Pribadi yang saleh tidak hanya ditunjukkan melalui penampilan dan pola ibadahnya saja, tetapi juga berdampak baik bagi orang sekitar.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan Masjid Istiqlal Jakarta K.H. Bukhori Sail At-Tahiri mengatakan bahwa esensi dari syariat Islam, terutama ibadah puasa, selaras dengan prinsip-prinsip yang ada di Pancasila.

Salah satu kesamaannya, menurut dia, adalah tertera dalam sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Dalam kaitannya dengan sila pertama Pancasila, orang yang berpuasa melakukannya karena beriman kepada Allah Subḥānahuwata’āla. Hubungan antara puasa Ramadhan dan ibadah lainnya dengan Pancasila sangat erat karena tujuan akhir dari ibadah adalah membentuk pribadi yang saleh," kata Bukhori dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut Bukhori, pribadi yang saleh tidak hanya ditunjukkan melalui penampilan dan pola ibadahnya saja, tetapi juga berdampak baik bagi orang sekitar.

Upaya untuk memberikan dampak baik kepada orang lain, kata dia, dapat dipelajari selama bulan puasa. Pasalnya, masyarakat diajarkan untuk bisa menahan diri, saling memberi, dan meningkatkan kepedulian antara sesama.

Hal tersebut juga selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

"Hal ini berkaitan dengan sila kedua Pancasila (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) serta sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia)," katanya.

Bukhori berharap umat Islam tidak mudah digiring dengan narasi bahwa Pancasila bukanlah bagian dari syariat Islam.

Justru, lanjut dia, esensi dari nilai syariat Islamlah yang melahirkan Pancasila sehingga keduanya bisa saling menguatkan dan menjadi jati diri bangsa hingga saat ini.

"Oleh karena itu, pada bulan puasa adalah kondisi yang sangat mendukung bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa dan yang lainnya, sekaligus melaksanakan pengamalan butir-butir Pancasila," pungkas Bukhori.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Majalengka (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, memastikan mengawal kasus hukum yang menimpa Linda Yuliana (28), warga Desa Liangjulang, Kecamatan Kadipaten, Majalengka, yang saat ini ditahan di Ethiopia.

Bupati Majalengka Eman Suherman di Majalengka, Rabu, mengatakan Linda diduga menjadi korban sindikat narkotika setelah tanpa sadar membawa tas yang berisi barang terlarang.

Ia menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah koordinasi dengan pemerintah pusat, guna memastikan Linda mendapatkan pendampingan hukum yang layak.

“Sebagai pemerintah daerah, kami berkewajiban membantu warga kami. Saya telah menginstruksikan dinas terkait untuk menelusuri kasus ini serta berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu),” ujarnya.

Eman mengatakan Pemkab Majalengka terus berupaya agar Linda mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, selama proses hukum berlangsung di Ethiopia.

“Kami akan mencari tahu apakah Linda benar-benar dijebak atau ada faktor lain. Yang jelas, kami akan berusaha maksimal untuk membantunya,” katanya.

Sementara itu, orang tua Linda, Dede Sumiati (66), menjelaskan anaknya berangkat ke Ethiopia pada Juni 2024 setelah mendapat tawaran pekerjaan sebagai pekerja peleburan emas. Namun, selama hampir satu minggu di sana, pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung ada.

Sebaliknya, kata dia, Linda justru diminta mengantarkan tas berisi cokelat ke Laos oleh seseorang yang dikenalnya di hotel tempatnya menginap.

Menurut dia, tanpa kecurigaan, Linda membawa tas tersebut ke bandara, tetapi saat diperiksa oleh otoritas Ethiopia, ditemukan paket narkotika di dalamnya.

“Linda langsung menelepon kami sambil menangis. Dia mengatakan tidak tahu apa-apa dan merasa dijebak. Saya yakin anak saya tidak bersalah,” katanya.

Dede menuturkan sebelum ke Ethiopia, Linda sempat bekerja sebagai asisten rumah tangga di Taiwan selama dua tahun dan di Cina selama satu bulan.

