Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah pengabdian dalam melayani masyarakat.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mewakili Presiden terkait pengangkatan CASN 2024.

"Bapak Presiden juga mengingatkan kepada kita semua bahwa menjadi ASN adalah pengabdian di dalam melayani masyarakat," kata Hadi dalam konferensi pers terkait pengangkatan CASN 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin.

Untuk itu, Presiden meminta kepada seluruh calon aparatur sipil negara (CASN) untuk tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memenuhi hak mereka.

Hadi juga mengucapkan selamat kepada para CASN 2024 yang akan segera diangkat.

Dia mengajak agar para CASN terus bertekad untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk mempercepat pengangkatan CASN untuk formasi tahun 2024.

Bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS), mereka akan diangkat paling lama Juni 2025. Sementara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK) akan diselesaikan paling lambat Oktober 2025.

Sebelumnya, Kementerian PANRB mengumumkan bahwa pengangkatan CASN 2024 menjadi ASN dilaksanakan serentak pada 1 Oktober 2025. Sedangkan PPPK tahap I dan tahap II dilaksanakan serentak Maret 2026.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan pengangkatan secara serentak ini bertujuan agar seluruh CASN yang telah dinyatakan lulus seleksi bisa mulai bekerja pada waktu yang sama.

"Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama. Jadi serentak," ucap Aba.

Kendati demikian, kebijakan ini diprotes oleh para CASN 2024 yang telah lolos. Pasalnya, sebagian dari mereka telah mengundurkan diri dari perusahaan lama.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah pengabdian dalam melayani masyarakat.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mewakili Presiden terkait pengangkatan CASN 2024.

"Bapak Presiden juga mengingatkan kepada kita semua bahwa menjadi ASN adalah pengabdian di dalam melayani masyarakat," kata Hadi dalam konferensi pers terkait pengangkatan CASN 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin.

Untuk itu, Presiden meminta kepada seluruh calon aparatur sipil negara (CASN) untuk tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memenuhi hak mereka.

Hadi juga mengucapkan selamat kepada para CASN 2024 yang akan segera diangkat.

Dia mengajak agar para CASN terus bertekad untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk mempercepat pengangkatan CASN untuk formasi tahun 2024.

Bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS), mereka akan diangkat paling lama Juni 2025. Sementara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK) akan diselesaikan paling lambat Oktober 2025.

Sebelumnya, Kementerian PANRB mengumumkan bahwa pengangkatan CASN 2024 menjadi ASN dilaksanakan serentak pada 1 Oktober 2025. Sedangkan PPPK tahap I dan tahap II dilaksanakan serentak Maret 2026.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan pengangkatan secara serentak ini bertujuan agar seluruh CASN yang telah dinyatakan lulus seleksi bisa mulai bekerja pada waktu yang sama.

"Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama. Jadi serentak," ucap Aba.

Kendati demikian, kebijakan ini diprotes oleh para CASN 2024 yang telah lolos. Pasalnya, sebagian dari mereka telah mengundurkan diri dari perusahaan lama.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, uang sebanyak Rp2,6 miliar yang diamankan ketika penyidik KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga Kepolisian Resor Jayawijaya masih menyelidiki kasus kericuhan yang terjadi saat acara syukuran Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya di Wamena.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. KPK ungkap ada uang Rp2,6 miliar diamankan saat OTT di OKU Sumsel

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan ada uang sebanyak Rp2,6 miliar yang diamankan ketika penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel).

Dia juga mengatakan bahwa OTT tersebut terkait dugaan korupsi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU. Namun sejauh ini KPK belum secara resmi menjelaskan identitas orang-orang yang terkena OTT.

"Suap proyek Dinas PUPR," kata Fitroh saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

2. KPK tetapkan Kadis PUPR-Anggota DPRD OKU Sumsel tersangka suap proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas PUPR hingga tiga Anggota DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek, setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan dari OTT yang dilakukan KPK pada Sabtu (15/3) itu, ada sebanyak enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Adapun Kadis PUPR dan tiga Anggota DPRD berperan sebagai penerima suap sedangkan ada dua orang lainnya dari pihak swasta sebagai pemberi suap.

"Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU, dari 2024 sampai 2025," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

3. Anggota DPR minta aparat penegak hukum tindak tegas pengoplos gas

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta aparat penegak hukum menindak tegas komplotan pelaku pengoplosan liquid petroleum gas (LPG) guna memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

“Tindak tegas dan usut tuntas komplotan pengoplos gas tiga kilogram. Pengoplosan gas yang disubsidi ini sudah berlangsung lama, tapi terus berulang seakan pelaku tidak takut untuk mengulangi kejahatannya itu,” kata Gus Rivqy, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dia menilai pengoplosan gas tiga kilogram (3 kg) terjadi di antaranya karena gas tersebut tersedia banyak dalam waktu yang relatif lama di pangkalan.

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

4. KPK ungkap DPRD OKU tagih imbalan yang dijanjikan cair jelang Lebaran

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa sejumlah anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menagih jatah "fee" atau imbalan jasa proyek kepada Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah (NOP) yang dijanjikan bakal cair sebelum Lebaran.

Dia mengatakan anggota DPRD yang menagih fee itu adalah Ferlan Juliansyah (FJ) selaku anggota Komisi III DPRD OKU, M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU, dan Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU.

"Dijanjikan oleh saudara N (Kadis PUPR) akan diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri melalui pencairan uang muka sembilan proyek yang sudah direncanakan sebelumnya," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

5. Polres Jayawijaya selidiki kericuhan di Wamena, enam orang terluka

Kepolisian Resor Jayawijaya masih menyelidiki kasus kericuhan yang terjadi saat acara syukuran Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya di Wamena hingga menyebabkan enam orang terluka.

Dari enam orang terluka tiga diantaranya anggota Polres Jayawijaya yang sedang melakukan pengamanan.

Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo, Minggu mengatakan, insiden yang terjadi Sabtu sore (15/3) selain menyebabkan enam orang terluka juga mengakibatkan, tujuh mobil dirusak termasuk satu unit truk milik Polres Jayawijaya dibakar.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Jambi (ANTARA) - Warga binaan Lapas Perempuan Jambi menerima pesanan kue kering untuk lebaran Idul Fitri bagi masyarakat umum yang ingin memesannya.

“Sejak awal bulan suci Ramadhan warga binaan perempuan di Jambi telah menerima orderan (pesanan) pembuatan kue kering,” kata Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi Meita Eriza, di Jambi, Sabtu.

Meski harus menjalani masa pembinaan para warga binaan itu tidak menurunkan niat mereka untuk meningkatkan keterampilan hingga menghasilkan uang di bulan suci Ramadhan.

Sejumlah warga binaan ini memanfaatkan momen selama bulan suci Ramadhan dengan membuat kue kering dan menghasilkan uang dari hasil penjualan kue kering menjelang perayaan Idul Fitri.

Meita mengatakan menjelang hari Raya Idul Fitri 1446 hijriah tahun 2025 warga binaan di lapas perempuan Jambi mendapat kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh penghasilan tambahan.

Dengan adanya orderan ini, warga binaan di Lapas Perempuan Jambi dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam membuat kue kering dan memperoleh penghasilan tambahan, ini juga dapat membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri dan produktif.

Sementara itu Nanda seorang pembeli kue kering mengaku rutin membeli kue kering hasil olahan para warga binaan/selain murah/kue kering buatan warga binaan juga bervariasi serta rasanya juga enak.

Masyarakat yang ingin mencoba buatan kue kering dari para warga binaan perempuan Jambi, dapat memesan langsung ke lapas perempuan Jambi atau memesan melalui instagram llp_jambi.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta aparat penegak hukum menindak tegas komplotan pelaku pengoplosan liquid petroleum gas (LPG) guna memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

“Tindak tegas dan usut tuntas komplotan pengoplos gas tiga kilogram. Pengoplosan gas yang disubsidi ini sudah berlangsung lama, tapi terus berulang seakan pelaku tidak takut untuk mengulangi kejahatannya itu,” kata Gus Rivqy, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dia menilai pengoplosan gas tiga kilogram (3 kg) terjadi di antaranya karena gas tersebut tersedia banyak dalam waktu yang relatif lama di pangkalan.

