bagaimanapun sektor sawit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Kepastian hukum sangat penting

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Eugenia Mardanugraha menilai pemerintah harus memberikan kepastian hukum terhadap para pelaku industri kelapa sawit.

Eugenia dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, menilai kepastian hukum penting untuk menjaga iklim investasi termasuk di sektor sawit.

“Karena bagaimanapun sektor sawit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Kepastian hukum sangat penting,” kata Eugenia.

Ia pun mendukung para pelaku sawit yang sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan pasal 110A UU Cipta Kerja untuk memperjuangkan dalam mendapatkan surat izin pelepasan hutannya.

Menurut Eugenia, keberadaan Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan tidak menggugurkan UU Cipta Kerja karena status UU lebih tinggi.

Adapun ketentuan dalam Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja, yakni mengizinkan kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang ini, untuk melakukan kegiatan usaha dengan memenuhi persyaratan dan memberikan sanksi berupa denda administratif kepada perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan.

Lebih lanjut, Eugenia mengatakan pengajuan izin Hak Guna Usaha (HGU) perlu dipercepat melalui penyederhanaan prosedur.

Hal ini penting untuk menjaga agar keberlangsungan industri sawit dalam mendukung perekonomian nasional.

Data Kementerian Keuangan menyebut nilai kapasitas produksi nasional industri kelapa sawit 2023 diperkirakan sebesar Rp729 triliun.

Kontribusi industri sawit ke APBN 2023 mencapai sekitar Rp88 triliun dengan rincian penerimaan dari sektor pajak Rp50,2 triliun, PNBP Rp32,4 triliun dan Bea Keluar Rp6,1 triliun.

Sektor sawit di Indonesia saat ini telah melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja.

Lebih jauh, Eugenia sepakat terhadap upaya pemerintah dalam menertibkan lahan sawit di kawasan hutan.

Syaratnya, penertiban lahan sawit di kawasan hutan sebaiknya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan kegiatan ekonomi di kebun sawit tersebut.

Selain itu, pemerintah juga harus menjamin pengambilalihan lahan sawit harus disertai dengan pengelolaan bisnis yang profesional.

“Karena itu, pemerintah harus benar-benar mempersiapkan perusahaan yang sudah terbiasa mengelola bisnis sawit. Karena pengelolaan bisnis sawit tidak sederhana, yang membutuhkan keahlian khusus,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Munculnya defisit fiskal sejak awal tahun menandai bahwa tahun 2025 tidak bisa lagi dipandang sebagai tahun fiskal biasa,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 yang mengalami defisit Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB) menandai perlunya langkah untuk reformasi fiskal.

Selain defisit, tantangan kinerja fiskal di awal tahun ini juga diikuti dengan pendapatan negara dan penerimaan pajak yang menurun. Data APBN KiTa edisi Februari 2025 mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN tahun ini.

“Jika dibandingkan periode yang sama pada 2024, angka ini turun drastis sebesar 20,85 persen, dari sebelumnya Rp400,4 triliun. Penurunan ini merupakan sinyal keras bahwa fondasi fiskal Indonesia sedang menghadapi tekanan berat, bahkan sebelum memasuki kuartal kedua tahun anggaran,” kata Achmad kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Begitu juga dengan penerimaan pajak yang tercatat Rp187,8 triliun atau 8,6 persen dari target, turun drastis 30,19 persen dari capaian Februari 2024 yang sebesar Rp269,02 triliun.

Dia menyoroti bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax, yang diluncurkan sejak 1 Januari 2025, menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pemungutan pajak.

"Coretax yang diharapkan menjadi tulang punggung modernisasi perpajakan justru menghadirkan tantangan baru. Banyak wajib pajak kesulitan melaporkan dan membayar pajak, yang berdampak pada anjloknya penerimaan pajak," jelasnya.

Sebaliknya, belanja negara hingga Februari 2025 tetap berada di level tinggi, yakni sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target.

