Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi berkomitmen untuk membenahi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Aceh, setelah insiden kaburnya puluhan orang warga binaan atau narapidana pada Senin (10/3).

"Mari kita benahi bersama Lapas Kutacane. Warga binaan adalah keluarga kita juga, saudara kita," kata Mashudi saat berbicara di hadapan ratusan warga binaan Lapas Kutacane, Aceh Tenggara, Selasa, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta.

Pada kesempatan itu, Mashudi berdialog langsung dengan warga binaan yang berkumpul di lapangan lapas. Ia juga menyatakan telah mendengar seluruh permasalahan dan keluhan serta berjanji akan menindaklanjutinya.

"Kami mohon dukungannya untuk Bapak Bupati, anggota dewan, dan semua pihak yang terkait," tutur Mashudi.

Terlepas dari kejadian tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) memastikan pelayanan makan dan layanan lainnya untuk warga binaan tetap diberikan sesuai ketentuan.

Sementara soal tuntutan warga binaan untuk standar makanan yang lebih baik, Mashudi mengatakan akan terus mengupayakan perbaikan standar pelayanan makanan.

Dirjenpas juga menawarkan kepada warga binaan Lapas Kutacane untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Nusakambangan yang ditargetkan menjadi lumbung ketahanan pangan nasional.

Di BLK Nusakambangan, warga binaan akan mendapatkan pelatihan serta bisa melakukan kegiatan peternakan, budi daya ikan dan udang, pertanian, maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lainnya.

"Dan apabila telah berproduksi akan diberikan imbalan berupa premi yang sebagian akan ditabung sampai pulang bebas," ucap Mashudi.

Di sisi lain, ia mengatakan berbagai upaya terus dioptimalkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenimipas untuk mengurai jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcapacity) di lapas maupun rumah tahanan negara (rutan).

Selain mengupayakan bangunan lapas/rutan yang baru, Mashudi menambahkan Ditjenpas juga mengoptimalkan pemberian hak bersyarat dan redistribusi warga binaan ke lapas maupun rutan yang lebih rendah jumlah penghuninya.

Selain Lapas Kutacane, terdapat lapas lainnya di Aceh yang mengalami overcapacity lebih dari 300 persen dan harus segera direlokasi atau ditata ulang, seperti Lapas Bireuen (480 persen), Lapas Idi (600 persen), dan Lapas Lhokseumawe (300 persen).

Bupati Aceh Tenggara M. Salim Fakhry turut hadir dalam kesempatan tersebut. Selain mengajak warganya di Lapas Kutacane untuk terus menjalani pidana dengan baik, dia menghibahkan 4,1 hektare tanah untuk relokasi Lapas Kutacane agar lebih layak.

"Saya sangat prihatin ada warga binaan yang harus tidur di luar kamar hunian karena kamar hunian yang ada tidak mencukupi," kata Salim.

Dirjenpas menyambut baik hibah tanah yang suratnya telah diberikan secara resmi oleh Bupati Aceh Tenggara.

Sebelumnya, puluhan warga binaan atau narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, kabur pada Senin (10/3) menjelang waktu berbuka puasa.

Berdasarkan data yang dihimpun Ditjenpas hingga Selasa malam, sebanyak 21 dari 52 orang warga binaan yang melarikan diri telah tertangkap dan menyerahkan diri. Beberapa dari mereka bahkan diantar kembali ke lapas oleh keluarganya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

“Kami memberikan apresiasi kepada Komnas HAM Perwakilan Papua yang mana sudah bekerja banyak untuk itu Kementerian HAM berharap agar ke depan bisa lebih banyak lagi berkolaborasi bersama guna menyelesaikan permasalahan tersebut,”

Jayapura (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Mugiyanto meminta Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) di Papua agar terus mengutamakan dialog kemanusiaan dalam mengatasi perlanggaran HAM karena dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian tersebut.

“Kami memberikan apresiasi kepada Komnas HAM Perwakilan Papua yang mana sudah bekerja banyak untuk itu Kementerian HAM berharap agar ke depan bisa lebih banyak lagi berkolaborasi bersama guna menyelesaikan permasalahan tersebut,” katanya usai melakukan kunjungan ke Kantor Komnas HAM di Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (11/3).

Menurut Mugiyanto, meski begitu masih banyak juga permasalahan yang belum diselesaikan seperti pengungsi di Kabupaten Nduga serta adanya pelanggaran HAM berat di Kabupaten Wasior dan Kabupaten Jayawijaya.