Di Cina, lanjut dia, anaknya bertemu dengan seseorang bernama Sonia, yang menawarkan pekerjaan di Ethiopia dengan iming-iming gaji besar.

"Sonia ini orang Indonesia, tetapi suaminya di Cina. Dari dia lah Linda mendapat tawaran kerja ke Ethiopia,” katanya.

Ia menambahkan sejak penangkapan, Linda telah menjalani beberapa kali persidangan di Ethiopia, tetapi proses hukum yang dihadapi anaknya itu mengalami kendala karena pergantian pengacara.

“Kami berharap ada bantuan hukum dari pemerintah, supaya anak kami baik-baik saja di sana,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi memastikan layanan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cikarang yang terdampak banjir tetap berjalan.

Mashudi pada Selasa (4/3) malam meninjau langsung kondisi Lapas Cikarang yang bersebelahan dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Cikarang, Jawa Barat, guna memastikan keamanan, pemenuhan layanan makan, dan perawatan bagi yang sakit.

“Walaupun saat ini kondisi sangat memprihatinkan karena banjir dan penerangan terpaksa dipadamkan untuk keselamatan semua, pengamanan, pelayanan dan perawatan bagi warga binaan harus tetap berjalan semaksimal mungkin,” ucap Mashudi, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Pada kesempatan itu, Mashudi mengingatkan Kepala Lapas Cikarang dan jajaran untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan para pihak yang akan mendukung pengentasan dan pemulihan dari dampak banjir, termasuk PLN, BMKG, hingga Polres Cikarang untuk mengungsikan sejumlah warga binaan.

Menurut Mashudi, beberapa warga binaan perempuan dipindahkan sementara ke Lapas Perempuan Bandung.

Pihak Lapas juga telah bekerja sama dan mendapat dukungan dari Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang berupa aparat satu pleton, 10 orang anggota Brimob, serta perahu karet untuk membantu lalu lintas dan pemberian makanan bagi Warga Binaan.

“Warga Binaan Lapas Cikarang pun telah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Sampai saat ini, kondisi tetap kondusif dan teratasi. Mohon doanya agar musibah ini dapat cepat teratasi,” kata Dirjen PAS.

Di samping itu, sebagai langkah penanggulangan banjir, Lapas Cikarang melakukan penyedotan air yang dibuang ke area luar lapas yang lebih rendah dengan bantuan alat pompa dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang juga meminjamkan perahu karet.

“Kami terus melakukan monitor dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam penanganan banjir di Lapas Cikarang,” demikian Mashudi.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi memastikan layanan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cikarang yang terdampak banjir tetap berjalan.

Mashudi pada Selasa (4/3) malam meninjau langsung kondisi Lapas Cikarang yang bersebelahan dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Cikarang, Jawa Barat, guna memastikan keamanan, pemenuhan layanan makan, dan perawatan bagi yang sakit.

“Walaupun saat ini kondisi sangat memprihatinkan karena banjir dan penerangan terpaksa dipadamkan untuk keselamatan semua, pengamanan, pelayanan dan perawatan bagi warga binaan harus tetap berjalan semaksimal mungkin,” ucap Mashudi, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Pada kesempatan itu, Mashudi mengingatkan Kepala Lapas Cikarang dan jajaran untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan para pihak yang akan mendukung pengentasan dan pemulihan dari dampak banjir, termasuk PLN, BMKG, hingga Polres Cikarang untuk mengungsikan sejumlah warga binaan.

Menurut Mashudi, beberapa warga binaan perempuan dipindahkan sementara ke Lapas Perempuan Bandung.

Pihak Lapas juga telah bekerja sama dan mendapat dukungan dari Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang berupa aparat satu pleton, 10 orang anggota Brimob, serta perahu karet untuk membantu lalu lintas dan pemberian makanan bagi Warga Binaan.

