Pangkalpinang (ANTARA) - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Sosialisasi Pola Kerja Fleksibel Bagi Pegawai Kementerian Hukum yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkum secara virtual, Selasa (04/03).

Kabag Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kemenkum Babel Andini Oskar di Pangkalpinang, Kamis (6/3) mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai pedoman penyesuaian pola kerja dalam rangka efisiensi & panduan jam kerja selama bulan Ramadhan 1446 H/2025 M.

Pelaksanaan pola kerja fleksibel merupakan upaya Kementerian Hukum untuk mendukung program pemerintah menindaklanjuti Inpres No. 1 Tahun 2025, Surat Menkeu No. S-37/MK.02/2025 dan Kepres No. 2 Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan pola kerja fleksibel, Kementerian Hukum menerapkan 2 pola fleksibel yakni WFO (Work From Office) yang dilaksanakan setiap Senin-Kamis dan WFA (Work From Anywhere) yang dilaksanakan setiap Jum'at. Adapun dalam pelaksanaan pola kerja fleksibel, pemenuhan jam kerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi harus tetap berjalan efektif dan efisien.

Andini mengatakan jajarannya menekankan dalam pelaksanaan pola kerja fleksibel untuk tetap produktif dalam memenuhi target dan perjanjian kinerja .

"Pada setiap Jumat akan dilaksanakan evaluasi kinerja mingguan melalui media zoom , yang langsung dipimpin Kakanwil Kemenkum Babel," katanya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar dan Jajaran Pegawai Kanwil Kemenkum Babel.

"Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU) dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden RI,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas siap memimpin pengambilan sumpah untuk tiga pemain naturalisasi di Roma, Italia, sehingga mengutus tim Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum RI untuk memprosesnya.

Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia dimaksud, yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy, yang berencana bertolak ke Roma pada hari ini.

"Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU) dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden RI," ungkap Supratman seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Kemenkum RI, pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi ITU dilaksanakan di Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia di Roma pada 10 Maret 2026.

Supratman menegaskan bahwa pihaknya membantu percepatan proses naturalisasi dengan harapan tiga pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ia menyebutkan semua dokumen kewarganegaraan ketiga pemain naturalisasi itu telah diteliti dengan benar dan proses pewarganegaraannya juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

Menkum pun menjelaskan proses pengambilan sumpah dipercepat dan harus dilaksanakan di Kantor Kedubes Indonesia di Roma karena tiga pemain bola berdarah Indonesia tersebut bermain di klub yang sedang berkompetisi di Italia atau Eropa.

"Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain tim sepak bola nasional. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia," katanya.

Setelah diambil sumpah menjadi WNI, Dean, Emil, dan Joey, kata dia akan didaftarkan oleh Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) ke Federasi Sepak bola Internasional (Federation Internationale de Football Association/FIFA). Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026.

Dia berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses lanjutan guna mendaftarkan tiga pemain naturalisasi ke FIFA.

Ia juga mengatakan bahwa dukungan dari pemerintah Indonesia, termasuk Kemenkum dan jajaran Pemerintah lainnya seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora, serta khususnya anggota DPR, telah sesuai dengan harapan Presiden RI Prabowo Subianto agar prestasi Timnas bisa menembus Piala Dunia 2026.

Pada bulan Maret ini, Timnas Sepak bola Indonesia akan segera melanjutkan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk melawan Australia sebagai tuan rumah dan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada bulan Maret ini.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Kami mendapat pesan WhatsApp kemarin bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto hari ini Kamis pukul 10.00 akan dilakukan tahap II penyerahan bukti dan tersangka,"

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy mengklaim bahwa perkara kliennya pada hari ini, pukul 10.00 WIB, memasuki tahap II pelimpahan atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Informasi tersebut didapatkan Ronny melalui pesan WhatsApp (WA) dari pihak KPK.

"Kami mendapat pesan WhatsApp kemarin bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto hari ini Kamis pukul 10.00 akan dilakukan tahap II penyerahan bukti dan tersangka," kata Ronny saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Adapun tahap ini dilakukan setelah penyidik menyatakan berkas perkara lengkap (P-21). Sementara pada Rabu (4/3), tim kuasa hukum Hasto telah memasukkan surat untuk saksi yang meringankan di tingkat penyidikan untuk kliennya, yaitu menghadirkan tiga ahli dari berbagai universitas.

