Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan saat ini pihaknya berupaya merancang undang-undang yang mengatur proses pemulangan narapidana atau transfer of prisoners.

Hal tersebut dilakukan lantaran hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang proses pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril saat berbicara dalam Seminar Nasional Pemulangan Narapidana dalam Kajian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) secara virtual, seperti dikutip dalam siaran pers resmi, Sabtu.

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Beberapa syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Walau demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana ini.

Celah-celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Karenanya, perlu adanya kerja sama antar ke dua belah pihak negara untuk memastikan proses hukum uang dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Di akhir seminar, Yusril kembali menekankan pemulangan narapidana adalah hal yang layak untuk dilakukan karena merupakan bagian penting dari diplomasi internasional Indonesia.

"Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan," tutupnya.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

... berkumpul hari ini bukan hanya untuk merayakan Hari Perempuan Internasional, tetapi untuk melangkah maju, tangguh, bersatu, dan tak tergoyahkan dalam upaya kita untuk mencapai kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian bagi semua perempuan di mana p

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Jumat (7/3) menyerukan serangkaian tindakan untuk membela dan memajukan hak-hak semua wanita dan anak-anak perempuan, menjelang Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret, sebagaimana dikatakan Xinhua yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

"Jadi, pada Hari Perempuan Internasional ini, marilah kita dengarkan suara-suara wanita dan anak-anak perempuan di seluruh dunia, dan selalu memilih bertindak daripada bersikap apatis. Mari kita wujudkan visi Deklarasi Beijing. Mempercepat aksi. Dan maju ke depan, untuk setiap wanita, untuk setiap anak perempuan, untuk semua orang, di mana pun mereka berada," kata dia.

"Kita berkumpul hari ini bukan hanya untuk merayakan Hari Perempuan Internasional, tetapi untuk melangkah maju, tangguh, bersatu, dan tak tergoyahkan dalam upaya kita untuk mencapai kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian bagi semua perempuan di mana pun mereka berada demi kepentingan umat manusia," ungkap Guterres dalam sambutannya di sebuah acara di Markas Besar PBB di New York.

Sekjen tersebut mengatakan tahun ini memperingati 30 tahun konferensi penting, yaitu Konferensi Dunia PBB tentang Perempuan yang diselenggarakan di Beijing, China, pada 1995, dan penegasan kembali bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia.

Sejak saat itu, perempuan telah mendobrak berbagai hambatan, menghancurkan batasan-batasan, dan membentuk kembali masyarakat, ujar sekjen PBB tersebut. "Namun, pencapaian yang diperjuangkan dengan susah payah ini masih rapuh, dan masih jauh dari cukup."

Guterres mengatakan bahwa kekerasan, diskriminasi, dan ketimpangan ekonomi masih membelenggu masyarakat kita.

"Seperti yang kita lihat di setiap sudut dunia, dari penolakan hingga kemunduran, hak-hak perempuan sedang diserang. Diskriminasi yang sudah berlangsung selama berabad-abad diperburuk oleh ancaman-ancaman baru," paparnya. "Alih-alih menjadikan hak-hak kesetaraan sebagai arus utama, kita justru menyaksikan bagaimana chauvinisme dan misogini menjadi arus utama."

"Kita tidak bisa tinggal diam saat kemajuan yang telah dicapai dihancurkan. Kita harus melawan," tegasnya.

Guterres menegaskan komitmennya terhadap Seruan Nyata untuk Kesetaraan Gender (Gender Equality Clarion Call), yang merupakan bagian dari Rencana Akselerasi Kesetaraan Gender di seluruh Sistem PBB, yakni "Janji yang berani dan mendesak untuk membela dan memajukan hak-hak semua wanita dan anak-anak perempuan."

"Jadi, pada Hari Perempuan Internasional ini, mari kita dengarkan suara-suara wanita dan anak-anak perempuan di seluruh dunia, dan selalu memilih bertindak daripada bersikap apatis. Mari kita wujudkan visi Deklarasi Beijing. Mempercepat aksi. Dan maju ke depan untuk setiap wanita, untuk setiap anak-anak perempuan, untuk semua orang, di mana pun mereka berada," tutur Guterres.

Pewarta: Xinhua
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan saat ini pihaknya berupaya merancang undang-undang yang mengatur proses pemulangan narapidana atau transfer of prisoners.

