Medan (ANTARA) - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui Sisternet menggelar program pemberdayaan Perempuan ‘’SheInspire Sinergi Berdaya: Bersinar Bangkit Bersama’’ bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan IIA Tanjung Gusta, Medan, Kamis (6/3).

Bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia, program ini bagian dari upaya mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan warga binaan di 10 lapas perempuan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Sisternet membekali mereka keterampilan kewirausahaan, literasi digital, serta pendampingan psikososial guna mempercepat reintegrasi sosial setelah bebas dari lapas.

Hadir dalam program ini, Group Head XL Axiata West Region, Desy Sari Dewi, Head of Sales XL Axiata Northern West, Horas Lubis, Head Direct Channel Region West, Nadra Dwiyana, dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan, Yekti Apriyanti, Amd. IP, S.Pd, M.Si, serta warga binaan.

Group Head XL Axiata West Region, Desy Sari Dewi, mengatakan,“ Kami percaya bahwa setiap perempuan, termasuk mereka yang berada dalam lingkungan Lapas, memiliki potensi besar untuk bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik. Melalui program ini, kami berharap dapat memberikan bekal keterampilan yang nyata, baik dalam kewirausahaan maupun digitalisasi, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan setelah bebas.”

Menurut Desy, banyak perempuan yang keluar dari lapas menghadapi keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi dan stigma sosial yang menghambat proses adaptasi mereka di masyarakat. Program ini hadir sebagai solusi dengan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek keterampilan, kepercayaan diri, serta jaringan sosial yang mendukung, sehingga setiap perempuan dapat meraih impian dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan yang berarti.

Program pemberdayaan perempuan, SheInspire Sinergi Berdaya ini dirancang dengan empat tujuan terukur yang sangat berarti. Program ini menawarkan dua jenis pelatihan utama yang dirancang untuk memberikan peserta keterampilan yang komprehensif, yaitu soft skill dan hard skill.

Kelas soft skill yang diadakan secara online mencakup materi penting seperti public speaking, kewirausahaan, literasi finansial, dan kesehatan mental. Di sisi lain, kelas hard skill yang dilaksanakan secara langsung berfokus pada pelatihan praktis, seperti pembuatan dan pemasaran roti dan kue, serta keterampilan seni dekorasi berbasis kain yang dikenal dengan tufting, yang memiliki nilai jual tinggi.

Dengan menggabungkan kedua jenis pelatihan ini, Sisternet berharap peserta tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga siap secara mental dan memiliki kemampuan manajerial yang diperlukan untuk mendukung kemandirian ekonomi mereka di masa depan. Program ini dirancang untuk membantu peserta meraih potensi terbaik mereka dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di dunia kerja.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan, Yekti Apriyanti, Amd. IP, S.Pd, M.Si, menambahkan, pelatihan ini, diharapkan tidak hanya mampu beradaptasi dengan lebih baik setelah kembali, tetapi juga meraih dampak positif yang signifikan dalam kehidupan mereka di masa depan. Selain itu, program ini berperan penting dalam memperbaiki kesejahteraan mental dan meningkatkan rasa percaya diri, sehingga mereka dapat melangkah dengan keyakinan menuju babak baru dalam hidup mereka.

Program ini akan berlangsung hingga Mei 2025, dengan fokus pada pelatihan inkubasi jangka pendek yang dirancang untuk memberdayakan peserta. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, setiap Lapas akan memiliki ketua pendamping yang siap membantu dan mendampingi peserta setelah program selesai.

XL Axiata tidak hanya berkomitmen untuk memberikan pelatihan, tetapi juga berupaya membangun ekosistem yang mendukung keberlanjutan usaha mereka setelah mereka kembali ke masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial meminta peserta seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) di Mahkamah Agung tahun 2025 untuk mengabaikan iming-iming dari para pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi," ucap Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) M. Taufiq H.Z. dalam konferensi pers daring yang diikuti di Jakarta, Kamis.

