Jambi (ANTARA) - Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah, Keluarga Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Jambi (Unja) menggelar acara silaturahmi di Masjid Nurul Ilmi Fakultas Hukum, pada 24 Februari 2025.

Acara ini dihadiri oleh berbagai jajaran akademik, termasuk Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dekan Fakultas Hukum, serta sejumlah pimpinan dan tenaga pendidik di lingkungan fakultas.

Dekan Fakultas Hukum Unja, Prof Usman dalam sambutannya menyampaikan pentingnya menyucikan diri dan meningkatkan spiritualitas menjelang Ramadhan.

“Tidak sampai satu minggu lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadhan. Mari kita sucikan diri dan mengisi jiwa kita dengan hal-hal yang spiritual,” ujar Prof. Usman.

Acara ini juga menghadirkan Kholiq Mukhbasan yang memberikan tausiyah bertema persiapan menyambut Ramadhan. Dalam ceramahnya, ia menekankan pentingnya puasa sebagai bagian dari lima rukun Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Adam.

“Puasa merupakan ibadah tertua yang telah dilakukan sejak manusia pertama, Nabi Adam. Selain sebagai ibadah, puasa juga menjadi sarana mengendalikan hawa nafsu agar manusia tetap dalam derajat yang mulia,” ungkapnya..

Lebih lanjut, ia menjelaskan sejarah puasa dari zaman para nabi hingga perintah puasa Ramadhan yang diturunkan pada tahun kedua Hijriyah. Puasa, menurutnya, bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menghindari perkataan dan perbuatan yang merusak nilai ibadah. Ia mengutip pandangan Imam Al-Ghazali yang membagi puasa menjadi tiga tingkatan, yakni puasa awam (hanya menahan makan dan minum), puasa khusus (menjaga panca indra dari hal buruk), dan puasa paling istimewa (mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah).

Dengan diadakannya acara ini, Fakultas Hukum Unja berharap dapat mempererat kebersamaan serta meningkatkan kualitas ibadah seluruh civitas akademika menjelang ramadhan. Acara ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah antar peserta.

Wamena (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya menyebut enam warga binaannya kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Wamena, termasuk diantaranya anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB.

Enam warga binaan Lapas Kelas II B Wamena yang kabur adalah Nelis Heluka Bin Hendrik Heluka, Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, Rio Elopere Bin Jani Elopere, Ariel Sonyap alias Koroway Bin Simon Sonyap, Sergius Asso, dan Ferly Wesabla alias Ferlin.

Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo di Wamena, Jumat, mengatakan pihaknya setelah berkoordinasi dengan Lapas Kelas II B Wamena terkait enam warga binaan yang kabur maka kepolisian tetap membantu proses penangkapan.

“Kami terus mencari keenam warga binaan yang kabur itu tentu meningkatkan koordinasi dengan semua pihak,” katanya.

Menurutnya, dari keenam warga binaan yang kabur itu satunya diantaranya kasus hukumnya adalah masalah senjata api yang berasal dari Kabupaten Yahukimo.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat di Yahukimo untuk bagaimana bersama-sama bisa menemukan mereka, terutama yang kasus senjata api di wilayah Wamena,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa ada satu anggota KKB, karena hukumannya terkait kepemilikan senjata api.

“Masyarakat Papua Pegunungan khususnya Wamena Kabupaten Jayawijaya hendaknya waspada karena kaburnya enam warga binaan itu,” katanya.

Dia menambahkan pihaknya tidak bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan menangkap keenam warga binaan yang kabur itu.

“Tempat di sini sangat luas maka kami tidak bisa memastikan target penangkapan, tetapi polisi akan terus mencari mereka komunikasi yang dibangun dengan tokoh masyarakat serta Satgas Damai Cartenz,” ujarnya.

Dia berharap keenam warga binaan tersebut dengan kesadaran sendiri dapat menyerahkan diri ke aparat keamanan.

“Kami harap mereka dengan kesadaran dapat menyerahkan diri sehingga polisi di lapangan mudah menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

Polri gagas #RiseAndSpeak ciptakan lingkungan aman bagi perempuan-anak

Direktorat Pelindungan Perempuan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri menggagas kampanye #RiseAndSpeak dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak.

Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Nurul Azizah mengatakan bahwa kampanye ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan kesadaran, keberanian berbicara, serta melaporkan kekerasan berbasis gender, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun eksploitasi ekonomi dan seksual.