Meski secara nominal sedikit lebih rendah dibandingkan belanja pada Februari 2024 yang mencapai Rp374,32 triliun, besarnya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, termasuk belanja sosial, subsidi, hingga program lainnya membuat tekanan fiskal kian berat.

Alhasil, untuk pertama kalinya sejak 2021, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB hanya dalam dua bulan pertama tahun ini. Padahal, tahun lalu pada periode yang sama, APBN masih mencatatkan surplus sebesar Rp26,04 triliun.

"Munculnya defisit fiskal sejak awal tahun menandai bahwa tahun 2025 tidak bisa lagi dipandang sebagai tahun fiskal biasa," terangnya.

Lebih lanjut, Achmad menekankan pentingnya pemerintah untuk menata ulang prioritas belanja di tengah penurunan pendapatan.

"Belanja yang tidak mendukung pemulihan ekonomi atau pengurangan kemiskinan harus dievaluasi. Program-program populis dengan anggaran besar seperti makan siang gratis perlu dikaji ulang dalam kerangka keberlanjutan fiskal," imbuhnya.

Dirinya juga memperingatkan risiko defisit yang bisa membengkak hingga Rp800 triliun atau sekitar tiga persen dari PDB jika tidak ada langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah.

"Jika reformasi fiskal tidak segera dilakukan, kita berisiko masuk dalam lingkaran defisit yang terus melebar, beban utang yang meningkat, dan terbatasnya ruang fiskal untuk mendukung kebutuhan dasar rakyat," tegas Achmad.

Oleh karena itu, ia merekomendasikan tiga langkah strategis.

Pertama, audit independen terhadap sistem Coretax untuk mengatasi hambatan teknis dan memastikan penerimaan pajak kembali normal.

Kedua, peninjauan ulang belanja negara dengan fokus pada program yang berdampak langsung pada rakyat miskin dan pemulihan ekonomi.

Ketiga, diversifikasi sumber pendapatan negara melalui optimalisasi dividen BUMN dan efisiensi aset negara.

"Indonesia saat ini membutuhkan langkah nyata dalam menata fiskal negara. Bukan sekadar optimisme atau penundaan kebijakan, tetapi reformasi fiskal yang terukur dan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat," tuturnya.

Adapun dalam konferensi pers hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa defisit sebesar Rp31,2 triliun masih dalam target APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan layanan Harmonisasi One Day Service alias Harmonis sangat diperlukan untuk mempercepat pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, khususnya di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara).

Pasalnya, kata dia, layanan itu memastikan proses harmonisasi rancangan peraturan daerah (raperda) di bidang keuangan, administrasi kewilayahan, dan pembangunan daerah, bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1x24 jam.

“Pengembangan inovasi merupakan langkah nyata dalam percepatan serta peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Supratman saat berpartisipasi secara daring dalam peluncuran inovasi pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kaltim, Kamis, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Menurut dia, Harmonisasi One Day Service merupakan inovasi yang sangat luar biasa dan memang dibutuhkan dalam rangka percepatan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

Ia menjelaskan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik saat ini terus meningkat. Dengan begitu, Pemerintah pun melakukan perbaikan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Supratman mengungkapkan tujuan berbagai langkah Pemerintah tersebut, yakni mendorong munculnya berbagai model pelayanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Jajaran Kemenkum terus melakukan inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Adapun Kanwil Kemenkum Kaltim meluncurkan inovasi pelayanan Harmonis serta empat inovasi lainnya, yaitu PENA KAMPUS (Perancang, Penyuluh, Analis mengajar-belajar di Kampus), OBSESI SI RANUM (Obrolan Seputar Tugas dan Fungsi Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum), POJOK LITERASI HUKUM, serta P3H MENJAWAB hari ini.

Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim Ikmal Idrus mengatakan kelima inovasi tersebut hadir dalam rangka menciptakan layanan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Terkait harmonisasi, kata dia, layanan baru Kanwil itu dapat menciptakan regulasi yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.

“Aplikasi E-Harmonisasi Kemenkum dan lima layanan inovasi Kanwil Kemenkum Kaltim merupakan wujud nyata dalam mempercepat serta meningkatkan akurasi proses harmonisasi produk hukum daerah, khususnya di wilayah Kaltim dan Kaltara,” ucap Ikmal dalam kesempatan yang sama.