KY pun menegaskan bahwa proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM tidak memungut biaya apa pun. Peserta seleksi dapat mendaftar secara gratis melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

Taufiq menjelaskan panitia seleksi tidak menerima pendaftaran secara langsung di Kantor KY. Pertanyaan terkait pendaftaran daring dan proses seleksi dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik rekrutmen@komisiyudisial.go.id.

"Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya," katanya.

Tahapan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM tahun 2025 meliputi seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara.

KY resmi membuka seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM mulai 6 hingga 27 Maret 2025. Seleksi tersebut untuk menjawab surat Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial Nomor 30 dan 31/WKMA.NY/KP1.1.1/II/2025 mengenai kekosongan jabatan 17 calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc HAM di MA.

Rincian 17 calon hakim agung dimaksud, yakni lima hakim agung kamar pidana, tiga hakim agung kamar perdata, dua hakim agung kamar agama, satu hakim agung kamar militer, satu hakim agung kamar tata usaha negara (TUN), dan lima hakim agung kamar TUN khusus pajak.

KY sebelumnya sempat menyatakan tidak dapat melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA tahun 2025 karena adanya efisiensi anggaran, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Namun, berdasarkan hasil rekonstruksi yang dipaparkan pada rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (12/2), KY tetap memprioritaskan beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, termasuk di antaranya seleksi calon hakim agung dengan alokasi dana Rp3.527.500.000.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, segera melakukan reformasi regulasi dan legislasi daerah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Kamis, mengatakan reformasi regulasi bertujuan menciptakan landasan hukum yang kuat dan relevan, efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan daerah.

“Reformasi regulasi merupakan salah satu hal mendesak yang perlu dilakukan Pemkab Manokwari untuk memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia mengatakan saat ini Pemkab Manokwari akan lebih fokus pada kualitas regulasi atau peraturan daerah (perda) dan bukan lagi fokus pada kuantitas pembuatan perda.

Menurutnya, perda yang dihasilkan Pemkab Manokwari efektif memberikan manfaat dan berkontribusi untuk masyarakat luas.

Pemkab Manokwari berupaya mengubah Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Manokwari Kota Injil dan Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Memasukkan, Menyimpan, Mengedarkan, Menjual dan Memproduksi Minuman Beralkohol.

Perda tentang Manokwari Kota Injil akan diubah menjadi Manokwari Kota Injil, Pusat Peradaban dan Moderasi dalam Keberagaman.

“Kami harapkan anggota DPRK Manokwari bisa satu pemahaman dan persepsi sehingga perda yang dibentuk semakin berkualitas sesuai dengan dasar-dasar konstitusional dan selaras dengan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Untuk melakukan reformasi regulasi daerah, pihaknya melakukan lima langkah yaitu pertama, melakukan peninjauan, penyederhanaan dan harmonisasi regulasi daerah agar tidak tumpang tindih serta selaras dan relevan dengan kebijakan dan peraturan pemerintah.

Kedua, penghapusan peraturan daerah yang tidak efektif dan penyederhanaan peraturan daerah agar mudah dipahami dan diaplikasikan, serta menghapus peraturan yang dianggap tidak relevan dan menghambat pelayanan publik.

Ketiga, melakukan penguatan kelembagaan dalam pembentukan dan penegakan hukum yaitu meningkatkan kapasitas lembaga legislatif daerah dalam merumuskan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keempat, setiap regulasi daerah harus disosialisasikan guna memastikan masyarakat memahami regulasi daerah dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi hukum.

Kelima, pengawasan atas implementasi hukum dan regulasi daerah yaitu memastikan aturan yang dibuat dijalankan dengan baik melalui pengawasan dan evaluasi berkala.

Tidak perlu khawatir karena diaspora Indonesia di AS, baik pelajar maupun pekerja, tetap dapat menjalani kehidupan mereka seperti biasa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mengantisipasi kebijakan imigrasi baru Amerika Serikat (AS) dan memastikan perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berpotensi dideportasi karena masalah keimigrasian.

Baru-baru ini Presiden AS Donald Trump mengumumkan perintah eksekutif mengenai aturan keimigrasian AS dengan sasaran para imigran tak berdokumen, yang akan langsung dideportasi jika kedapatan oleh pihak imigrasi.

