Penyesuaian jam layanan ini kami lakukan untuk menghormati dan memfasilitasi masyarakat maupun pegawai yang menjalankan ibadah puasa, sekaligus memastikan pelayanan keimigrasian tetap optimal

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan penyesuaian jadwal layanan keimigrasian di seluruh Indonesia selama Ramadhan 1446 Hijriah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, memastikan bahwa jajarannya akan tetap memberikan pelayanan publik yang maksimal meski adanya penyesuaian jadwal tersebut.

"Penyesuaian jam layanan ini kami lakukan untuk menghormati dan memfasilitasi masyarakat maupun pegawai yang menjalankan ibadah puasa, sekaligus memastikan pelayanan keimigrasian tetap optimal," kata Godam.

Pada Ramadhan tahun ini, layanan keimigrasian akan beroperasi pada Senin–Kamis pukul 08.00–15.00 waktu setempat (istirahat pukul 12.00–12.30); Jumat pukul 08.00–15.30 (istirahat pukul 11.30–12.30); dan pelayanan paspor akhir pekan Sabtu–Minggu pukul 08.00–14.00 (istirahat pukul 12.00–12.30).

Godam menjelaskan penyesuaian jadwal layanan tersebut mengikuti jam kerja Ramadhan yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Ia mengimbau masyarakat untuk mengonfirmasi jadwal unit pelayanan keimigrasian, seperti mal pelayanan publik (MPP), unit kerja keimigrasian (UKK), unit layanan paspor (ULP), serta immigration lounge ke kantor imigrasi terkait.

“Karena mungkin terdapat penyesuaian dengan mengikuti kebijakan setiap kantor,” tutur Godam.

Adapun informasi lebih lanjut mengenai layanan keimigrasian selama Ramadhan dapat diakses pada laman media sosial resmi setiap kantor imigrasi.

“Saya mewakili jajaran Imigrasi juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudara Muslim di seluruh Indonesia. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan nikmatnya Ramadhan,” demikian Godam.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Pekanbaru, (ANTARA) - Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 7,43 kilogram yang diduga dikendalikan seorang narapidana di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta berinisial S (24).

Diresnarkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira saat konferensi persnya di Pekanbaru, Selasa mengatakan barang haram senilai Rp7,43 miliar itu rencananya akan dikirim ke Jakarta sebelum polisi mengamankan empat tersangka. Termasuk S yang mengendalikan jaringan dari balik jeruji besi.

"Para tersangka diupah dengan bayaran yang beragam mulai dari Rp5 juta hingga Rp10 juta per kg,” sebut Kombes Putu.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkoba di Pekanbaru. Polisi kemudian membuntuti mobil Mitsubishi Expander hitam yang ditumpangi dua tersangka, Z (29) dan M (35), asal Lampung Selatan.

Kendaraan itu akhirnya dihentikan di persimpangan Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Jumat (14/2). Saat digeledah, ditemukan delapan paket sabu dalam bungkus teh China warna hijau yang disimpan di dalam tas.

Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa Z dan M mengaku dikendalikan oleh S dari dalam rutan. Polisi kemudian mengamankan S di selnya beserta dua unit ponsel yang digunakannya untuk mengatur peredaran sabu.

"S merupakan narapidana dari perkara serupa dan tengah menjalani hukuman selama 12 tahun penjara," papar Kombes Putu.

Dari pengakuan S, polisi juga menangkap I (38), seorang residivis narkotika di Sukabumi, Jawa Barat, yang diduga sebagai pengendali utama jaringan ini.

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memindahkan 11 mobil yang disita dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta, Timur.

"Saya baru saja disampaikan oleh penyidik bahwa saat ini sedang terjadi pergeseran kendaraan milik saudara Y ke Rupbasan KPK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebanyak 11 unit kendaraan tersebut disita terkait penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Berikut 11 mobil sitaan dari rumah Japto Soerjosoemarno yang dibawa ke Rupbasan KPK:

1. Jeep Gladiator Rubicon.
2. Land Rover Defender 90SE 2.0AT.
3. Suzuki 6G5VX(4X4) A/T.
4. Toyota Land Cruiser 2000 VXR 4X4 AT.
5. Mitsubishi Coldis.
6. Mercedes Benz G300 CDI Cargo AT.
7. Toyota Land Cruiser 70 Troop Carrier.
8. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin.
9. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin.
10. Toyota Land Cruiser 70 4.5 Troop Carrier.
11. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin.