“Kami juga meminta agar laporan-laporan terkait penangan itu harus terus di data sehingga menjadi bukti yang disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Dia menjelaskan untuk itu pihaknya sangat memberikan apresiasi karena Komnas HAM terus mengutamakan penangan dialog kemanusiaan ini sangat baik untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

“Dengan begitu dapat mewujudkan tinggal bagaimana butuh bicara bersama karena persoalan-persoalan HAM di Papua ini sangatlah komplex sehingga butuh kerja sama,” katanya lagi.

Dia menambahkan terkait kasus HAM berat di Wasior dan Wamena itu masuk dalam agenda 2025.

“Pada masa pemerintahan pak Jokowi kemarin itu dua kasus sudah coba di tangani namun belum tuntas maka di pemerintahan prabowo ini kami akan mencoba kembali menyelesaikan dan melanjutkan seperti diarahkan kepada korban agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Dia menambahkan dan kini sedang pihaknya sedang rumuskan agar dalam waktu dekat Inpres dan Kepres menjadi atensi yang utama.

Sementara Itu Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits B Ramandey mengatakan kunjungan kerja ke kantor Komnas HAM sangatlah penting guna melihat dan mendengarkan langsung capaian dan kendala yang dihadapi.

“Tadi kami menyampaikan terkait dengan capaian dan program prioritas Komnas HAM yang harus bisa di respon langsung oleh pemerintah daerah agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan rekomendasi dari Komnas HAM,” katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

“Kami memberikan apresiasi kepada Komnas HAM Perwakilan Papua yang mana sudah bekerja banyak untuk itu Kementerian HAM berharap agar ke depan bisa lebih banyak lagi berkolaborasi bersama guna menyelesaikan permasalahan tersebut,”

Jayapura (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Mugiyanto meminta Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) di Papua agar terus mengutamakan dialog kemanusiaan dalam mengatasi perlanggaran HAM karena dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian tersebut.

“Kami memberikan apresiasi kepada Komnas HAM Perwakilan Papua yang mana sudah bekerja banyak untuk itu Kementerian HAM berharap agar ke depan bisa lebih banyak lagi berkolaborasi bersama guna menyelesaikan permasalahan tersebut,” katanya usai melakukan kunjungan ke Kantor Komnas HAM di Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (11/3).

Menurut Mugiyanto, meski begitu masih banyak juga permasalahan yang belum diselesaikan seperti pengungsi di Kabupaten Nduga serta adanya pelanggaran HAM berat di Kabupaten Wasior dan Kabupaten Jayawijaya.

“Kami juga meminta agar laporan-laporan terkait penangan itu harus terus di data sehingga menjadi bukti yang disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Dia menjelaskan untuk itu pihaknya sangat memberikan apresiasi karena Komnas HAM terus mengutamakan penangan dialog kemanusiaan ini sangat baik untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

“Dengan begitu dapat mewujudkan tinggal bagaimana butuh bicara bersama karena persoalan-persoalan HAM di Papua ini sangatlah komplex sehingga butuh kerja sama,” katanya lagi.

Dia menambahkan terkait kasus HAM berat di Wasior dan Wamena itu masuk dalam agenda 2025.

“Pada masa pemerintahan pak Jokowi kemarin itu dua kasus sudah coba di tangani namun belum tuntas maka di pemerintahan prabowo ini kami akan mencoba kembali menyelesaikan dan melanjutkan seperti diarahkan kepada korban agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Dia menambahkan dan kini sedang pihaknya sedang rumuskan agar dalam waktu dekat Inpres dan Kepres menjadi atensi yang utama.

Sementara Itu Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits B Ramandey mengatakan kunjungan kerja ke kantor Komnas HAM sangatlah penting guna melihat dan mendengarkan langsung capaian dan kendala yang dihadapi.

“Tadi kami menyampaikan terkait dengan capaian dan program prioritas Komnas HAM yang harus bisa di respon langsung oleh pemerintah daerah agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan rekomendasi dari Komnas HAM,” katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Bontang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Bontang mengungkap kasus meninggalnya seorang warga binaan berinisial D (25) asal Sangatta yang mengalami sakit.

"Warga binaan itu dilaporkan mengalami sakit pada Minggu malam dan dibawa ke RSUD Bontang sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, kemudian meninggal pada Senin (11/3)," kata Kepala Keamanan Lapas Bontang Angga, di Bontang, Selasa.

Ia menyebukan berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter RSUD Bontang ada tiga kemungkinan penyebab kematian, yaitu TB paru, gangguan ginjal dan hati.