"Ini untuk memenuhi hak klien kami sesuai pasal 65 KUHAP dan asas praduga tak bersalah," ujarnya.

Dia menilai bahwa ketidakhadiran KPK pada sidang praperadilan hari Senin (3/3) untuk mempercepat berkas tanpa mengindahkan dan patuh terhadap KUHAP, UU KPK serta prinsip-prinsip penghormatan terhadap HAM dan hak-hak hukum kliennya yang dilindungi oleh UU.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada Kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon (KPK), menyatakan permohonan praperadilan pemohon (Hasto) tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (5/3) menjadi sorotan, mulai dari Kejagung periksa pemengaruh Fitra Eri terkait kasus minyak mentah hingga KPK sidik dugaan korupsi di Bank BJB.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Kejagung periksa pemengaruh Fitra Eri terkait kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa pemengaruh otomotif Fitra Eri Purwotomo (FEP) sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) pada tahun 2018—2023.

"Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa FEP selaku influencer otomotif," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selain Fitra, kata dia, penyidik memeriksa tujuh saksi lainnya yang terdiri atas pejabat teknis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina.

Baca selengkapnya di sini

2. Polri sebut tersangka WNA pura-pura jadi turis dalam kasus narkoba

Polri menyebutkan terdapat tersangka warga negara asing (WNA) yang menggunakan modus pura-pura menjadi turis dalam kasus peredaran gelap narkoba di Indonesia.

"Tujuannya memang ada yang sekaligus jadi turis," kata Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Wahyu Widada dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.

Selain menjadi turis, kata dia, ada pula tersangka WNA yang datang ke Indonesia karena memang menjadi bagian dari sindikat narkoba.

Baca selengkapnya di sini

3. Kejagung bantah keterlibatan Erick dan Boy di kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah adanya keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dan pemilik PT ADARO Garibaldi “Boy” Thohir dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018—2023.

Penegasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat dihubungi di Jakarta, Rabu, untuk merespons adanya video di media sosial yang menyebut keterlibatan keduanya dalam kasus ini berdasarkan catatan dalam barang bukti yang diamankan.

Dalam video yang tersebar di media sosial, dinarasikan bahwa Kejagung berhasil mengumpulkan bukti catatan keuangan dan dokumen lainnya yang menyatakan keterlibatan Erick Thohir, Boy Thohir serta beberapa tokoh berpengaruh lainnya guna menjamin keamanan koordinasi dalam kasus korupsi ini.

Baca selengkapnya di sini

4. BNN: Peredaran uang narkoba capai Rp524 triliun per tahun

Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Pol. Mathinus Hukom menyebutkan peredaran uang transaksi narkoba di Indonesia mencapai Rp524 triliun per tahun, sehingga diperlukan sinergisitas untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram itu.

"Kami hitung uang untuk membeli narkoba mencapai Rp524 triliun per tahun," kata Komjen Pol. Mathinus Hukom saat membuka Implementasi Program P4GN Provinsi Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan Rp524 triliun ini yang begitu banyak digunakan untuk membeli narkoba dan mereka melakukan hal-hal yang sia-sia dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya, sosial, susu kepada anaknya, membayar uang sekolah anaknya dan lainnya.

Baca selengkapnya di sini

5. KPK sidik dugaan korupsi di BJB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk.

"Ya, kami sudah menerbitkan surat penyidikan," Kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu.

Setyo mengatakan KPK juga akan menjalin koordinasi apabila sudah ada aparat penegak hukum (APH) yang telah terlebih dulu menangani kasus yang sama.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (5/3) menjadi sorotan, mulai dari Kejagung periksa pemengaruh Fitra Eri terkait kasus minyak mentah hingga KPK sidik dugaan korupsi di Bank BJB.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Kejagung periksa pemengaruh Fitra Eri terkait kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa pemengaruh otomotif Fitra Eri Purwotomo (FEP) sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) pada tahun 2018—2023.

"Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa FEP selaku influencer otomotif," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selain Fitra, kata dia, penyidik memeriksa tujuh saksi lainnya yang terdiri atas pejabat teknis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina.

Baca selengkapnya di sini

2. Polri sebut tersangka WNA pura-pura jadi turis dalam kasus narkoba

Polri menyebutkan terdapat tersangka warga negara asing (WNA) yang menggunakan modus pura-pura menjadi turis dalam kasus peredaran gelap narkoba di Indonesia.

"Tujuannya memang ada yang sekaligus jadi turis," kata Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Wahyu Widada dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.

Selain menjadi turis, kata dia, ada pula tersangka WNA yang datang ke Indonesia karena memang menjadi bagian dari sindikat narkoba.

Baca selengkapnya di sini

3. Kejagung bantah keterlibatan Erick dan Boy di kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah adanya keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dan pemilik PT ADARO Garibaldi “Boy” Thohir dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018—2023.

Penegasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat dihubungi di Jakarta, Rabu, untuk merespons adanya video di media sosial yang menyebut keterlibatan keduanya dalam kasus ini berdasarkan catatan dalam barang bukti yang diamankan.

Dalam video yang tersebar di media sosial, dinarasikan bahwa Kejagung berhasil mengumpulkan bukti catatan keuangan dan dokumen lainnya yang menyatakan keterlibatan Erick Thohir, Boy Thohir serta beberapa tokoh berpengaruh lainnya guna menjamin keamanan koordinasi dalam kasus korupsi ini.

Baca selengkapnya di sini

4. BNN: Peredaran uang narkoba capai Rp524 triliun per tahun

Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Pol. Mathinus Hukom menyebutkan peredaran uang transaksi narkoba di Indonesia mencapai Rp524 triliun per tahun, sehingga diperlukan sinergisitas untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram itu.

"Kami hitung uang untuk membeli narkoba mencapai Rp524 triliun per tahun," kata Komjen Pol. Mathinus Hukom saat membuka Implementasi Program P4GN Provinsi Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan Rp524 triliun ini yang begitu banyak digunakan untuk membeli narkoba dan mereka melakukan hal-hal yang sia-sia dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya, sosial, susu kepada anaknya, membayar uang sekolah anaknya dan lainnya.

Baca selengkapnya di sini

5. KPK sidik dugaan korupsi di BJB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk.

"Ya, kami sudah menerbitkan surat penyidikan," Kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu.

Setyo mengatakan KPK juga akan menjalin koordinasi apabila sudah ada aparat penegak hukum (APH) yang telah terlebih dulu menangani kasus yang sama.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Manajemen klub bola basket IBL Hangtuah Jakarta memastikan masalah hukum yang menimpa eks petingginya tidak mengganggu keuangan klub.

“Memang secara finansial, finansial tidak ada yang bermasalah karena budgeting sudah dilakukan dari akhir tahun lalu,” kata Manajer Umum Jalu Wisnu Wirajati saat ditemui di Jakarta, Rabu.

“Jadi kalau masalah target justru untuk kondisi sekarang karena para pemain ingin membuktikan diri, bukannya ingin mendahului yang di atas atau ingin sombong, saya rasa kalau sekadar lolos ke playoff itu kewajiban, tapi kalau berprestasi lebih tinggi, final four atau final, itu menjadi target baru kami jika bisa menjalani tiga laga Maret ini dengan baik,” tegasnya.

Dua mantan petinggi Hangtuah Jakarta, yakni Gading Ramadhan Joedo dan Muhammad Kerry Adrianto tersangkut kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina subholding. Kedua orang itu sejak pekan lalu telah ditahan oleh Kejaksaan Agung.

Untuk mengatasi potensi masalah di manajerial tim, manajemen tim pada Rabu telah memutuskan untuk menunjuk presiden baru yakni Muhammad Husein Fadlulloh.

Jalu juga menegaskan bahwa suasana internal tim tidak terpengaruh dengan masalah yang menimpa dua mantan petinggi klub.