"Visi kami dalam kampanye #RiseAndSpeak adalah untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua, terutama perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Kami mendorong setiap individu untuk berani bersuara dan melaporkan setiap tindak kekerasan dan ketidakadilan," jelas Nurul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Dittipidum Bareskrim tegaskan tak gelapkan sertifikat tanah

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro menegaskan bahwa pihaknya tidak menggelapkan sertifikat tanah sebagaimana tuduhan yang ditujukan kepada dirinya dan anak buahnya.

Penegasan tersebut ditekankan Dittipidum Bareskrim Polri dengan mengembalikan sertifikat tanah yang menjadi objek polemik dan menghentikan penyidikan kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah yang melibatkan sertifikat tanah yang dimaksud.

"Tanggal 21 Januari 2025, dilaksanakan gelar di Dittipidum dengan hasil dihentikan. Tanggal 24 Februari 2025, di-SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Rekomendasi untuk dihentikan berdasarkan gelar di Biro Wasidik yang dihadiri pelapor dan terlapor 30 September 2024," kata Brigjen Pol Djuhandhani kepada awak media di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Kejagung geledah PT OTM yang diduga jadi lokasi "blending" BBM

Kejaksaan Agung menggeledah gedung PT Orbit Terminal Merak (OTM) di Cilegon, Banten, yang diduga menjadi tempat blending bahan bakar minyak terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tahun 2018–2023.

"Sejak tadi pagi penyidik sudah melakukan penggeledahan juga di Cilegon, di satu tempat, yaitu PT OTM yang diduga sebagai storage atau tempat depo yang menampung minyak yang diimpor. Itu sekarang sedang berlangsung juga," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Vonis eks GM Antam diperberat jadi 16 tahun penjara terkait kasus emas

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis mantan General Manager (GM) PT Antam Tbk Abdul Hadi Aviciena menjadi 16 tahun penjara terkait kasus korupsi jual beli logam mulia emas Antam.

Hakim Ketua Artha Theresia mengatakan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan.

"Oleh karena itu, kami mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang dimintakan banding, terutama mengenai pidana yang dijatuhkan," kata Hakim Ketua dalam salinan putusan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Komnas HAM dan Kemenko Kumham Imipas bahas Papua hingga hukuman mati

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membahas situasi hak asasi di Papua hingga fenomena deret tunggu dan komutasi hukuman mati saat beraudiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Komnas HAM dan Kemenko Kumham Imipas juga membicarakan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat, penghormatan dan perlindungan HAM dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta permasalahan orang tanpa kewarganegaraan.

"Kami ingin berkenalan sekaligus menguatkan koordinasi di bidang HAM yang menjadi tugas bersama sehingga kami juga hadir membawa beberapa isu serta rekomendasi terkait permasalahan tersebut," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Makassar (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Layanan Hukum Terbaik dalam ajang Forum Hukum Pelindo 2025.

"Penghargaan ini sebagai apresiasi dalam memberikan layanan hukum terbaik di lingkungan perusahaan," kata Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 4, Erisanty di Makassar, Kamis malam.

Penghargaan ini juga menjadi bukti nyata atas komitmen Pelindo Regional 4 dalam memberikan layanan hukum terbaik dan mendukung tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut dia, penghargaan Best Law Service ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh tim legal di Pelindo Regional 4.

Direktur Pelaksana 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis menegaskan Pelindo Regional 4 terus meningkatkan kualitas layanan hukum dengan menerapkan teknologi serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.

Forum Hukum Pelindo yang digelar di Bogor, Jawa Barat, pada 24 -26 Februari 2025 merupakan ajang bergengsi yang mempertemukan semua praktisi hukum yang ada di Pelindo untuk berdiskusi dan berbagi wawasan mengenai praktik hukum terbaik di dunia kepelabuhanan.

Jakarta (ANTARA) - West Ham berhasil menghajar Leicester City dengan kemenangan 2-0, dalam pertandingan Liga Inggris (Premier League) 2024-2025, di London Stadium, Jumat dini hari WIB.

Skuad asuhan Graham Potter menang di kandang berkat kaki Tomas Soucek pada menit ke-21 dan gol bunuh diri Jannik Vestergaard pada menit ke-43.

Hasil pertandingan tersebut membuat tuan rumah naik ke peringkat 15 klasemen sementara, dengan mengumpulkan 33 poin dari total 27 pertandingan.

