Jakarta (ANTARA) - Polisi mengimbau mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) untuk tetap tertib, kondusif, dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku saat hendak melakukan unjuk rasa yang rencananya digelar di Mapolres Metro Jakarta Timur, pada Jumat (14/3).

Unjuk rasa tersebut berkaitan dengan kematian seorang mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Ezra Walewangko (22) yang ditemukan tewas di area kampus pada Selasa (4/3).

"Kami berharap sesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku, sesuai dengan undang-undang penyampaian pendapat di muka umum. Jangan sampai kita salah prosedur," ujar Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly di Mapolsek Cipayung, Jakarta Timur, Kamis.

Nicolas mempersilakan mahasiswa UKI yang ingin melakukan unjuk rasa karena hal tersebut merupakan hak seluruh warga Indonesia.

Dia juga siap memberikan penjelasan terkait penyelidikan kasus kematian mahasiswa UKI tersebut jika massa aksi merasa tidak puas dengan hasil kerja polisi.

"Sampai saat ini saya belum tahu ya (mau ada aksi). Kalaupun unjuk rasa, ya itu kan haknya seluruh warga negara. Silakan saja, kalau mereka tidak puas dengan hasil kerja kita, kami bisa menyampaikan," ujar Nicolas.

Dia menjelaskan pihaknya masih membutuhkan waktu untuk mengungkap kasus sekaligus menangkap pelaku.

"Kita juga tidak tinggal diam, sudah delapan hari kita bekerja, sudah 27 saksi yang kita periksa. Ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Butuh waktu, karena kita bekerja dengan mendasari proses penyelidikan secara ilmiah (Scientific Crime Investigation/SCI)," jelas Nicolas.

Adapun Pengurus Pusat Generasi Muda Kawanua (PP-GMK) menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Kensha Walewangko, mahasiswa asal Manado, Sulawesi Utara.

"Kami turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap mereka diberikan kekuatan dalam menghadapi kejadian ini," kata ketua umum pengurus pusat generasi muda Kawanua, Jianly Imanuel Bagensa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Pengurus Pusat Generasi Muda Kawanua (PP-GMK) pun mengecam keras segala bentuk tindakan kriminal tidak terpuji yang dilakukan terhadap almarhum Kensha Walewangko di lingkungan kampus UKI.

Pihaknya mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan adil, serta memastikan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku, dan mendesak kampus UKI untuk memberikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum mahasiswa yang terlibat dalam kasus ini

"Kami Pengurus Pusat Generasi Muda Kawanua akan terus mengawal dan mengusut hingga tuntas kasus ini. Dan mengajak seluruh pihak untuk mari bersama-sama kita kawal kasus ini agar terus berjalan, dan diproses dengan seadil-adilnya," tegas Jianly.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Semarang (ANTARA) - Polda Jawa Tengah menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penanganan kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan seorang bayi oleh seorang oknum polisi berinisial Brigadir AK.

"Untuk memastikan keamanan saksi dan keluarga korban selama proses penyidikan," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Kamis.

Menurut dia, pelibatan LPSK bertujuan agar tidak ada tekanan terhadap saksi saat memberikan keterangan dalam perkara ini.

Ia menuturkan keberadaan LPSK merupakan upaya agar penanganan perkara tersebut berjalan transparan dan tanpa intimidasi.

Ia juga memastikan kepolisian profesional dalam menuntaskan perkara yang menewaskan bayi berusia 2 bulan tersebut.

Kepolisian sendiri telah melakukan ekshumasi terhadap jenazah bayi NA untuk kepentingan penyidikan.

Kepolisian juga telah menahan Brigadir AK selama 30 hari guna kepentingan penyidikan.

Sebelumnya, peristiwa kematian NA bermula ketika DJ, ibu korban, menitipkan anaknya kepada AK di dalam mobil saat akan berbelanja pada 2 Maret 2025

Saat kembali, DJ melihat anaknya dalam kondisi tidak wajar dan segera dibawa ke rumah sakit.

Korban meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pemerintah Australia berkomitmen memperkuat kemitraan dengan ASEAN melalui program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif, termasuk terhadap pejuang teroris asing (Foreign Terrorist Fighters/FTF) dan keluarganya.

Dalam dalam kegiatan ASEAN-Australia Counter-Terrorism Workshop on Good Practice Approaches for the Rehabilitation and Reintegration of FTF and Their Families, Jumat (7/3), Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto mengatakan komitmen tersebut dalam upaya pengembangan strategi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

"Saya berharap langkah rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif terhadap FTF dan keluarganya dapat dikembangkan dan diimplementasikan secara global," kata Andhika, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, kata dia, terdapat harapan besar dari praktik baik tersebut bisa digunakan, bukan hanya pada negara wilayah Asia Tenggara.