“Sebenarnya kondisi internal pemain, justru kondisi internal pemain, mereka semakin bersemangat untuk membuktikan diri. Ini blessing in disguise, ini menjadi leverage kami untuk membuktikan diri bahwa tim ini baik-baik saja. Saya selalu mengatakan pada hari kedua, berita itu hari Selasa (25/2), jadi pada Rabu (26/2) ketika latihan pertama saya katakan bahwa tim ini baik-baik saja, mungkin kami akan keluar dengan hashtag kami baik-baik saja,” ujarnya.

Dua pemain asing Hangtuah, yakni Rakeem Christmas dan Adonys Henriquez, juga disebut Jalu tidak memusingkan masalah tersebut.

“Adonys pun bilang dirinya tahu dengan kondisi yang terjadi, ini jelas tidak berkaitan dengan masalah teknis. Justru Adonys bertekad untuk membuktikan diri, ayo kita lanjutkan perjuangan yang telah kita lakukan selama ini,” pungkas Jalu.

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengimbau masyarakat untuk membawa dokumen persyaratan asli saat wawancara paspor sebagai bagian dari ketelitian negara menerbitkan dokumen perjalanan bagi warganya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, sebagaimana keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, meminta masyarakat untuk mengikuti prosedur permohonan paspor dengan benar, terutama dalam hal kelengkapan dokumen.

“Penerbitan paspor yang dilakukan dengan data dan keterangan yang lengkap akan mempermudah negara dalam melindungi warganya yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk patuh terhadap prosedur yang telah ditetapkan agar prosesnya berjalan lancar dan aman,” ucap dia.

Godam menjelaskan, masyarakat yang ingin mengurus paspor baru perlu mempersiapkan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP), ijazah, surat baptis, atau buku nikah. Sementara itu, bagi yang ingin melakukan penggantian paspor, dokumen yang harus disiapkan meliputi paspor lama dan KTP.

Lebih lanjut, Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Tato Juliadin Hidayawan mengatakan petugas Imigrasi berhak meminta keterangan tambahan dari pemohon paspor dan meminta dokumen pendukung yang dianggap perlu dalam rangka menerbitkan paspor.

Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022 mengatur apabila persyaratan belum lengkap atau belum sesuai, pejabat Imigrasi dapat mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon
dalam waktu paling lama satu hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pengembalian dokumen tersebut disertai dengan catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang belum dipenuhi atau perlu diperbaiki.

Menurut Tato, hal itu dilakukan penerbitan paspor juga merupakan bagian dari pengawasan keimigrasian. Petugas Imigrasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa paspor diterbitkan sesuai dengan tujuan keberangkatan pemohon.

“Oleh karena itu, kami berhak meminta dokumen pendukung guna memastikan bahwa paspor tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum,” tutur dia.

Sebagai contoh, imbuh Tato, pemohon paspor yang menyatakan akan mengunjungi kerabat di luar negeri dalam waktu dekat dan berencana tinggal dalam waktu lama, dapat dimintai dokumen pendukung seperti tiket pesawat pergi-pulang, bukti keberadaan kerabat, atau bukti keikutsertaan dalam program tur.

Begitu pula dengan warga negara Indonesia (WNI) yang berencana menempuh pendidikan di luar negeri, petugas Imigrasi dapat meminta bukti surat penerimaan atau letter of acceptance (LoA) maupun surat keterangan lain yang sah dari lembaga pendidikan terkait.

Sebagai dokumen resmi negara yang berfungsi sebagai identitas warga negara Indonesia dan bukti kewarganegaraan di luar negeri, penerbitan Paspor Republik Indonesia wajib dilakukan secara bertanggung jawab.

Kondisi dewasa ini menunjukkan mobilitas internasional cenderung meningkat seiring dengan berbagai program pemerintah di bidang pariwisata, pendidikan, hingga ketenagakerjaan. Namun, tingginya mobilitas itu juga membawa risiko tertentu.

Tato juga mengingatkan bahwa perilaku negatif di luar negeri, seperti penyalahgunaan visa, tidak taat aturan, hingga perbuatan kriminal, secara tidak langsung menimbulkan stigma buruk terhadap WNI secara umum. Tindakan tersebut juga dapat melemahkan posisi Paspor RI di mata internasional.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Tapanuli Utara (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno menekankan pentingnya menjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik antara Rutan Tarutung dan Pemkab Taput demi mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Kegiatan silaturahmi menjadi hal penting untuk diwujudkan antar institusi, seperti tali silaturahmi yang terjalin antara Rutan Tarutung dan Pemkab Taput," ujar Yudi, Rabu (5/3).