Hal tersebut dilakukan lantaran hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang proses pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril saat berbicara dalam Seminar Nasional Pemulangan Narapidana dalam Kajian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) secara virtual, seperti dikutip dalam siaran pers resmi, Sabtu.

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Beberapa syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Walau demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana ini.

Celah-celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Karenanya, perlu adanya kerja sama antar ke dua belah pihak negara untuk memastikan proses hukum uang dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Di akhir seminar, Yusril kembali menekankan pemulangan narapidana adalah hal yang layak untuk dilakukan karena merupakan bagian penting dari diplomasi internasional Indonesia.

"Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan," tutupnya.

Tanjungpandan, Belitung (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, membagikan bantuan sosial kepada keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sebagai wujud kepedulian sosial dan implementasi dari misi pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat.

"Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga WBP dan masyarakat sekitar sehingga semakin mempererat hubungan baik antara lapas dan warga," kata Kepala Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Royhan Al Faisal di Badau, Sabtu.

Ia mengatakan, bantuan sosial tersebut juga dibagikan kepada masyarakat kurang mampu yang berada di wilayah sekitar Lapas Kelas II B Tanjungpandan.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari peran pemasyarakatan dalam membangun nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial," ujarnya.

Ia menambahkan, penyerahan bantuan sosial berupa paket sembako ini juga sebagai implementasi misi "Pemasyarakatan PASTI Bermanfaat".

"Dengan harapan dapat meringankan beban kebutuhan ekonomi masyarakat sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk," katanya.

Selain itu, lanjut Kalapas Tanjungpandan, pembagian bantuan sosial ini menjadi bentuk nyata bahwa pemasyarakatan bukan hanya tentang pembinaan terhadap WBP saja.

"Akan tetapi juga berkontribusi bagi lingkungan sekitar," ujar Kalapas.

Kepala Desa Cerucuk, Kusnadi di Cerucuk, Badau menyambut positif kegiatan penyaluran bantuan sosial dari pihak Lapas Kelas II B Tanjungpandan.

"Kami sangat mengapresiasi atas kepedulian Lapas Tanjungpandan terhadap warga kami yang membutuhkan, semoga menjadi amal kebaikan dan keberkahan bagi Lapas Tanjungpandan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa yang berkaitan dengan undang-undang dan penindakan hukum terjadi di sepanjang Jumat (7/3).

Dari mulai perang teknologi dalam pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hingga KPK tetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI menjadi tersangka.

Berikut rangkuman berita hukum yang telah disusun Antara.

1. Kemenko Kumham Imipas sebut teknologi berperan deteksi potensi TPPO

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menyebutkan teknologi berperan penting dalam mendeteksi potensi perdagangan orang sejak dini.

Dalam rapat koordinasi dengan Kemenko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) di Jakarta, Selasa (5/3), Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas Herdaus mengatakan bahwa perdagangan orang masih marak terjadi di Indonesia.

Baca di sini

2. Pelapor dugaan suap pemilihan ketua DPD serahkan data tambahan ke KPK

Jakarta (ANTARA) - Muhammad Fithrat Irfan selaku pelapor kasus dugaan suap pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024–2029 menyerahkan sejumlah data tambahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat.

"Hari ini, 7 Maret 2025, saya mendatangi kembali Gedung KPK RI untuk melengkapi data-data yang diduga 95 orang yang terlibat dalam suatu pemilihan pimpinan, ketua DPD RI dan wakil ketua MPR RI unsur DPD," kata Fithrat Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Baca di sini

3. Kepala BNN: Bandar narkoba gunakan istilah "Jumat Berkah"

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala BNN Republik Indonesia Mathinus Hukom menyatakan prihatin bandar narkoba menggunakan istilah "Jumat Berkah" guna mengambil hati masyarakat untuk memuluskan bisnis haramnya.

"Saya sedih ada bandar narkoba menggunakan istilah Jumat Berkah untuk mengambil hati masyarakat," kata Mathinus Hukom di Pangkalpinang, Jumat.

Baca di sini

4. Kejagung periksa mantan Dirjen Migas terkait kasus minyak mentah

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung memeriksa dua mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pada tahun 2018—2023.

"Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa TA (Tutuka Ariadji) selaku Dirjen Migas pada Kementerian ESDM periode 2020–2024," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

5. KPK tetapkan Sekjen DPR Indra Iskandar tersangka korupsi rumah jabatan

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020.