Senada, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada selaku Ketua Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Indonesia menggarisbawahi bahwa fenomena FTF merupakan tantangan global dan kawasan, termasuk bagi Indonesia.

Untuk itu, dia menilai penting mengembangkan program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif. Menurutnya, terdapat kesadaran yang tumbuh bahwa cepat atau lambat, warga negara Indonesia akan kembali ke Tanah Air.

"Itu sebabnya penting untuk mengembangkan dan melaksanakan program penuntutan, rehabilitasi dan, reintegrasi yang efektif dan kuat bagi warga negara yang pulang sebagai hal yang prioritas,” ujar Wahyu dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Duta Besar Australia untuk ASEAN Tiffany McDonald menegaskan bahwa Australia berkomitmen memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN dalam rangka mewujudkan stabilitas kawasan yang aman dan damai.

Pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme melalui rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif termasuk terhadap FTF dan keluarganya merupakan bagian dari upaya kolektif di kawasan.

Upaya itu membutuhkan kerja sama Pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam rangka membentuk resiliensi dan mencegah terjadinya residivisme.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 106 peserta dari sembilan negara ASEAN (Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam), Timor Leste, Australia, Badan Sektoral ASEAN, Organisasi Internasional terkait, serta organisasi masyarakat sipil.

Acara diadakan sebagai tindak lanjut implementasi SOMTC–Australia Work Plan on Cooperation to Combat Transnational Crime 2022–2025 serta Work Plan of The ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter The Rise of Radicalisation and Violent Extremism (Bali Work Plan) 2019-2025.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Keberlanjutan operasional perusahaan prioritas utama, dengan jajaran direksi dan manajemen tetap fokus memberikan layanan terbaik

Bandung (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) menjamin akan menghormati proses hukum kasus dugaan korupsi iklan di lembaga keuangan daerah tersebut.

"Bank BJB senantiasa menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk menjalankan manajemen dengan prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Sekretaris Perusahaan BJB Ayi Subarna dalam keterangan di Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Ayi menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dalam menjalankan operasionalnya, kata dia, BJB memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis tetap berjalan dengan normal di tengah situasi hukum yang terjadi saat ini

"Keberlanjutan operasional perusahaan menjadi prioritas utama, dengan jajaran direksi dan manajemen yang tetap fokus memberikan layanan terbaik kepada nasabah, mitra bisnis, serta pemegang saham," ujarnya

Bank BJB, lanjut dia, terus mengupayakan pertumbuhan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab demi memenuhi kewajibannya kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dia menambahkan BJB mengapresiasi kepercayaan yang terus diberikan oleh para pemegang saham, mitra bisnis, nasabah dan masyarakat luas. Serta berkomitmen untuk menjaga profesionalisme, transparansi, serta kepercayaan publik dalam setiap aspek operasionalnya.

"Dengan semangat ini, Kami akan terus menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Yuddy Renaldi dan empat orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan.

"Tersangka ini dua orang dari pejabat Bank Jabar Banten, kemudian tiga orang dari swasta. Dua orang tersebut adalah Saudara YR jabatannya selaku Direktur Utama Bank Jabar Banten, kemudian yang kedua adalah Saudara WH pimpinan Divisi Corsec Bank Jabar Banten," kata pelaksana harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Menurut informasi keempat tersangka lainnya dalam kasus tersebut yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Corsec BJB Widi Hartoto, dan tiga pihak swasta yakni Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengajak semua pihak tidak mempermasalahkan status Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang masih menjadi prajurit TNI aktif berpangkat letnan kolonel (letkol).

Menurut dia, status Teddy tidak melanggar aturan yang berlaku sebab Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara mengatur posisi Seskab berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Sesmilpres). Sehingga, kata dia, Teddy tidak perlu mundur dari institusi TNI.

“Biarkan Letkol Teddy menjalankan tugasnya dengan profesional, dan sebaik-baiknya, karena pengangkatannya sudah sesuai dengan aturan, dan disetujui oleh Presiden," kata anggota komisi DPR yang membidangi pertahanan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa bila tidak masalah, maka masyarakat tidak perlu mempermasalahkan status Teddy sebagai Seskab sekaligus anggota TNI aktif.