“Warga Binaan Lapas Cikarang pun telah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Sampai saat ini, kondisi tetap kondusif dan teratasi. Mohon doanya agar musibah ini dapat cepat teratasi,” kata Dirjen PAS.

Di samping itu, sebagai langkah penanggulangan banjir, Lapas Cikarang melakukan penyedotan air yang dibuang ke area luar lapas yang lebih rendah dengan bantuan alat pompa dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang juga meminjamkan perahu karet.

“Kami terus melakukan monitor dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam penanganan banjir di Lapas Cikarang,” demikian Mashudi.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi meninjau kondisi Lapas Kelas II A Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang terdampak banjir untuk memastikan pelayanan terhadap warga binaan tetap berjalan.

"Kami ingin memastikan keamanan, layanan makan dan perawatan mereka apabila ada yang sakit tetap terpenuhi walaupun dalam kondisi memprihatinkan karena banjir. Pengamanan, pelayanan dan perawatan bagi warga binaan harus tetap berjalan semaksimal mungkin," kata Mashudi di Cikarang, Selasa malam.

Mashudi turut didampingi Direktur Pengamanan dan Intelijen pada Kemenimipas Tatan Dirsan Atmaja saat tiba di Lapas Cikarang pukul 21.15 WIB dan langsung meninjau sejumlah area terdampak banjir termasuk blok hunian, area dapur, pos pengawasan dan pemeriksaan hingga klinik pratama.

Dia meminta Kepala Lapas Cikarang beserta jajaran berkoordinasi dengan sejumlah pihak yang mendukung upaya pemulihan dampak banjir seperti PLN dan BPBD serta berkolaborasi dengan Polres Metro Bekasi untuk mengungsikan sementara beberapa warga binaan.

"Warga binaan telah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Sampai saat ini kondisi tetap kondusif dan teratasi. Mohon doanya agar musibah ini dapat segera teratasi," kata Mashudi.

Kalapas Kelas II A Cikarang Urip Dharma Yoga memastikan 1.451 warga binaan Lapas Cikarang dalam kondisi baik meski area tersebut dikepung banjir, tidak terkecuali pada area blok hunian.

Selain blok hunian, genangan air juga terpantau di area parkir gedung 1, area pos 4 dan 5, pos pengawasan dan pemeriksaan (wasrik), gedung 1 Lapas Cikarang, area pos pantau komandan jaga serta Klinik Pratama Lapas Kelas II A Cikarang.

"Beberapa warga binaan wanita juga sudah dipindahkan ke Lapas Perempuan Bandung. Kami juga telah bekerja sama dan mendapat dukungan dari Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang satu pleton, Brimob 10 orang serta perahu karet untuk membantu lalu lintas," katanya.

Urip menyatakan sejumlah upaya dilakukan mulai dari penyedotan air banjir menuju area lebih rendah di luar lapas menggunakan bantuan alat dari BPBD yang juga meminjamkan perahu karet.

Kemudian pemadaman listrik secara keseluruhan, melakukan evakuasi barang elektronik serta kendaraan dinas maupun petugas ke tempat aman, penggunaan perahu karet untuk lalu lintas serta melaksanakan pergantian petugas regu pengamanan dan pendistribusian barang serta makanan warga binaan.

"Debit air sudah mulai turun berkat bantuan mesin penyedot air dari BPBD Kabupaten Bekasi. Kami pastikan kebutuhan warga binaan terpenuhi dengan baik dan kami juga meningkatkan pengawasan keamanan untuk mencegah gangguan keamanan serta ketertiban," kata dia.

Jakarta (ANTARA) - BMW Group Indonesia mengambil langkah tegas terkait pencatutan merek dari M6 guna melindungi hak kekayaan intelektual dan juga menjaga standar kualitas serta eksklusivitas produk yang mereka miliki.

Hal tersebut dilakukan karena adanya salah satu jenama asal China yakni Build Your Dream (BYD) telah menggunakan M6 sebagai model kendaraan mereka sehingga dapat menimbulkan kebingungan terhadap konsumen otomotif di tanah air.