Ikmal menilai tantangan pembangunan hukum yang ada dapat diatasi melalui sinergi antara semua pemangku kepentingan, yaitu Kanwil Kemenkum, pemerintah daerah, serta akademisi. Kolaborasi semua pihak akan menghasilkan produk hukum yang sesuai standar dan berkualitas.

“Kami butuh sinergi. Kami tingkatkan kolaborasi untuk menguatkan kapasitas dalam melakukan harmonisasi daerah,” ujarnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Manila (ANTARA) - Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah tiba di Den Haag, Belanda, dan kini berada dalam tahanan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Kantor Berita Filipina PNA melaporkan bahwa Kedutaan Besar Filipina di Belanda mengatakan mantan kepala negara tersebut tiba di Bandara Rotterdam dengan penerbangan sewaan RP-C5219 pada pukul 4:56 sore CET (22:56 WIB) pada hari Rabu.

Duterte kemudian diserahkan oleh aparat penegak hukum Filipina yang mendampinginya kepada pejabat Unit Kerja Sama Yudisial di Kantor Registrasi ICC.

Seorang perawat ICC, yang merupakan bagian dari rombongan penerima, telah berbicara dengan perawat pribadi Duterte mengenai kondisi medis dan kebutuhan medisnya.

Perawat ICC, menurut pihak Kedutaan Filipina, telah menyampaikan informasi yang diterima kepada Dokter Medis ICC untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap mantan presiden setibanya di Pusat Penahanan ICC.

Kedubes Filipina juga mengatakan telah memberikan semua bantuan konsuler yang diperlukan kepada Duterte dan delegasinya, serta juga telah menyediakan pakaian musim dingin yang sesuai, pakaian ganti, dan paket perawatan bagi mereka.

Atas permintaan kedutaan, Mantan Sekretaris Eksekutif Filipina, Salvador Medialdea, diberikan visa 15 hari sebagai penasihat hukum Duterte dan telah diberikan izin untuk mengunjungi mantan Presiden Filipina itu pada Kamis waktu setempat, di Pusat Penahanan ICC di Scheveningen, Den Haag.

Sementara itu, perawat dan asisten Duterte dijadwalkan untuk kembali ke Filipina.

Otoritas imigrasi Belanda memberikan kepada mereka, termasuk yang mengawal Duterte, visa dua hari untuk memungkinkan mereka beristirahat dan pulih sebelum penerbangan kembali.

Pejabat kedutaan sebelumnya mengingatkan pejabat ICC dan Kementerian Luar Negeri Belanda mengenai perlunya perhatian dan pemantauan ketat kondisi medis dan fisik Duterte.

Atas pengaturan kedutaan, pejabat ICC juga menyerahkan kepada mantan presiden itu nama dan nomor kontak pejabat Kedutaan Filipina yang dapat dihubungi melalui telepon seluler untuk bantuan konsuler yang mungkin diperlukannya.

Sumber: PNA-OANA

Batam (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan 13 orang warga negara asing yang bekerja serta mendirikan perusahaan fiktif dalam kegiatan penanaman modal asing (PMA) di Batam, Kepulauan Riau.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Saffar M. Godam di Batam, Kamis, mengatakan selain 13 orang warga negara asing (WNA) yang telah diamankan, terdapat 13 orang WNA lainnya masih berada di wilayah Indonesia dan akan dimasukkan daftar pencarian orang (DPO) keimigrasian.

"Sembilan orang yang berada di luar wilayah Indonesia akan dilakukan pembatalan izin tinggal keimigrasian," kata Godam dalam konferensi pers mengenai hasil Operasi Wira Waspada 2025.

Ia menjelaskan pengamanan WNA itu merupakan hasil pemeriksaan terhadap 12 perusahaan PMA yang masuk daftar pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Pemeriksaan itu dilakukan melalui Operasi Wira Waspada pada tanggal 11–12 Maret 2025 guna menekan potensi pelanggaran keimigrasian oleh WNA yang dijamin perusahaan PMA yang diduga tidak memenuhi persyaratan," ujar Godam.