Disebutkan, silaturahmi yang terjalin baik akan mempererat hubungan antar instansi, khususnya dalam mewujudkan pembinaan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya bagi warga binaan Rutan.

Hal tersebut diungkapkan dalam menyikapi agenda silaturahmi yang telah dijalankan Rutan Tarutung saat menghadiri acara syukuran pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara periode 2025 - 2030.

Menurut Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Sembiring, kehadirannya bersama sejumlah stafnya dalam acara tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti Rutan Tarutung.

"Kami sangat mendukung sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan Rutan Tarutung. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi yang mempererat hubungan antar instansi, khususnya dalam mewujudkan pembinaan yang lebih baik bagi warga binaan," sebut Evan.

Pada agenda tersebut, Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyampaikan harapannya agar sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait terus diperkuat, termasuk dalam pembinaan warga binaan di Rutan Tarutung. Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam membangun Kab. Tapanuli Utara yang lebih maju, berbudaya dan berkelanjutan.

Majalengka (ANTARA) - Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UKM (DK2UKM) Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, telah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan bantuan hukum bagi Linda Yuliana (28), seorang warga Majalengka yang kini ditahan di Ethiopia.

Kepala DK2UKM Kabupaten Majalengka Arif Daryana di Majalengka, Rabu, mengatakan pihaknya sudah mengajukan surat resmi ke Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Oktober 2024.

Ia menyebutkan dari informasi terbaru, pemerintah telah mengambil langkah pendampingan untuk memastikan hak hukum Linda tetap terlindungi.

“Yang jelas informasi ini telah sampai ke pihak berwenang dan pemerintah telah turun tangan untuk memberikan pendampingan,” katanya.

Menurut dia, Linda berangkat ke Ethiopia menggunakan visa wisata, sehingga memperkuat indikasi kalau keberangkatan wanita asal Majalengka itu tidak melalui jalur resmi sebagai pekerja migran.

“Kami telah menyampaikan informasi mengenai keberadaan Linda kepada kementerian terkait keberangkatannya bersifat nonprosedural. Namanya tidak terdaftar dalam basis data pekerja di kementerian tersebut,” katanya.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, kata dia, Linda diduga dijebak saat mengantarkan sebuah paket yang ternyata berisi barang terlarang yakni narkotika.

Meskipun nonprosedural, Arif menegaskan pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi setiap warga negara Indonesia yang menghadapi permasalahan di luar negeri.

“Dalam situasi seperti ini, yang menjadi prioritas adalah perlindungan terhadap warga negara kita, bukan sekadar status keberangkatannya,” katanya.

Sementara itu Ketua Forum Migran Majalengka Ida Neni Wahyuni menyebutkan sidang lanjutan terkait kasus yang menimpa Linda, kembali ditunda hingga 12 Maret 2025 setelah pengacara yang ditunjuk pemerintah setempat baru hadir dalam persidangan terakhir.

Sebelumnya, kata dia, Linda sudah menjalani enam kali sidang tanpa didampingi pengacara. Bahkan, hakim meminta pekerja migran itu menghadirkan saksi dari Indonesia untuk meringankan hukuman.

“Namun, pihak keluarga dan komunitas kami kesulitan memenuhi permintaan tersebut,” tuturnya.

Ia mengungkapkan bahwa Linda menghadapi ancaman hukuman 25 tahun penjara serta denda sebesar 500 ribu dolar AS. Jika tidak mampu membayar denda tersebut, hukumannya berpotensi bertambah.

Ida menyampaikan selain persoalan hukum, kondisi Linda di Penjara Kaliti, Ethiopia cukup memprihatinkan.

“Linda dalam keadaan sakit, kekurangan makanan, serta minim pakaian. Dia hanya memiliki tiga potong pakaian dan harus bertahan dengan air pompa,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ujar dia, Linda direkrut oleh seseorang bernama Dinda dengan iming-iming pekerjaan sebagai jasa titip (jastip) serbuk emas. Namun, barang yang dikirim ternyata berisi narkoba dalam bentuk coklat dan sabun.

