Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berkomitmen untuk bersinergi dalam pengarusutamaan nilai-nilai HAM, khususnya bagi aparatur negara di bumi Cenderawasih.

“Kementerian HAM siap bekerjasama dengan Pemprov Papua untuk mainstreaming (pengarusutamaan) HAM di kalangan aparatur sipil negara di Papua,” ucap Wakil Menteri HAM Mugiyanto saat mengunjungi Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (11/3), sebagaimana dikutip dari keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Kunjungan Mugiyanto disambut oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Ramses Limbong. Pada kesempatan itu, Mugiyanto menjelaskan tugas dan fungsi Kementerian HAM yang secara pokok berbeda dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM.

Dia juga menekankan urgensi lembaga bisnis untuk menghormati HAM. Terkait hal ini, Kementerian HAM akan melakukan audit HAM terhadap dunia bisnis, sebagaimana dimandatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030.

Lebih lanjut, Mugiyanto menekankan bahwa penegakan HAM tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga harus dilakukan dengan kerja sama lintas sektor.

Untuk itu, Mugiyanto dalam lawatan ke Papua juga mengunjungi Komnas HAM perwakilan Papua. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat soliditas penegakan hak asasi antara Kementerian HAM dan Komnas HAM.

Mugiyanto pun mengapresiasi Komnas HAM Papua yang terus bekerja menyelesaikan persoalan HAM di tanah Papua.

“Kami sadar, Papua ini merupakan spotlight (sorotan) penting yang selalu menjadi sorotan berbagai kalangan dari dalam dan luar negeri. Karena itu, kerja perwakilan Komnas HAM yang mendorong dialog kemanusiaan menjadi sangat penting,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits Bernard Ramandey menyampaikan persoalan HAM di Papua di antaranya terkait kekerasan bersenjata, konflik lahan, hingga pengungsi.

Frits menyampaikan, penyelesaian pelanggaran berat HAM di Papua, terutama kasus Wamena dan Wasior, perlu mendapat atensi sebagai bagian dari penyelesaian pelanggaran berat HAM secara nonyudisial yang telah dimulai pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Selain itu, Wakil Menteri HAM juga melakukan kunjungan ke Kodam XVII Cenderawasih yang disambut oleh Pangdam Mayjen TNI Rudi Puruwito. Mugiyanto dan Rudi berdialog terkait perkembangan kondisi HAM di Papua.

Pangdam mengatakan konflik di tanah Papua memiliki tingkat kesulitan tinggi. Menurut dia, berapa pun besarnya jumlah aparat yang ditempatkan di lapangan belum tentu dapat menjawab tantangan yang ada, mengingat karakteristik Papua sebagai daerah pegunungan.

Pangdam juga menyatakan kesiapan jajarannya membantu Kementerian HAM dalam melaksanakan penegakan HAM di tanah Papua. Sementara itu, Mugiyanto mengingatkan agar TNI selalu memegang teguh prinsip HAM dalam melaksanakan tugas.

Kunjungan Mugiyanto ke Papua diakhiri dengan menemui akademisi Universitas Cenderawasih yang tergabung dalam komunitas Analisis Papua Strategis (APS) untuk membicarakan situasi terkini di Papua serta membahas solusi bersama.

”Kalangan akademisi sangat penting untuk memberikan wawasan yang jernih untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua,” demikian Mugiyanto.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen) menerima hibah tanah seluas 4,1 hektare (Ha) untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi di Aceh Tenggara, Rabu, mengatakan pihaknya segera membangun lapas baru menggantikan Lapas Kelas IIB Kutacane yang kini kondisinya kelebihan kapasitas.

"Kami akan membangun lapas baru secepatnya di atas tanah yang telah dihibahkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan luas 4,1 hektare," kata Mashudi menyebutkan.

Surat hibah tanah seluas 4,1 hektare tersebut diserahkan Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry kepada Mashudi di sela-sela kunjungan meninjau Lapas Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara

Mashudi mengaku prihatin dengan kondisi Lapas Kutacane. Lapas Kelas IIB tersebut dihuni sebanyak 362 narapidana dan tahanan. Sementara, kapasitas lembaga pemasyarakatan tersebut hanya 100-an orang.