Sedangkan Leicester yang dikomandoi Ruud Van Nistelrooy, berada di peringkat ke-19, dengan mengantongi 17 poin dari hasil 27 laga yang sudah dilakoni.

West Ham

Pelatih: Graham Potter

Alphonse Areola; Wan Bissaka, Todibo, Kilman, Cresswell, Scarles, Tomas Soucek, Ward-Prowse, Alvarez, Bowen, dan Kudus.

Leicester City

Pelatih: Ruud Van Nistelrooy

Hermansen; Kristiansen, Vestergaard, Faes, Justin, Soumare, Ndidi, De Cordova, El Khannouss, Facundo Buonanotte, Jamie Vardy

Jakarta (ANTARA) - West Ham berhasil menghajar Leicester City dengan kemenangan 2-0, dalam pertandingan Liga Inggris (Premier League) 2024-2025, di London Stadium, Jumat dini hari WIB.

Skuad asuhan Graham Potter menang di kandang berkat kaki Tomas Soucek pada menit ke-21 dan gol bunuh diri Jannik Vestergaard pada menit ke-43.

Hasil pertandingan tersebut membuat tuan rumah naik ke peringkat 15 klasemen sementara, dengan mengumpulkan 33 poin dari total 27 pertandingan.

Sedangkan Leicester yang dikomandoi Ruud Van Nistelrooy, berada di peringkat ke-19, dengan mengantongi 17 poin dari hasil 27 laga yang sudah dilakoni.

Pertarungan kedua tim berlangsung monoton dan dikuasi oleh tuan rumah melalui umpan pendek dan terobosan.

Intensitas permainan didominasi oleh anak asuh Potter yang melihat banyak celah dari sisi pertahanan lawan.

Terbukti, pada menit ke-21. Berawal dari aksi gemilang kiper The Foxes, Alphonse Areola, yang menggagalkan usaha Mohammed Kudus. Bola yang bergerak bebas ditendang oleh Soucek yang berdiri tanpa pengawalan ketat pemain lawan.

Skor pun tercatat sementara 1-0 untuk keunggulan The Hammers.

Tuan rumah mempertahankan keunggulan tipis, dengan serangan yang tidak terburu-buru karena mengantisipasi serangan balik Jamie Vardy dan kawan-kawan.

Usaha itu berhasil, karena Vestergaard justru melakukan kesalahan melalui gol bunuh diri pada menit-menit akhir menjelang turun minum.

Tendangan di sudut dekat tiang gawang, jatuh ke kaki Jarrod Bowen, yang berhasil memasukkannya ke gawang dari sudut sempit lewat pantulan yang akhirnya mengenai bek lawan.

Keunggulan tuan rumah berhasil digandakan menjadi 2-0.

Usai turun minum, Nistelrooy justru tidak merespons ketertinggalan dengan mengganti pemain. Legenda Timnas Belanda itu baru mengganti pemainnya saat menit ke-61.

Harry Winks dan Stephy Mavididi masuk menggantikan De Courdova dan Boubakary Soumare. Kali ini, Nistelrooy berharap serangan balik bisa lebih efektif.

Namun nyatanya usaha itu sia-sia, karena tidak berbuah gol sama sekali.

Beberapa serangan yang mengancam gawang West Ham, berhasil diamankan oleh Areola.

Kiper tersebut pun mencatatkan clean sheet dalam laga itu.

Berikut Sebelas pemain awal (starting eleven) kedua tim.

West Ham

Pelatih: Graham Potter

Alphonse Areola; Wan Bissaka, Todibo, Kilman, Cresswell, Scarles, Tomas Soucek, Ward-Prowse, Alvarez, Bowen, dan Kudus.

Leicester City

Pelatih: Ruud Van Nistelrooy

Hermansen; Kristiansen, Vestergaard, Faes, Justin, Soumare, Ndidi, De Cordova, El Khannouss, Facundo Buonanotte, Jamie Vardy

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2025

Makassar (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan "Best Law Service" dalam ajang “Pelindo Legal Forum 2025” yang diselenggarakan di Ciawi, Bogor.

"Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi Pelindo Regional 4 dalam memberikan layanan hukum terbaik di lingkungan perusahaan," kata Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 4, Erisanty di Makassar, Kamis malam.

Dia mengatakan, penghargaan ini juga menjadi bukti nyata atas komitmen Pelindo Regional 4 dalam memberikan layanan hukum terbaik dan mendukung tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Menurut dia, penghargaan Best Law Service ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh tim legal di Pelindo Regional 4.