Director of Communications BMW Group Indonesia, Jodie O'tania kepada ANTARA, Selasa (4/3). mengatakan bahwa BMW Group sebagai pemilik sah merek M6 telah mengambil tindakan hukum guna melindungi identitas dan reputasi merek BMW.

“BMW M6 adalah model ikonik dalam lini BMW M yang dikenal secara global atas performa tinggi, teknologi inovatif, dan eksklusivitas. Penggunaan merek M6 oleh pihak lain dapat menimbulkan kebingungan di kalangan pelanggan dan masyarakat. Oleh karena itu, kami mengambil langkah hukum bukan hanya untuk melindungi hak BMW, tetapi juga demi kepentingan pelanggan kami di Indonesia,” katanya.

Menurut dia, pihaknya sangat mementingkan dalam menjaga pengalaman berkendara yang sesuai dengan standar premium yang telah menjadi ciri khas dari produk BMW sejak dahulu kala.

Padang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Padang, Sumatera Barat (Sumbar), menjamin hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk menunaikan ibadah malam selama Ramadhan 2025.

"Akses untuk menunaikan ibadah malam selama Ramadhan kami buka, karena hak beribadah dijamin oleh negara," kata Kepala Lapas Padang Junaidi Rison, di Padang, Selasa.

Ia mengatakan bulan suci Ramadhan memiliki ibadah khusus yang dilaksanakan pada malam hari, yakni Shalat Tarawih, Witir, serta tadarus.

Oleh karena itu, akses untuk beribadah diberikan kepada para warga binaan, sebab mayoritas penghuni Lapas Padang merupakan pemeluk agama Islam.

"Dari total jumlah penghuni Lapas yang mencapai 900 orang, sembilan puluh lima persen di antaranya merupakan narapidana beragama Islam," ujarnya.

Junaidi mengemukakan aktivitas Shalat Tarawih serta Witir bagi narapidana dipusatkan di masjid yang berada dalam lingkungan Lapas Padang.

Namun demikian, tidak semua narapidana dikeluarkan seluruhnya, dengan pertimbangan keamanan serta kondusifitas.

"Mekanismenya para narapidana dikeluarkan per kamar dengan jumlah maksimal dua ratus orang per malam, begitupun tadarus," katanya.

Junaidi mengatakan untuk menjaga kondusifitas selama Ibadah berlangsung pihaknya melakukan penambahan piket petugas.

Selain itu, Lapas Padang juga menyelenggarakan program pesantren bagi ratusan warga binaan pemasyarakatan selama Ramadhan 2025.

Pihak Lapas Padang bertekad Ramadhan bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sikap dan perilaku narapidana dari sisi kerohanian.

"Kami ingin bulan suci Ramadhan ini menjadi momentum untuk merefleksi diri dan menghadirkan penyadaran atas kesalahan yang pernah mereka lakukan, karena mayoritas penghuni Lapas Padang adalah Muslim," katanya.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Timika (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika, Papua Tengah, hingga 3 Maret 2025 telah menampung sebanyak 305 warga binaan, di mana jumlah itu sudah melebihi dari kapasitas lapas yang idealnya hanya menampung maksimum 266 warga binaan.

"Jumlah ini sudah melebihi kapasitas karena Lapas Kelas IIB Timika hanya menampung 266 warga binaan," Kepala Lapas Kelas IIB Timika Mansur Yunus Gafur di Timika, Papua Tengah, Senin.

Menurut Gafur, 305 warga binaan di Lapas Kelas IIB Timika meliputi terpidana umum 184 orang kemudian terpidana khusus 121 orang.

"Sementara untuk jumlah kasus yang tertinggi ialah narkoba sebanyak 119 kasus," ujarnya.

Dia menjelaskan untuk perkara yang ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan Anak (PPA) sebanyak 69 kasus dan pencurian sebanyak 51 kasus.

"Selanjutnya kasus penganiayaan 11 kasus dan pengeroyokan sebanyak 14 kasus," katanya lagi.