Ia lantas menekankan bahwa saat ini penting untuk mendukung keputusan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum, dan telah disetujui oleh Presiden tersebut.

"Dalam konteks ini, yang penting adalah bagaimana tugasnya bisa berjalan dengan baik, dan tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tidak ada alasan bagi Letkol Teddy untuk mundur dari TNI hanya karena menjabat sebagai Seskab," ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan juga menjelaskan bahwa status Teddy sebagai Seskab dan anggota TNI aktif tidak bermasalah.

"Kalau dulu Seskab itu kedudukannya kan dengan Sesneg (Menteri Sekretaris Negara) itu sejajar, tetapi yang sekarang dalam (Struktur Organisasi dan Tata Kerja/SOTK) yang baru, kedudukan Seskab itu di bawah Sekretaris Militer Presiden, di mana isinya terdiri dari personel TNI dan Polri," kata Budi di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Kamis.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kepolisian RI Resor (Polres) Aceh Tamiang menyatakan siap memberikan dukungan pengamanan kepada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang.

Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muliadi di Aceh Tamiang, Kamis, mengatakan dukungan pengamanan tersebut guna mencegah hal yang tidak diinginkan seperti narapidana melarikan ataupun gangguan keamanan lainnya,

"Kami siap memberikan dukungan penuh dalam pengamanan Lapas Kelas IIB Kuala Simpang. Dan ini penting dalam mengantisipasi gangguan keamanan di lapas," kata Muliadi.

Sebelumnya, Kapolres Aceh Tamiang mengunjungi Lapas Kelas IIB Kuala Simpang, yang berlokasi di Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Kunjungan tersebut untuk memastikan keamanan dan kesiapan pihak lapas dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Dalam kunjungannya tersebut, Kapolres Aceh Tamiang tersebut mengecek sistem pengamanan serta prosedur operasional. Pengecekan tersebut sebagai tindak lanjut dalam mencegah gangguan keamanan dari dalam lapas, sehingga menyebabkan narapidana melarikan diri.

"Pengecekan ini merupakan tindak lanjut pengamanan dari peristiwa kaburnya narapidana di Lapas Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara. Dan ini langkah pencegahan kejadian serupa di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang," kata Muliadi.

Ia menyebutkan kunjungan tersebut juga merupakan bagian dari upaya preventif guna memastikan sistem keamanan lapas berjalan sesuai standar. Serta meningkatkan koordinasi antara kepolisian dan lembaga pemasyarakatan dalam menjaga keamanan di wilayah hukum Polres Aceh Tamiang.

"Selama ini, sinergi kepolisian dengan pihak Lapas Kelas IIB Kuala Simpang sudah terjalin dengan baik. Sinergi tersebut terus diperkuat demi mewujudkan situasi yang aman dan kondusif," kata Muliadi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan layanan Harmonisasi One Day Service alias Harmonis sangat diperlukan untuk mempercepat pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, khususnya di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara).

Pasalnya, kata dia, layanan itu memastikan proses harmonisasi rancangan peraturan daerah (raperda) di bidang keuangan, administrasi kewilayahan, dan pembangunan daerah, bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1x24 jam.

“Pengembangan inovasi merupakan langkah nyata dalam percepatan serta peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Supratman saat berpartisipasi secara daring dalam peluncuran inovasi pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kaltim, Kamis, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Menurut dia, Harmonisasi One Day Service merupakan inovasi yang sangat luar biasa dan memang dibutuhkan dalam rangka percepatan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

Ia menjelaskan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik saat ini terus meningkat. Dengan begitu, Pemerintah pun melakukan perbaikan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Supratman mengungkapkan tujuan berbagai langkah Pemerintah tersebut, yakni mendorong munculnya berbagai model pelayanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Jajaran Kemenkum terus melakukan inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Adapun Kanwil Kemenkum Kaltim meluncurkan inovasi pelayanan Harmonis serta empat inovasi lainnya, yaitu PENA KAMPUS (Perancang, Penyuluh, Analis mengajar-belajar di Kampus), OBSESI SI RANUM (Obrolan Seputar Tugas dan Fungsi Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum), POJOK LITERASI HUKUM, serta P3H MENJAWAB hari ini.

Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim Ikmal Idrus mengatakan kelima inovasi tersebut hadir dalam rangka menciptakan layanan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Terkait harmonisasi, kata dia, layanan baru Kanwil itu dapat menciptakan regulasi yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.