"Kami prihatin dengan kondisi Lapas Kutacane. Tidak hanya di Kutacane, hampir semua lapas dan rutan di Aceh kelebihan huni hingga 300 persen. Karena itu, Ditjenpas akan membangun lapas di Kabupaten Aceh Tenggara di atas lahan hibah pemerintah daerah," katanya.

Mashudi juga mendorong pemerintah maupun pemerintah daerah dan DPR RI mendukung pembangunan lapas baru guna mengatasi kelebihan kapasitas serta lebih layak ditempati warga binaan.

Kunjungan Mashudi tersebut untuk melihat langsung kondisi Lapas Kutacane dan warga binaan usai kaburnya 52 narapidana pada Senin (10/3) petang. Kaburnya narapidana tersebut dipicu antre pembagian makanan berbuka puasa.

Banda Aceh (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen) menerima hibah tanah seluas 4,1 hektare (ha) dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan di daerah itu.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi di Aceh Tenggara, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya segera membangun lapas baru menggantikan Lapas Kelas IIB Kutacane yang kini kondisinya kelebihan kapasitas.

"Kami akan membangun lapas baru secepatnya di atas tanah yang telah dihibahkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan luas 4,1 hektare," kata Mashudi.

Surat hibah tanah seluas 4,1 hektare tersebut diserahkan Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry kepada Mashudi di sela-sela kunjungan meninjau Lapas Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara

Mashudi mengaku prihatin dengan kondisi Lapas Kutacane.

Lapas Kelas IIB tersebut dihuni sebanyak 362 narapidana dan tahanan. Sementara, kapasitas lembaga pemasyarakatan tersebut hanya 100-an orang.

"Kami prihatin dengan kondisi Lapas Kutacane. Tidak hanya di Kutacane, hampir semua lapas dan rutan di Aceh kelebihan huni hingga 300 persen. Karena itu, Ditjenpas akan membangun lapas di Kabupaten Aceh Tenggara di atas lahan hibah pemerintah daerah," katanya.

Mashudi juga mendorong pemerintah maupun pemerintah daerah dan DPR RI mendukung pembangunan lapas baru guna mengatasi kelebihan kapasitas serta lebih layak ditempati warga binaan.

Kunjungan Mashudi tersebut untuk melihat langsung kondisi Lapas Kutacane dan warga binaan usai kaburnya 52 narapidana pada Senin (10/3) petang. Narapidana tersebut kabur dipicu antre pembagian makanan berbuka puasa.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi mengajak para kepala desa dan camat di Kabupaten Aceh Tenggara membantu memulangkan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane yang sebelumnya melarikan diri.

"Kami mengajak para camat dan kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, memulangkan warga binaan Lapas Kutacane yang belum kembali setelah melarikan diri beberapa hari lalu," kata Mashudi di Aceh Tenggara, Rabu.

Ajakan tersebut disampaikan Mashudi dalam pertemuan dengan para camat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur pimpinan daerah di se Kabupaten Aceh Tenggara.

Sebelumnya, sebanyak 52 narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, melarikan diri pada Senin (10/3) menjelang berbuka. Puluhan narapidana tersebut kabur setelah menjebol pintu keamanan dan loteng ruang staf lapas.

Kaburnya narapidana sempat membuat panik masyarakat yang sedang beraktivitas di luar lapas yang berada di pusat kota Kutacane, ibu kota kabupaten Aceh Tenggara. Narapidana tersebut kabur melalui pintu utama dan atap kantor lapas.

Mashudi menyebutkan dari puluhan warga binaan yang melarikan diri tersebut, tersisa 26 orang lagi yang belum kembali. Sebagian mereka yang lari tersebut ada yang ditangkap ada juga yang menyerahkan diri.