Operasi ini dilaksanakan dengan metode pengawasan terbuka dan tertutup pada area yang telah ditentukan.

"Tim melakukan pengawasan dengan berbagai metode, termasuk pemeriksaan dokumen, inspeksi mendadak, serta pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Kami ingin memastikan bahwa keberadaan WNA di Batam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Selain itu, dalam operasi target wilayah industri, sebanyak delapan orang WNA diamankan karena diduga melanggar aturan keimigrasian.

"Satu orang warga negara Austria berinisial DB, yang merupakan pemegang ITAS (Izin Tinggal Terbatas) investor dan Direktur PT All About City diduga mendirikan perusahaan fiktif untuk memperpanjang masa tinggal di Indonesia tanpa aktivitas investasi yang jelas," ujar Godam.

Kemudian tiga orang warga negara China, yaitu JM, CC, dan CK diamankan saat beraktivitas di PT Chuang Sheng Metal.

"JM dan CC, yang memiliki ITAS investor, diduga menyalahgunakannya dengan bekerja sebagai buruh kasar. Sementara CK, yang hanya memiliki izin tinggal kunjungan, juga diduga melanggar aturan dengan bekerja di perusahaan tersebut," ujarnya.

Godam menambahkan empat orang warga negara China berinisial ZH, MN, LH, dan LZ kedapatan bekerja di PT Sun Gold Solar, meskipun hanya memiliki izin tinggal kunjungan sehingga diduga menyalahgunakan izin tersebut.

Selain operasi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam juga sedang menindaklanjuti kasus tindak pidana keimigrasian tiga orang warga negara Bangladesh inisial FR, SK, dan SM yang masuk wilayah Indonesia tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi.

"Mereka diduga melakukan tindak pidana keimigrasian Pasal 113 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," katanya.

Adapun satu orang warga negara India berinisial MT yang diduga memalsukan izin tinggal terbatas diamankan ketika petugas melakukan pengawasan keimigrasian di kawasan Sagulung, Batam.

WNA tersebut diduga melakukan tindak pidana keimigrasian Pasal 121 huruf b Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh menyatakan kerusakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, mulai diperbaiki usai kaburnya puluhan narapidana di penjara tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh Yan Rusmanto di Banda Aceh, Kamis, mengatakan perbaikan dilakukan petugas lapas bersama warga binaan dibantu prajurit TNI dan personel Polri.

"Insiden pelarian narapidana tersebut menyebabkan kerusakan berbagai fasilitas perkantoran dan infrastruktur dalam lapas. Kerusakan tersebut mulai diperbaiki dengan melibatkan warga binaan serta dibantu TNI dan Polri," kata Yan Rusmanto.

Fasilitas yang rusak di antaranya pintu pengamanan dalam lapas, plafon atau loteng serta atap seng di bagian perkantoran, serta beberapa sarana dan prasarana pendukung lainnya di dalam lapas kelas IIB tersebut.

Ia mengatakan perbaikan berlangsung sejak Rabu (12/3). Dalam proses perbaikan tersebut juga dilakukan penguatan fasilitas dan sistem keamanan Lapas Kutacane guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

"Pelibatan warga binaan dalam perbaikan lapas tersebut sebagai bagian dari program pembinaan dan tanggung jawab atas kerusakan yang telah mereka lakukan," kata Yan Rusmanto menyebutkan.

Di samping itu, kata dia, keterlibatan TNI dan Polri merupakan bukti solidnya sinergitas para pihak. TNI dan Polri juga berkomitmen mendukung pengamanan lapas supaya kaburnya narapidana tidak terulang.

"Dengan selesainya perbaikan tersebut, maka Lapas Kutacane dapat berfungsi maksimal dan warga binaan dapat kembali menjalani proses pembinaan serta meminimalisir potensi pelarian di masa mendatang," kata Yan Rusmanto.