“Aplikasi E-Harmonisasi Kemenkum dan lima layanan inovasi Kanwil Kemenkum Kaltim merupakan wujud nyata dalam mempercepat serta meningkatkan akurasi proses harmonisasi produk hukum daerah, khususnya di wilayah Kaltim dan Kaltara,” ucap Ikmal dalam kesempatan yang sama.

Ikmal menilai tantangan pembangunan hukum yang ada dapat diatasi melalui sinergi antara semua pemangku kepentingan, yaitu Kanwil Kemenkum, pemerintah daerah, serta akademisi. Kolaborasi semua pihak akan menghasilkan produk hukum yang sesuai standar dan berkualitas.

“Kami butuh sinergi. Kami tingkatkan kolaborasi untuk menguatkan kapasitas dalam melakukan harmonisasi daerah,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan layanan Harmonisasi One Day Service alias Harmonis sangat diperlukan untuk mempercepat pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, khususnya di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara).

Pasalnya, kata dia, layanan itu memastikan proses harmonisasi rancangan peraturan daerah (raperda) di bidang keuangan, administrasi kewilayahan, dan pembangunan daerah, bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1x24 jam.

“Pengembangan inovasi merupakan langkah nyata dalam percepatan serta peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Supratman saat berpartisipasi secara daring dalam peluncuran inovasi pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kaltim, Kamis, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Menurut dia, Harmonisasi One Day Service merupakan inovasi yang sangat luar biasa dan memang dibutuhkan dalam rangka percepatan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

Ia menjelaskan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik saat ini terus meningkat. Dengan begitu, Pemerintah pun melakukan perbaikan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Supratman mengungkapkan tujuan berbagai langkah Pemerintah tersebut, yakni mendorong munculnya berbagai model pelayanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Jajaran Kemenkum terus melakukan inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Adapun Kanwil Kemenkum Kaltim meluncurkan inovasi pelayanan Harmonis serta empat inovasi lainnya, yaitu PENA KAMPUS (Perancang, Penyuluh, Analis mengajar-belajar di Kampus), OBSESI SI RANUM (Obrolan Seputar Tugas dan Fungsi Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum), POJOK LITERASI HUKUM, serta P3H MENJAWAB hari ini.

Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim Ikmal Idrus mengatakan kelima inovasi tersebut hadir dalam rangka menciptakan layanan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Terkait harmonisasi, kata dia, layanan baru Kanwil itu dapat menciptakan regulasi yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.

“Aplikasi E-Harmonisasi Kemenkum dan lima layanan inovasi Kanwil Kemenkum Kaltim merupakan wujud nyata dalam mempercepat serta meningkatkan akurasi proses harmonisasi produk hukum daerah, khususnya di wilayah Kaltim dan Kaltara,” ucap Ikmal dalam kesempatan yang sama.

Ikmal menilai tantangan pembangunan hukum yang ada dapat diatasi melalui sinergi antara semua pemangku kepentingan, yaitu Kanwil Kemenkum, pemerintah daerah, serta akademisi. Kolaborasi semua pihak akan menghasilkan produk hukum yang sesuai standar dan berkualitas.

“Kami butuh sinergi. Kami tingkatkan kolaborasi untuk menguatkan kapasitas dalam melakukan harmonisasi daerah,” ujarnya.

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melakukan supervisi ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tangerang di Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai pengoptimalan layanan dan kenyamanan bagi para warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak, Masjuno mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk meninjau langsung kualitas pelayanan yang diberikan kepada warga binaan dan memastikan peningkatan keamanan serta ketertiban selama pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan.

"Bulan Ramadhan adalah kesempatan bagi warga binaan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, kami memastikan seluruh fasilitas ibadah, termasuk musala, Al-Qur’an, dan jadwal kegiatan keagamaan tersedia dengan baik," katanya.

Menurutnya, supervisi ini difokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar warga binaan, terutama dalam aspek pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan akses terhadap ibadah selama Ramadhan.

Selain itu, kegiatan itu sebagai memastikan penguatan pengawasan dan peningkatan keamanan juga menjadi prioritas guna mencegah potensi gangguan ketertiban di dalam rutan.

Dia juga menambahkan, bahwa upaya yang dilakukannya merupakan bagian dari komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan setiap warga binaan mendapatkan pelayanan yang layak dan dapat menjalankan ibadah dengan tenang.