"Untuk tersangka tujuh orang, yaitu Indra Iskandar selaku PA (pengguna anggaran) dan kawan-kawan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Selama bulan Ramadhan, umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Selain itu, mereka juga dianjurkan untuk menjaga sikap dan perilaku, termasuk dalam berinteraksi dengan lawan jenis, agar kesucian ibadah puasa tetap terjaga.

Dalam ajaran Islam, pacaran dimaknai sebagai proses perkenalan dan penjajakan untuk mencari pasangan hidup yang sah melalui pernikahan. Namun, pacaran tidak dibenarkan jika dilakukan dengan cara yang mengarah pada pergaulan bebas atau perbuatan zina, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu pertanyaan yang kerap muncul di tengah masyarakat adalah mengenai hukum berpacaran saat menjalankan ibadah puasa. Untuk memahami lebih lanjut, berikut penjelasan mengenai hal tersebut berdasarkan pandangan Islam.

Pacaran dalam perspektif Islam

Islam tidak mengenal konsep pacaran seperti yang umum dipahami saat ini. Berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram dianggap sebagai perbuatan yang mendekati zina dan dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali berkhalwat (berduaan) dengan perempuan yang bukan mahram karena yang ketiga di antara mereka adalah setan." (HR Ahmad)

Selain itu, aktivitas seperti menatap dengan syahwat, berpegangan tangan, atau tindakan fisik lainnya yang dapat menimbulkan nafsu juga termasuk dalam kategori zina mata, tangan, dan sebagainya, yang sebaiknya dihindari.

Hukum pacaran saat berpuasa Ramadhan

Secara teknis, pacaran tidak secara langsung membatalkan puasa selama tidak ada tindakan yang menyebabkan batalnya puasa, seperti keluarnya air mani akibat rangsangan fisik atau berhubungan intim. Namun, aktivitas pacaran dapat menimbulkan godaan yang berpotensi merusak kesucian ibadah puasa.

Jika seseorang memandang pasangannya dengan syahwat hingga mengeluarkan air mani, maka puasanya dianggap batal. Selain itu, meskipun pacaran tidak serta-merta membatalkan puasa, perbuatan tersebut dapat mengurangi pahala ibadah yang dijalankan.

Hal ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW, yang mengingatkan umat Islam untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat mengurangi nilai puasa. Dengan demikian, Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan." (HR. Bukhari no. 1903)

Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga perilaku dan menjauhi perbuatan maksiat agar ibadah puasa tetap sempurna. Salah satu bentuk menjaga kesucian puasa adalah dengan menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada dosa, termasuk pacaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Menjaga diri dari perbuatan yang dilarang selama berpuasa tidak hanya mencegah batalnya puasa secara teknis, tetapi juga mempertahankan pahala dan nilai ibadah. Dengan demikian, menghindari pacaran yang dapat menimbulkan godaan merupakan bagian dari upaya menjaga kesempurnaan puasa.

Dengan memahami pandangan Islam mengenai pacaran saat puasa, diharapkan umat Muslim dapat lebih berhati-hati dalam menjaga perilaku dan interaksi dengan lawan jenis selama bulan Ramadan, sehingga ibadah puasa dapat dilaksanakan dengan sempurna dan mendapatkan ridho Allah SWT.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim di seluruh dunia. Selama berpuasa, umat Muslim diwajibkan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Namun, di tengah pelaksanaannya, muncul berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat terkait hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah menonton film dewasa saat berpuasa dapat membatalkan puasa? Simak penjelasannya berikut ini.

Hukum menonton film dewasa saat berpuasa

Menonton film dewasa dapat dikategorikan sebagai aktivitas melihat suatu objek dengan dorongan syahwat. Dalam perspektif hukum Islam, memandang sesuatu dengan syahwat tidak termasuk dalam hal-hal yang secara langsung membatalkan puasa. Oleh karena itu, secara hukum, menonton film dewasa tidak serta-merta membuat puasa menjadi batal.

Namun, meskipun tidak membatalkan puasa, umat Muslim yang berpuasa dianjurkan untuk menghindari aktivitas tersebut. Hal ini bertujuan agar puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menjaga kesucian hati dan pikiran dari hal-hal yang dapat mengurangi nilai ibadah.