"Jaminan saya, tidak diapa-apakan. Diserahkan baik-baik, bisa diantar ke kantor polisi atau bisa juga langsung ke lapas. Kami berterima kasih kepada semua keluarga, perangkat desa, dan masyarakat yang memulangkan warga binaan ke Lapas Kutacane," kata Mashudi.

Senada juga disampaikan Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry. Ia mengimbau para camat, kepala desa maupun masyarakat turut mendukung pemulangan warga binaan Lapas Kutacane yang melarikan diri.

"Kami juga menyampaikan sebanyak 80 persen narapidana Lapas Kutacane ini adalah kasus narkotika. Selain memulangkan warga binaan yang kabur, kami juga mengajak masyarakat memerangi narkotika," kata Salim Fakhry.

Banda Aceh (ANTARA) - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi mengajak para kepala desa dan camat di Kabupaten Aceh Tenggara membantu memulangkan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane yang sebelumnya melarikan diri.

"Kami mengajak para camat dan kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, memulangkan warga binaan Lapas Kutacane yang belum kembali setelah melarikan diri beberapa hari lalu," kata Mashudi di Aceh Tenggara, Rabu.

Ajakan tersebut disampaikan Mashudi dalam pertemuan dengan para camat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur pimpinan daerah di se Kabupaten Aceh Tenggara.

Sebelumnya, sebanyak 52 narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, melarikan diri pada Senin (10/3) menjelang berbuka. Puluhan narapidana tersebut kabur setelah menjebol pintu keamanan dan loteng ruang staf lapas.

Kaburnya narapidana sempat membuat panik masyarakat yang sedang beraktivitas di luar lapas yang berada di pusat kota Kutacane, ibu kota kabupaten Aceh Tenggara. Narapidana tersebut kabur melalui pintu utama dan atap kantor lapas.

Mashudi menyebutkan dari puluhan warga binaan yang melarikan diri tersebut, tersisa 26 orang lagi yang belum kembali. Sebagian mereka yang lari tersebut ada yang ditangkap ada juga yang menyerahkan diri.

"Jaminan saya, tidak diapa-apakan. Diserahkan baik-baik, bisa diantar ke kantor polisi atau bisa juga langsung ke lapas. Kami berterima kasih kepada semua keluarga, perangkat desa, dan masyarakat yang memulangkan warga binaan ke Lapas Kutacane," kata Mashudi.

Senada juga disampaikan Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry. Ia mengimbau para camat, kepala desa maupun masyarakat turut mendukung pemulangan warga binaan Lapas Kutacane yang melarikan diri.

"Kami juga menyampaikan sebanyak 80 persen narapidana Lapas Kutacane ini adalah kasus narkotika. Selain memulangkan warga binaan yang kabur, kami juga mengajak masyarakat memerangi narkotika," kata Salim Fakhry.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah mengungkapkan ada empat poin krusial yang menunjukkan pertentangan antara dakwaan yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya dengan fakta hukum yang telah diuji dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan.

Sebelum memaparkan empat poin krusial itu, Febri menjelaskan terdapat eksaminasi terhadap dua keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh sembilan ahli dari tiga bidang keahlian hukum, yaitu hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara.

"Eksaminasi ini adalah metode yang digunakan oleh ahli hukum untuk menguji ulang keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap," kata Febri dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu.

Dia juga menemukan banyak kejanggalan dalam dakwaan KPK terhadap Hasto. Pertama, penggunaan data yang salah dalam dakwaan.

Pada poin nomor 22, dakwaan KPK menyebutkan bahwa Nazarudin Kemas memperoleh suara nol dalam pemilihan legislatif, padahal fakta hukum yang telah diuji dalam putusan nomor 18 menunjukkan bahwa Nazarudin Kemas justru memperoleh suara terbanyak.

"Ini bertentangan dengan fakta yang ada dan menimbulkan kesan seolah-olah ada kepentingan lain di balik dakwaan ini," ujarnya.

Kedua, pertemuan tidak resmi yang diklaim KPK. Di poin nomor 23, dakwaan menyebutkan bahwa Hasto Kristiyanto pernah melakukan pertemuan tidak resmi dengan Wahyu Setiawan.