"Kami akan mengawal dan memberikan perlindungan terhadap WNI yang terdampak kebijakan ini," ujar Yusril saat menerima audiensi Duta Besar AS untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (5/3), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menko Kumham Imipas menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan pihak AS untuk memastikan hak-hak mereka tetap dihormati.

Menanggapi kekhawatiran pemerintah Indonesia, Dubes AS untuk Indonesia Kamala Lakhdhir mengatakan bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku bagi individu yang berada di AS secara ilegal.

"Tidak perlu khawatir karena diaspora Indonesia di AS, baik pelajar maupun pekerja, tetap dapat menjalani kehidupan mereka seperti biasa," ungkap Lakhdir dalam kesempatan yang sama.

Dijelaskan pula bahwa imigran dengan status ilegal didorong untuk pulang ke Indonesia secara sukarela dilakukan agar mereka tidak ditahan

Ia menyebutkan bahwa beberapa individu yang terancam deportasi lain, yakni mereka yang awalnya masuk ke AS dengan visa pelajar, tetapi tidak lagi memiliki status legal setelah keluar dari universitas atau mereka yang sejak awal masuk secara ilegal.

Meski begitu, ditekankan pula oleh Lakhdir bahwa AS menghormati privasi imigran yang dideportasi nantinya sehingga kasus mereka tidak akan dibahas atau disebarluaskan ke media.

Di sisi lain, Dubes AS juga mengungkapkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan imigrasi Indonesia dalam menangani warga negara AS yang melebihi masa berlaku visanya di Indonesia, terutama di Bali.

Selain kebijakan deportasi, pertemuan tersebut juga membahas isu dwikewarganegaraan. Dia mengungkapkan bahwa pemerintahnya tidak memiliki keberatan jika warga keturunan Indonesia di AS memilih untuk menjadi warga negara Negeri Paman Sam.

"Kami memahami bahwa Indonesia hanya mengakui satu kewarganegaraan. Dari sisi kami, jika seseorang memilih untuk menjadi warga negara AS, itu merupakan hak mereka dan kami tidak memiliki keberatan terhadap hal tersebut," ucapnya.

Kendati demikian, dia selalu mengingatkan para warga tersebut untuk memeriksa kembali aturan di Indonesia yang hanya memperbolehkan kewarganegaraan tunggal.

Di samping itu, Lakhdhir juga menekankan pentingnya hubungan baik antara Indonesia dan AS di berbagai sektor, termasuk keamanan, hukum, dan kerja sama bilateral.

"Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia telah terjalin dengan baik di berbagai sektor. Kami berharap kolaborasi ini dapat makin diperkuat demi kepentingan bersama," ujar Lakhdhir.

Menanggapi hal itu, Menko Yusril menegaskan bahwa Indonesia masih berpegang pada prinsip kewarganegaraan tunggal. Namun, dia membuka ruang diskusi lebih lanjut terkait dengan kebijakan dwikewarganegaraan, mengingat jumlah diaspora Indonesia di luar negeri yang terus bertambah.

Saat ini Indonesia memberikan dwikewarganegaraan terbatas kepada anak hasil pernikahan campur beda negara hingga usianya 21 tahun.

"Setelah mencapai 21 tahun, anak tersebut harus memilih salah satu di antara kewarganegaraan yang dimiliki," tutur Yusril.

Adapun diskusi kali ini ini diharapkan dapat membuka jalan bagi kerja sama lebih lanjut antara Indonesia dan AS dalam isu-isu hukum serta imigrasi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan bahwa institusinya mengutamakan pembentukan satuan tugas (satgas) dan tim untuk menyiasati kebijakan efisiensi anggaran.

“Kami di 2025 ini mengutamakan pembentukan satuan tugas. Contohnya, kami sudah bentuk Satgas Kontra Radikalisasi,” kata Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa Satgas Kontra Radikalisasi merupakan kolaborasi BNPT dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Ini dalam rangka untuk menyiasati efisiensi, sehingga semua menjadi gotong royong, termasuk juga pelaksanaan deradikalisasi,” ujarnya.

Untuk hal tersebut, dia menjelaskan bahwa BNPT telah membuat tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan (lapas).