Sebelumnya, sebanyak 52 narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, melarikan diri pada Senin (10/3) menjelang berbuka. Puluhan narapidana tersebut kabur setelah menjebol pintu keamanan dan loteng ruang staf lapas.

Kaburnya narapidana sempat membuat panik masyarakat yang sedang beraktivitas di luar lapas yang berada di pusat kota Kutacane, ibu kota kabupaten Aceh Tenggara. Narapidana tersebut kabur melalui pintu utama dan atap kantor lapas.

Manila (ANTARA) - Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah tiba di Den Haag, Belanda, berada dalam tahanan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Kantor Berita Filipina PNA melaporkan Kedutaan Besar Filipina di Belanda mengatakan mantan kepala negara tersebut tiba di Bandara Rotterdam dengan penerbangan sewaan RP-C5219 pada pukul 4:56 sore CET (22:56 WIB) pada Rabu.

Duterte kemudian diserahkan oleh aparat penegak hukum Filipina yang mendampinginya kepada pejabat Unit Kerja Sama Yudisial di Kantor Registrasi ICC.

Seorang perawat ICC, yang merupakan bagian dari rombongan penerima, telah berbicara dengan perawat pribadi Duterte mengenai kondisi medis dan kebutuhan medisnya.

Kedubes Filipina telah memberikan semua bantuan konsuler kepada Duterte dan delegasinya, serta menyediakan pakaian musim dingin, pakaian ganti, dan paket perawatan.

Mantan Sekretaris Eksekutif Filipina Salvador Medialdea diberikan visa 15 hari sebagai penasihat hukum Duterte dan telah diberikan izin mengunjunginya pada Kamis waktu setempat, di Pusat Penahanan ICC di Scheveningen, Den Haag.

Sumber: PNA-OANA

Beirut (ANTARA) - Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak Lebanon untuk mengadopsi program reformasi keuangan terpadu untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi dan memulihkan kepercayaan investor.

Dalam pertemuan dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun di Istana Baabda di Beirut, Ernesto Ramirez Rigo, Rabu (12/3), Kepala Misi IMF untuk Lebanon, menguraikan visi IMF untuk mengeluarkan Lebanon dari krisis keuangan dan ekonomi.

Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepresidenan Lebanon, Rigo menekankan bahwa sebuah rencana yang terkoordinasi, yang dikembangkan melalui kerja sama dengan sejumlah institusi Lebanon dan IMF, akan mempercepat pemulihan negara tersebut.

Sementara itu, Aoun menyampaikan terima kasih kepada IMF atas dukungannya dan menegaskan kembali komitmen Lebanon untuk mengimplementasikan reformasi yang diperlukan, yang digambarkannya sebagai prioritas nasional sebelum menjadi tuntutan internasional.

Pada April 2022, IMF mencapai kesepakatan tingkat staf dengan Lebanon untuk menyediakan 3 miliar dolar AS dalam program pembiayaan selama 46 bulan. Namun, IMF mencantumkan serangkaian langkah reformasi di negara tersebut sebagai prasyarat untuk kesepakatan final guna mendapatkan pinjaman.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025

Manila (ANTARA) - Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah tiba di Den Haag, Belanda, dan kini berada dalam tahanan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Kantor Berita Filipina PNA melaporkan bahwa Kedutaan Besar Filipina di Belanda mengatakan mantan kepala negara tersebut tiba di Bandara Rotterdam dengan penerbangan sewaan RP-C5219 pada pukul 4:56 sore CET (22:56 WIB) pada hari Rabu.

Duterte kemudian diserahkan oleh aparat penegak hukum Filipina yang mendampinginya kepada pejabat Unit Kerja Sama Yudisial di Kantor Registrasi ICC.

Seorang perawat ICC, yang merupakan bagian dari rombongan penerima, telah berbicara dengan perawat pribadi Duterte mengenai kondisi medis dan kebutuhan medisnya.

Perawat ICC, menurut pihak Kedutaan Filipina, telah menyampaikan informasi yang diterima kepada Dokter Medis ICC untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap mantan presiden setibanya di Pusat Penahanan ICC.