Artinya, kata dia, gas tersebut tidak berputar di distributor dan konsumen yang lantas dibeli pengoplos dengan memindahkan isi gas 3 kg ke tabung gas 12 kg non subsidi dengan cara yang berisiko.

“Perlu dibuat sistem sedemikian rupa agar gas tiga kilogram tidak menumpuk di pangkalan. Penjualan gas pada distributor dan konsumen pun disesuaikan jumlahnya,” ujarnya.

Dia menyebutkan faktor utama gas hasil oplosan 12 kg dijual kepada pengusaha, seperti restoran dan hotel karena kenakalan para pengusaha gas yang melakukan pengoplosan.

Untuk itu, dia menekankan perlunya pengawasan melekat guna menutup celah kecurangan pengoplosan gas oleh pengusaha nakal itu.

“Pengawasan melekat ini dibuat sistemnya, misal data gas yang dijual dan dibeli pengusaha dilaporkan ke yang berwenang seperti Pertamina dan Kementerian ESDM. Juga pemeriksaan terhadap tabung gas beserta isinya mesti dilakukan berkala melalui uji sampling dan lain-lain,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, pengawasan tersebut harus dilakukan oleh beberapa pihak melalui pakta integritas.

"Jika pakta integritas tersebut dilanggar, pengusaha gas yang nakal, diberikan sanksi mulai dari administratif hingga pidana," ucapnya.

Dia pun mengingatkan agar masyarakat dapat membedakan antara tabung gas yang tidak dioplos dengan tabung gas yang dioplos.

"Caranya dengan melihat kondisi tabung gas mesti dalam keadaan baik, kemudian segelnya juga jangan yang sudah rusak, adanya stempel SNI dan ukuran atau volumenya juga harus sesuai," katanya.

Dia mengingatkan pula agar masalah pengoplosan gas oleh komplotan itu segera diselesaikan dan tidak terulang kembali di masa mendatang.

"Kerugian materi dan non materi yang ditanggung negara dan masyarakat sudah sangat besar. Komplotan pengoplos gas itu harus dihukum seberat beratnya," ujar dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Maluku Utara (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melalui Divisi Pembinaan dan Pengawasan Hukum (P3H) melakukan rapat evaluasi kegiatan dan capaian mingguan Tim Kerja, Jum’at (14/03).

Dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi, beserta seluruh fungsional dan pelaksana dari Divisi P3H.

Zulfahmi menyampaikan arahan Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir yang mendorong kinerja bagian P3H khususnya dalam membangun sinergi dengan pihak eksternal.

Sinergi yang dibangun merupakan bentuk kerja sama dalam mendorong pelayanan dan pembinaan hukum di Malut.

Kemudian mengevaluasi capaian kegiatan pada minggu kedua Maret 2025 dan rencana kegiatan untuk minggu ketiga Maret oleh masing-masing tim kerja.

Ia menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang erat antara Tim Kerja, Divisi Yankum, serta Bagian Tata Usaha dan Umum dalam melaksanakan kegiatan bersama. Setiap persiapan, mulai dari surat, bahan, anggaran, akomodasi, hingga transportasi, harus dikoordinasikan dengan baik.

Ia juga menekankan agar bahan yang disiapkan untuk pimpinan harus disusun secara komprehensif bersama tim yang akan melaksanakan kegiatan, serta dilengkapi dengan data yang valid.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa setelah kegiatan dilaksanakan, Tim Kerja diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang akuntabel dan dilengkapi dengan dokumentasi yang baik. Laporan ini kemudian disampaikan kepada pimpinan serta selalu berkoordinasi dengan Tim Humas untuk memastikan setiap kegiatan terlaporkan dengan baik.

“Penting untuk selalu memperhatikan target kinerja yang telah ditetapkan dan memastikan setiap tim bekerja dengan baik agar bisa memenuhi target yang telah direncanakan dalam triwulan yang ada,” ujar dia.

Selain itu, ia juga meminta agar Tim Kerja segera menyusun laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan selesai dan memastikan bahwa laporan tersebut bersifat akuntabel serta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kolaborasi dan sinergi antara internal dan eksternal sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada.

Selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih dan menekankan kepada seluruh Tim Kerja untuk terus meningkatkan kualitas kinerja serta memastikan setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Kota Gorontalo (ANTARA) - Sebanyak 15 orang narapidana dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Gorontalo ke Lapas Boalemo dan Lapas Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Kepala Satuan Pengamanan Lapas Kelas IIA Gorontalo Yarham Pantu di Gorontalo, Sabtu mengatakan hal tersebut merupakan langkah progresif dan strategis guna menekan kelebihan kapasitasdengan melakukan redistribusi hunian ke Lapas penyangga Boalemo dan Pohuwato.

"Sebanyak delapan napi dipindahkan ke Lapas Boalemo dan tujuh napi dipindahkan ke Lapas Pohuwato," ucap Yarham.Kepala Lapas Kelas IIA Gorontalo Sulistyo Wibowo menyampaikan kegiatan itu adalah bentuk komitmen pemasyarakatan bersinar dalam mengurai kepadatan isi Lapas.

Kota Gorontalo (ANTARA) - Sebanyak 15 orang narapidana dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Gorontalo ke Lapas Boalemo dan Lapas Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Kepala Satuan Pengamanan Lapas Kelas IIA Gorontalo Yarham Pantu di Gorontalo, Sabtu mengatakan hal tersebut merupakan langkah progresif dan strategis guna menekan kelebihan kapasitas atau overcrowded dengan melakukan redistribusi hunian ke Lapas penyangga Boalemo dan Pohuwato.

"Sebanyak delapan napi dipindahkan ke Lapas Boalemo dan tujuh napi dipindahkan ke Lapas Pohuwato," ucap Yarham.

Kepala Lapas Kelas IIA Gorontalo Sulistyo Wibowo menyampaikan bahwa kegiatan itu adalah bentuk komitmen pemasyarakatan bersinar dalam mengurai kepadatan isi Lapas, dan sebagai langkah langkah progresif untuk menciptakan situasi dan kondisi Lapas yang lebih kondusif dan humanis bagi warga binaan pemasyarakatan.

"Jika Lapas dalam kondisi overcrowded ini berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan, pembinaan, perawatan kesehatan, dan pemenuhan hak-hak warga binaan," kata dia.

Selain itu kata Sulistyo, kondisi kelebihan kapasitas di Lapas Gorontalo juga meningkatkan risiko gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

Dalam diplomasi kita masih dihitung oleh negara lain karena spirit nasionalisme yang membuat kita masih disegani. Pergerakan nasional kita ini dimulai spiritnya dari pesantren

Sukoharjo (ANTARA) - Anggota DPR RI Aria Bima mengajak pesantren merawat Pancasila untuk menjaga jiwa nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara, meski diakuinya bahwa kalangan ulama yang selama ini paling top dalam menjaga pilar kebangsaan itu.

"Pilar kebangsaan ini harus dijaga. Selama ini yang paling top menjaga adalah para ulama," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut pada Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Pesantren Mahasiswa Al-Muayyad Windan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu.

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara pluralisme yang membebaskan masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan beragama.

"Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi tolok ukur utama dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Ketika ini dijalankan artinya makin tinggi derajat toleransi dalam beragama, berbangsa, dan bernegara di Indonesia," katanya.

Ia mengatakan perbedaan yang ada di Indonesia merupakan anugerah yang belum tentu ada di negara lain.

"Di negara komunis, kristen liberal, beberapa negara di Timur Tengah, paling enak ada di negara Pancasila," katanya.

Ia mengatakan dengan mengenalkan ajaran Pancasila di pesantren maka diharapkan keislaman lebih inklusif.

"Tidak terkungkung dalam konsesi yang bergulat pada akidah tapi juga memahami konsep tantangan dan ancaman zaman," katanya.

Ia mengatakan hingga saat ini Indonesia masih disegani oleh dunia internasional karena ada karakter Islam yang nasionalis dalam pergaulan dunia.

"Dalam diplomasi kita masih dihitung oleh negara lain karena spirit nasionalisme yang membuat kita masih disegani. Pergerakan nasional kita ini dimulai spiritnya dari pesantren. Saat ini pesantren masih jadi basis komunitas kuat," katanya.