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa saat ini pagu akhir BNPT pada tahun anggaran 2025 adalah Rp472.980.867.000,00.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa BNPT telah mengefisienkan anggaran sebesar Rp153.415.712.000,00 dari total pagu awal sebanyak Rp626.396.579.000,00.

Adapun kebijakan efisiensi anggaran merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan siap menjembatani penyampaian aspirasi organisasi kemasyarakatan Islam kepada Presiden Prabowo Subianto.

Saat menerima kunjungan pimpinan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Jakarta, Kamis, Yusril menerima berbagai harapan ormas Islam kepada pemerintah, mulai dari stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang adil hingga kepastian hukum dalam berbagai rancangan undang-undang yang masih tertunda di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya akan bantu komunikasi agar aspirasi ini dapat sampai kepada Presiden," kata Yusril dalam kesempatan itu, seperti dikonfirmasi.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang bagi semua elemen bangsa untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, termasuk ormas Islam.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah saat ini fokus pada efisiensi anggaran dan investasi berbasis kekuatan sendiri, termasuk penguatan ekonomi, militer, dan penegakan hukum.

Yusril menjelaskan bahwa investasi besar yang sedang dilakukan pemerintah saat ini akan memberikan dampak luar biasa dalam lima tahun ke depan.

"Saat ini Indonesia berada di posisi keenam ekonomi dunia dalam G20 dan ini harus kita pertahankan," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Adian Husaini mengapresiasi Menko Yusril atas kesempatan bagi para ormas Islam untuk bertemu dan berdiskusi.

"Mewakili para pemimpin ormas Islam yang hadir di sini, saya menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten, kesetaraan perlakuan terhadap semua ormas Islam, serta pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat terhadap masyarakat," ucap Adian.

Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan ormas Islam menyampaikan berbagai harapan, di antaranya stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang adil, keterlibatan ormas Islam dalam program ketahanan pangan dan berbagai kebijakan strategis pemerintah, perlindungan terhadap hak-hak ulama dan ormas Islam, serta kepastian hukum dalam berbagai rancangan undang-undang yang masih tertunda di DPR.

Selain DDII, dalam pertemuan itu hadir pula perwakilan dari berbagai ormas Islam, seperti, Al-Wahdah, Nuu Waar, Badan Kerja sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Persis, Al-Irsyad, Hidayatullah, Aliansi Cinta Keluarga (AILA), Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), dan Al-Ittihadiyah.

Pertemuan itu diharapkan dapat menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan ormas Islam dalam merumuskan kebijakan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Pada kesempatan itu, para pimpinan Ormas Islam menyampaikan harapan agar dialog dan kerja sama dengan pemerintah dapat terus dilakukan. Mereka juga berharap pemerintah lebih aktif memberikan penjelasan yang memadai tentang berbagai kebijakan dan berbagai kasus yang terjadi di tengah masyarakat.

Diharapkan pula agar pemerintah konsisten dalam penerapan kebijakan sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat.

Silaturahim di bulan Ramadhan itu pun menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan kembali berbagai dialog yang lebih intensif tentang hal-hal yang lebih spesifik, khususnya tentang masalah hukum, hak asasi manusia, dan sebagainya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima aduan pelanggaran hak asasi dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) 1.040 tenaga pendamping profesional (TPP) desa yang dilakukan Kementerian Desa (Kemendes).

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan pihaknya menerima aduan bahwa Kemendes memberlakukan PHK terhadap 1.040 TPP desa dikarenakan para TPP desa itu pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tetapi dalam klausul kontrak mereka tidak dicantumkan syarat atau larangan tersebut.

“Kami tentu akan menindaklanjuti, melakukan analisis dulu apakah ada dugaan pelanggaran HAM atau tidak,” kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, usai menerima perwakilan pendamping desa yang terkena PHK.

Anis menjelaskan bahwa Komnas HAM membutuhkan waktu untuk menindaklanjuti laporan dari perwakilan TPP desa yang terkena PHK tersebut.