"Ini sejalan dengan Implementasi 13 Program Akselerasi dan Perintah Harian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait optimalisasi Reintegrasi Sosial sebagai tujuan Pemasyarakatan, yang diharapkan dapat memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi warga binaan," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Tangerang, Raja Muhammad Ismael Novadiansyah menambahkan bahwa pentingnya peningkatan pelayanan dan pengamanan selama bulan Ramadan.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan bagi warga binaan, terutama dalam aspek pembinaan keagamaan. Selain itu, pengawasan dan keamanan di dalam rutan kami tingkatkan agar suasana tetap kondusif, sehingga warga binaan dapat menjalankan ibadah dengan nyaman," tuturnya.

Ia mengaku, bila kegiatan tersebut bagian dari evaluasi terhadap layanan makanan berbuka dan sahur, fasilitas kesehatan, serta kondisi ruang hunian tahanan dan anak.

Dalam hal ini, pihaknya juga berkoordinasi dengan lembaga keagamaan untuk menghadirkan pembinaan spiritual berupa ceramah agama, tadarus Al-Qur’an, dan shalat tarawih berjamaah yang diikuti oleh warga binaan.

Dari aspek keamanan, pengawasan diperketat, terutama saat pelaksanaan ibadah malam, guna menghindari potensi gangguan atau pelanggaran tata tertib di dalam rutan. Petugas pemasyarakatan melakukan patroli berkala dan menyiapkan prosedur pengamanan yang lebih ketat demi menjaga ketertiban.

"Alhamdulillah, kami bisa menjalankan ibadah Ramadhan dengan lebih tenang dan khusyuk. Bimbingan keagamaan yang diberikan juga membantu kami dalam memperbaiki diri," tutur dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Batam (ANTARA) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap penanaman modal asing (PMA) hingga pekerja asing.

Direktur Wilayah V Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ady Soegiharto di Batam, Kamis, mengatakan dengan adanya kolaborasi dua lembaga ini diharapkan investasi yang masuk ke Indonesia memiliki nilai efek pengganda (multiplier effect).

"Jadi, karena ada dua lembaga yang mengurus pengeluaran izin, yaitu izin yang dilakukan secara mudah, akan tetapi dari sektor pengawasan juga kita lakukan secara ketat. Makanya kita lakukan post audit," kata Ady.

Ia mengatakan seluruh pengajuan dan persyaratan dalam pengurus izin berusaha berada di layanan Perizinan OSS (Online Single Submission).

"Jadi, aturan yang sudah ada, tata cara Service Level Agreement (perusahaan) sudah ada, kita tinggal perketat dari sisi pengawasan," ujarnya.

Dengan adanya Operasi Wira Waspada yang dilaksanakan bersama Ditjen Imigrasi, terdapat 12 perusahaan PMA yang masuk daftar pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) karena adanya perusahaan fiktif dan tidak sesuai dengan izin yang diajukan.

"Yang dimaksud fiktif itu, berdasarkan data di OSS itu, NIB, misal alamat di Batam Center, pada saat kita cek ke lapangan kawasan industrinya ada, tetapi nama PT-nya tidak ada. Tentu orangnya juga tidak ada. Kemudian ada juga mereka yang tertangkap nilai investasinya tidak sampai Rp10 miliar, lalu bidang usahanya tidak sesuai dengan izin yang diajukan," kata Ady.

Ady menyampaikan Kota Batam merupakan kota kedua setelah Bali yang menggelar Operasi Wira Waspada.

Ke depan, BKPM bersama Ditjen Imigrasi akan melanjutkan Operasi Wira Waspada di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Saffar M. Godam mengatakan Operasi Wira Waspada adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan keimigrasian dan menjaga ketertiban umum.

"Operasi Wira Waspada ini kami laksanakan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar aturan, serta memastikan bahwa WNA yang beraktivitas di Batam mematuhi peraturan yang berlaku," kata Godam.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang ditetapkan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta.

"Pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi memastikan bahwa hanya WNA berkualitas yang dapat tinggal dan berkegiatan di Indonesia. Jangan sampai masyarakat kita dirugikan oleh WNA yang tidak menaati aturan atau berpotensi membahayakan ketertiban dan kedaulatan," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan 13 orang warga negara asing yang bekerja serta mendirikan perusahaan fiktif dalam kegiatan penanaman modal asing (PMA) di Batam, Kepulauan Riau.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Saffar M. Godam di Batam, Kamis, mengatakan selain 13 orang warga negara asing (WNA) yang telah diamankan, terdapat 13 orang WNA lainnya masih berada di wilayah Indonesia dan akan dimasukkan daftar pencarian orang (DPO) keimigrasian.