Kedubes Filipina juga mengatakan telah memberikan semua bantuan konsuler yang diperlukan kepada Duterte dan delegasinya, serta juga telah menyediakan pakaian musim dingin yang sesuai, pakaian ganti, dan paket perawatan bagi mereka.

Atas permintaan kedutaan, Mantan Sekretaris Eksekutif Filipina, Salvador Medialdea, diberikan visa 15 hari sebagai penasihat hukum Duterte dan telah diberikan izin untuk mengunjungi mantan Presiden Filipina itu pada Kamis waktu setempat, di Pusat Penahanan ICC di Scheveningen, Den Haag.

Sementara itu, perawat dan asisten Duterte dijadwalkan untuk kembali ke Filipina.

Otoritas imigrasi Belanda memberikan kepada mereka, termasuk yang mengawal Duterte, visa dua hari untuk memungkinkan mereka beristirahat dan pulih sebelum penerbangan kembali.

Pejabat kedutaan sebelumnya mengingatkan pejabat ICC dan Kementerian Luar Negeri Belanda mengenai perlunya perhatian dan pemantauan ketat kondisi medis dan fisik Duterte.

Atas pengaturan kedutaan, pejabat ICC juga menyerahkan kepada mantan presiden itu nama dan nomor kontak pejabat Kedutaan Filipina yang dapat dihubungi melalui telepon seluler untuk bantuan konsuler yang mungkin diperlukannya.

Sumber: PNA-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menggelar kegiatan Evaluasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024 dan Sosialisasi Pedoman IRH Tahun 2025 kepada Pemerintah Daerah secara Hybrid, Selasa

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kamis, menyebutkan kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Balai Pengayoman Kanwil Kemenkum Babel ini dihadiri oleh peserta perwakilan dari instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan enam Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan utama dari acara ini adalah untuk mengevaluasi IRH Tahun 2024 yang telah dilaksanakan di Daerah, serta untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai Pedoman Penilaian IRH Tahun 2025.

Dalam Laporan kegiatan, Ismail selaku Koordinator kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini mengangkat tema “Bersama Pemerintah Daerah Bangka Belitung Tingkatkan Indeks Reformasi Hukum Untuk Reformasi Birokrasi”.

Dengan semangat tema tersebut, Ismail mengutarakan semoga dapat memberikan Persamaan Persepsi urgensi IRH Pemda dalam mendukung Reformasi Birokrasi dan perbaikan penataan regulasi yang berkualitas dan akuntabel pada Pemerintah Daerah.

Ketika membuka kegiatan , Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto menyampaikan bahwa Penilaian IRH me- Reviu terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan dan kementerian hukum Bertindak sebagai isntansi Pembina penilaian IRH dengan target IRH nasional 2025 berpredikat Baik (nilai 70-80).

penilaian IRH pada Pemerintah Daerah terdapat 4 Variabel dan 10 Indikator dengan sasaran Tingkat partisipasi atau keikutsertaan seluruh peserta IRH Pemda diharapkan dapat tercapai 100% (seratus persen). Keempat Variabel dan 10 Indikator tersebut adalah:

• Variabel I ,koordinasi kementerian hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi dengan 2 indikator yaitu pengajuan harmonisasi sesuai ketentuan dan kehadiran Pimpinan tinggi pemrakarsa hadir dalam harmonisasi (bobot 25 persen)
• Variabel II, peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan daerah yang berkualitas dengan 3 indikator yaitu data JFT perancang di daerah, Pengembangan kompetensi perancang melalui kegiatan diklat fungsional perancang, serta perancang ikut dalam bimtek, pelatihan, workshop (bobot 25 persen)
• Variabel III ,mendorong kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu dengan 4 indikator yaitu adanya kegiatan Analisa dan evaluasi (anev )produk hukum, Rasio jumlah produk hukum yang dijadikan objek anev, adanya tindaklanjut rekomendasi hasil anev, dan Keikutsertaan JFT analis hukum dalam evaluasi produk hukum di daerah (bobot 30 persen)
• Variabel IV, penataan database peraturan perundang-undangan dengan 1 Indikator yaitu Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) terintegrasi sesuai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum (bobot 20 persen)

Pada tahun 2024, Kanwil Kemenkum Babel berhasil mendapatkan penghargaan pendampingan IRH kategori Kantor Wilayah Terbaik II. Harun sulianto menjelaskan penghargaan tersebut merupakan hasil kontibusi dari semua pihak termasuk sinergi dengan Pemerintah Daerah.