“Akan tetapi, pada prinsipnya adalah terkait dengan potensi pelanggaran HAM karena PHK sepihak oleh Kementerian Desa terhadap seribuan pendamping desa, kira-kira begitu,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Perhimpunan Pendamping Desa Seluruh Indonesia Hendriyatna menjelaskan bahwa pihaknya mengadu kepada Komnas HAM karena ada hak asasi yang telah dilanggar oleh Kemendes, yakni hak mendapatkan penghidupan layak dan mendapatkan pekerjaan.

“Pencalonan tersebut sudah mendapatkan izin, sudah mendapatkan legitimasi formal baik dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), kementerian, atau Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Bawaslu pun tidak pernah mempersoalkan kami,” kata Hendriyatna.

Ia juga menjelaskan bahwa tidak pernah ada aduan ke Bawaslu mengenai TPP yang menjadi caleg melakukan perbuatan melawan hukum atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Kami juga cek di Mahkamah Konstitusi apakah pernah ada pendamping desa yang tersangkut perkara di Mahkamah Konstitusi, mendapatkan putusan, dan pendamping desa itu melakukan pelanggaran pemilu. Ternyata tidak ada itu sampai sekarang,” ujarnya.

Adapun selanjutnya, pihak perwakilan TPP desa yang terkena PHK berencana beraudiensi dengan Kantor Staf Kepresidenan agar masalah tersebut dapat menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, perwakilan 1.040 TPP desa telah beraudiensi dengan Komisi V dan Komisi IX DPR RI, serta melapor dugaan malaadministrasi ke Ombudsman RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Kami akan segera meningkatkan ke penyidikan, karena kondisi alamnya sudah mengkalibrasi bahwa dengan kondisi ini terjadi banjir

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menginspeksi dan memasang papan pengawasan lingkungan hidup di empat lokasi di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung yang diduga dibangun tanpa persetujuan lingkungan dan berkontribusi dalam banjir di wilayah hilir.

Ditemui usai inspeksi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pihaknya memberikan waktu sepekan bagi Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH untuk menyelesaikan pemasangan papan pengawasan di seluruh 33 lokasi di wilayah tersebut, karena dugaan pelanggaran dokumen lingkungan.

"Kami akan segera meningkatkan ke penyidikan, karena kondisi alamnya sudah mengkalibrasi bahwa dengan kondisi ini terjadi banjir," kata Menteri Hanif.

Dalam kesempatan itu Menteri LH bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi melakukan kegiatan penanaman pohon serta melakukan sidak di empat tempat, termasuk PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi, PTPN I Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar, dan Eiger Adventure Land.

Sidak itu dilakukan dalam rangka tinjauan dan tindakan preventif pemerintah terhadap perizinan lingkungan di sejumlah perusahaan di kawasan Puncak. Kegiatan ini bertujuan mengurangi risiko banjir dan erosi.

Dia menjelaskan wilayah hulu DAS Ciliwung mencapai 15.000 hektare menurut data pada 2010. Diperuntukkan bagi kawasan lindung, taman nasional, kawasan hutan produksi, badan air dan sedikit permukiman.

KLH menemukan telah terjadi perubahan tata ruang lahan pada 2022. Dari 15.000 hektare di hulu terjadi perubahan fungsi hampir 8.000 hektare menjadi kawasan pertanian yang hari ini memiliki bangunan-bangunan.

Tidak hanya itu lahan kritis di hulu DAS Ciliwung mencapai 3.203,24 hektare, sehingga rawan longsor. Selain itu laju erosi di kawasan ini mencapai lebih dari 180 ton per hektare per tahun.

"Padahal untuk mengubah ini harus berdasarkan analisis saintifik. Kalau kita lihat, kita semua paham lah analisis saintifik. Begitu di bagian hulu, maka ada dua hal yang dimiliki oleh landscape. Pertama sebagai imbuhan air tanah, biasanya di gunung-gunung batu, dan resapan air tanah. Kita di hulu pasti fungsinya resapan air tanah," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Menko Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan keberlanjutan ekosistem, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

"Kita harus bersama-sama menjaga keseimbangan alam agar bencana ekologis bisa dicegah. Dengan kesadaran kolektif, kita dapat mengelola sumber daya air dan mengembalikan fungsi lahan yang kritis. Pemerintah akan terus mendukung upaya konservasi dengan kebijakan yang berpihak pada lingkungan," jelasnya.