Dia menambahkan nantinya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri ada beberapa narapidana yang akan mendapatkan remisi karena dinilai berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan.

"Mungkin tiga hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025 kami sudah bisa memastikan berapa banyak narapidana yang akan mendapatkan pengurangan hukuman," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Praktisi hukum Petrus Selestinus menyayangkan ketidakhadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang perdana praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/3).

Petrus dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa, menyebut sikap KPK tersebut tidak sesuai dengan prinsip persidangan perkara praperadilan yang cepat dan sederhana.

Oleh sebab itu, dia mempertanyakan iktikad KPK.

“Sikap KPK yang demikian (menunda praperadilan) terkandung iktikad tidak baik dengan tujuan menyepelekan prinsip persidangan praperadilan yang bersifat cepat, yaitu hanya satu minggu harus sudah diputus,” kata Petrus.

Menurut Petrus, KPK semestinya menyadari prinsip persidangan praperadilan yang cepat dan sederhana, serta memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak asasi pemohon dalam perkara tersebut.

“Praperadilan itu bukan hanya soal prinsip keadilan yang cepat dan sederhana, lebih dari itu ada hal-hal yang lebih substantif, yaitu perlindungan terhadap HAM pemohon, dalam hal ini Hasto Kristiyanto, yang wajib hukumnya dilindungi oleh KPK,” ucap dia.

Sementara itu, terkait penahanan Hasto yang telah dijalankan oleh KPK, Petrus mengingatkan pemberlakuan Pasal 5 dan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mewajibkan penyidik bersikap dengan penuh tanggung jawab.

“Harus disadari bahwa Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP itu ada frasa yang menegaskan bahwa penyidik harus melakukan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab. Artinya, antara lain, wajib menjunjung tinggi HAM dan perbuatan lain yang secara layak dan patut secara kemanusiaan,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK absen dari sidang perdana praperadilan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang semula dijadwalkan pada Senin (3/3). Sidang kemudian ditunda hingga Jumat (14/3).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan pihaknya mengajukan permohonan penundaan sidang karena tim biro hukum KPK masih mempersiapkan kelengkapan dokumen praperadilan.

Praperadilan dimaksud merupakan babak baru upaya Hasto mempersoalkan penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh KPK. Kali ini, Hasto mengajukan dua gugatan praperadilan atas status tersangka di dua perkara, yakni suap dan perintangan penyidikan.

Hasto sebelumnya telah mengajukan gugatan praperadilan. Namun, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pengamat keamanan dan hak asasi selaku Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan bahwa agenda-agenda untuk memundurkan profesional prajurit TNI tidak baik untuk kehidupan alam reformasi yang saat ini tengah berlaku.

Sejak awal reformasi, dia mengatakan bahwa fungsi TNI ditegaskan sebagai alat pertahanan negara dan tidak lagi terlibat dalam aktivitas sosial-politik. Karena peran militer dalam era Orde Baru dengan sistem "dwifungsi" menciptakan persoalan yang serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dari semua konsep dan teori yang menjelaskan tentang militer, selalu bicara satu hal; militer direkrut, diorganisasikan, dilatih, dipersenjatai, itu untuk kepentingan pertahanan. Ini pakem militer sejak jaman dulu," kata Araf saat rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan bahwa tentara yang profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta ketentuan hukum nasional dan internasional.

"Mudah-mudahan agenda revisi UU TNI ini tidak menabrak Pasal 2 UU TNI, walau kritik kami terhadap RUU yang disampaikan pemerintah yang kita dapat, itu menabrak rambu-rambu profesionalitas," kata dia.

Di samping itu, menurut dia, tentara yang masuk ke dalam kegiatan sosial dan politik sudah tidak relevan lagi saat ini.

Dia menjelaskan pada masa sebelum perang dingin ketika tembok Berlin dan negara Uni Soviet masih ada, negara-negara dunia ketiga masih membicarakan mengenai tentara yang berpolitik atau tentara pretorian.