Ia mengatakan keberadaan pesantren akan makin kuat ketika digabungkan dengan kemajuan teknologi dan nasionalisme.

"Tentunya nasionalisme yang mempunyai latar belakang keislaman tetap jadi benteng moral dan integritas bangsa ini. Bangsa ini akan terjaga integritas karakternya selama basis pesantren terjaga tetapi harus berwawasan global dan menyesuaikan perkembangan saat ini tanpa meninggalkan kepentingan nasional," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Makassar (ANTARA) - Sebanyak 60 orang Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, Sulsel, berhasil memproduksi sebanyak 1.400 lembar baju seragam mahasiswa Universitas Mega Rezky setelah diberdayakan mengikuti program pembinaan kemandirian.

"Kami optimistis melalui program unggulan di Lapas ini dapat membantu meningkatkan kemampuan WBP dengan harapan mereka nantinya dapat produktif dan berkontribusi ketika kembali ke masyarakat," kata Kakanwil Ditjenpas Sulsel Rudy Fernando Sianturi, di Makassar, Sabtu.

Menurut dia, hadirnya pabrik garmen mini di lapas tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan salah satu program pembinaan kemandirian di Lapas Makassar sehingga ketrampilan itu menjadi bekal saat bebas nanti.

"Rencana kami juga mau memesan dan dibuatkan Rompi Kamtib Kanwil. Hal ini merupakan dukungan kami terhadap produk dibuat WBP. Kualitas barang hasil produksi mereka tidak perlu diragukan. Pada program ini juga dapat meningkatkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atau pendapatan," tuturnya.

Rudy mengemukakan program pembinaan kemandirian tersebut wajib diikuti WBP lapas maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros serta rutan se-Sulsel guna mengajarkan mereka pengalaman kerja salah satunya menjahit.

Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder eksternal profesional harus terus dilakukan agar ke depan dapat mengembangkan potensi WBP dalam pemberdayaan keahlian khusus mereka di bidang jahit-menjahit.

Kepala Lapas Kelas I Makassar Sutarno menyampaikan, ada 60 orang WBP yang diberdayakan pada program tersebut. Sebelum menjahit, mereka diasesmen oleh tim seleksi lapas dari Sub Kegiatan Kerja dan sub pembinaan terkait kriteria.

Ada beberapa hal yang ditetapkan untuk mengikuti program pembinaan meliputi, WBP berstatus narapidana, berbadan sehat, memiliki motivasi yang kuat, serta belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan kemandirian sebelumnya.

"Berdasarkan hasil asesmen tersebut, maka warga binaan bisa mengikuti program pembinaan kemandirian lapas, tapi tetap dievaluasi setiap bulannya," tutur Sutarno.

Kehadiran pabrik garmen mini tersebut merupakan kerja sama Lapas Kelas 1 Makassar dengan CV Amura Pratama yang sebelumnya melatih WBP menjahit. Dan pembinaan kemandirian ini sudah berjalan lima tahun termasuk memproduksi pakaian jadi.

Selain berhasil memproduksi berbagai pakaian jadi, masker maupun alat pelindung diri bagi pekerja medis atau tenaga kesehatan juga telah dilakukan WBP dengan kualitas sangat baik.

Dalam kunjungan itu, Kakanwil Ditjenpas didampingi Kepala Bidang Pelayanan Pembinaan Yohanis Varianto, Kepala Sub Bidang Pembimbingan dan Pengentasan Anak, Nasir serta tim humas Ditjen Kanwil Sulsel.

Kualitas barang hasil produksi mereka tidak perlu diragukan

Makassar (ANTARA) - Sebanyak 60 orang Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, Sulsel, berhasil memproduksi sebanyak 1.400 lembar baju seragam mahasiswa Universitas Mega Rezky setelah diberdayakan mengikuti program pembinaan kemandirian.

"Kami optimistis melalui program unggulan di Lapas ini dapat membantu meningkatkan kemampuan WBP dengan harapan mereka nantinya dapat produktif dan berkontribusi ketika kembali ke masyarakat," kata Kakanwil Ditjenpas Sulsel Rudy Fernando Sianturi, di Makassar, Sabtu.