Peran serta komunitas lokal sangat dibutuhkan dalam pengelolaan ekosistem, tuturnya. Dengan pelibatan semua pihak, lanjutnya, upaya konservasi akan lebih efektif dan kesadaran kolektif harus ditingkatkan dalam menjaga sumber daya air.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Pendaftaran secara daring melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial (KY) resmi membuka seleksi untuk mengisi kekosongan jabatan 17 calon hakim agung dan 3 hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) di Mahkamah Agung pada tahun 2025 mulai Kamis ini hingga Kamis (27/3).

Perincian 17 calon hakim agung tersebut, yakni 5 hakim agung Kamar Pidana, 3 hakim agung Kamar Perdata, 2 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Militer, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), dan 5 hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak.

"Hal ini kami sampaikan untuk menjawab surat Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial Nomor 30 dan 31/WKMA.NY/KP1.1.1/II/2025 tanggal 17 Februari 2025," ucap anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam konferensi pers daring diikuti di Jakarta, Kamis.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M. Taufiq H.Z. menjelaskan bahwa persyaratan calon hakim agung secara umum meliputi warga negara Indonesia (WNI), bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, usia minimal 45 tahun, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Sementara itu, secara khusus, bagi calon hakim agung yang berasal dari kategori hakim karier mesti memiliki ijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.

Calon hakim agung dari kategori hakim karier juga disyaratkan untuk berpengalaman minimal 20 tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi, serta tidak pernah disanksi pemberhentian sementara akibat melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Di sisi lain, untuk calon hakim agung dari kategori nonkarier disyaratkan untuk memiliki ijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu sesuai kamar yang dipilih, dengan dasar sarjana hukum atau lainnya yang mempunyai keahlian di bidang hukum.

Syarat lainnya untuk calon hakim agung nonkarier, antara lain, berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum minimal 20 tahun, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, serta tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.

Adapun persyaratan untuk calon hakim ad hoc HAM, yakni WNI, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur paling rendah 50 tahun, dan berpendidikan minimal sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.

Syarat lainnya, antara lain, sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM.

"Pendaftaran secara daring melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id," ucap Taufiq.

Sebelumnya, KY sempat menyatakan tidak dapat melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA pada tahun 2025 karena adanya efisiensi anggaran, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Namun, berdasarkan hasil rekonstruksi yang dipaparkan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (12/2), KY tetap memprioritaskan beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, termasuk di antaranya seleksi calon hakim agung dengan alokasi dana sebesar Rp3.527.500.000,00.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa pihaknya terus memantau dan menjamin bantuan untuk Linda Yuliana (28), yakni seorang WNI yang saat ini terancam hukuman mati di Ethiopia karena diduga menyelundupkan narkotika.

Menurut Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha, Perwakilan RI di Ethiopia telah memberikan pendampingan kekonsuleran kepada WNI tersebut.

“Kami juga lakukan pendampingan hukum untuk memastikan supaya yang bersangkutan mendapatkan hak-haknya secara penuh di dalam sistem hukum setempat,” kata Judha dalam taklimat media di Jakarta, Kamis.

Linda Yuliana, warga Desa Liangjulang, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, saat ini ditahan dan harus menghadapi tuntutan hukum di Ethiopia setelah ditangkap di Bandara Internasional Bole Addis Ababa atas dugaan penyelundupan narkotika berjenis kokain.

Menurut ibunda Linda, Dede Sumiati (66), anaknya berangkat ke Ethiopia pada Juni 2024 setelah mendapat tawaran pekerjaan sebagai pekerja peleburan emas. Namun, pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung ada setelah lewat sepekan.

Sebaliknya, kata dia, Linda justru diminta mengantarkan tas berisi cokelat ke Laos oleh seseorang yang dikenalnya di hotel tempatnya menginap. Tanpa menaruh curiga, Linda membawa tas tersebut ke bandara, tetapi saat diperiksa oleh otoritas Ethiopia, ditemukan paket narkotika di dalamnya.