“Harapannya prestasi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga Seluruh Pemda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan nilai terbaik pada tahun 2025” ujar Harun.

Pada kegiatan tsb terdapat 3 orang narasumber yang menyampaikan materi secara daring yaitu :

1. Oki Wahju Budianto, Analis Kebijakan Madya dengan materi evaluasi umum IRH 2024 dan sosialisasi pedoman penilaian IRH 2025
2. Siti Masitah, kasubdit Bina perancangan Peraturan Perundang Undangan ditjen PP terkait dengan pendalaman materi pada Variabel 1 dan 2
3. Dwi agustine kurniasih, analis hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait dengan pendalaman materi variabel 3 dan 4

IRH sendiri merupakan salah satu instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Dengan adanya evaluasi dan sosialisasi ini, diharapkan dapat tercipta reformasi yang lebih cepat, efektif, dan berdampak positif bagi masyarakat.

Menurut Kadiv Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) kanwil Kemenkum Babel Dr Rahmat Feri Pontoh , bahwa ditahun 2024 Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hampir keseluruhan sudah memperoleh nilai Istimewa dengan rincian :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan nilai 99,58 (Istimewa);
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dengan nilai 98,70 (Istimewa);
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Barat Barat dengan nilai 97,86 (Istimewa);
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Barat Tengah dengan nilai 97,86 (Istimewa);
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dengan nilai 97,84 (Istimewa);
6. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 97,48 (Istimewa);
7. Pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan nilai 96,52 (Istimewa);
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Sangat Baik).

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif, para peserta dapat menyampaikan pertanyaan, pandangan dan saran untuk perbaikan pelaksanaan IRH Pemerintah Daerah di tahun-tahun berikutnya.

Turut hadir pada kegiatan Kakanwil Kemenkum Babel (Harun Sulianto), Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Babel (Herman Sawiran), Kakanwil Ditjen Imigrasi Babel (Qriz Pratama), Perwakilan Kanwil Kementerian HAM Babel (Suherman), Kadiv P3H (Rahmat Feri Pontoh), Kadiv Pelayanan Hukum (Kaswo), Kabid Pelayanan AHU (M. Bang Bang), Kabid Pelayanan KI (Adi Riyanto), Kabag Umum Kanwil Ditjen Imigrasi (Erwin), Kabag Hukum Kabupaten Bangka (Sri Elly Safitri), Kabag Hukum Kabupaten Belitung (Wigman), JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan, JFT Analis Hukum serta JFT Penyuluh Hukum.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (12/3), mulai dari KPK menggeledah kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) hingga Kejagung mendalami grup “Orang-Orang Senang”.

Berikut sejumlah berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.

1. KPK geledah kantor BJB di Bandung

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali melakukan penggeledahan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto, Rabu (12/3), membenarkan bahwa penggeledahan tersebut dilakukan di Kantor Bank BJB di wilayah Bandung, Jawa Barat.

Baca selengkapnya di sini.

2. Ombudsman minta pemerintah terbitkan regulasi pengangkatan CASN 2024

Ombudsman meminta Pemerintah menerbitkan produk hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) Tahun Anggaran (TA) 2024.

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengatakan upaya tersebut perlu dilakukan sebagai jaminan kepastian Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mengenai pengangkatan CASN 2024.

"Bahwa pasti para CASN tersebut akan diangkat, serta pasti pula Oktober 2025 menjadi batas akhir pengangkatan CPNS dan Maret 2025 untuk CPPPK," ujar Robert saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (12/3).