Menurut dia, hadirnya pabrik garmen mini di lapas tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan salah satu program pembinaan kemandirian di Lapas Makassar sehingga ketrampilan itu menjadi bekal saat bebas nanti.

"Rencana kami juga mau memesan dan dibuatkan Rompi Kamtib Kanwil. Hal ini merupakan dukungan kami terhadap produk dibuat WBP. Kualitas barang hasil produksi mereka tidak perlu diragukan. Pada program ini juga dapat meningkatkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atau pendapatan," tuturnya.

Rudy mengemukakan program pembinaan kemandirian tersebut wajib diikuti WBP lapas maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros serta rutan se-Sulsel guna mengajarkan mereka pengalaman kerja salah satunya menjahit.

Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder eksternal profesional harus terus dilakukan agar ke depan dapat mengembangkan potensi WBP dalam pemberdayaan keahlian khusus mereka di bidang jahit-menjahit.

Kepala Lapas Kelas I Makassar Sutarno menyampaikan, ada 60 orang WBP yang diberdayakan pada program tersebut. Sebelum menjahit, mereka diasesmen oleh tim seleksi lapas dari Sub Kegiatan Kerja dan sub pembinaan terkait kriteria.

Ada beberapa hal yang ditetapkan untuk mengikuti program pembinaan meliputi, WBP berstatus narapidana, berbadan sehat, memiliki motivasi yang kuat, serta belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan kemandirian sebelumnya.

"Berdasarkan hasil asesmen tersebut, maka warga binaan bisa mengikuti program pembinaan kemandirian lapas, tapi tetap dievaluasi setiap bulannya," tutur Sutarno.

Kehadiran pabrik garmen mini tersebut merupakan kerja sama Lapas Kelas 1 Makassar dengan CV Amura Pratama yang sebelumnya melatih WBP menjahit. Dan pembinaan kemandirian ini sudah berjalan lima tahun termasuk memproduksi pakaian jadi.

Selain berhasil memproduksi berbagai pakaian jadi, masker maupun alat pelindung diri bagi pekerja medis atau tenaga kesehatan juga telah dilakukan WBP dengan kualitas sangat baik.

Dalam kunjungan itu, Kakanwil Ditjenpas didampingi Kepala Bidang Pelayanan Pembinaan Yohanis Varianto, Kepala Sub Bidang Pembimbingan dan Pengentasan Anak, Nasir serta tim humas Ditjen Kanwil Sulsel.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Tasikmalaya (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum terkait dengan penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) oleh KPK dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

"Kami serahkan kepada proses hukum, dan kami hormati semuanya," ucap Bahlil saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu.

KPK menggeledah rumah RK yang juga politikus Partai Golkar pada hari Senin (10/3). RK pun membenarkan penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan perkara dugaan korupsi BJB dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif.

"Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional," kata Ridwan Kamil dalam keterangan diterima di Bandung, Senin (10/3).

Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan barang. Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan dokumen dan barang yang disita penyidik mempunyai relevansi dengan perkara yang sedang disidik.

"Pastinya kalau yang disita, pasti ada ya beberapa dokumen, beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji sedang diteliti oleh para penyidik," kata Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (12/3).

Kendati demikian, Setyo belum memberikan penjelasan lebih detail soal apa saja yang disita KPK dalam kegiatan penyidikan tersebut. Disebutkan bahwa barang sitaan sedang diteliti dan didalami kaitannya dengan perkara BJB.

Di sisi lain, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo mengatakan bahwa pihaknya belum menetapkan status apa pun terhadap RK dalam perkara BJB.

"Bapak RK ini statusnya apa? Kalau statusnya sampai saat ini beliau ya di dalam perkara ini saksi juga belum ya karena belum dipanggil sebagai saksi," kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (14/3).

Menurut Budi, KPK akan segera memanggil RK untuk dimintai keterangan terkait dengan perkara itu.

Namun, dia belum bisa memastikan kapan jadwal pemanggilan terhadap yang bersangkutan.

"Kapan akan dipanggil? Nanti pasti akan kami panggil karena di rumah yang bersangkutan, kami laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kami sita tentunya harus kami klarifikasi kepada yang bersangkutan," ujarnya.