Belitung (ANTARA) - Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Belitung bersinergi dalam pembentukan produk hukum daerah dan perlindungan kekayaan intelektual di Negeri Laskar Pelangi itu.

"Kami berharap kolaborasi yang sudah berjalan baik terus berlanjut," kata Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauann Babel Harun Sulianto saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Belitung Vina Cristyn Ferani di Tanjungpandan, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat.

Ia mengatakan sesuai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengundangan.

Selain itu, Kemenkum juga mendorong DPRD Belitung untuk mendorong pelestarian kekayaan intelektual melalui instrumen regulasi dengan mengusulkan perda tentang kekayaan intelektual, sehingga tercipta ekosistem perlindungan kekayaan intelektual, baik kekayaan intelektual yang personal ( merek,hak cipta, disain industri, paten) maupun kekayaan intelektual yang komunal (pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional maupun potensi indikasi geografis).

"Ini sangat relevan dengan menjadikan Belitung sebagai destinasi wisata berbasis budaya lokal dan keindahan alam yang terpadu dan berwawasan lingkungan," katanya.

Ketua DPRD Belitung Vina Cristyn Ferani menyambut baik kolaborasi dan kerja sama yang diinisiasi oleh Kanwil Kemenkum Bangka Belitung.

"Pada tahun ini terdapat ranperda inisiatif DPRD terkait perlindungan Batu Satam, instrumen tersebut untuk memenuhi catatan dari UNESCO," kata Vina.

Ia mengharapkan pendampingan dari Kanwil Kemenkum terutama dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah tersebut.

“Kami harapkan kolaborasi dan pendampingan dari Kanwil Kemenkum Babel dalam rangka penyusunan produk hukum inisiatif DPRD Belitung,” harap Vina.

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam kegiatan pembangunan Jakarta ke depan.

Kerja sama itu dicanangkan usai Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menerima kunjungan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan bahwa kedatangan Pramono-Rano pada Jumat pagi itu tidak hanya sekadar bersilaturahmi, tetapi juga membahas mengenai permintaan pendampingan hukum.

“Beliau meminta kepada Kejaksaan untuk pendampingan-pendampingan agar di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya Jakarta, tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan,” ucapnya.

Sementara itu, Pramono mengatakan bahwa permintaan tersebut disampaikan kepada Kejagung lantaran saat ini DKI Jakarta menjadi pusat perekonomian global dan episentrum ekonomi Indonesia.

Ia mengatakan bahwa provinsi tersebut memberikan kontribusi perekonomian terbesar apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Maka dari itu, dibutuhkan pendampingan hukum agar tidak ada celah kecurangan.

“APBD-nya lebih dari Rp91 triliun. Tentunya, kami memerlukan pendampingan supaya di dalam keputusan yang di kemudian hari tidak ada ruang, lubang bagi siapa pun yang ingin memanfaatkan itu,” ucapnya.

Pramono menambahkan bahwa pihaknya juga telah melakukan audit untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik.

Kendati Kejagung menyatakan siap memberikan pendampingan, Pramono memastikan bahwa kewenangan sepenuhnya tetap pada Pemprov DKI Jakarta.

“Pendampingan ini bukan bersifat seperti yang dulu-dulu. Keleluasaan tetap diberikan ke Pemerintah Jakarta. Akan tetapi, hal yang menyangkut aspek hukum kami akan selalu berkonsultasi dengan kejaksaan,” ucapnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam kegiatan pembangunan Jakarta ke depan.

Kerja sama itu dicanangkan usai Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menerima kunjungan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan bahwa kedatangan Pramono-Rano pada Jumat pagi itu tidak hanya sekadar bersilaturahmi, tetapi juga membahas mengenai permintaan pendampingan hukum.

“Beliau meminta kepada Kejaksaan untuk pendampingan-pendampingan agar di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya Jakarta, tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan,” ucapnya.

Sementara itu, Pramono mengatakan bahwa permintaan tersebut disampaikan kepada Kejagung lantaran saat ini DKI Jakarta menjadi pusat perekonomian global dan episentrum ekonomi Indonesia.

Ia mengatakan bahwa provinsi tersebut memberikan kontribusi perekonomian terbesar apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Maka dari itu, dibutuhkan pendampingan hukum agar tidak ada celah kecurangan.