"Sembilan orang yang berada di luar wilayah Indonesia akan dilakukan pembatalan izin tinggal keimigrasian," kata Godam dalam konferensi pers mengenai hasil Operasi Wira Waspada 2025.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak dijatuhkannya sanksi etika sekaligus pidana bagi mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang diduga menggunakan narkoba dan mencabuli anak di bawah umur.

“Mendesak penegakan hukum yang adil dan transparan dengan perlunya sanksi etika dan pidana atas pelecehan seksual dan/atau tindakan pencabulan yang diduga dilakukan oleh Kapolres non-aktif Ngada,” ucap Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Jakarta, Kamis.

Selain itu, dalam keterangan tertulisnya, Komnas HAM meminta adanya pelindungan saksi dan korban, serta pemulihan untuk para korban pencabulan dengan menyediakan layanan psikologi, menyertakan restitusi, maupun kompensasi dalam proses penegakan hukum.

Komnas HAM juga meminta kepolisian beserta pihak terkait lainnya memastikan peristiwa tersebut tidak terulang, khususnya di lingkungan kepolisian, dengan melakukan evaluasi secara berkala melalui uji narkoba rutin dan asesmen psikologi.

Uli menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap kasus tersebut. Hal itu untuk memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik serta adanya pelindungan hak anak dan pemulihan korban.

“Komnas HAM memandang anak-anak merupakan korban yang rentan mengalami tindakan kekerasan, pelecehan seksual dan/atau pencabulan yang mengakibatkan pelanggaran HAM. Anak-anak menjadi salah satu kelompok rentan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Dia pun menekankan bahwa pencabulan, khususnya terhadap anak di bawah umur, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pasal 52 ayat (1) UU HAM mengatur bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sementara itu, Pasal 52 ayat 2 UU HAM menegaskan hak anak adalah HAM yang diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan.

Pelindungan hak setiap anak juga dijamin dalam Pasal 58 ayat 1 UU HAM. Secara lebih khusus, Pasal 15 huruf f UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.

Diketahui bahwa AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang diduga terlibat dalam kasus narkoba dan asusila dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Ngada, NTT.

Pencopotan jabatan tersebut tertuang dalam surat telegram (ST) Kapolri bernomor ST/489/III/KEP./2025 yang ditandatangani oleh Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo tertanggal 12 Maret 2025.

Berdasarkan salinan surat telegram yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, AKBP Fajar dimutasikan menjadi Pamen Yanma Polri.

Sebelumnya, AKBP Fajar ditangkap oleh Divisi Propam Polri atas dugaan kasus narkoba dan asusila pada 20 Februari 2025 di Kupang, NTT. Per Selasa (11/3), Polda NTT telah memeriksa sembilan saksi terkait kasus tersebut.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mengusulkan sebanyak 228 orang warga binaan pemasyarakatan atau narapidana untuk menerima remisi khusus Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2025.

"Usulan tersebut sudah disampaikan pada sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam rangka pengusulan remisi khusus Idul Fitri bagi warga binaan yang beragama Islam," kata Kepala Rutan Kelas II B Kraksaan Bayu Muhammad dalam keterangannya di Probolinggo, Kamis.

Menurut Bayu, sidang tersebut menjadi bagian dari evaluasi tahunan dalam pemberian remisi kepada narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani hukuman, kemudian pemberian remisi itu dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sidang TPP adalah bagian penting dalam menentukan siapa saja yang layak mendapatkan remisi khusus Idul Fitri. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil pembinaan yang telah dijalani oleh setiap warga binaan," tuturnya.

Sementara Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Kraksaan M. Yasin Zaini mengatakan tahun ini ada sebanyak 228 orang warga binaan atau narapidana yang diusulkan menerima remisi khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Dari jumlah tersebut, ada 81 orang baru pertama kali menerima remisi, sedangkan 147 orang lainnya sebelumnya sudah pernah mendapatkan remisi," katanya.

Ia menjelaskan pemberian remisi khusus itu tidak hanya bentuk apresiasi atas perilaku baik para narapidana, tetapi juga menjadi motivasi bagi mereka untuk terus berperilaku positif dan mengikuti program pembinaan yang diberikan Rutan Kraksaan.

Kebijakan pemberian remisi itu selaras dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang menegaskan bahwa remisi adalah hak bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.

"Dengan adanya remisi itu diharapkan para warga binaan dapat lebih termotivasi untuk berperilaku baik dan aktif mengikuti berbagai program pembinaan yang diselenggarakan oleh Rutan Kraksaan," ujarnya.