Namun setelah Uni Soviet runtuh, kondisi geopolitik memasuki era demokratisasi yang mendorong agar tentara lebih bersikap profesional. Hal itu pun mengubah geostrategi negara-negara di dunia.

"Hari ini 20 tahun sejak UU TNI disahkan, mudah-mudahan semangat kita sama, kita ingin tetap militer profesional," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) melalui penasihat hukum menggunakan haknya untuk menghadirkan tiga ahli hukum yang dapat meringankan vonis pada tahap penyidikan.

Tim Penasihat Hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengungkapkan bahwa ketiga orang ahli tersebut terdiri dari dua ahli hukum pidana dan satu ahli hukum tata negara dari sejumlah universitas. Adapun surat permohonan menghadirkan ahli meringankan telah disampaikan ke KPK siang ini.

Dia menjelaskan pengajuan pemeriksaan ahli yang meringankan dalam tahap penyidikan ini adalah hak tersangka sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 65 KUHAP yang berbunyi, “Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

“Ya, jadi setelah kami membahas di tim penasihat hukum dan sejalan dengan apa yang disampaikan mas Hasto, maka diputuskan hak tersangka sebagaimana diatur pada Pasal 65 KUHAP tersebut, kami gunakan," kata Ronny dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ronny juga mengingatkan KPK agar patuh pada KUHAP dan menghormati hak-hak tersangka yang sudah ditegaskan di undang-undang tersebut.

Ia juga mengkhawatirkan adanya informasi perkara ini akan dikebut.

"Jangan sampai KPK menghalalkan segala cara dan melanggar aturan yang berlaku dan menangani perkara ini secara tergesa-gesa," ujarnya.

Apabila hal tersebut benar, menurutnya, KPK semakin menegaskan ada kepentingan politik atau ambisi pribadi dibalik proses hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, Ronny mengungkapkan ahli hukum yang diajukan tersebut akan menjelaskan ke penyidik KPK hasil eksaminasi yang dilakukan Universitas Wahid Hasyim pada tanggal 3-4 Februari 2025 sesuai keahlian mereka.

Ahli pidana akan menjelaskan tentang persoalan mendasar penyidikan KPK dalam kasus suap yang melenceng dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada putusan tersebut tidak ditemukan keterlibatan Hasto Kristiyanto sebagai pelaku.

Sementara ahli hukum tata negara akan menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan Hasto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP ke KPU adalah tindakan yang sah karena merupakan pelaksanaan putusan MA dan fatwa MA.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada Kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon (KPK), menyatakan permohonan praperadilan pemohon (Hasto) tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIB Tulungagung, Jawa Timur telah menerima pemindahan 40 narapidana dari Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Surabaya sebagai upaya mengatasi kelebihan kapasitas di rutan tersebut.

Kepala Lapas Tulungagung, Ma’ruf Prasetyo Hadianto, Selasa mengatakan, pemindahan itu bertujuan menyeimbangkan kapasitas hunian agar proses pembinaan narapidana berjalan lebih efektif.

"Kami berupaya memastikan distribusi narapidana berjalan seimbang agar pembinaan lebih optimal dan kondusif," ujarnya.

Dikatakan, sebelum dipindahkan, seluruh narapidana menjalani pemeriksaan administrasi dan kesehatan. Petugas juga melakukan pengamanan ketat, termasuk pengecekan borgol, guna memastikan perjalanan berjalan lancar.

Pemindahan dilakukan pada Jumat (28/2) dan dikawal langsung oleh kepolisian serta petugas Lapas Tulungagung.

Setibanya di lapas, para narapidana kembali menjalani asesmen dan pemeriksaan kesehatan sebelum ditempatkan di blok hunian.

Dengan tambahan 40 narapidana ini, total warga binaan di Lapas Tulungagung mencapai 600 orang. Mayoritas merupakan narapidana kasus narkoba dan tindak pidana umum.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengoptimalkan sistem pemasyarakatan guna mendukung pembinaan narapidana secara lebih efektif.