“Linda langsung menelepon kami sambil menangis. Dia mengatakan tidak tahu apa-apa dan merasa dijebak. Saya yakin anak saya tidak bersalah,” katanya.

Merespons kejadian tersebut, Bupati Majalengka Eman Suherman pada Rabu (5/3) mengatakan bahwa Linda diduga menjadi korban sindikat narkotika setelah tanpa sadar membawa tas yang berisi barang terlarang.

Eman mengatakan Pemerintah Kabupaten Majalengka terus berupaya agar Linda mendapatkan perlindungan hukum yang memadai selama proses hukum berlangsung di Ethiopia.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UKM (DK2UKM) Kabupaten Majalengka Arif Daryana juga pada Rabu mengatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pendampingan hukum yang layak bagi Linda.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas siap memimpin pengambilan sumpah untuk tiga pemain naturalisasi di Roma, Italia, sehingga mengutus tim Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum RI untuk memprosesnya.

Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia dimaksud, yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy, yang berencana bertolak ke Roma pada hari ini.

"Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU) dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden RI," ungkap Supratman seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Kemenkum RI, pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi ITU dilaksanakan di Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia di Roma pada 10 Maret 2026.

Supratman menegaskan bahwa pihaknya membantu percepatan proses naturalisasi dengan harapan tiga pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ia menyebutkan semua dokumen kewarganegaraan ketiga pemain naturalisasi itu telah diteliti dengan benar dan proses pewarganegaraannya juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

Menkum pun menjelaskan proses pengambilan sumpah dipercepat dan harus dilaksanakan di Kantor Kedubes Indonesia di Roma karena tiga pemain bola berdarah Indonesia tersebut bermain di klub yang sedang berkompetisi di Italia atau Eropa.

"Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain tim sepak bola nasional. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia," katanya.

Setelah diambil sumpah menjadi WNI, Dean, Emil, dan Joey, kata dia akan didaftarkan oleh Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) ke Federasi Sepak bola Internasional (Federation Internationale de Football Association/FIFA). Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026.

Dia berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses lanjutan guna mendaftarkan tiga pemain naturalisasi ke FIFA.

Ia juga mengatakan bahwa dukungan dari pemerintah Indonesia, termasuk Kemenkum dan jajaran Pemerintah lainnya seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora, serta khususnya anggota DPR, telah sesuai dengan harapan Presiden RI Prabowo Subianto agar prestasi Timnas bisa menembus Piala Dunia 2026.

Pada bulan Maret ini, Timnas Sepak bola Indonesia akan segera melanjutkan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk melawan Australia sebagai tuan rumah dan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada bulan Maret ini.

Kabupaten Pohuwato (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pohuwato, Gorontalo, bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) memberikan pembinaan keagamaan bagi warga binaan selama bulan Ramadhan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Kepala Lapas Pohuwato Tristiantoro Adi Wibowo, Kamis, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan kepribadian yang rutin dilakukan, terutama di bulan Ramadhan, yang bertujuan meningkatkan pemahaman agama serta menanamkan nilai-nilai spiritual bagi para warga binaan agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

"Kami ingin memastikan bahwa warga binaan dapat menjalankan ibadah dengan baik dan mendapatkan bimbingan yang tepat untuk meningkatkan keimanan mereka," ujar Adi Wibowo.

Ia menjelaskan, dalam kegiatan itu pihak Kemenag Pohuwato menghadirkan para penyuluh agama untuk memberikan materi tentang fikih ibadah, tafsir Al Quran, serta kajian akhlak dan tauhid.

"Tadarus Al Quran, shalat tarawih berjamaah, dan ceramah keagamaan juga menjadi bagian dari program ini," ujar dia.

Kepala Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja Zainal Bempah menambahkan, bahwa program itu diharapkan mampu membangun kesadaran spiritual warga binaan agar ketika bebas nanti, mereka dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.

"Dengan adanya kerja sama ini, Lapas Pohuwato berkomitmen dalam membina warga binaan, tidak hanya dari segi keterampilan kerja, tetapi juga dalam aspek keagamaan," kata dia.