“Linda dijanjikan upah Rp15 juta per perjalanan serta kesempatan untuk berkeliling negara. Ia berangkat ke Ethiopia dengan keyakinan karena direkrut oleh teman sendiri,” ucap dia.*

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Amnesty International Agnes Callamard menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu, untuk membahas beberapa hal terkait isu hak asasi manusia (HAM).

"Dalam pertemuan itu mengangkat masalah kebebasan berekspresi di Jakarta, dan kebebasan untuk berkumpul, termasuk juga berasosiasi," kata Agnes saat dijumpai di Balai Kota Jakarta.

Sebab dalam beberapa laporan Amnesty International, kata Agnes, pihaknya juga menemukan banyaknya perlakuan yang eksesif terhadap para demonstran, baik itu demonstrasi dari mahasiswa, demonstrasi dari aktivis, baik itu tentang isu-isu lingkungan, atau isu-isu politik yang lainnya.

“Dan meskipun itu tanggung jawab dari pemerintah pusat, kami tetap meminta agar Pemerintah DKI Jakarta untuk memastikan bahwa polisi atau aparat keamanan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, seperti yang pernah kami temukan di dalam laporan-laporan sebelumnya,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu juga membahas mengenai perubahan iklim di Jakarta, seperti menurunnya permukaan lahan.

“Dalam pertemuan tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah tentang dampak perubahan iklim bagi kehidupan manusia di Jakarta. Baik itu mengenai turunnya permukaan lahan di Jakarta, sekitar 15 cm dari bawah permukaan laut. Tapi, tadi Pak Gubernur mengklarifikasi 5 sampai 10 cm,” katanya.

Selain itu, Agnes juga menyampaikan terkait hal lainnya, termasuk dampak dari polusi udara terhadap kehidupan masyarakat di Jakarta.

Dia menjelaskan, ada beberapa dampak yang sangat diperhatikan, termasuk juga soal bagaimana Pemerintah Jakarta mengelola banjir.

“Tadi Pak Pramono mengatakan memang tidak mudah, agak sulit itu untuk me-manage banjir, termasuk juga dalam konteks memelihara kualitas lingkungan. Tetapi Pak Pramono mengatakan pemeliharaan lingkungan, pengecekan atau pemantauan kualitas udara itu telah dilakukan,” kata Agnes.

Kendati demikian, Agnes pun meminta agar Pemprov DKI Jakarta dapat membuat prakiraan kualitas udara serta pemeliharaan lingkungan agar jelas dan harus akurat.

Kemudian terkait soal banjir, Agnes sempat mengusulkan kepada Pemerintah Jakarta tentang rencana penanaman mangrove.

“Saya tadi menanyakan apakah Anda frustasi ketika Anda menanam mangrove, tapi pemerintah pusat justru menghancurkan mangrove dengan proyek-proyek pembangunannya. Nah dia (Pramono) hanya menjawab dengan senyuman kalau tidak salah tadi,” tuturnya.

Amnesty International adalah organisasi nonpemerintah internasional yang berjuang untuk hak asasi manusia (HAM).

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi mengatakan penanganan lembaga pemasyarakatan (lapas) hingga rumah tahanan (rutan) yang terdampak banjir di Jakarta dan Jawa Barat berjalan lancar.

Mashudi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu menjelaskan sejumlah lembaga atau tempat pemasyarakatan yang terdampak banjir, antara lain, Lapas Cikarang, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Cikarang, Rutan Depok, hingga Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta.

“Penanganannya sejauh ini berjalan baik dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak yang berkepentingan,” kata Mashudi kepada ANTARA via pesan singkat.

Dia menjelaskan bahwa banjir yang menggenangi Rutan Depok dan LPKA Jakarta telah surut pada Selasa (4/3) kemarin. Sementara itu, genangan air di Lapas Cikarang dan Bapas Cikarang telah berangsur surut pada hari Rabu ini.

Dia menjelaskan pula bahwa sejumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Cikarang dievakuasi akibat bencana tersebut.