Dalam literatur fikih, ulama sering membahas berbagai tindakan yang sebaiknya dihindari saat berpuasa, termasuk dalam hubungan suami istri. Imam An-Nawawi, misalnya, memberikan perhatian khusus terhadap tindakan yang dapat membangkitkan syahwat, karena hal tersebut berisiko mengurangi pahala puasa.

Lebih jauh, Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa jika suatu tindakan menyebabkan ejakulasi, maka puasa menjadi batal. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan dorongan syahwat berlebihan, termasuk menonton film dewasa, sebaiknya dijauhi agar ibadah puasa tetap bernilai sempurna.

فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الانزال

Artinya: “Yang menjadi pertimbangan adalah sejauhmana tindakan tersebut mengobarkan syahwat dan dikhawatirkan terjadi ejakulasi dan orgasme.” (Lihat Imam An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, [Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah: 2010 M], juz VI, hal. 323).

Para ulama sepakat bahwa menjaga pandangan dan menjauhi hal-hal yang dapat membangkitkan nafsu adalah bagian dari etika berpuasa. Oleh karena itu, menonton film dewasa saat berpuasa sangat tidak dianjurkan dan sebaiknya dihindari untuk menjaga kesucian ibadah puasa.

Dalam menjalankan ibadah puasa, umat Muslim diharapkan tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga dari perbuatan yang dapat merusak nilai ibadah tersebut. Menjaga pandangan, pikiran, dan perbuatan dari hal-hal yang dilarang merupakan bagian integral dari puasa yang sempurna.

Dengan demikian, meskipun menonton film dewasa tidak membatalkan puasa secara langsung, perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan semangat dan tujuan puasa Ramadhan. Umat Muslim dianjurkan untuk menjauhi perbuatan tersebut demi menjaga kesucian dan kualitas ibadah puasa yang dijalankan.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi berharap agar penegakan hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah anak usaha PT Pertamina tidak ada campur tangan politik di dalamnya.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," kata Bambang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, pihaknya tidak mempunyai rencana untuk menarik ke ranah politik kasus tersebut dengan membentuk panitia khusus (pansus) di komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi itu.

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujarnya.

Bambang percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi dalam kurun waktu 2018—2023 tersebut.

Oleh karena itu, dia menyerahkan penegakan kepada Kejagung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digandeng untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," tuturnya..

Selain penegakan hukum, dia mendukung perbaikan Pertamina dalam hal pelayanan masyarakat. Hal ini agar perusahaan pelat merah itu harus diselamatkan dari oknum-oknum nakal.

"Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tetapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi berharap agar penegakan hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah anak usaha PT Pertamina tidak ada campur tangan politik di dalamnya.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," kata Bambang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, pihaknya tidak mempunyai rencana untuk menarik ke ranah politik kasus tersebut dengan membentuk panitia khusus (pansus) di komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi itu.

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujarnya.

Bambang percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi dalam kurun waktu 2018—2023 tersebut.

Oleh karena itu, dia menyerahkan penegakan kepada Kejagung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digandeng untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," tuturnya..

Selain penegakan hukum, dia mendukung perbaikan Pertamina dalam hal pelayanan masyarakat. Hal ini agar perusahaan pelat merah itu harus diselamatkan dari oknum-oknum nakal.

"Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tetapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi berharap agar penegakan hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah anak usaha PT Pertamina tidak ada campur tangan politik di dalamnya.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," kata Bambang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, pihaknya tidak mempunyai rencana untuk menarik ke ranah politik kasus tersebut dengan membentuk panitia khusus (pansus) di komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi itu.

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujarnya.

Bambang percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi dalam kurun waktu 2018—2023 tersebut.

Oleh karena itu, dia menyerahkan penegakan kepada Kejagung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digandeng untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," tuturnya..

Selain penegakan hukum, dia mendukung perbaikan Pertamina dalam hal pelayanan masyarakat. Hal ini agar perusahaan pelat merah itu harus diselamatkan dari oknum-oknum nakal.

"Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tetapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi berharap agar penegakan hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah anak usaha PT Pertamina tidak ada campur tangan politik di dalamnya.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," kata Bambang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, pihaknya tidak mempunyai rencana untuk menarik ke ranah politik kasus tersebut dengan membentuk panitia khusus (pansus) di komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi itu.

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujarnya.

Bambang percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi dalam kurun waktu 2018—2023 tersebut.