KPK saat ini juga sedang menyidik perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara periode 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

Dalam penyidikan tersebut, KPK menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya.

Penyidik KPK juga menyita lima bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

Sebagian besar barang sitaan tersebut saat ini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur, dan juga di beberapa tempat lain di Samarinda, Kalimantan Timur, dalam rangka perawatan.

Barang sitaan tersebut juga akan ditelusuri asal-usulnya sebagai bagian dari penyidikan dan melalui proses pengadilan akan dirampas untuk negara dalam rangka asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara.

KPK juga telah merampungkan perkara gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari, dan saat ini sedang menyidik perkara TPPU sebagai bagian dari pengembangan perkara gratifikasi tersebut untuk mengoptimalkan asset recovery atau mengembalikan hasil korupsi tersebut kepada negara.

Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak tahun 2017.

Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China menyebut pemerintah Tiongkok menjamin perlindungan hukum dan hak dari 40 orang warga etnis Uighur yang dipulangkan dari Thailand pada akhir Febuari 2025.

"Mereka yang telah lama ditahan di luar negeri telah dipulangkan ke China dan dikembalikan ke kehidupan normal. Hak dan kepentingan hukum mereka telah dilindungi sepenuhnya sesuai dengan hukum," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers pada Senin (3/3).

Sebelumnya, Sebanyak 40 orang etnis Uighur di Thailand telah dipulangkan ke China pada Kamis (27/2). Mereka sudah berada di Thailand di pusat penahanan di Bangkok sejak 204 karena melintasi perbatasan Thailand-China secara ilegal untuk mencari perlindungan di Thailand.

Pemulangan itu mengundang respon negatif dari beberapa pihak termasuk dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk yang mengatakan pemulangan paksa orang-orang Uighur tersebut menyebabkan mereka berisiko mengalami penyiksaan, penganiayaan, atau kerugian lain.

"China selama ini berkomitmen untuk melindungi hak dan kepentingan hukum warga negara China. Hal tersebut menunjukkan posisi yang konsisten dan tekad kuat pemerintah China dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia," kata Lin Jian.

Lin jian meminta agar para pakar hak asasi manusia PBB harus melaksanakan tugas mereka secara adil dan objektif.

Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China menyebut pemerintah Tiongkok menjamin perlindungan hukum dan hak dari 40 orang etnis Uighur yang dipulangkan dari Thailand pada akhir Febuari 2025.

"Mereka yang telah lama ditahan di luar negeri telah dipulangkan ke China dan dikembalikan ke kehidupan normal. Hak dan kepentingan hukum mereka telah dilindungi sepenuhnya sesuai dengan hukum," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers pada Senin (3/3).

Sebelumnya, Sebanyak 40 orang etnis Uighur di Thailand telah dipulangkan ke China pada Kamis (27/2). Mereka sudah berada di Thailand di pusat penahanan di Bangkok sejak 204 karena melintasi perbatasan Thailand-China secara ilegal untuk mencari perlindungan di Thailand.

Pemulangan itu mengundang respon negatif dari beberapa pihak termasuk dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk yang mengatakan pemulangan paksa orang-orang Uighur tersebut menyebabkan mereka berisiko mengalami penyiksaan, penganiayaan, atau kerugian lain.

"China selama ini berkomitmen untuk melindungi hak dan kepentingan hukum warga negara China. Hal tersebut menunjukkan posisi yang konsisten dan tekad kuat pemerintah China dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia," tambah Lin Jian.

Lin jian meminta agar para pakar hak asasi manusia PBB harus melaksanakan tugas mereka secara adil dan objektif.

"Mereka haru menghormati kedaulatan negara, menghormati fakta objektif, dan menahan diri dari mencampuri kedaulatan peradilan suatu negara dan kerja sama penegakan hukum normal antarnegara," ungkap Lin Jian.

Pemulangan kelompok Uighur tersebut, menurut Lin Jian, dilakukan sesuai dengan hukum China dan Thailand serta hukum internasional dan praktik umum.

"Hak-hak hukum orang-orang yang bersangkutan dilindungi sepenuhnya," tegas Lin Jian.