“APBD-nya lebih dari Rp91 triliun. Tentunya, kami memerlukan pendampingan supaya di dalam keputusan yang di kemudian hari tidak ada ruang, lubang bagi siapa pun yang ingin memanfaatkan itu,” ucapnya.

Pramono menambahkan bahwa pihaknya juga telah melakukan audit untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik.

Kendati Kejagung menyatakan siap memberikan pendampingan, Pramono memastikan bahwa kewenangan sepenuhnya tetap pada Pemprov DKI Jakarta.

“Pendampingan ini bukan bersifat seperti yang dulu-dulu. Keleluasaan tetap diberikan ke Pemerintah Jakarta. Akan tetapi, hal yang menyangkut aspek hukum kami akan selalu berkonsultasi dengan kejaksaan,” ucapnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani berbicara tentang dasar negara Pancasila yang berperan penting dalam awal kemerdekaan bangsa Republik Indonesia, saat menghadiri konferensi Liga Muslim Dunia yang bertajuk “Menuju Persatuan Islam yang Efektif” di Mekkah, Arab Saudi, Kamis malam waktu setempat.

Di awal kemerdekaan, menurut dia, banyak tokoh bangsa Indonesia yang berdebat tentang pemilihan dasar negara Indonesia, baik berlandaskan nilai-nilai Islam, atau nasionalis, atau bahkan sekuler. Namun, pada akhirnya Pancasila dipilih sebagai jalan Tengah untuk menyatukan perbedaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pancasila adalah jalan tengah yang bisa mempertemukan di antara kami karena sesungguhnya kami adalah bangsa yang dengan rumpun berbeda-beda,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan saat ini Indonesia merupakan negara Islam terbesar kedua di dunia dengan jumlah penduduk Muslim 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total 280 juta penduduk Indonesia.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari 17 ribu pulau, 13 ribu suku, dan 700 bahasa yang berbeda dan menjadi bukti bahwa perbedaan menjadi identitas dan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Perbedaan itu kemudian diikrarkan dalam satu bahasa yakni bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang berasal dari rumpun melayu.

“Kami menyepakati rumpun bahasa Melayu, bahasa yang bukan bahasa mayoritas menjadi bahasa persatuan. Itulah cikal bakal bahasa Indonesia yang sampai sekarang digunakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” kata dia.

Namun, dia mengungkapkan bahwa berbagai pergolakan yang didasarkan ideologi pernah terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia. Pergolakan juga terjadi diakibatkan perbedaan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran oleh Presiden Prabowo Subianto agar ke depannya hal-hal serupa tidak terjadi lagi.

Menurut dia, Presiden Prabowo sangat memberi perhatian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagi Prabowo, kata dia, persatuan bangsa Indonesia adalah segala-galanya, dan seluruh pembangunan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia hanya bisa dilakukan jika ada persatuan dan kebersamaan di antara rakyat dan pemimpinnya.

“Kami ingin menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bangsa yang sehat, bangsa yang pintar dan bangsa yang bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani berbicara tentang dasar negara Pancasila yang berperan penting dalam awal kemerdekaan bangsa Republik Indonesia, saat menghadiri konferensi Liga Muslim Dunia yang bertajuk “Menuju Persatuan Islam yang Efektif” di Mekkah, Arab Saudi, Kamis malam waktu setempat.

Di awal kemerdekaan, menurut dia, banyak tokoh bangsa Indonesia yang berdebat tentang pemilihan dasar negara Indonesia, baik berlandaskan nilai-nilai Islam, atau nasionalis, atau bahkan sekuler. Namun, pada akhirnya Pancasila dipilih sebagai jalan Tengah untuk menyatukan perbedaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pancasila adalah jalan tengah yang bisa mempertemukan di antara kami karena sesungguhnya kami adalah bangsa yang dengan rumpun berbeda-beda,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan saat ini Indonesia merupakan negara Islam terbesar kedua di dunia dengan jumlah penduduk Muslim 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total 280 juta penduduk Indonesia.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari 17 ribu pulau, 13 ribu suku, dan 700 bahasa yang berbeda dan menjadi bukti bahwa perbedaan menjadi identitas dan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Perbedaan itu kemudian diikrarkan dalam satu bahasa yakni bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang berasal dari rumpun melayu.