Namun, fakta hukum dalam putusan nomor 28 yang mengadili Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio menyatakan bahwa pertemuan Hasto dengan KPU adalah pertemuan resmi saat rekapitulasi suara pada April dan Mei 2019. "Tidak ada pertemuan tidak resmi seperti yang dituduhkan," jelas Febri.

Ketiga, tuduhan tanpa dasar tentang pemberian uang. Pada poin nomor 24, dakwaan menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto menerima laporan dari Saiful Bahri dan menyetujui rencana pemberian uang kepada Wahyu Setiawan.

Namun, dalam putusan nomor 28, tidak ada fakta hukum yang menyebutkan hal tersebut. "Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan sudah diuji di persidangan sebelumnya," tuturnya.

Keempat, sumber dana yang keliru. Di poin nomor 25, dakwaan menuduh Hasto Kristiyanto memberikan dana Rp400 juta melalui Kusnadi kepada Donny Tri Istiqomah, yang ujungnya diberikan kepada Wahyu Setiawan.

Namun, putusan nomor 18 dengan terdakwa Saiful Bahri menyatakan bahwa sumber dana tersebut adalah Harun Masiku, bukan Hasto Kristiyanto. "Ini jelas sekali dalam putusan nomor 18, sumber dana bukan dari Hasto," ucap Febri.

Dia menegaskan bahwa tim hukumnya akan mengawal proses persidangan yang akan dimulai pada Jumat (15/3) mendatang, dengan penuh penghormatan terhadap forum pengadilan.

"Kami berharap proses persidangan ini dapat berjalan secara adil dan transparan, sehingga kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap," pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Dua narapidana kasus terorisme yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIB Tulungagung, Jawa Timur, Rabu, menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur (Kanwil Ditjenpas Jatim), Kadiyono, mengungkapkan bahwa proses ikrar tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan dan deradikalisasi di lingkungan lapas.

"Ada kemauan keras dari mereka untuk kembali ke NKRI," katanya, sembari menyebut terdapat 20 narapidana terorisme yang tersebar di seluruh lapas di Jatim.

Kadiyono menjelaskan, mayoritas dari mereka telah menunjukkan kesediaan untuk kembali ke NKRI, dengan status hijau.

Kepala LP Klas IIB Tulungagung, Ma'ruf Prasetyo, menjelaskan bahwa dua narapidana yang mengucapkan ikrar setia tersebut adalah Margono bin Narno Atmojo Senen dan Gunawan Dwi Rianto alias Salim alias Nashir alias Dwi alias Yudha bin Suwondo.

Keduanya dianggap telah menunjukkan perubahan sikap dan komitmen untuk kembali ke pangkuan NKRI.

Margono bin Narno Atmojo Senen, lahir di Sukoharjo pada 10 Mei 1979, divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan putusan nomor 580/PID.SUS/2023/PN JKT.TIM tanggal 1 November 2023.

Ia telah menjalani masa tahanan sejak 1 Desember 2022 dan dijadwalkan bebas pada 1 Desember 2025.

Gunawan Dwi Rianto, yang juga dikenal dengan beberapa alias, yakni Salim, Nashir, Dwi, dan Yudha bin Suwondo, lahir di Jakarta pada 12 Oktober 1994.

Ia divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan putusan nomor 519/PID.SUS/2023/PN JKT.TIM tanggal 25 Oktober 2023.

Ia telah menjalani masa pidana sejak 1 November 2022 dan akan bebas pada 1 November 2025.

Keduanya dijatuhi hukuman karena melanggar Pasal 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ma'ruf Prasetyo berharap, ikrar setia yang diucapkan oleh Margono dan Gunawan dapat menjadi contoh bagi narapidana lainnya yang sedang menjalani hukuman serupa.

"Kami berharap, setelah bebas, mereka dapat kembali berkontribusi positif bagi masyarakat dan tetap setia kepada NKRI," ujar Ma'ruf.