"Kami terus berkomitmen untuk memberikan layanan hukum yang profesional, responsif, dan inovatif guna mendukung operasional perusahaan yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis juga menegaskan bahwa Pelindo Regional 4 akan terus meningkatkan kualitas layanan hukum dengan menerapkan teknologi serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pelindo Regional 4 untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan hukum terbaik, sejalan dengan visi perusahaan dalam mengelola pelabuhan, yaitu menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia.

Abdul Azis mengatakan, penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen Pelindo Regional 4 dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan layanan hukum yang profesional dan terpercaya.

Pelindo Legal Forum 2025 yang digelar di Bogor pada 24 -26 Februari 2025 merupakan ajang bergengsi yang mempertemukan semua praktisi hukum yang ada di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk berdiskusi dan berbagi wawasan mengenai praktik hukum terbaik di dunia kepelabuhanan.

Dalam ajang tersebut, Pelindo Regional 4 dinilai unggul dalam berbagai aspek, termasuk kepatuhan hukum, inovasi dalam pelayanan hukum, serta kontribusinya dalam membangun sistem hukum yang transparan dan akuntabel di lingkungan perusahaan.

Dengan pencapaian ini, Pelindo Regional 4 semakin menegaskan perannya dalam mendukung transformasi dan penguatan tata kelola hukum yang berkelanjutan di lingkungan Pelindo.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra (UNP) berinisial VM yang diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oknum pegawai honorer Pengadilan Negeri (PN) Sukabumi menempuh jalur hukum.

"Meskipun terduga pelaku sudah minta maaf dan saya memaafkannya, tetapi jalur hukum tetap dilakukan dengan melaporkan oknum pegawai PN Sukabumi ke polisi sebagai konsekuensi atas perbuatannya," kata VM di Sukabumi, Kamis.

Menurut VM, dirinya magang di PN Sukabumi sejak 5 Februari 2025 dan mengalami pelecehan seksual pada 20 Februari di saat dirinya menjalani pengobatan ruang kesehatan PN Sukabumi akibat tidak sadarkan diri atau pingsan di depan ruang sidang.

Saat kondisinya setengah sadar, di ruang kesehatan itu ada terduga pelaku yang kemudian mendekati dirinya dan menggerayangi tubuh serta bagian sensitifnya.

Akibat ulah terduga pelaku dirinya mengaku masih trauma dan ketakutan jika mengingat kejadian yang dialaminya itu. Bahkan, dirinya hanya berani mengadukan kejadian tersebut kepada rekannya dan dilaporkan ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UNP Sukabumi.

"Meskipun pelaku sudah dinonaktifkan dari pekerjaan oleh PN Sukabumi, tetapi itu tidak cukup. Hukum harus tetap ditegakkan dan harus diganjar dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya," tambahnya.

Sementara, Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Nusa Putra Rida Ista Sitepu mengatakan tentunya pihak kampus mendukung langkah hukum korban sebagai efek jera kepada pelaku kejahatan seksual.

Selain itu, Satgas PPKS pun memberikan pendampingan terhadap korban untuk membantu menyembuhkan traumanya dan memberikan semangat agar bisa kembali beraktivitas secara normal.

Bahkan, pihak kampus pun akan mengawal proses hukum kasus ini mulai dari di kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Agar korban bisa mendapatkan keadilan dan pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra (UNP) berinisial VM yang diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oknum pegawai honorer Pengadilan Negeri (PN) Sukabumi menempuh jalur hukum.

"Meskipun terduga pelaku sudah minta maaf dan saya memaafkannya, tetapi jalur hukum tetap dilakukan dengan melaporkan oknum pegawai PN Sukabumi ke polisi sebagai konsekuensi atas perbuatannya," kata VM di Sukabumi, Kamis.

Menurut VM, dirinya magang di PN Sukabumi sejak 5 Februari 2025 dan mengalami pelecehan seksual pada 20 Februari di saat dirinya menjalani pengobatan ruang kesehatan PN Sukabumi akibat tidak sadarkan diri atau pingsan di depan ruang sidang.

Saat kondisinya setengah sadar, di ruang kesehatan itu ada terduga pelaku yang kemudian mendekati dirinya dan menggerayangi tubuh serta bagian sensitifnya.

Akibat ulah terduga pelaku dirinya mengaku masih trauma dan ketakutan jika mengingat kejadian yang dialaminya itu. Bahkan, dirinya hanya berani mengadukan kejadian tersebut kepada rekannya dan dilaporkan ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UNP Sukabumi.