Baca selengkapnya di sini.

3. Kejagung akan periksa Ahok terkait kasus minyak mentah pada Kamis

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sebagai saksi terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tahun 2018–2023 pada Kamis (13/3).

“Rencananya begitu. Sesuai jadwal besok Kamis,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (12/3).

Baca selengkapnya di sini.

4. Golkar sebut tak ada sangkut paut soal Ridwan Kamil digeledah KPK

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan bahwa Partai Golkar tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang menimpa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang kediamannya sempat digeledah oleh KPK.

Menurut dia, masalah yang menimpa Ridwan Kamil adalah masalah pribadi. Walaupun begitu, dia pun akan meminta badan hukum Partai Golkar untuk berkomunikasi dengan Ridwan Kamil untuk mengetahui duduk permasalahannya.

"Ya kita kan belum tahu ya terkait dengan apa, kemarin kan hanya BJB, tapi BJB ini kasusnya kasus yang mana kan kita tidak tahu," kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/3).

Baca selengkapnya di sini.

5. Kejagung dalami grup "Orang-Orang Senang" terkait kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mendalami kebenaran grup WhatsApp yang diberi nama “Orang-Orang Senang” terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

“Tentang grup WhatsApp, kita lagi mendalami, ya,” ucap Jaksa Agung ST Burhanuddin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (12/3).

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Serang (ANTARA) - Warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Serang mengisi bulan Ramadhan 1446 Hijriah dengan mengikuti kegiatan pesantren kilat.

Pesantren kilat tersebut diadakan khusus untuk pembinaan mental, serta mendekatkan WBP kepada nilai-nilai agama Islam.

“Kegiatan di bulan Ramadhan ini untuk membawa nuansa Ramadhan semakin kental di Rutan Serang, dan membantu teman-teman itu untuk menambah keimanan dan ketakwaannya,” ujar Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Serang Chika Panji Ardiansyah di Kota Serang, Rabu.

Pesantren kilat tersebut memiliki program yang wajib diikuti WBP beragama Islam yakni pengajian, tadarus, public speaking, pemberantasan buta huruf Al-Quran, hingga Salat Tarawih berjamaah.

Pengisi kegiatan diantaranya beberapa komunitas dakwah di Kota Serang, UIN Sultan Maulana Hasanudin (SMH) Banten.

Namun tidak dipungkiri WBP lulusan pesantren juga dapat mengisi kegiatan dan membantu rekan-rekannya untuk mempelajari ilmu agama.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bergiliran baik tahanan pria dan wanita, di Masjid Al-Ikhlas dalam Rutan Serang.

Hal itu selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Undang-Undang Kemasyarakatan.

Selain itu Rutan Serang dalam waktu Ramadhan juga mempersilahkan WBP untuk lebih dekat dengan keluarga dengan menerima makanan berbuka puasa..

“Kami memberikan waktu terkait ketika dari keluarga ingin memberikan makanan untuk berbuka.Kita buka dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB, setiap hari keluarga bisa kirim,” kata Panji.

Pengisi kegiatan Pesantren Kilat dan juga WBP Rutan Serang, Ahmad Jundi bertugas mengajarkan bacaan Iqro kepada rekan-rekannya.

Jundi juga mendapatkan pengalaman luar biasa, dimana saat ia mengajarkan bacaan Iqro, salah satu warga binaan merasa tersentuh karena sudah bisa membaca Al-Quran dari nol.

“Jadi di rumahnya nggak pernah kenal dengan alif ba’ ta (bacaan Iqro). Alhamdulillah, setelah di sini (penjara) belajar Iqro dari 1 sampai 6, sehingga kemudian selesai Iqro 6 itu sampai dia menangis,” kata dia.

Jundi mengingat nasehat gurunya, selepas keluar dari pesantren, ia harus menyampaikan ilmu itu sekalipun satu kalimat.

“Jadi berdasarkan wasiat itu saya harus peduli sama siapapun, dimanapun dan sekalipun dalam kondisi di penjara,” ujar dia.