Dikemukakannya, untuk lebih memastikan penyebab kematian, pihaknya akan melakukan otopsi lanjutan. Namun, keluarga korban menolak untuk melakukan otopsi setelah mendapatkan penjelasan dari dokter.

"Untuk itu, keluarga harus membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan otopsi," tuturnya.

Dalam video yang beredar di media sosial yang di rekam pihak keluarga korban memperlihatkan adanya luka lebam pada tubuh korban.

Angga mengatakan, terkait luka lebam tersebut tidak mengetahui penyebabnya. Warga binaan itu sempat dimasukkan ke ruang isolasi sejak 22 Februari 2025 karena diduga melanggar tata tertib lapas.

“Terkait luka lebam itu kami kurang tahu. Bisa jadi korban terjatuh atau bagaimana,” katanya.

Sementara itu, pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bontang melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) sedang menyelidiki lebih dalam kasus itu.

"Kami masih akan menyelidiki dan meminta keterangan dari semua pihak," ujar Kasatreskrim Polresta Bontang AKP Hari Supranoto

Ia menegaskan bahwa untuk mengetahui lebih pasti penyebab kematian warga binaan tersebut. Polisi berjanji akan menindaklanjuti temuan itu dan mengusut jika ada unsur kekerasan.

Banda Aceh (ANTARA) - Kepolisian RI Daerah (Polda) Aceh mengerahkan satu peleton personel Brigade Mobil (Brimob) guna menjaga dan mencegah potensi gangguan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto di Banda Aceh, Selasa, mengatakan saat ini situasi di Lapas Kutacane terkendali usai kaburnya puluhan narapidana pada Senin (10/3) menjelang waktu berbuka puasa.

"Kondisi Lapas Kutacane sudah terkendali. Polda Aceh juga telah mengerahkan satu peleton Brimob memperkuat pengamanan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Joko Krisdiyanto.

Ia mengatakan dari 52 narapidana yang melarikan diri dari lapas tersebut, 16 orang di antaranya bisa ditangkap. Belasan narapidana tersebut kini diamankan di Polres Aceh Tenggara.

"Dari 52 narapidana yang kabur, sebanyak 16 orang sudah diamankan dan saat ini ditahan di Mapolres Aceh Tenggara. Sisanya 36 narapidana masih dalam pencarian," kata Joko Krisdiyanto.

Perwira menengah Polda Aceh itu menambahkan kepolisian terus mengejar narapidana yang belum kembali ke lapas tersebut. Polda Aceh mengimbau masyarakat melaporkan jika mengetahui keberadaan mereka.

"Kami mengajak masyarakat segera melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat atau mengetahui informasi terkait keberadaan narapidana melarikan diri tersebut. Partisipasi aktif masyarakat diperlukan untuk memastikan keamanan bersama," katanya.

Ia juga mengimbau narapidana yang masih buron agar segera menyerahkan diri secara sukarela guna menghindari tindakan hukum yang lebih berat. Keluarganya juga diimbau membantu kepolisian mengantarkan kembali narapidana kabur dari lapas tersebut.

"Kami mengimbau para napi yang masih kabur segera menyerahkan diri demi menghindari konsekuensi hukum yang lebih serius. Partisipasi keluarga juga sangat dibutuhkan untuk mengantarkan kembali napi yang terlanjur kabur," kata Joko Krisdiyanto.

“Menurut saya, kita mengalami surplus demokrasi di Republik Indonesia dalam kepemimpinan paling tidak 5 bulan, atau 4,5 bulan Presiden Prabowo Subianto,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia mengalami fenomena yang disebut surplus demokrasi.

“Menurut saya, kita mengalami surplus demokrasi di Republik Indonesia dalam kepemimpinan paling tidak 5 bulan, atau 4,5 bulan Presiden Prabowo Subianto,” kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut dapat terjadi karena sejumlah faktor, seperti Pilkada 2024 yang pada 27 November lalu menjadi hari pelaksanaan pemungutan suara.

“Oposisi menang di mana-mana. DKI Jakarta sekarang Pramono Anung (gubernurnya, red.), bahkan dengan wakilnya, keduanya PDI Perjuangan, demokrasi terbuka,” jelasnya.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa Pilkada 2024 memberikan ruang bagi partai politik untuk mengusung calonnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur kembali ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.

Kemudian, dia mengatakan bahwa surplus demokrasi dapat terjadi sebab tidak ada aktivis yang ditangkap oleh Kepolisian karena ujaran kebencian.