"Meskipun pelaku sudah dinonaktifkan dari pekerjaan oleh PN Sukabumi, tetapi itu tidak cukup. Hukum harus tetap ditegakkan dan harus diganjar dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya," tambahnya.

Sementara, Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Nusa Putra Rida Ista Sitepu mengatakan tentunya pihak kampus mendukung langkah hukum korban sebagai efek jera kepada pelaku kejahatan seksual.

Selain itu, Satgas PPKS pun memberikan pendampingan terhadap korban untuk membantu menyembuhkan traumanya dan memberikan semangat agar bisa kembali beraktivitas secara normal.

Bahkan, pihak kampus pun akan mengawal proses hukum kasus ini mulai dari di kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Agar korban bisa mendapatkan keadilan dan pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Ankara (ANTARA) - Israel pada Kamis (27/2) membebaskan 596 warga Palestina yang ditahan di sejumlah penjara setelah kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyerahkan jenazah empat sandera Israel.

Pembebasan tahap ke-7 itu menjadi bagian dari perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tawanan di Jalur Gaza antara Israel dan Hamas.

Kantor berita Palestina Wafa melaporkan 37 warga Palestina dibebaskan di Ramallah, wilayah pendudukan Tepi Barat, dan lima lainnya di Yerusalem Timur.

Seorang tahanan, yang diterima oleh Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina dalam keadaan koma, langsung dilarikan ke rumah sakit di Tepi Barat untuk menjalani perawatan.

Tahanan lainnya dibawa ke Jalur Gaza setelah dibebaskan, menurut Saleh Al Hams, seorang direktur Rumah Sakit Eropa Gaza di Khan Younis.

"Para tahanan dalam kondisi sangat kurus, beberapa bahkan tak bisa berjalan akibat pemukulan dan penyiksaan berat yang mereka alami," kata dia.

Al Hams menambahkan bahwa sebagian besar tahanan menderita penyakit kulit dan satu orang dirawat inap akibat fibrosis paru.

Dia juga mengungkapkan bahwa di antara para tahanan yang dibebaskan, ada 15 tenaga medis yang sebelumnya ditangkap selama perang Israel di Gaza.

Menurut Hamas, 11 orang yang dibebaskan adalah tahanan dengan vonis seumur hidup atau jangka panjang, yang ditangkap sebelum 7 Oktober 2023, ketika perang meletus.

Kelompok itu juga mengatakan bahwa 97 tahanan seumur hidup atau jangka panjang dideportasi ke Mesir.

Amani Sarahneh dari Masyarakat Tahanan Palestina mengatakan bahwa Israel telah menunda pembebasan 46 anak dan perempuan yang seharusnya juga dibebaskan.

Menurut dia, Israel menunda pembebasan mereka sampai proses identifikasi terhadap jenazah sandera selesai.

Hingga Rabu malam, Hamas telah membebaskan 33 warga Israel, termasuk delapan jenazah, dalam fase pertama gencatan senjata selama 42 hari yang berakhir akhir pekan ini.

Menurut Israel, masih ada 59 warganya yang disandera di Gaza, 20 orang di antaranya diperkirakan masih hidup.

Mereka diharapkan bisa dibebaskan pada tahap kedua gencatan senjata, yang mengharuskan Israel menarik seluruh pasukannya dan mengakhiri perang secara permanen.

Gencatan senjata tahap pertama yang dimulai pada 19 Januari telah menghentikan agresi militer Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 48.300 penduduknya dan menghancurkan wilayah kantong Palestina itu.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang OKK Himpunan Advokat /Pengacara Indonesia (HAPI) Dr. Tasrif, SH., MH merespon Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang akan rampung dibahas oleh Komisi III DPR RI pada 21 Maret2015

Menurut Tasrif, yang perlu dipastikan dari RUU KUHAP yaitu produk legislasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pencari keadilan, salah satunya dengan memperkuat kelembagaan Polisi Republik Indonesia (Polri).

"Yang pasti, RUU KUHAP harus menjamin kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Misalnya tugas penyidikan Polri harus diperkuat," kata Tasrif dalam keterangan tertulisnya Kamis 27 Februari 2025.

Ketum LBH Masyarakat Adil Bersatu (LBH MABES) ini juga menyebutkan bahwa RUU KUHAP yang sedang dirancang saat ini masih perlu diberikan catatan kritis, termasuk rencana adopsi asas dominus litis yaitu pelimpahan wewenang penyidikan kepada kejaksaan.