Atas pemulangan itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengecam tindakan pemulangan tersebut dan memperingatkan kelompok yang dideportasi itu berisiko mengalami pelanggaran HAM yang serius karena mereka tidak memiliki hak menjalani proses hukum dan warga Uighur dapat menghadapi penganiayaan, kerja paksa dan penyiksaan.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyatakan bahwa Inggris "sangat tidak setuju" dengan keputusan Thailand serta , mendesak Thailand untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya dalam menangani pencari suaka Uighur.

Uni Eropa turut mengecam, menyatakan bahwa mereka "sangat menyesalkan" keputusan Thailand, menyebutnya sebagai "pelanggaran" hukum internasional. Uni Eropa juga mendesak China untuk menghormati hak asasi manusia kelompok etnis Uighur tersebut dan mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum nasional dan internasional.

Ke-40 orang etnis Uighur itu disebut sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar, yang terdiri dari sekitar 350 orang, yang diamankan di Thailand pada 2014, setelah melintas perbatasan Thailand-China secara ilegal untuk mencari perlindungan di Thailand.

Lima tahanan Uighur juga dilaporkan meninggal dalam penahanan di Thailand dalam 11 tahun terakhir, dua di antaranya adalah bayi yang baru lahir dan anak berusia 3 tahun karena kondisi penahanan yang tidak memadai.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (3/3). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. KPK segera eksekusi SYL setelah kasasi ditolak MA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak permohonan kasasi terkait hukuman 12 tahun penjara dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian pada tahun 2020–2023.

"Dengan putusan ini, perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, sehingga yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahannya sesuai putusan majelis hakim tersebut. Kecuali ada upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali/PK)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.

Baca selengkapnya di sini.

2. Menko Kumham Imipas-Dubes bahas rencana pemulangan napi asal Belanda

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi Duta Besar (Dubes) Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen di Jakarta, Jumat (28/2).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting, termasuk kerja sama hukum antara kedua negara salah satu isu yang dibahas mengenai pemulangan narapidana (napi) Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia.

Baca selengkapnya di sini.

3. Bareskrim bongkar dugaan penyelewengan BBM Subsidi di Kolaka

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri membongkar dugaan tindak pidana penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

“Setelah melalui serangkaian penyelidikan oleh unit 5 subdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri, telah ditemukan kegiatan di gudang penampungan BBM subsidi ilegal,” Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.

Baca selengkapnya di sini.

4. Kejagung periksa Dirut PT KPI terkait kasus tata kelola minyak mentah

Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Taufik Aditiyawarman (TAW) sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018–2023.

"Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa TAW selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar.

Baca selengkapnya di sini.

5. Dua jenazah pendaki Puncak Cartensz diterbangkan ke Jakarta

Dua jenazah pendaki Puncak Cartensz Pyramid diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air, Senin pukul 10.45 WIT, kata Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman di Timika, Papua Tengah.

Kedua korban bernama Elsa Laksono dan Lilie Wijayanti Poegiono meninggal dunia karena mengalami hipotermia dalam melakukan pendakian.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan terdapat potensi penegakan hukum pidana terhadap sejumlah pengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih melakukan open dumping atau menimbun sampah secara terbuka.

Ditemui dalam tinjauan ke Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) di Rawa Badak Utara, Jakarta Utara, Senin, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan pihaknya tengah mempersiapkan penertiban 343 TPA open dumping yang berada di seluruh Indonesia.

"Potensi pidananya tapi kalau dilihat dari karakternya, saya tidak mendahului penyidik ya, mungkin sekitar 7 lokasi ke pidana itu. Tapi ini hanya kriteria saja. Masih proses, kita tidak bisa mendahului penyidik," kata Menteri LH Hanif.

Meski belum dapat memastikan jumlah TPA yang akan dikenai langkah penegakan hukum pidana oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH, Menteri Hanif menyatakan sejumlah langkah hukum tidak bisa dihindari karena pencemaran lingkungan yang sudah terjadi.

"Karena memang benar-benar pencemaran sudah terjadi, sangat berat. Sehingga tindakan pidana akan kita lakukan, opendumping kita akhiri," tambah Menteri LH Hanif.

Dia mengatakan persiapan sudah dilakukan untuk menertibkan ratusan TPA open dumping tersebut, termasuk melakukan rancangan untuk menyelesaikan isu tersebut dalam beberapa waktu ke depan.