“Kami menyepakati rumpun bahasa Melayu, bahasa yang bukan bahasa mayoritas menjadi bahasa persatuan. Itulah cikal bakal bahasa Indonesia yang sampai sekarang digunakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” kata dia.

Namun, dia mengungkapkan bahwa berbagai pergolakan yang didasarkan ideologi pernah terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia. Pergolakan juga terjadi diakibatkan perbedaan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran oleh Presiden Prabowo Subianto agar ke depannya hal-hal serupa tidak terjadi lagi.

Menurut dia, Presiden Prabowo sangat memberi perhatian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagi Prabowo, kata dia, persatuan bangsa Indonesia adalah segala-galanya, dan seluruh pembangunan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia hanya bisa dilakukan jika ada persatuan dan kebersamaan di antara rakyat dan pemimpinnya.

“Kami ingin menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bangsa yang sehat, bangsa yang pintar dan bangsa yang bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum Kamis (6/2) menjadi sorotan, mulai dari mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong meminta dibebaskandari kasus dugaan korupsi hingga kondisi BBM Pertamax yang beredar di pasar saat ini sudah sesuai standar Pertamina.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Tom Lembong minta dibebaskan dari kasus dugaan korupsi importasi gula

Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, melalui penasihat hukumnya, meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta untuk membebaskan dirinya dari kasus dugaan korupsi importasi gula.

Penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menilai Pengadilan Tipikor Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tom Lembong serta surat dakwaan menyasar orang yang keliru (error in persona) dan bersifat kabur (obscuur libel).

"Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan sela dibacakan," ujar Ari dalam sidang pembacaan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

2. Analis: Asas dominus litis RUU KUHAP berpotensi ganggu fungsi polisi

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai asas dominus litis yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dapat menimbulkan ketidakseimbangan implementasi fungsi kepolisian.

Ngasiman Djoyonegoro menilai sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini menganut asas diferensiasi fungsional, aktor-aktor penegak hukum memiliki kemandirian masing-masing dan berposisi setara, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

"Semua lembaga itu menjalankan fungsinya masing-masing secara setara, tidak ada yang lebih tinggi," kata Ngasiman dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

3. Kejagung-KemenBUMN bersinergi terkait penyidikan kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan terus bersinergi dengan Kementerian BUMN terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018—2023 untuk mewujudkan tata kelola BUMN yang baik.

“Tentu kolaborasi antara Kementerian BUMN, pihak Kejaksaan Agung, dan instansi terkait saya kira dalam hal ini terus dilakukan untuk menciptakan tata kelola korporasi yang semakin baik, khususnya bagi BUMN Pertamina,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu malam.

Selengkapnya klik di sini.

4. Jaksa Agung: Kondisi Pertamax saat ini sesuai standar Pertamina

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menegaskan bahwa kondisi bahan bakar minyak (BBM) Pertamax yang beredar di pasar saat ini sudah sesuai standar Pertamina.

Hal itu disampaikan Jaksa Agung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, untuk menyikapi kekhawatiran masyarakat mengenai adanya BBM Pertamax dari Pertamina yang diduga ‘dioplos’ imbas dari terjadinya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018–2023.

Ia mengatakan bahwa waktu terjadinya perkara atau tempus delicti perkara hanya berjalan pada 2018–2023. Dengan demikian, Pertamax yang diproduksi mulai 2024 dan seterusnya tidak ada kaitannya dengan objek penyidikan.

Selengkapnya klik di sini.

5. Siswa SIPSS diminta selesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu

Gubernur Akpol Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar berpesan kepada siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) agar mereka menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.

"Saya percaya kalian dapat menyesuaikan pendidikan ini dengan baik, tepat waktu, dan berprestasi untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045," ujar Irjen Pol. Krisno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan bahwa institusinya mengutamakan pembentukan satuan tugas (satgas) dan tim untuk menyiasati kebijakan efisiensi anggaran.

“Kami di 2025 ini mengutamakan pembentukan satuan tugas. Contohnya, kami sudah bentuk Satgas Kontra Radikalisasi,” kata Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa Satgas Kontra Radikalisasi merupakan kolaborasi BNPT dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Ini dalam rangka untuk menyiasati efisiensi, sehingga semua menjadi gotong royong, termasuk juga pelaksanaan deradikalisasi,” ujarnya.