Dengan pengucapan ikrar ini, kedua narapidana berhak menerima remisi atau potongan masa hukuman. Mereka diperkirakan akan menjalani sisa hukuman selama 8 bulan setelah mendapat remisi sekitar 4 bulan.

Kegiatan ikrar setia kepada NKRI ini menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung pemulihan dan pembinaan bagi narapidana terorisme di dalam LP.

Jayapura (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Mugiyanto meminta Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) di Papua agar terus mengutamakan dialog kemanusiaan dalam mengatasi perlanggaran HAM karena dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian tersebut.

“Kami memberikan apresiasi kepada Komnas HAM Perwakilan Papua yang mana sudah bekerja banyak untuk itu Kementerian HAM berharap agar ke depan bisa lebih banyak lagi berkolaborasi bersama guna menyelesaikan permasalahan tersebut,” katanya usai melakukan kunjungan ke Kantor Komnas HAM di Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (11/3).

Menurut Mugiyanto, meski begitu masih banyak juga permasalahan yang belum diselesaikan seperti pengungsi di Kabupaten Nduga serta adanya pelanggaran HAM berat di Kabupaten Wasior dan Kabupaten Jayawijaya.

“Kami juga meminta agar laporan-laporan terkait penangan itu harus terus di data sehingga menjadi bukti yang disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Dia menjelaskan untuk itu pihaknya sangat memberikan apresiasi karena Komnas HAM terus mengutamakan penangan dialog kemanusiaan ini sangat baik untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

“Dengan begitu dapat mewujudkan tinggal bagaimana butuh bicara bersama karena persoalan-persoalan HAM di Papua ini sangatlah komplex sehingga butuh kerja sama,” katanya lagi.

Dia menambahkan terkait kasus HAM berat di Wasior dan Wamena itu masuk dalam agenda 2025.

“Pada masa pemerintahan pak Jokowi kemarin itu dua kasus sudah coba di tangani namun belum tuntas maka di pemerintahan prabowo ini kami akan mencoba kembali menyelesaikan dan melanjutkan seperti diarahkan kepada korban agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Dia menambahkan dan kini sedang pihaknya sedang rumuskan agar dalam waktu dekat Inpres dan Kepres menjadi atensi yang utama.

Sementara Itu Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits B Ramandey mengatakan kunjungan kerja ke kantor Komnas HAM sangatlah penting guna melihat dan mendengarkan langsung capaian dan kendala yang dihadapi.

“Tadi kami menyampaikan terkait dengan capaian dan program prioritas Komnas HAM yang harus bisa di respon langsung oleh pemerintah daerah agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan rekomendasi dari Komnas HAM,” katanya.

KLH sudah memulai proses penegakan hukum terhadap sejumlah TPA baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun yang dijalankan secara ilegal

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (Gakkum KLH) Rizal Irawan mengatakan pihaknya akan melakukan proses hukum kepada pengelola tempat pemrosesan akhir (TPA) swasta ilegal.

"Untuk ke depan pastinya kita akan lakukan upaya-upaya lagi terutama untuk TPA-TPA swasta yang tanpa izin lingkungan itu juga ke depan akan menjadi sasaran kita," kata Deputi Gakkum KLH Rizal Irawan dalam konferensi pers perkembangan penegakan hukum lingkungan hidup di Jakarta, Rabu.

Dia menyebut KLH sudah memulai proses penegakan hukum terhadap sejumlah TPA baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun yang dijalankan secara ilegal.

Beberapa kasus yang sudah berjalan proses hukumnya termasuk TPA Rawa Kucing di Tangerang, Banten yang ditargetkan pengiriman kembali berkas perkaranya dapat dilakukan pada April 2025. Terdapat pula TPA Burangkeng, Bekasi, Jawa Barat yang dalam tahapan pemeriksaan tersangka berinisial SDS pada hari ini.

Terdapat pula TPA Bakung di Bandar Lampung, Lampung, yang sudah disegel KLH pada Desember lalu yang kini sedang dalam proses pemeriksaan saksi dan penyusunan berkas perkara dan pengirimannya.