Oleh karena itu, dia menyerahkan penegakan kepada Kejagung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digandeng untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," tuturnya..

Selain penegakan hukum, dia mendukung perbaikan Pertamina dalam hal pelayanan masyarakat. Hal ini agar perusahaan pelat merah itu harus diselamatkan dari oknum-oknum nakal.

"Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tetapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kota Cilegon (ANTARA) - Pakar Hukum yang juga sebagai Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) DPD Banten, Profesor Dadang Herli, Jumat (7/3), turut menyoroti beredarnya isu terkait Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

Pada Seminar Nasional mencari format ideal kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam RKUHAP untuk sistem peradilan yang berkeadilan, yang digelar di Universitas Al Khairiyah, Kota Cilegon, yang turut dihadiri sejumlah pakar hukum seperti Dr Basuki selaku advokat, Profesor Rena Yulia selaku Direktur Criminal Law Institute, Rektor Universitas Al Khairiyah Rafiudin, dan Ketua Umum Al Khairiyah Ali Mujahidin tegas menyoroti isu terkait kewenangan, sebagai diferensiasi penyidikan Kepolisian dan Kejaksaan dalam RKUHAP.

"Di sana ada isu bahwa penyidikan juga diberikan kepada jaksa, dengan dasar Asas Dominus Litis padahal ada namanya diferensiasi fungsional. Jadi yang ingin ditekankan kami dari para narasumber, bahwa Kepolisian tetap di bidang penyidikan dan penyelidikan di dalamnya, Jaksa sebagai penuntut umum, kemudian juga memperkuat advokat sebagai penegak hukum sehingga tercipta check and balansis. Jadi tidak boleh di dalam penegakan hukum itu kewenangan bertumpu pada satu pihak," katanya.

Lebih lanjut Dadang menjelaskan, jika Jaksa berperan sebagai penuntut dan juga sebagai penyidik, maka akan nantinya tidak ada check and balancing. Padahal menurutnya, kewenangan jaksa di dalam melakukan pengawasan terhadap kepolisian memiliki kedudukan yang sederajat.

"Misal Jaksa berperan sebagai penuntut, tapi dia juga sebagai penyidik maka tidak ada check and balansis nya. Kemudian kewenangan jaksa di dalam melakukan pengawasan terhadap kepolisian itu bukan bersifat vertikal tetapi bersifat horizontal dengan kedudukan yang sederajat, dan itu sudah ditegaskan dalam Pasal 109 Ayat 1, SPDP itu bentuk pengawasan terhadap proses penegakan hukum seperti itu," katanya.

Pada seminar ini, Pakar Hukum Untirta juga menyorot tajam isu akan dihilangkan nya proses penyelidikan di tingkat kepolisian. Karena menurutnya, penghilangan proses penyelidikan akan merugikan masyarakat.

"Kalau penyelidikan dihilangkan, bagaimana mungkin sebuah perkara dilaporkan langsung naik ke penyidikan, yang akan rugi adalah masyarakat. Masyarakat yang dilaporkan belum jelas kebenarannya langsung naik ke penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah upaya paksa, sehingga konteks penyelidikan atau inquiry dalam bahasa asingnya ini penting untuk melakukan kroscek, sehingga tidak boleh serta-merta dilakukan penetapan tersangka," tambahnya.

Lebih lanjut dirinya hawatir, jika dihilangkan proses penyelidikan, akan menimbulkan kekuasaan di dalam proses penegakan hukum.

"Jika ini bertumpu pada satu pihak yang dapat berpotensi masuk ke dalam abuse of power yang tidak terkontrol," terang Profesor Dadang.

Para pakar hukum juga menyatakan sepakat tidak terlalu setuju dengan konsep Hakim komisaris, karena wilayah Indonesia sangat luas, termasuk terdapat pulau-pulau kecil.

Adapun para pakar merekomendasikan format praperadilan yang harus diperkuat, misalnya dari hakim tunggal menjadi majelis hakim, kemudian proses penyelesaian pra peradilan yang sebelumnya selesai dalam 7 hari, agar diperpanjang waktunya menjadi 14 hari.

"Kami mengharapkan demikian, sehingga para peradilan itu betul-betul mendapatkan hasil yang baik, seperti yang diharapkan. Untuk menciptakan keadilan atau tercapai keadilan di dalam proses hukum," tutup Profesor Dadang.