“Ketika ada aktivis yang protes terkait dengan beberapa peristiwa, pemerintah ikut turun tangan. Saya ikut turun tangan atas nama pemerintah,” jelasnya.

Ia lantas mencontohkan bahwa pada saat demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap beberapa waktu lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turun menemui massa aksi.

Berikutnya, kata dia, Kementerian HAM turun tangan terhadap kasus grup musik Sukatani setelah video permintaan maaf mereka viral di media sosial.

“Hari ini, setiap hari, semua media, kelompok-kelompok pengelola media sosial, kelompok-kelompok warga, masyarakat, bisa mengucapkan apa saja pendapat pikiran dan perasaan secara terbuka di Indonesia,” lanjut dia.

Terakhir, dia mengatakan bahwa surplus demokrasi dinilai terjadi karena tidak ada jurnalis yang ditangkap selama pemerintahan Presiden Prabowo berjalan.

“Nyawa bernegara salah satunya, tiang utama, pilar utama, itu adalah demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi akan kami jaga paling tidak selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Kondisi Lapas Kutacane sudah terkendali. Polda Aceh juga telah mengerahkan satu peleton Brimob memperkuat pengamanan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,"

Banda Aceh (ANTARA) - Kepolisian RI Daerah (Polda) Aceh mengerahkan satu peleton personel Brigade Mobil (Brimob) guna menjaga dan mencegah potensi gangguan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto di Banda Aceh, Selasa, mengatakan saat ini situasi di Lapas Kutacane terkendali usai kaburnya puluhan narapidana pada Senin (10/3) menjelang waktu berbuka puasa.

"Kondisi Lapas Kutacane sudah terkendali. Polda Aceh juga telah mengerahkan satu peleton Brimob memperkuat pengamanan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Joko Krisdiyanto.

Ia mengatakan dari 52 narapidana yang melarikan diri dari lapas tersebut, 16 orang di antaranya bisa ditangkap. Belasan narapidana tersebut kini diamankan di Polres Aceh Tenggara.

"Dari 52 narapidana yang kabur, sebanyak 16 orang sudah diamankan dan saat ini ditahan di Mapolres Aceh Tenggara. Sisanya 36 narapidana masih dalam pencarian," kata Joko Krisdiyanto.

Perwira menengah Polda Aceh itu menambahkan kepolisian terus mengejar narapidana yang belum kembali ke lapas tersebut. Polda Aceh mengimbau masyarakat melaporkan jika mengetahui keberadaan mereka.

"Kami mengajak masyarakat segera melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat atau mengetahui informasi terkait keberadaan narapidana melarikan diri tersebut. Partisipasi aktif masyarakat diperlukan untuk memastikan keamanan bersama," katanya.

Ia juga mengimbau narapidana yang masih buron agar segera menyerahkan diri secara sukarela guna menghindari tindakan hukum yang lebih berat. Keluarganya juga diimbau membantu kepolisian mengantarkan kembali narapidana kabur dari lapas tersebut.

"Kami mengimbau para napi yang masih kabur segera menyerahkan diri demi menghindari konsekuensi hukum yang lebih serius. Partisipasi keluarga juga sangat dibutuhkan untuk mengantarkan kembali napi yang terlanjur kabur," kata Joko Krisdiyanto.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggelar aksi sosial dengan membagikan ratusan paket takjil kepada masyarakat sekitar dan pengendara yang melintas di Jalan Juanda dalam rangka berbagi di bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah.

Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Agus Winarto di Kota Surabaya, Selasa mengatakan kegiatan bagi takjil itu juga melibatkan mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) dari Universitas Negeri di Surabaya.

Ia mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Surabaya dalam menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat.

"Kami selalu berupaya untuk melakukan kegiatan sosial dengan berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kali ini, dalam momen Ramadan, kami berbagi takjil untuk membantu warga dan pengendara yang masih berada di jalan saat waktu berbuka tiba," ujar Agus.

Ia menjelaskan, kegiatan ini juga dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto.

"Ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi Surabaya dalam mendukung program Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia nomor delapan yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," tuturnya.

Selain sebagai bentuk kepedulian, Agus berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan di masa mendatang untuk semakin mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

"Meskipun sederhana, aksi ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kepedulian antar sesama," katanya.

Tak hanya itu, aksi sosial ini diharapkan terus berlanjut dan senantiasa menginspirasi lebih banyak pihak untuk saling berbagi.

"Semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi momen berbagi di bulan Ramadan, tetapi juga menjadi langkah kecil menuju perubahan besar dalam meningkatkan kepedulian dan kesejahteraan bersama," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Edison Sitorus meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk mengusut tuntas puluhan narapidana kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh.

"Kami akan meminta agar menteri dan direktorat jenderal terkait beserta jajaran memberikan penjelasan dan mengusut tuntas kejadian tersebut," kata Edison dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Sebagai anggota komisi yang salah satunya membidangi urusan pemasyarakatan, Edison menilai kejadian tersebut merupakan bentuk kelalaian petugas lapas. Oleh sebab itu, Lapas Kutacane bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikannya.

Wakil rakyat ini juga menyoroti kemungkinan penyebab para tahanan kabur, seperti jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcapacity) yang membuat petugas kewalahan atau melanggar prosedur operasional standar.

Untuk itu, ia menekankan perlunya evaluasi dalam sektor pemasyarakatan di Indonesia.

Beberapa waktu lalu, tambah Edison, Komisi XIII DPR RI mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan yang bertujuan menginventarisasi secara detail permasalahan di bidang pemasyarakatan dan mencari solusi terbaik.

Diketahui bahwa puluhan warga binaan atau narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, dilaporkan kabur pada hari Senin (10/3) menjelang waktu berbuka.

Sebagian dari napi yang melarikan diri telah berhasil ditangkap dan pengejaran masih dilakukan terhadap napi yang kabur.

Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami penyebab kaburnya para napi itu.

Agus telah memerintahkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi beserta tim untuk meninjau langsung lapas tersebut.

"Kami ingin tahu apa betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak dari perilaku petugas dalam pelayanan," kata dia di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

Di samping itu, dia menyebut kapasitas Lapas Kutacane sejatinya hanya untuk 100 orang, tetapi jumlah penghuninya sekitar 368 warga binaan.

Oleh sebab itu, Agus memandang perlu evaluasi terhadap permasalahan overcapacity merupakan hal utama.

Beberapa upaya untuk mengatasi overcapacity itu, kata Agus, mendorong agar pecandu dan penyalahguna narkotika direhabilitasi alih-alih dipidana, pengurangan warga binaan melalui amnesti Presiden, hingga selektif menerima tahanan titipan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Bupati Aceh Tenggara (Agara) HM Salim Fakhry mengimbau masyarakat agar tetap waspada karena masih ada 39 narapidana yang kabur dari Lapas Kelas IIB Kutacane belum tertangkap.

“Harus waspada semua karena situasinya masih ada narapidana yang melarikan diri belum kembali ke lembaga," kata HM Salim Fakhry saat dihubungi dari Banda Aceh, Selasa.

Meskipun begitu, dia meminta warga tidak panik karena Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah meningkatkan patroli guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

“Saat ini, Kepala satpol PP bersama anggota lagi di lapangan semua untuk menjaga keamanan warga,” katanya.

Selain itu, Salim juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan camat dan kepala desa setempat untuk memastikan situasi tetap kondusif. Ia pun mengimbau masyarakat agar segera melapor jika menemukan napi yang masih dalam pelarian.

Baca: Versi polisi: Pembagian makanan berbuka puasa picu Napi Lapas Kutacane Aceh Tenggara kabur

“Saya sudah berkoordinasi dengan camat dan kepala desa untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kalau ada terjadi cepat dilaporkan ke pihak kepolisian, baik TNI maupun Polri," katanya.

Salim juga mengatakan bahwa dirinya telah mengirimkan imbauan melalui media sosial dan grup-grup WhatsApp agar warga binaan yang masih belum menyerahkan diri segera kembali ke lembaga pemasyarakatan.

“Warga binaan Lapas Kutacane sudah kita imbau melalui sosmed dan grup-grup sampai melalui camat untuk kembali ke Lapas,” katanya.

Sebelumnya, sebanyak 51 narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane melarikan diri, Senin (10/3) saat menjelang berbuka puasa sekitar pukul 18.25 WIB.

Dari 51 narapidana yang kabur, 39 di antaranya masih dalam pencarian. Sementara, 12 orang telah diamankan Polres Aceh Tenggara.

Baca: Puluhan narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane Aceh Tenggara kabur

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) meneken nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dalam bidang penegakan hukum hingga rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Menteri Imipas Agus Andrianto dan Kepala BNN Marthinus Hukom menandatangani tiga nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antarunit kerja di kementerian dan lembaga tersebut di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

“Kerja sama yang kita sepakati bersama mudah-mudahan kita bisa implementasikan dengan kolaborasi, koordinasi, dan langkah-langkah yang simultan, tentunya bisa menggunakan anggaran sendiri-sendiri maupun anggaran bersama, dalam rangka melindungi warga negara kita dari korban pecandu dan penyalahguna narkotika,” kata Agus.

