berharap dengan sertifikat tersebut para kepala daerah dapat lebih semangat dalam menjaga HAM.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Malang Raya (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur Kadiyono menyatakan Lapas Kelas I Malang memiliki peran penting di dalam upaya menyukseskan program ketahanan pangan.

Kadiyono di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu, mengatakan peran Lapas Kelas I Malang dalam memastikan berjalannya program ketahanan pangan sudah diwujudkan pelaksanaan panen edamame tahap kedua, di Ngajum, pada Selasa (25/2).

"Keberhasilan ini tentunya merupakan hasil kerja keras dan dedikasi semua pihak yang terlibat. Semoga dapat terus memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi masyarakat, serta mewujudkan ketahanan pangan," kata Kadiyono.

Pada panen kedua total menghasilkan enam kuintal atau setara 600 kilogram edamame yang sebelumnya ditanam dk lahan seluas 1.780 meter persegi.

Dia pun mengapresiasi usaha jajaran Lapas Kelas I Malang yang telah menunjukkan peran aktif dalam mendukung program pemerintah pusat tersebut.

"Selamat atas panen raya edamame tahap dua kali ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Malang Ketut Akbar Herry Achjar menyatakan penanaman edamame bukan hanya untuk menyukseskan program ketahanan pangan, tetapi sebagai langkah membina warga binaan secara berkelanjutan.

"Dengan adanya kegiatan ini diharapkan warga binaan dapat memiliki peluang baru untuk memperbaiki kehidupan mereka, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial untuk kembali berkontribusi kepada keluarga dan masyarakat," tutur Ketut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mendukung transformasi tata kelola Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal itu disampaikan Rini saat bertemu dengan jajaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (25/2).

"Kita perlu kenali secara komprehensif berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas LPSK sehingga dapat ditentukan dukungan yang sesuai baik terkait tata kelola maupun organisasi," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Rini menjelaskan efisiensi sebagaimana diarahkan oleh Presiden Prabowo menjadi momentum bagi organisasi untuk meningkatkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Dengan pendekatan yang lebih strategis dan inovatif, organisasi didorong untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada guna memastikan pencapaian target secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Ketua LPSK Achmadi mengatakan organisasi yang dipimpinnya memiliki pekerjaan besar dalam pelindungan dan pemenuhan hak asasi korban untuk mendukung proses peradilan.

"Penguatan kelembagaan LPSK dibutuhkan dengan dinamika tuntutan yang ada," ujar Achmadi.

LPSK merupakan lembaga yang dimandatkan untuk menangani, memberikan perlindungan serta bantuan kepada saksi dan/atau korban.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB berkomitmen untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, namun diperlukan adanya identifikasi kebutuhan dari organisasi terkait.

Hal itu disampaikan Rini saat bertemu dengan jajaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (25/2).

Menurut Rini, transformasi tata kelola organisasi membutuhkan perencanaan yang matang agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, setiap lembaga pemerintah diharapkan dapat menyusun daftar prioritas dan desain tata kelola.

"Kita perlu kenali secara komprehensif berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas LPSK sehingga dapat ditentukan dukungan yang sesuai baik terkait tata kelola maupun organisasi," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Pada prinsipnya Kementerian PANRB siap memberikan dukungan penataan proses bisnis dan penguatan kelembagaan agar setiap instansi pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam penguatan kinerja organisasi dan pembangunan nasional.

"Organisasi adalah alat melaksanakan peran dan strategi, tentunya jika perlu ada perubahan kelembagaan kami akan support sejalan dengan dinamika dan koridor peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Rini menjelaskan bahwa efisiensi sebagaimana diarahkan oleh Presiden Prabowo menjadi momentum bagi organisasi untuk meningkatkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Dengan pendekatan yang lebih strategis dan inovatif, organisasi didorong untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada guna memastikan pencapaian target secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Ketua LPSK Achmadi mengatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya memiliki pekerjaan besar dalam pelindungan dan pemenuhan hak asasi korban untuk mendukung proses peradilan.

"Penguatan kelembagaan LPSK dibutuhkan dengan dinamika tuntutan yang ada," ujar Achmadi.

LPSK merupakan lembaga yang dimandatkan untuk menangani, memberikan perlindungan serta bantuan kepada saksi dan/atau korban.

Lembaga ini melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkewajiban menyiapkan, menentukan, dan memberikan informasi yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, maupun tanggung jawabnya kepada publik.

Topik lainnya yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah penguatan sumber daya manusia aparatur LPSK serta dukungan antar-lembaga untuk mengoptimalkan kinerja LPSK.

Achmadi kemudian mengungkapkan apresiasi terhadap dukungan yang telah diberikan oleh Kementerian PANRB untuk LPSK selama ini.

Ia berharap peran LPSK akan semakin kuat sehingga memberikan warisan manfaat baik untuk internal maupun bagi masyarakat.

"Tentu harapannya bukan hanya legasi LPSK, tetapi legasi kita semua dalam rangka pemberian pelindungan pemohonan hak asasi manusia saksi dan korban," ujarnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kita kan sudah sampaikan bahwa memang penegakan hukum, kita harus hormati dan semua proses hukumnya pasti kita dukung

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN akan selalu menghormati proses hukum dan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi.

Hal ini disampaikan Erick sebagai respons atas kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping dan PT Kilang Pertamina Internasional.

"Kita kan sudah sampaikan bahwa memang penegakan hukum, kita harus hormati dan semua proses hukumnya pasti kita dukung," ujar Erick usai menghadiri peluncuran Bank Emas di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas kasus-kasus korupsi, baik di Kementerian BUMN ataupun perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya.

Menurut Erick, hal tersebut telah dilakukan sejak lama, contohnya pada kasus korupsi PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semua itu secara transparan," ucapnya.

Sementara itu, terkait dengan pengganti Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Erick mengatakan belum dibicarakan lebih lanjut. Menurut dia, hal tersebut akan dikonsultasikan dahulu bersama Komisaris Utama.

"Kan ada Komut (komisaris utama), Dirut nanti kita konsultasi, kita diskusi juga seperti apa TPA (Tim Penilai Akhir) proses berikutnya," kata Erick.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025