Dia memerinci sebanyak delapan WBP wanita dipindahkan ke Lapas Perempuan Bandung, 13 WBP wanita dititipkan ke Polres Metro Bekasi, dan 14 WBP laki-laki yang dalam kondisi sakit dipindahkan ke Lapas Bekasi.

Sementara itu, penghuni Bapas Cikarang, Rutan Depok, dan LPKA Jakarta tidak ada yang dievakuasi. Mashudi pun memastikan mereka yang tidak dievakuasi dalam kondisi aman.

ebelumnya, Mashudi telah meninjau langsung Lapas Cikarang yang bersebelahan dengan Bapas Cikarang, Jawa Barat, Selasa (4/3) malam. Peninjauan itu untuk memastikan keamanan, pemenuhan layanan makan, dan perawatan bagi yang sakit.

“Walaupun saat ini kondisi sangat memprihatinkan karena banjir dan penerangan terpaksa dipadamkan untuk keselamatan semua, pengamanan, pelayanan dan perawatan bagi warga binaan harus tetap berjalan semaksimal mungkin,” ucap Mashudi.

Mashudi mengingatkan Kepala Lapas Cikarang dan jajaran untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan para pihak yang akan mendukung pengentasan dan pemulihan dari dampak banjir, termasuk PLN, BMKG, hingga Polres Cikarang untuk mengungsikan sejumlah warga binaan.

Pihak lapas, kata Mashudi, juga telah bekerja sama dan mendapat dukungan dari Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang berupa aparat satu pleton, 10 orang anggota Brimob, serta perahu karet untuk membantu lalu lintas dan pemberian makanan bagi warga binaan.

“Warga binaan Lapas Cikarang pun telah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Sampai saat ini, kondisi tetap kondusif dan teratasi. Mohon doanya agar musibah ini dapat cepat teratasi,” kata Dirjen PAS.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lepas) Salemba, Jakarta Pusat, menggelar inspeksi mendadak (sidak) hunian dan tes urine sejumlah narapidana (napi) untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban.

"Sasaran kami adalah barang-barang terlarang, baik itu narkoba, benda tajam serta benda lainnya," kata Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Salemba Dedy Sirait di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, sidak yang digelar untuk memastikan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang pemberantasan narkoba dan tindak penipuan di Lapas/Rutan berjalan secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa sidak yang dilakukan menyasar ke blok hunian Paviliun Hunian Warga Binaan Ahmad Arief lantai dua yang melibatkan Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal) Lapas Kelas II A Salemba.

Dedy mengatakan bahwa selama sidak, pihaknya tidak menemukan narkoba dan barang -barang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

"Selain sidak, kami pun melaksanakan tes urine kepada empat warga binaan secara acak dengan hasil negatif menggunakan narkotika," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas II A Salemba Mohamad Fadil menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan komitmen dalam rangka pencegahan peredaran gelap narkoba dan barang terlarang di lingkungan Lapas Salemba.

"Kami terus tingkatkan upaya pencegahan dengan penggeledahan kamar-kamar hunian yang dilakukan secara berkala," katanya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban yang mungkin saja dapat terjadi.

"Sekaligus membuktikan kepada masyarakat bahwa tidak ada pembiaran terhadap peredaran narkoba, telepon seluler dan pungli dalam Lapas," katanya melanjutkan.

Fadil juga menampik adanya berita yang menyatakan bahwa warga binaan Lapas II A Salemba terlibat melakukan penipuan dan pengendalian narkoba.

"Saya selaku Kalapas bersama seluruh jajaran berkomitmen tidak akan mentolerir segala bentuk peredaran narkoba dan penipuan dari dalam Lapas," katanya menambahkan.

Data yang dihimpun ANTARA menunjukkan, jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat, mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Pada Agustus 2021 menampung 1.978 warga binaan, melebihi kapasitas yang seharusnya hanya untuk 572 orang.

Pada Agustus 2022 mencapai 1.966 orang dan pada Desember 2023 sudah menampung 1.806 warga binaan.

Terakhir pada Maret 2025, jumlahnya menjadi 1.796 orang.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025