"Pelimpahan kewenangan untuk penyidikan kepada kejaksaan harus dikritisi, keliru kalau asas dominus litis diterapkan di Indonesia. Yang tepat itu, penyidikan tetap kepada Polri tetapi perlu mekanisme supervisi," ujarnya.

Kemudian, Tasrif menuturkan fungsi penyidikan lebih pada ranah implementasi yang perlu dititik beratkan pada efisiensi dan terukur dalam melaksanakan penyidikan.

"Polri secara tupoksi cukup matang dalam melakukan penyidikan. Bahkan sumber daya dan teknologi untuk penyidikan tersedia seperti pengumpulan bukti, saksi, serta rekonstruksi perkara dapat dipastikan dengan standar operasional prosedur yang berlaku," ujar Tasrif.

Selain itu, Alumni Doktor Hukum Universitas Jayabaya mengingatkan solusi untuk supremasi hukum, yang perlu digarisbawahi yaitu jangan sampai menciptakan institusi yang memiliki power ganda, yang memungkinkan terjadi dominasi kewenangan.

"RUU KUHAP harus memastikan dan konkretkan ranah kejaksaan itu penuntut umum, dan kepolisian itu penyidikan. Ketegasan kewenangan ini menuntun aparat penegak hukum (APH) agar tidak ada yang superbody supaya mewujudkan visi satu untuk menegakkan hukum dan keadilan," beber Tasrif.

Kendati demikian, Tasrif mengingatkan apabila ada dua lembaga yang memiliki kewenangan yang sama, maka konflik kepentingan dan saling klaim kewenangan menciptakan ketidakpastian terhadap hukum.

"Konflik antar institusi penegak hukum akan mempengaruhi penegakan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya hambatan dalam proses penanganan perkara," pungkasnya.

Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa buku berjudul Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah merupakan sarana edukasi publik.

Komjen Pol. Eddy Hartono mengungkapkan bahwa buku tersebut berisi banyak narasi alternatif yang mampu mengedukasi masyarakat sehingga dapat memahami bahaya paham radikalisme.

"Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa, agar bisa memahami bahaya paham radikal terorisme," kata Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Kepala BNPT mengutarakan bahwa di dalam buku itu terkandung banyak pesan perdamaian yang dapat meningkatkan daya literasi masyarakat.

Untuk itu, dia menilai karya tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

"Khususnya dalam pengembangan Komunikasi Strategis Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (Komstra PE) yang lebih efektif dan terukur," tuturnya.

Pimpinan komunitas Ruangobrol.id sekaligus penulis buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah Noor Huda Ismail mengatakan bahwa kehadiran buku dan film tersebut menjadi alat komunikasi strategis dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Hal itu, kata dia, dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam mendukung keberlanjutan RAN PE 2025—2029. Adapun dalam implementasi RAN PE, BNPT berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun nonpemerintah.

"Saya sempat diminta untuk mendesain RAN PE BNPT, terutama terkait dengan peran strategis komunikasi dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Bentuk yang saya tawarkan, yakni transmediastorytelling seperti film dan buku," ungkap Huda dalam kesempatan yang sama.

Huda berharap buku tersebut dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang berbagai latar belakang warga negara Indonesia (WNI) yang terafiliasi konflik di Suriah.

Fenomena WNI terafiliasi konflik Suriah, terutama perempuan dan anak, menurut dia, telah menjadi tantangan global yang makin kompleks akibat kerontokan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan potensi kebangkitan organisasi itu.

Untuk kembali bangkit, dia menyebutkan ISIS menggunakan propaganda di dunia secara daring dan luring untuk merekrut sukarelawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk bergabung di zona konflik seperti Suriah dan Irak.

Pria yang juga merupakan pengamat terorisme tersebut menyampaikan bahwa saat ini ratusan WNI masih tertahan di kamp pengungsian di Suriah. Mereka kemungkinan kembali ke Tanah Air melalui repatriasi pemerintah Indonesia atau upaya mandiri.

Namun, dia berpendapat bahwa kepulangan tanpa pengawasan berisiko meningkatkan ancaman keamanan di dalam negeri.

"Selain itu, stigma yang melekat pada WNI terafiliasi konflik Suriah ini juga menjadi tantangan dalam proses reintegrasi sosial," katanya menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025