Pihaknya juga tengah memproses kasus TPA Sarbagita di Denpasar, Bali yang tengah diproses dalam tahapan permintaan klarifikasi dan mendengarkan keterangan dari ahli serta olah TKP dengan pakar mangrove.

Untuk TPA ilegal pihaknya saat ini sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Depok terkait proses hukum tersangka J yang mengelola TPA liar Limo, Depok, Jawa Barat dan memproses penetapan tersangka tambahan berinisial S. Pihaknya juga tengah memproses hukum TPS Pasar Induk Caringin di Kota Bandung yang dalam tahapan klarifikasi, permintaan keterangan ahli dan olah TKP dengan ahli.

Dia juga tengah memproses sanksi paksaan pemerintah terhadap 343 TPA yang dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk tahapan awal menutup sistem open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka di 37 TPA.

"Ini yang 343 TPA kita kan baru selesai dalam jangka waktu 2 bulan, kita running betul. 343 kita kejar dulu karena itu yang dikelola oleh pemerintah daerah dan untuk swasta ini ke depan akan kita lakukan lagi," jelas Rizal Irawan.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Kota Gorontalo (ANTARA) - Ratusan warga binaan pemasyarakatan (WBP) mengikuti program keagamaan pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Kepala Lapas Kelas II A Gorontalo Sulistyo Wibowo di Gorontalo, Rabu mengatakan program tersebut diisi dengan berbagai kegiatan yang dilakukan bersama Kementerian Agama Kota Gorontalo.

"Selama bulan Ramadhan warga binaan mengikuti program belajar mengaji, tadarus Al Quran, buka puasa bersama, salat tarawih hingga lomba cerdas cermat," ucap dia.

Ia menjelaskan, walaupun di bulan Ramadhan, Lapas Gorontalo tetap mengedepankan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam Lapas yang dihuni oleh 674 warga binaan pemasyarakatan.

Menurut Sulistyo, keamanan dan ketertiban di Lapas juga dapat terlaksana berkat adanya dukungan dari pihak eksternal, seperti TNI, Polri dan pemerintah setempat.

"Kemudian penyuluh dari Kementerian Agama Kota Gorontalo yang datang mendampingi warga binaan," kata dia.

Kepala Lapas berharap dengan adanya kegiatan keagamaan tersebut, dapat mengubah perilaku dan menambah pengetahuan warga binaan.

Ia menambahkan, peran keluarga juga sangat penting dalam mengubah warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik, sebagai persiapan diri saat kembali ke masyarakat nanti.

Jakarta (ANTARA) - Anggota tim penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail mengatakan sebagian besar materi dakwaan KPK hanya salin tempel (copas) dari dakwaan sebelumnya terhadap eks komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio F dan Saeful Bahri.

Padahal, kedua dakwaan itu sudah inkrah atau putusan yang sudah benar dan memiliki kekuatan hukum tetap.

“Dari 27 halaman dakwaan, bagian yang benar-benar baru hanya 1 halaman, yaitu tuduhan terhadap Hasto Kristiyanto yang memerintahkan Kusnadi menenggelamkan HP,” kata Maqdir saat konferensi pers terkait persiapan tim penasihat hukum menjelang sidang perdana Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu.

“Tuduhan ini jelas keliru dan tanpa didasari bukti,” sambungnya.

Menurutnya, Kusnadi yang merupakan staf Hasto Kristiyanto tidak pernah menyebut ada ponsel yang ditenggelamkan dan tidak ada perintah sama sekali untuk menenggelamkan telepon seluler.

Namun, hal yang benar adalah Kusnadi menenggelamkan atau melarung pakaian setelah upacara melukat, sesuatu yang memang hidup dan tumbuh dalam kebiasaan spritual Hasto Kristiyanto.

“Proses perolehan bukti pada Kusnadi pun dilakukan secara sewenang-wenang oleh Penyidik KPK,” jelas Maqdir.