Untuk hal tersebut, dia menjelaskan bahwa BNPT telah membuat tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan (lapas).

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa saat ini pagu akhir BNPT pada tahun anggaran 2025 adalah Rp472.980.867.000,00.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa BNPT telah mengefisienkan anggaran sebesar Rp153.415.712.000,00 dari total pagu awal sebanyak Rp626.396.579.000,00.

Adapun kebijakan efisiensi anggaran merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kota Gorontalo (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Gorontalo yang bertugas di Masjid At-Taubah Lapas Gorontalo.

"Ini menjadi wadah bagi warga binaan dan petugas untuk menunaikan kewajiban zakat," ucap Kepala Lapas Kelas IIA Gorontalo Sulistyo Wibowo di Gorontalo, Kamis.

Ia menjelaskan, pengurus UPZ Masjid At-Taubah Lapas Gorontalo dipimpin oleh Kasim Mootalu, petugas Lapas Gorontalo, dengan dua anggota warga binaan dari Badan Takmirul Masjid.

"Kolaborasi ini menunjukkan semangat kebersamaan dalam menjalankan ibadah, bahkan di balik jeruji besi," kata dia.

Kalapas menyampaikan terima kasih kepada Baznas Kota Gorontalo atas inisiatif pembentukan UPZ tersebut dan berharap akan memudahkan pegawai dan warga binaan dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.

Wakil Ketua 4 Baznas Kota Gorontalo Marwan mengungkapkan bahwa Lapas Gorontalo adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan kedua yang membentuk UPZ, setelah LPKA Gorontalo.

"Hal ini menunjukkan komitmen Lapas Gorontalo dalam meningkatkan kesadaran berzakat," ucap dia.

UPZ Masjid At-Taubah Lapas Gorontalo memiliki tugas utama mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada yang berhak dan akan melaporkan kegiatan tersebut kepada Baznas Kota Gorontalo, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

Baznas Kota Gorontalo berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan Lapas Gorontalo dalam menyelenggarakan program-program yang bermanfaat bagi pegawai dan warga binaan.

Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan di Lapas Gorontalo.

Agar kebijakan yang dibuat DPR itu selaras dengan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya Undang-Undang Pemilu.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera berkomunikasi dengan DPR RI untuk memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

"Kami akan melakukan komunikasi dengan DPR untuk memberikan masukan juga terkait dengan beberapa undang-undang yang kami nilai memang penting," kata anggota Komnas HAM Anis Hidayah di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis.

Anis menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya kemungkinan Komnas HAM akan memberikan masukan terhadap RUU Pemilu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI, terlebih komisi yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur ini telah mengadakan RDPU untuk menerima masukan pada tanggal 26 Februari 2025 dan 5 Maret 2025.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Komnas HAM dalam memberikan masukan terhadap RUU Pemilu akan mengutamakan perspektif HAM.

"Agar kebijakan yang dibuat DPR itu selaras dengan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya Undang-Undang Pemilu," ujarnya.

Apabila nanti Komnas HAM memberikan masukan, menurut dia, tidak sebatas pada RUU Pemilu. Akan tetapi, turut memberikan masukan pada UU lainnya yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Sebelumnya, Komnas HAM di Jakarta, Rabu (15/1), telah meluncurkan kertas kebijakan perlindungan dan pemenuhan HAM petugas pemilu yang berisi lima rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait.

Salah satu rekomendasinya adalah mendorong adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada serta menambah jumlah petugas pemilu.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen, Provinsi Aceh, memberikan bimbingan hukum kepada kepala desa guna mencegah tindak pidana korupsi, terutama dalam pengelolaan dana desa.

Kepala Kejari Bireuen Munawal Hadi di Banda Aceh, Kamis, mengatakan bimbingan hukum tersebut diberikan kepada sebanyak 143 keuchik atau kepala desa dari lima kecamatan di Kabupaten Bireuen.

"Bimbingan hukuman ini merupakan bagian dari program jaksa jaga desa. Program jaksa jaga desa ini merupakan upaya kejaksaan mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. Bimbingan dilaksanakan di Aula Setdakab Lama Kabupaten Bireuen, Kamis(6/3)," katanya.