Hanif mengatakan perbaikan TPA open dumping itu membutuhkan proses yang tidak sebentar dan harus melalui sejumlah proses. Pihaknya sendiri akan memberikan jeda waktu sambil memastikan proses perbaikan oleh pengelola TPA tetap berjalan.

Dia juga mengingatkan untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di daerah sesuai aturan perundang-undangan, dibutuhkan alokasi sekitar tiga persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi Duta Besar (Dubes) Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen di Jakarta, Jumat (28/2).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting, termasuk kerja sama hukum antara kedua negara salah satu isu yang dibahas mengenai pemulangan narapidana (napi) Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia.

"Menurut data terdapat lima narapidana asal Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia. Selain itu terdapat dua deteni warga negara Belanda yang ditahan di Rumah Detensi Imigrasi," ujar Yusril dalam kesempatan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Saat ini, ia mengatakan bahwa Indonesia tetap terbuka untuk menjalin kerja sama internasional di bidang hukum, namun pemerintah Indonesia harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta kepentingan nasional.

Sebab, kata dia, pemindahan narapidana asing bukan merupakan keputusan yang bisa diambil secara instan, melainkan harus melalui kajian yang mendalam.

Yusril menjelaskan pemindahan narapidana internasional ke negara asalnya didasarkan atas kebijakan diskresi Presiden RO Prabowo Subianto.

Hingga saat ini, Indonesia telah memulangkan beberapa narapidana ke negara asalnya untuk melanjutkan hukuman, antara lain lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia, Mary Jane ke Filipina, dan Serge Atlaoui ke Prancis.

Dia menuturkan bahwa saat ini pemerintah Indonesia sedang menyusun undang-undang khusus terkait mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoners.

"Saat ini draf undang-undangnya sedang disusun dan ditargetkan dapat segera selesai sebelum hari raya Idul Fitri” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Dubes Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Indonesia dalam menjalin kerja sama di bidang hukum.

Kendati demikian, dirinya tetap menghormati kebijakan hukum Indonesia dan mendukung upaya untuk memperkuat mekanisme hukum yang jelas dan adil dalam pemindahan narapidana.

"Kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam menegakkan prinsip keadilan," ujar Gerritsen.

Dirinya turut mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Belanda di berbagai bidang. Ia berharap kolaborasi dapat terus diperkuat untuk kepentingan kedua negara.

Dengan demikian, sambung dia, pertemuan kali ini diharapkan semakin mempererat hubungan bilateral dan membuka peluang kerja sama lebih luas di masa mendatang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi Duta Besar (Dubes) Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen di Jakarta, Jumat (28/2).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting, termasuk kerja sama hukum antara kedua negara salah satu isu yang dibahas mengenai pemulangan narapidana (napi) Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia.

"Menurut data terdapat lima narapidana asal Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia. Selain itu terdapat dua deteni warga negara Belanda yang ditahan di Rumah Detensi Imigrasi," ujar Yusril dalam kesempatan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Saat ini, ia mengatakan bahwa Indonesia tetap terbuka untuk menjalin kerja sama internasional di bidang hukum, namun pemerintah Indonesia harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta kepentingan nasional.

Sebab, kata dia, pemindahan narapidana asing bukan merupakan keputusan yang bisa diambil secara instan, melainkan harus melalui kajian yang mendalam.

Yusril menjelaskan pemindahan narapidana internasional ke negara asalnya didasarkan atas kebijakan diskresi Presiden RO Prabowo Subianto.

Hingga saat ini, Indonesia telah memulangkan beberapa narapidana ke negara asalnya untuk melanjutkan hukuman, antara lain lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia, Mary Jane ke Filipina, dan Serge Atlaoui ke Prancis.

Dia menuturkan bahwa saat ini pemerintah Indonesia sedang menyusun undang-undang khusus terkait mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoners.

"Saat ini draf undang-undangnya sedang disusun dan ditargetkan dapat segera selesai sebelum hari raya Idul Fitri” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Dubes Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Indonesia dalam menjalin kerja sama di bidang hukum.

Kendati demikian, dirinya tetap menghormati kebijakan hukum Indonesia dan mendukung upaya untuk memperkuat mekanisme hukum yang jelas dan adil dalam pemindahan narapidana.

"Kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam menegakkan prinsip keadilan," ujar Gerritsen.

Dirinya turut mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Belanda di berbagai bidang. Ia berharap kolaborasi dapat terus diperkuat untuk kepentingan kedua negara.

Dengan demikian, sambung dia, pertemuan kali ini diharapkan semakin mempererat hubungan bilateral dan membuka peluang kerja sama lebih luas di masa mendatang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah berharap Bakamla ditetapkan sebagai penjaga keamanan laut (coast guard) Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum di laut.

"Mudah-mudahan ke depannya ini Bakamla bisa menjadi coast guard-nya Indonesia dengan punya kewenangan penyidikan, kemudian juga bisa melakukan penegakan hukum di laut secara lebih optimal lagi, dan bisa mengatur seluruh aset-aset patroli kita yang tersebar di beberapa instansi kita lebih maksimalkan lagi," kata Irvansyah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikannya saat ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi I DPR RI dengan Bakamla RI yang membahas ihwal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Menurut dia, penetapan satu institusi sebagai coast guard Indonesia yakni Bakamla, diperlukan agar kewenangan dalam penegakan hukum di laut tidak tumpang tindih dengan instansi atau kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan serupa.

Termasuk, lanjut dia, untuk memberikan kepastian secara nasional maupun internasional bahwa coast guard Indonesia ialah Bakamla.

"Supaya tidak numpuk di satu tempat, tidak terjadi pemeriksaan berulang, tidak terjadi tumpang tindih, terus untuk supaya pengguna laut ini tidak terganggu dan tidak meningkatkan biaya operasional mereka," ucapnya.

Dia menuturkan bahwa selama ini Bakamla belum mengantongi kewenangan penyidikan dalam menindak pelanggaran hukum yang terjadi di laut.

"Jadi selama ini kami tangkap, bawa ke darat, serahkan ke penyidik. Kami enggak bikin berkasnya, enggak bikin BAP (berita acara pemeriksaan). Ya, cuma serahkan ke sana, ini terserah di darat, mau disidiknya, mau dihukum, mau dilepas, mau diapa itu, kami enggak bisa kendalikan lagi, tidak punya hak atau kewenangan untuk intervensi," paparnya.

Selain berwenang untuk menegakkan hukum di laut, dia berharap Bakamla sebagai coast guard Indonesia nantinya bisa ikut pula melaksanakan pencarian dan penyelamatan (search and rescue/ SAR) di laut bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

"Kalau ada kejadian bisa cepat aksi, dan bisa terus koordinasi dengan Basarnas," tuturnya.

Untuk itu, dia menyebut penetapan Bakamla sebagai coast guard Indonesia itu perlu dilegitimasikan dalam regulasi resmi yakni melalui RUU Keamanan Laut.

"Bakamla kan memang selama ini tidak memiliki undang-undang sendiri, yang selama ini numpang di Undang-Undang 32 tentang Kelautan, Undang-Undang 17 tentang Pelayaran, tidak ada undang-undang sendiri. Termasuk, keamanan laut juga tidak ada undang-undang selama ini yang bisa menyatukan semua kewenangan-kewenangan yang ada," kata dia.

Dia lantas berkata, "Makanya butuh Rancangan Undang-Undang (RUU Keamanan Laut) ini, mudah-mudahan undang-undang ini segera disetujui langsung Bakamla sebagai coast guard."

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Penyidik pegawai negeri sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh memeriksa tiga saksi dan seorang ahli dalam perkara tindak pidana keimigrasian terhadap seorang warga negara (WN) Pakistan.

Kepala Subseksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Faroc Reanda Pratama di Banda Aceh, Senin, mengatakan saksi-saksi tersebut merupakan pihak terkait serta petugas imigrasi. Sedangkan ahli merupakan ahli keimigrasian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh.

"Hingga saat ini, penyidik sudah memeriksa dan memintai keterangan tiga saksi dan seorang ahli. Saksi di antara, petugas imigrasi, pemilik kios tempat warga asing itu berjualan, serta warga yang membeli barang warga Pakistan tersebut," katanya.

Warga negara Pakistan tersebut berinisial FA (46). FA ditangkap atas dugaan menyalahi izin tinggal atau visa. Visa di Indonesia adalah pelayanan purnajual suatu produk. Namun, FA menjual lukisan selama berada di Aceh.