Di sisi lain, Maqdir menyebut bagian dakwaan tersebut tidak konsisten karena justru KPK telah merampas ponsel yang dipegang Kusnadi.

“Jika sudah ditenggelamkan tentu saja HP tersebut tidak ada lagi dan tidak dibawa oleh Kusnadi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan seluruh tuduhan di dakwaan tentang keterlibatan Hasto Kristiyanto bertentangan dengan fakta hukum yang telah diuji sebelumnya di persidangan dengan terdakwa Wahyu Setiawan, Agustiani Tio F dan Saeful Bahri.

Apalagi, putusan untuk ketiga terdakwa ini sudah berkekuatan hukum tetap.

“Upaya KPK untuk tetap memaksakan tuduhan terhadap Hasto Kristiyanto adalah tindakan yang obsesif tanpa didasari hukum, menyimpang dan melanggar 2 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tambah dia.

Meski begitu, Maqdir mengatakan pihaknya tetap menghormati institusi dan proses hukum yang berlaku, khususnya lembaga peradilan yang dalam waktu dekat akan memeriksa pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Kami berharap proses persidangan dapat berjalan secara fair, KPK tidak lagi menggunakan cara-cara curang atau culas demi memenangkan perkara tersebut,” tutur Maqdir.

“Ingatlah, tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menghukum orang, tetapi menemukan kebenaran material untuk mencapai keadilan yang substantif,” lanjut dia.

Pihaknya juga menghormati Majelis Hakim yang akan menjadi pengadil pada perkara ini.

“Kami sangat berharap para Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengadili secara berimbang, mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dengan sungguh-sungguh. Dan, Kami meyakini Yang Mulia Majelis Hakim tidak akan mau sekedar menjadi stempel untuk melegitimasi tuduhan KPK,” pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai Revisi UU TNI akan memperjelas atau mempertegas posisi dan tugas personel TNI di instansi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut Fahmi sejak awal BNPT terbentuk, banyak personel TNI yang sudah menempati posisi tertentu di instansi tersebut, antara lain di bidang penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan strategi pemberantasan terorisme.

Unsur kepolisian, lanjut Fahmi, juga bergerak di ranah yang sama namun lebih meluas karena mereka memiliki wewenang penegakan hukum.

"Yang menjadi persoalan adalah belum adanya dasar hukum dalam UU TNI yang secara eksplisit mengatur masuknya prajurit TNI ke dalam BNPT," kata Fahmi saat dikonfirmasi ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut dikarenakan UU TNI disusun sebelum BNPT berdiri. Kondisi itulah yang membuat belum adanya dasar hukum TNI yang mengatur keterlibatan dengan BNPT dalam menanggulangi terorisme.

Padahal, Fahmi menilai salah satu tugas utama TNI yakni mengatasi aksi terorisme yang mengancam kedaulatan negara.

"Pasal 7 UU TNI sudah mengatur tentang peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk mengatasi aksi terorisme, termasuk dalam konteks aksi separatis dan pemberontakan bersenjata, maupun yang terkait dengan keamanan pelayaran dan penerbangan," jelas Fahmi.

Kini posisi TNI mulai difasilitasi dalam RUU TNI yang telah dibahas oleh DPR dan Kementerian Pertahanan. Fahmi menilai hadirnya RUU TNI ini tidak akan menyingkirkan Polri sebagai leading sector penegakan hukum bidang terorisme.

"Revisi ini pada akhirnya lebih kepada memperjelas peran masing-masing di bawah naungan BNPT, bukan mengambil alih kewenangan atau cawe-cawe," tutup Fahmi.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan ada 15 kementerian/lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif TNI. Salah satu institusi tersebut yakni BNPT.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang membahas Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/3).

Adapun satu dari tiga hal krusial yang bakal direvisi dalam UU TNI adalah terkait masuknya prajurit aktif TNI ke kementerian/lembaga.

"Sebagaimana yang kita semua tahu, bahwa dalam UU sudah tercantum 15 institusi yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI yang seperti yang ada di dalam UU 34 yang sekarang sedang berlaku," kata Sjafrie.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025