Adapun nota kesepahaman yang ditandatangani, yakni Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi BNN dan Kementerian Imipas. Nota kesepahaman ini menjadi payung hukum dalam koordinasi dan pelaksanaan masing-masing tugas.

Kemudian, Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di Lingkungan Pemasyarakatan. Hal ini untuk membangun sistem penyelenggaraan rehabilitasi pemasyarakatan yang berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Rehabilitasi.

Selain itu, diteken pula Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Perjanjian kerja sama tersebut mencakup pelaksanaan operasi bersama di satuan kerja pemasyarakatan dan dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.

Dalam sambutannya, Agus mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan pengejawantahan dari Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dia pun menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang sejatinya merupakan korban.

“Kalau terus-terusan dia (pecandu dan penyalahguna) tidak dilakukan rehabilitasi, nanti pasti dia akan terus menjadi pecandu dan penyalahguna. Karena bagi korban narkotika tidak ada kata sembuh, kata-katanya adalah pulih. Kalau dia salah memilih pergaulan, dia akan kumat lagi,” ujar Menteri Imipas.

Sementara itu, Marthinus berharap dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tersebut, tercipta suatu pemahaman kolektif bahwa narkotika merupakan musuh bersama.

Kepala BNN juga berharap melalui kerja sama dengan Kementerian Imipas, kejahatan lintas negara terkait narkotika dapat dideteksi sejak dini agar tidak ada lagi warga negara Indonesia yang terjerumus dalam jaringan peredaran narkotika internasional.

“Kewajiban kita kan melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri, yang bepergian ke luar negeri, termasuk mencegah mereka untuk melakukan kejahatan,” kata Marthinus.

“Kerja sama yang kita sepakati bersama mudah-mudahan kita bisa implementasikan dengan kolaborasi, koordinasi, dan langkah-langkah yang simultan, tentunya bisa menggunakan anggaran sendiri-sendiri maupun anggaran bersama, dalam rangka melindungi warga

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) meneken nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dalam bidang penegakan hukum hingga rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Menteri Imipas Agus Andrianto dan Kepala BNN Marthinus Hukom menandatangani tiga nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antarunit kerja di kementerian dan lembaga tersebut di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

“Kerja sama yang kita sepakati bersama mudah-mudahan kita bisa implementasikan dengan kolaborasi, koordinasi, dan langkah-langkah yang simultan, tentunya bisa menggunakan anggaran sendiri-sendiri maupun anggaran bersama, dalam rangka melindungi warga negara kita dari korban pecandu dan penyalahguna narkotika,” kata Agus.

Adapun nota kesepahaman yang ditandatangani, yakni Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi BNN dan Kementerian Imipas. Nota kesepahaman ini menjadi payung hukum dalam koordinasi dan pelaksanaan masing-masing tugas.

Kemudian, Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di Lingkungan Pemasyarakatan. Hal ini untuk membangun sistem penyelenggaraan rehabilitasi pemasyarakatan yang berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Rehabilitasi.

Selain itu, diteken pula Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Perjanjian kerja sama tersebut mencakup pelaksanaan operasi bersama di satuan kerja pemasyarakatan dan dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.

Dalam sambutannya, Agus mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan pengejawantahan dari Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dia pun menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang sejatinya merupakan korban.

“Kalau terus-terusan dia (pecandu dan penyalahguna) tidak dilakukan rehabilitasi, nanti pasti dia akan terus menjadi pecandu dan penyalahguna. Karena bagi korban narkotika tidak ada kata sembuh, kata-katanya adalah pulih. Kalau dia salah memilih pergaulan, dia akan kumat lagi,” ujar Menteri Imipas.

Sementara itu, Marthinus berharap dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tersebut, tercipta suatu pemahaman kolektif bahwa narkotika merupakan musuh bersama.

Kepala BNN juga berharap melalui kerja sama dengan Kementerian Imipas, kejahatan lintas negara terkait narkotika dapat dideteksi sejak dini agar tidak ada lagi warga negara Indonesia yang terjerumus dalam jaringan peredaran narkotika internasional.

“Kewajiban kita kan melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri, yang bepergian ke luar negeri, termasuk mencegah mereka untuk melakukan kejahatan,” kata Marthinus.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025