FA masuk ke wilayah Indonesia dengan melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Desember 2024. Setelah sebulan di Sumatera Utara, FA menuju ke Provinsi Aceh. Di Aceh, FA menjual lukisan yang diakuinya dibuat adiknya yang berada di Palestina.

FA ditangkap di sebuah kamar kos di kawasan Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, pada 12 Januari 2025. Selanjutnya, FA diamankan di ruang detensi Kantor Imigrasi Banda Aceh guna proses penyelidikan.

Perbuatan FA melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ancaman hukumannya, pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

"Setelah serangkaian penyelisikan, penyidik akhirnya menerapkan FA sebagai tersangka dan kini ditahan dan dititipkan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh di Kahju, Kabupaten Aceh Besar," kata Faroc Reanda Pratama didampingi Fandy Satria Nugraha selaku penyidik Kantor Imigrasi Banda Aceh.

Dalam mengusut kasus penyalahgunaan izin keimigrasian tersebut, kata dia, pihaknya juga berkoordinasi dengan kedutaan besar asal warga negara asing tersebut. Termasuk berkoordinasi dengan kejaksaan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

"Penyidik masih bekerja menyelesaikan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Jika perkara selesai, penyidik langsung melimpahkannya ke jaksa penuntut umum," kata Faroc Reanda Pratama.

Bandarlampung (ANTARA) - Universitas Lampung (Unila) menyebutkan bahwa Calon Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra yang didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena ijazah palsu pernah terdaftar di Fakultas Hukum kampus tersebut pada tahun 2004.

"Kami telah kroscek bahwa betul Aries Sandi Darma Putra yang dimaksudkan pernah terdaftar di Unila dengan NPM 2004 di Fakultas Hukum jenjang Magister Hukum," kata Wakil Rektor I Unila Prof Suripto Dwi Yuwono, di Bandarlampung, Senin.

Menurutnya, yang bersangkutan terdaftar secara resmi di Unila. Apabila dilihat, proses penerimaan calon mahasiswa pascasarjana memiliki persyaratan harus memiliki ijazah S1 bidang terkait yakni sarjana hukum dengan IPK tertentu.

"Para peserta magister tersebut harus lulus ujian semua tahapan dan hal tersebut merupakan basis Unila menerima mahasiswa magister hukum. Sehingga mereka bisa melanjutkan S2 Hukum Unila," kata dia.

Terkait putusan MK soal ijazah palsu Aries Sandi Darma Putra, ia mengatakan bahwa Unila belum akan melakukan pencabutan gelar yang didapatkan oleh yang bersangkutan.

"Mekanisme pencabutan gelar untuk sementara itu belum, karena yang bersangkutan masuk Magister Hukum pada 2004 dan lulus 2011 atau 7 tahun lamanya kuliah magister Hukum Unila," kata dia.

Namun begitu, Suripto pun masih menunggu sikap dari Universitas Saburai yang selaku kampus yang mengeluarkan ijazah sarjana anak dari mantan Bupati Tulangbawang, Abdurachman Sarbini atau Mance tersebut.

"Tentunya kami masih menunggu sikap dari kampus sebelumnya, yang memberikan gelar akademik Calon Bupati Pesawaran, Aries Sandi, yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi (MK) setelah terbukti tidak bisa menunjukkan ijazah SMA," kata dia.

Terkait putusan MK soal ijazah palsu Aries Sandi Darma Putra, ia mengatakan bahwa Unila belum akan melakukan pencabutan gelar yang didapatkan oleh yang bersangkutan.

"Mekanisme pencabutan gelar untuk sementara itu belum, karena yang bersangkutan masuk Magister Hukum pada 2004 dan lulus 2011 atau 7 tahun lamanya kuliah magister Hukum Unila," kata dia.

Namun begitu, Suripto pun masih menunggu sikap dari Universitas Saburai yang selaku kampus yang mengeluarkan ijazah sarjana anak dari mantan Bupati Tulangbawang, Abdurachman Sarbini atau Mance tersebut.

"Tentunya kami masih menunggu sikap dari kampus sebelumnya, yang memberikan gelar akademik Calon Bupati Pesawaran, Aries Sandi, yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi (MK) setelah terbukti tidak bisa menunjukkan ijazah SMA," kata dia.