Ia menyebutkan bimbingan hukuman tersebut menghadirkan pemateri dari kalangan Kejari Bireuen serta dari kalangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kabupaten Bireuen.

Dalam bimbingan hukum tersebut, kata dia, para kepala desa tersebut diberi pemahaman terkait ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan dana desa, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpanan.

"Kami mengharapkan bimbingan tersebut dapat meningkatkan ketaatan hukum para kepala desa tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," kata Munawal Hadi.

Terkait program jaksa jaga desa, kata Munawal Hadi, pihaknya sudah pihaknya sudah turun ke 16 desa di Kabupaten Bireuen melaksanakan pendampingan desa bebas korupsi. Pendampingan tersebut diberikan gratis atau tidak menggunakan anggaran apa pun.

Pendampingan ini, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa dalam mengelola dana serta bebas intervensi dari mana pun. Dalam pendampingan tersebut, kepala desa beserta aparatur bisa berkonsultasi terkait persoalan hukum yang terjadi.

"Semua ini dilakukan sebagai bentuk kecintaan kami kepada masyarakat Kabupaten Bireuen. Kami juga mengingatkan para kepala dan aparatur desa untuk melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Serta tidak melanggar hukum," kata Munawal Hadi.

Tidak perlu khawatir karena diaspora Indonesia di AS, baik pelajar maupun pekerja, tetap dapat menjalani kehidupan mereka seperti biasa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mengantisipasi kebijakan imigrasi baru Amerika Serikat (AS) dan memastikan perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berpotensi dideportasi karena masalah keimigrasian.

Baru-baru ini Presiden AS Donald Trump mengumumkan perintah eksekutif mengenai aturan keimigrasian AS dengan sasaran para imigran tak berdokumen, yang akan langsung dideportasi jika kedapatan oleh pihak imigrasi.

"Kami akan mengawal dan memberikan perlindungan terhadap WNI yang terdampak kebijakan ini," ujar Yusril saat menerima audiensi Duta Besar AS untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (5/3), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menko Kumham Imipas menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan pihak AS untuk memastikan hak-hak mereka tetap dihormati.

Menanggapi kekhawatiran pemerintah Indonesia, Dubes AS untuk Indonesia Kamala Lakhdhir mengatakan bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku bagi individu yang berada di AS secara ilegal.

"Tidak perlu khawatir karena diaspora Indonesia di AS, baik pelajar maupun pekerja, tetap dapat menjalani kehidupan mereka seperti biasa," ungkap Lakhdir dalam kesempatan yang sama.

Dijelaskan pula bahwa imigran dengan status ilegal didorong untuk pulang ke Indonesia secara sukarela dilakukan agar mereka tidak ditahan

Ia menyebutkan bahwa beberapa individu yang terancam deportasi lain, yakni mereka yang awalnya masuk ke AS dengan visa pelajar, tetapi tidak lagi memiliki status legal setelah keluar dari universitas atau mereka yang sejak awal masuk secara ilegal.

Meski begitu, ditekankan pula oleh Lakhdir bahwa AS menghormati privasi imigran yang dideportasi nantinya sehingga kasus mereka tidak akan dibahas atau disebarluaskan ke media.

Di sisi lain, Dubes AS juga mengungkapkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan imigrasi Indonesia dalam menangani warga negara AS yang melebihi masa berlaku visanya di Indonesia, terutama di Bali.

Selain kebijakan deportasi, pertemuan tersebut juga membahas isu dwikewarganegaraan. Dia mengungkapkan bahwa pemerintahnya tidak memiliki keberatan jika warga keturunan Indonesia di AS memilih untuk menjadi warga negara Negeri Paman Sam.

"Kami memahami bahwa Indonesia hanya mengakui satu kewarganegaraan. Dari sisi kami, jika seseorang memilih untuk menjadi warga negara AS, itu merupakan hak mereka dan kami tidak memiliki keberatan terhadap hal tersebut," ucapnya.

Kendati demikian, dia selalu mengingatkan para warga tersebut untuk memeriksa kembali aturan di Indonesia yang hanya memperbolehkan kewarganegaraan tunggal.

Di samping itu, Lakhdhir juga menekankan pentingnya hubungan baik antara Indonesia dan AS di berbagai sektor, termasuk keamanan, hukum, dan kerja sama bilateral.

"Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia telah terjalin dengan baik di berbagai sektor. Kami berharap kolaborasi ini dapat makin diperkuat demi kepentingan bersama," ujar Lakhdhir.

Menanggapi hal itu, Menko Yusril menegaskan bahwa Indonesia masih berpegang pada prinsip kewarganegaraan tunggal. Namun, dia membuka ruang diskusi lebih lanjut terkait dengan kebijakan dwikewarganegaraan, mengingat jumlah diaspora Indonesia di luar negeri yang terus bertambah.

Saat ini Indonesia memberikan dwikewarganegaraan terbatas kepada anak hasil pernikahan campur beda negara hingga usianya 21 tahun.

"Setelah mencapai 21 tahun, anak tersebut harus memilih salah satu di antara kewarganegaraan yang dimiliki," tutur Yusril.

Adapun diskusi kali ini ini diharapkan dapat membuka jalan bagi kerja sama lebih lanjut antara Indonesia dan AS dalam isu-isu hukum serta imigrasi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Perwakilan Kemenkeu Satu se-Jakarta Raya menggandeng Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, untuk mengoptimalkan koordinasi antara Kejaksaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani pelanggaran perpajakan dan bea cukai.

"Kolaborasi yang sudah berjalan dengan baik harus terus ditingkatkan agar sinergi dalam penegakan hukum perpajakan semakin kuat," kata Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Eddi Wahyudi di Jakarta, Kamis, saat audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI.

Eddi yang juga merupakan Kepala Perwakilan Kemenkeu se-Jakarta Raya mengatakan kolaborasi antara Kemenkeu dan Kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Menurut dia, audiensi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama strategis dalam menegakkan hukum serta memperkuat bantuan hukum yang diberikan kepada instansi Kementerian Keuangan di wilayah Jakarta Raya.

Dalam pertemuan tersebut kata Eddi, kedua pihak mendiskusikan berbagai aspek teknis dan operasional terkait penegakan hukum, khususnya di bidang perpajakan dan bea cukai.

Ia menjelaskan, poin utama yang dibahas adalah optimalisasi koordinasi antara Kejaksaan dan PPNS di lingkungan Kemenkeu dalam menangani pelanggaran perpajakan dan bea cukai.

Eddi juga menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antar lembaga negara tersebut.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung upaya penegakan hukum perpajakan.

"Kejaksaan Tinggi akan terus berkolaborasi dalam penegakan hukum dan bantuan hukum, khususnya kepada para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kemenkeu se-Jakarta Raya. Kami siap melanjutkan kerja sama yang telah terjalin selama ini," katanya.

Audensi tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Kanwil Perwakilan Kemenkeu se-Jakarta Raya, yang turut memberikan perspektif mengenai tantangan dan peluang dalam kerja sama lintas lembaga.

Diskusi yang berlangsung produktif ini mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan hukum di bidang perpajakan dan bea cukai.

Eddi berharap dengan adanya sinergi yang lebih erat antara Perwakilan Kemenkeu se-Jakarta Raya dan Kejaksaan Tinggi diharapkan proses penegakan hukum perpajakan dan bea cukai dapat berjalan lebih optimal serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak di wilayah Jakarta Raya.

Kasus perpajakan

Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Jakarta Raya telah menghadapi sejumlah kasus penyelewengan perpajakan yang signifikan. Beberapa kasus itu, antara lain :

1. Kasus PT BAPI (2024). PT BAPI, sebuah perusahaan real estate, diduga menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar dan tidak lengkap untuk periode Agustus hingga Desember 2018, serta tidak menyampaikan SPT untuk periode Januari hingga Desember 2019. Tindakan ini menyebabkan kerugian negara sekitar Rp2,9 miliar.

2. Kasus Ahmad Khadafi alias Vicky Andrean dan Junaidi Priandi (2023): kedua terdakwa terbukti menerbitkan faktur pajak palsu melalui PT EIB dan PT PKB. Ahmad Khadafi dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara, sementara Junaidi Priandi dihukum 3,5 tahun penjara. Selain itu, mereka diwajibkan membayar denda total sebesar Rp112,25 miliar.

3. Kasus PT PR (2022): PT PR, yang bergerak di bidang perdagangan alat komunikasi, diduga melakukan penggelapan pajak dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp292 miliar.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025